SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
Downloaden Sie, um offline zu lesen
UNTUK:
TACTIC TAX BREVET PAJAK TERPADU
Jalan Wastukencana. Bandung
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Disampaikan Oleh : Wahyu Sumanjaya
1
PENDAHULUAN
2
3
4
5
PENGUSAHA KENA PAJAK
6
BARANG KENA PAJAK
7
JASA KENA PAJAK
8
PENGENAAN PPN ATAS BKP
9
PENGENAAN PPN ATAS JKP
10
PPN ATAS KEG. MEMBANGUN SENDIRI
PPN TERUTANG
11
12
13
14
TARIF PPN
SAAT TERUTANG
15
TEMPAT TERUTANG
FAKTUR PAJAK
16
17
18
19
NOTA RETUR
20
NOTA PEMBATALAN
21
SOAL DAN PEMBAHASAN
1. Rumah Sakit “MARITENAN” mengimpor peralatan rontgen dari Jepang ...
a. Dikenakan PPN meskipun untuk pelayanan kesehatan medik
b. Tidak dikenakan PPN karena untuk pelayanan kesehatan medik
c. Dibebaskan dari pengenaan PPN
d. Dikenakan PPN karena yang diimpor merupakan BKP
2. Dalam bulan Januari 2014 Sitorus karyawan sebuah perusahaan swasta sedang
membangun rumah seluas 300 m2. Jumlah uang yang dibayarkan dalam bulan Januari
2014:
 Membeli bahan bangunan sebesar Rp58.500. 000,- termasuk PPN sebesar
Rp5.200.000,-
 Membayar ongkos tukang sebesar Rp2.500.000,-
Atas kegiatan membangun sendiri ini, untuk bulan April 2010 ini :
a. Tidak dikenakan PPN karena Sitorus bukan PKP
b. Dikenakan PPN sebesar 10%X40%XRp58.500.000,00 meskipun Sitorus bukan PKP
c. Dikenakan PPN sebesar 10%X40%XRp53.300.000,00 meskipun Sitorus bukan PKP
d. Dikenakan PPN sebesar 10%X40%XRp61.000.000,00 meskipun Sitorus bukan PKP
22
3. Hotel Polaris menyewakan ruangan untuk resepsi perkawinan …
a. Dikenakan PPN karena termasuk kelompok persewaan barang tak bergerak
b. Tidak Dikenakan PPN karena tidak termasuk JKP
c. Dibebaskan dari pengenaan PPN
d. Tidak dikenakan PPN karena Hotel Polaris bukan PKP
4. Ken Umang mengelola sebuah usaha perdagangan kendaraan bermotor bekas pengukuhan
PKP-nya dicabut oleh Kepala KPP setempat pada awal tahun 2010. Berkat Promosi yang
semakin gencar, dari bulan Januari sampai dengan 16 Agustus 2014 memperoleh jumlah
peredaran bruto Rp 4.801.000.000,00, Ken Umang wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP ...
a. Paling Lambat 30 September 2014
b. Paling Lambat 31 Oktober 2014
c. Paling Lambat 30 Nopember 2014
d. Paling Lambat 31 Desember 2014
5. Sandiman yang mengelola sebuah mini market dan sudah dikukuhkan sebagai PKP, ketika
menyerahkan sejumlah barang dagangannya kepada konsumen akhir ,maka berdasarkan
Pasal 17 PER-13/PJ/2010 …
a. Boleh membuat Faktur Pajak Gabungan
b. Tidak Wajib membuat Faktur Pajak
c. Wajib membuat Faktur Pajak Khusus
d. Dapat membuat Faktur Pajak dengan kode dan Nomor Seri Khusus
6. Tejakusuma selaku pengusaha tahu sumedang yang dalam tahun buku 2014 (s.d. bulan
Nopember) memperoleh jumlah peredaran bruto Rp 4.800.000.000,- …
a. Memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP
b. Masih sebagai Pengusaha Kecil sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai PKP
c. Memenuhi syarat sebagai PKP sehingga dapat dikukuhkan menjadi PKP
d. Masih sebagai Pengusaha Kecil sehingga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
menjadi PKP
7. Ketika Herman Soleh selaku PKP bengkel kendaraan bermotor menjual mesin bubutnya
yang sebelumnya merupakan bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjalankan
kegiatan usahanya ...
a. Dikenakan PPN karena merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan
b. Dikenakan PPN karena mesin bubut adalah barang kena pajak
c. Tidak dikenakan PPN karena mesin bubut yang dijual adalah Barang Bekas sehingga tidak
ada nilai tambahnya
d. Tidak dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat yang disebut dalam pasal 16D UU
PPN 1984
23
8. Kardiman selaku industri sepatu rumahan (home industry) dan sudah dikukuhkan sebagai
PKP, pada tanggal 23 April 2013 menyerahkan sejumlah sepatu secara konsinyasi kepada
Yulham pemilik toko sepatu “Sederhana” yang sudah diketahui memiliki NPWP/PKP,
dengan harga jual Rp 66.000.000,- wajib membuat Faktur Pajak ...
a. Paling lambat tanggal 30 April 2010 dengan PPN Rp 6.000.000,00
b. Paling Lambat tanggal 30 April 2010 dengan PPN Rp 6.600.000,00
c. Paling Lambat tanggal 23 April 2010 dengan PPN Rp 6.000.000,00
d. Paling Lambat tanggal 23 April 2010 dengan PPN Rp 6.600.000,00
9. Atas penyerahan mebel dengan Harga Jual Rp 33.000.000,00 yang dilakukan oleh Rustam
selaku pengusaha mebel (PKP) kepada Kanwil Departemen Koperasi & UKM pada tanggal
24 Februari 2013 wajib membuat Faktur Pajak ...
a. Untuk mengenakan PPN Rp 3.000.000,00 paling lambat pada saat penagihan
b. Untuk mengenakan PPN Rp 3.300.000,00 paling lambat pada saat penagihan
c. Untuk mengenakan PPN Rp 3.000.000,00 paling lambat pada saat pembayaran
d. Untuk mengenakan PPN Rp 3.300.000,00 paling lambat pada saat pembayaran
10. Pengusaha sebuah salon kecantikan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, ketika
menyerahkan jasa perawatan kecantikan kepada pelanggannya, PPN yang terutang dihitung
dari ...
a. Harga Penyerahan
b. Harga Jual
c. Harga Pokok
d. Penggantian
11. Suparman selaku pemborong dan sudah dikukuhkan sebagai PKP telah selesai merenovasi
gedung milik Departemen Sosial pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan harga kontrak Rp
40.000.000,00. Surat penagihan disampaikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan
pada tanggal 28 Desember 2010, namun pembayarannya baru diterima pada tanggal 2
Februari 2011, sehingga Suparman wajib ...
a. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2010
b. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 28 Desember 2010
c. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010
d. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 2 Februari 2010
12. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat
yang berhak menandatangani Faktur Pajak beserta contoh tanda-tangannya kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Paling Lama …
a. Sebelum Faktur Pajak Ditanda-tangani
b. Seminggu setelah Faktur Pajak ditanda-tangani
c. Setiap Akhir Bulan bersangkutan
d. Pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat tersebut mulai melakukan
penandatangan faktur pajak
24
13. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP sehubungan dengan
penyerahan BKP atau JKP, sehingga PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP..
a. Wajib membuat Faktur Pajak setelah membuat invoice
b. Membuat Faktur Pajak untuk mendampingi invoice
c. Tidak membuat Faktur Pajak apabila tidak ada invoice
d. Wajib membuat faktur pajak meskipun tidak ada invoice
14. Kesalahan dalam pengisian faktur pajak standar, dibetulkan dengan cara ...
a. Mencoret bagian yang salah kemudian dituliskan kalimat yan seharusnya dan dibubuhi
paraf
b. Menyobek Faktur Pajak yang salah, kemudian mengetik ulang Faktur Pajak Standar baru
c. Membuat Faktur Pajak Standar pengganti
d. Menghapus bagian yang salah kemudian pada tempat tersebut diketik ulang kalimat atau
angka yang seharusnya
15. Berdasarkan UUPPN 1984, sejak 1 Januari 1995 Pengusaha dibawah ini pada dasarnya
termasuk PKP ...
a. Pedagang besar beras
b. Pengusaha dibidang Asuransi
c. Pengusaha restoran dan Diskotik
d. Pedagang Pengumpul Barang Bekas
16. Pada tanggal 4 Mei 2010 Sulaeman selaku dealer kendaraan bermotor bekas yang sudah
dikukuhkan sebagai PKP menjual satu unit pickup yang semula digunakan untuk
mengangkut suku cadang untuk memperbaiki mobil bekas barang dagangannya dengan
harga jual Rp 30.000.000,00 ...
a. Dikenakan PPN Rp 3.000.000,00 berdasarkan Pasal 16 D UU PPN 1984
b. Dikenakan PPN Rp 300.000,00 berdasarkan Pasal 4 huruf a UU PPN 1984
c. Tidak dikenakan PPN karena Pajak Masukan atas perolehan pick up tidak dapat
dikreditkan
d. Tidak dikenakan PPN karena pick up bekas bukan BKP sehingga tidak terhutang PPN
17. Nyonya Sekarwangi yang membudidayakan tanaman bunga anggrek dan sudah
dikukuhkan sebagai PKP, ketika mengekspor bunga anggrek hasil budidayanya ...
a. Dibebaskan dari pengenaan PPN karena bunga anggrek adalah barang hasil pertanian
b. Tidak dikenakan PPN karena barang hasil pertanian bukan BKP
c. Dikenakan PPN dengan tarif 0%
d. PPN-nya ditanggung pemerintah
18. Tuan Ramli menjalankan usaha budi daya tanaman hias dan kios peralatan perkebunan
sejak 1 Januari 2007. Omzet penjualan tanaman hias tahun 2007 sebesar Rp 400.000.000,-
sedangkan omzet penjualan peralatan perkebunan sebesar Rp 500.000.000,- Manakan
pernyataan yang benar ?
25
a. Tuan Ramli wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sejak 1 Januari
2008
b. Tuan Ramli boleh memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP
c. Tuan Ramli menjual barang strategis yang dibebaskan PPN, sehingga tidak perlu
dikukuhkan sebagai PKP
d. Tidak ada jawaban yang benar
19. Tuan Sigit dikukuhkan sebagai PKP Pada tanggal 31 Maret 2008 melakukan penyerahan
BKP. Faktur Pajak yang telah dibuat pada tanggal 2 April 2010 namun terdapat kesalahan
dalam penulisan. Kesalahan tersebut baru diketahui pada tanggal 5 Juli 2010. Manakah
pernyataan yang benar ?
a. Tuan Sigit wajib membuat nota retur pada tanggal 5 Juli 2010, dan melaporkannya pada
SPT Masa Juli 2008
b. Tuan Sigit wajib membuat faktur pajak pengganti dengan menggunakan nomor dan
tanggal yang sama dengan faktur pajak sebelumnya, dan melaporkannya pada SPT Masa
April 2010.
c. Tuan Sigit wajib membuat faktur pajak pengganti dengan menggunakan nomor baru
dan melaporkannya pada SPT Masa April dan Mei 2010
d. Tidak ada jawaban yang benar
20. Pada bulan Agustus 2010 PT Sejahtera (PKP) menyerahkan 2 unit Mobil sedan @ Rp
80.000.000,- kepada dealer mobil bekas PT Layak Enak (PKP). Kendaran tersebut
sebelumnya digunakan sebagai kendaraan operasional manager dan dibeli dibulan yang
sama dengan saat pengukuhan PKP PT Sejahtera. Atas transaksi tersebut …
a. Tidak terutang PPN
b. Terutang PPN sebesar Rp1.600.000,-
c. Terutang PPN sebesar Rp16.000.000,-
d. Terutang PPN sebesar Rp8.000.000,-
21. Terkait dengan soal no. 20 diatas, jika pada bulan September 2010 PT Layak Enak menjual
kedua mobil tersebut dengan harga masing-masing Rp100.000.000,- berapa PPN yang
harus disetorkan ke Kas Negara oleh PT Layak Enak …
a. Rp 0
b. Rp20.000.000,-
c. Rp2.000.000,-
d. Rp400.000,-
22. Tuan Boni (PKP) melakukan pertukaran harta dengan Tuan Zaky (PKP). Tuan Boni
merupakan pengusaha persewaan mobil dan Tuan Zaky merupakan pengusaha produk
garmen. Nilai pasar harta tuan Boni berupa 2 Unit kendaraan sedan (ex mobil sewaan)
adalah Rp 600 juta sedangkan Nilai pasar harta tuan Zaky berupa 1 unit rumah (ex mess
karyawan) adalah Rp 500 juta. Dalam pertukaran harta tersebut tidak terjadi pembayaran
antar kedua belah pihak. Atas transaksi tersebut …
a. Tidak terutang
26
b. Tuan Boni wajib memungut PPN sebesar Rp 10.000.000 dan membuat faktur pajak
standar
c. Tuan Boni wajib memungut PPN sebesar Rp 60.000.000,- dan membuat faktur pajak
, sedangkan Tuan Zaky wajib memungut PPN sebesar Rp 50.000.000,- dan membuat
faktur pajak.
d. Tuan Boni wajib memungut PPN sebesar Rp 60.000.000 dan membuat faktur pajak
standar, sedangkan tuan Zaky tidak berkewajiban untuk memungut PPN.
23. Pada tanggal 1 Juli 2010 Andre (PKP) menerima peralatan kantor dari PT Sukoco (PKP)
senilai Rp 30.000.000,- . Karena pembayaran Andre baru dapat diselesaikan pada tanggal 2
September 2010, PT Sukoco juga baru mau menerbitkan faktur pajak yang dibuat sesuai
tanggal pelunasan. Atas transaksi tersebut …
a. PT Sukoco terlambat membuat faktur pajak , sehingga PPN yang tercantum didalam
faktur pajak bukan merupakan pajak masukan bagi Andre
b. PT Sukoco terlambat membuat faktur pajak, namun PPN yang tercantum didalam
faktur pajak tetap merupakan pajak masukan bagi Andre
c. PT Sukoco harus membuat faktur pajak pada tanggal 1 Juli 2010 karena telah terjadi
penyerahan BKP
d. Tidak ada jawaban yang benar
Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
PT. ANEKA RETAIL memiliki usaha Penjualan Aneka Produk Kebutuhan Rumah Tangga ,
dan sudah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Bogor. Pada tanggal 30 Januari 2003. Berikut
Kutipan transaksi yang terjadi selama Bulan Januari 2014 lalu :
PENJUALAN / PENYERAHAN BKP/JKP
Tgl. 4 Dijual sejumlah, deterjen, sabun mandi, shampo dan kopi serbuk
kepadapelanggan tetap PD. GROSIR , seharga RP. 12.000.000,-.
Tgl. 5 Menerima pembayaran Royalti atas penggunaan Merk ”Mini Store” dari Tn.
Amir di Bandung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang
sebesar Rp 75.000.000,-
Tgl. 6 Mengekspor sejumlah produk senilai Rp 120.000.000,- kepada Gusmao
Corp.(Timor Timur).
Tgl. 7 diserahkan kepada karyawan sejumlah hadiah awal tahun, sejumlah
makanandalam kaleng, dan deterjen seharga Rp. 5.836.200,00. Harga
tersebut termasuk unsur Laba kotor didalamnya sebesar 20%.
Tgl. 8 Diserahkan sample product detergen kepada PT. Rumah Idaman dengan
harga jual Rp. 1.200.000,00 termasuk laba 20%.
Tgl. 9 Dijual dua unit kendaraan untuk menambah likuiditas perusahan masing-
masing berupa Truk– Rp 48.000.00 (dibeli : Des 2002) dan Mobil Box - Rp
65.000.000,-(dibeli : Peb2003), keduanya sesuai harga pasar wajarnya.
27
PEMBELIAN/PEROLEHAN/PEMANFAATAN BKP/JKP
Tgl. 5 Mengimpor sejumlah produk alat rumah tangga dari Natural Co
denganperincian nilai CIF Rp 54.000.000,- , bea Masuk 10 % dari CIF , dan Bea
Masuk Tambahan Rp 3.000.000,-.
Tgl. 6 Membeli sejumlah produk dari PT Unilever Indonesia senilai Rp 60.000.000,-
Tgl. 7 Membayar fee sebesar Rp 50.000.000,- kepada UTAMA Consult atas Jasa
AuditPembukuan dan Pelaporan Perpajakan Tahun 2007.
Tgl. 8 Membayar Tagihan sehubungan pengiriman Paket Sample Produk
kepadaperusahaan pengriman paket ” Cepat Express ” sebesar Rp 4.000.000,-
Tgl. 9 Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menjamu Tamunya,
telahdibayar sebesar Rp 20.000.000,- kepada Biro Pariwisata ”Happy Holiday”
atas satu Paket Wisata ke Bali Akhir Januari mendatang.
Tgl. 10 Perusahaan membeli sebuah kendaraan niaga (bekas) Toyota Kijang
untukmendukung operasional perusahaan sebesar Rp 87.000.000,- dari
perusahaan penjualan kendaraan bekas PT Argo Transport.
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
Telah dikeluarkan biaya selama bulan Januari 2014 Rp 42.000.000,- sehubungan kegiatan
membangun sendiri , perluasan Bangunan Pabrik seluas 300 m2

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
neeaem
 
Akuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkumanAkuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkuman
Amrul Rizal
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
iyandri tiluk wahyono
 
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Jiantari Marthen
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
shandyaa
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
Ayi Suwandi
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
Ratih Anjilni
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
Ariza Ekky
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditKonsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Dian Rahmah
 

Was ist angesagt? (20)

Akuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatifAkuntansi positif dan akuntansi normatif
Akuntansi positif dan akuntansi normatif
 
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan bebanMakalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
Makalah Bab 4 -pusat pertanggungjawab;pusat pendapatan dan beban
 
Akuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkumanAkuntansi internasional rangkuman
Akuntansi internasional rangkuman
 
Bab 21 Management Letter
Bab 21 Management LetterBab 21 Management Letter
Bab 21 Management Letter
 
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka KonseptualDasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
Dasar Akuntansi & Kerangka Konseptual
 
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
Revenue ( Pengakuan Pendapatan ) Bag 2
 
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
Rangkuman mata kuliah auditing i (audit siklus pendapatan i) jiantari kel. 4
 
Auditing 1
Auditing 1Auditing 1
Auditing 1
 
Akuntansi sewa full
Akuntansi sewa fullAkuntansi sewa full
Akuntansi sewa full
 
Latihan kas kecil
Latihan kas kecilLatihan kas kecil
Latihan kas kecil
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 
Metode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses CostingMetode Harga Pokok Proses Costing
Metode Harga Pokok Proses Costing
 
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
pemeriksaan liabilitas jangka pendek AUDITING 2
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
Tugas manajemen keuangan 2 - Manajemen Piutang & Persediaan - 2019
Tugas manajemen keuangan 2 - Manajemen Piutang & Persediaan - 2019Tugas manajemen keuangan 2 - Manajemen Piutang & Persediaan - 2019
Tugas manajemen keuangan 2 - Manajemen Piutang & Persediaan - 2019
 
5. konsinyasi
5. konsinyasi5. konsinyasi
5. konsinyasi
 
PPN pengkreditan pajak masukan
PPN   pengkreditan pajak masukanPPN   pengkreditan pajak masukan
PPN pengkreditan pajak masukan
 
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditKonsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses audit
 
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Wesel bayar jangka panjang
Wesel bayar jangka panjangWesel bayar jangka panjang
Wesel bayar jangka panjang
 

Andere mochten auch

Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
KPP Pratama Kepanjen
 
Tax Planning Atas Kredit Pajak
Tax Planning Atas Kredit PajakTax Planning Atas Kredit Pajak
Tax Planning Atas Kredit Pajak
puspa
 

Andere mochten auch (20)

PPN SPT Masa
PPN SPT MasaPPN SPT Masa
PPN SPT Masa
 
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang BendaharawanKewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
Kewajiban PPh PPN dari seorang Bendaharawan
 
Metode Penyusutan
Metode PenyusutanMetode Penyusutan
Metode Penyusutan
 
spt ppn
spt ppnspt ppn
spt ppn
 
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagiSpt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
Spt masa ppn 1111 dm edit 28 okt 2010 pagi
 
PPN
PPNPPN
PPN
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
OnPoint Publications Tax Week in Review 11 4 2016
OnPoint Publications Tax Week in Review 11 4 2016OnPoint Publications Tax Week in Review 11 4 2016
OnPoint Publications Tax Week in Review 11 4 2016
 
Sesi 9 akuntansi
Sesi 9 akuntansiSesi 9 akuntansi
Sesi 9 akuntansi
 
Bab xiv
Bab xivBab xiv
Bab xiv
 
Bab viii
Bab viiiBab viii
Bab viii
 
Bab xiii
Bab xiiiBab xiii
Bab xiii
 
Bab ix
Bab ixBab ix
Bab ix
 
3. konsep nilai waktu uang
3.  konsep nilai waktu uang3.  konsep nilai waktu uang
3. konsep nilai waktu uang
 
Akuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahanAkuntansi pemerintahan
Akuntansi pemerintahan
 
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun BerjalanPelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
Pelunasan Pajak Dalam Tahun Berjalan
 
Tax Planning Atas Kredit Pajak
Tax Planning Atas Kredit PajakTax Planning Atas Kredit Pajak
Tax Planning Atas Kredit Pajak
 
Modul 7 ekma 4478
Modul 7 ekma 4478Modul 7 ekma 4478
Modul 7 ekma 4478
 
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanPerhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun Berjalan
 
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2Pertemuan 2  p ph ps 4 ayat2
Pertemuan 2 p ph ps 4 ayat2
 

Ähnlich wie SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai

PPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptx
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptxPPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptx
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptx
SilverYst
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
Rekno Wr
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
raSinduaji
 
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanatAkuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Fatma Wati
 
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPD1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
Nur Rina Martyas Ningrum
 

Ähnlich wie SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai (20)

Latihan Soal Ujian Akademik Akutansi PPG Daljab Tipe B.pdf
Latihan Soal Ujian Akademik Akutansi PPG Daljab Tipe B.pdfLatihan Soal Ujian Akademik Akutansi PPG Daljab Tipe B.pdf
Latihan Soal Ujian Akademik Akutansi PPG Daljab Tipe B.pdf
 
Soal lat pajak mng
Soal lat pajak mngSoal lat pajak mng
Soal lat pajak mng
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
 
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptx
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptxPPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptx
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-08042019 2.pptx
 
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-06052019.pptx
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-06052019.pptxPPN-CONTOH-SOAL-PPN-06052019.pptx
PPN-CONTOH-SOAL-PPN-06052019.pptx
 
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
Uas pajak kelas xii (PPh Badan)
 
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang MewahPajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Penjualan Barang Mewah
 
Soal un ekonomi
Soal un ekonomiSoal un ekonomi
Soal un ekonomi
 
Soal un ekonomi
Soal un ekonomiSoal un ekonomi
Soal un ekonomi
 
Kelompok 8
Kelompok 8Kelompok 8
Kelompok 8
 
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewahPajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
 
Soal OSN Ekonomi 2007-2010 Teori, Persamaan Dasar Akuntansi dan Laporan Keuan...
Soal OSN Ekonomi 2007-2010 Teori, Persamaan Dasar Akuntansi dan Laporan Keuan...Soal OSN Ekonomi 2007-2010 Teori, Persamaan Dasar Akuntansi dan Laporan Keuan...
Soal OSN Ekonomi 2007-2010 Teori, Persamaan Dasar Akuntansi dan Laporan Keuan...
 
ppn dan ppnbm
ppn dan ppnbmppn dan ppnbm
ppn dan ppnbm
 
Pertemuan 3 Jurnal Umum.ppt
Pertemuan 3 Jurnal Umum.pptPertemuan 3 Jurnal Umum.ppt
Pertemuan 3 Jurnal Umum.ppt
 
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanatAkuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
Akuntansi untuk penjualan konsinyasi untuk pengamanat
 
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOSPetunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
Petunjuk Praktis Kewajiban Perpajakan Bendahara BOS
 
Siklus akuntansi
Siklus akuntansiSiklus akuntansi
Siklus akuntansi
 
Biaya_dibayar_dimuka.pptx
Biaya_dibayar_dimuka.pptxBiaya_dibayar_dimuka.pptx
Biaya_dibayar_dimuka.pptx
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKPD1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
D1 Pajak: Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai PKP
 

Mehr von Roko Subagya

KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
Roko Subagya
 

Mehr von Roko Subagya (20)

Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup   tindak pidana di bidang perpajakanSeri kup   tindak pidana di bidang perpajakan
Seri kup tindak pidana di bidang perpajakan
 
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanSeri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Seri KUP :: Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
 
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap IIIAmnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
Amnesti pajak Telah Memasuki Tahap III
 
Kewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintahKewajiban bendaharawan pemerintah
Kewajiban bendaharawan pemerintah
 
KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara KEWAJIBAN Bendahara
KEWAJIBAN Bendahara
 
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya TermurahBisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
Bisnis Pulsa dan Intelijen Maya Termurah
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajakUu no.11 th 2016 pengampunan pajak
Uu no.11 th 2016 pengampunan pajak
 
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
::Per:21/pj/2016 :: TATA CARA PENCABUTAN ATAS SURAT PERNYATAAN
 
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
PER:20/PJ/2016 ::tentang tata cara penerbitan dan pengiriman surat keterangan...
 
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internetPendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
Pendaftaran NPWP Orang Pribadi Pelaku Kegiatan Usaha via internet
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
Pmk 29.pmk03.2015
Pmk   29.pmk03.2015Pmk   29.pmk03.2015
Pmk 29.pmk03.2015
 
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIAUNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK INDONESIA
 
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
8500+ ALAMAT EMAIL:::: Daftar Alamat Surat Elektronik Gmail, YAHOOMAIL,HOTMAI...
 
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
pmk 90-pmk.03-2015 ::::: tentang perubahan pmk-253-pmk.03-2015
 
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETOPER: 17/PJ/  2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
PER: 17/PJ/ 2015 ::: NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
PER : 36/PJ/2015 ::::: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN WP OP DAN FORMULIR-FORM...
 
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online  PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
 

SEQUEL MODUL PPN ::: Ditambah Pertanyaan-Pertanyaan Singkat Pajak Pertambahan Nilai

  • 1. UNTUK: TACTIC TAX BREVET PAJAK TERPADU Jalan Wastukencana. Bandung PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Disampaikan Oleh : Wahyu Sumanjaya
  • 3. 2
  • 4. 3
  • 5. 4
  • 11. 10 PPN ATAS KEG. MEMBANGUN SENDIRI PPN TERUTANG
  • 12. 11
  • 13. 12
  • 14. 13
  • 17. 16
  • 18. 17
  • 19. 18
  • 22. 21 SOAL DAN PEMBAHASAN 1. Rumah Sakit “MARITENAN” mengimpor peralatan rontgen dari Jepang ... a. Dikenakan PPN meskipun untuk pelayanan kesehatan medik b. Tidak dikenakan PPN karena untuk pelayanan kesehatan medik c. Dibebaskan dari pengenaan PPN d. Dikenakan PPN karena yang diimpor merupakan BKP 2. Dalam bulan Januari 2014 Sitorus karyawan sebuah perusahaan swasta sedang membangun rumah seluas 300 m2. Jumlah uang yang dibayarkan dalam bulan Januari 2014:  Membeli bahan bangunan sebesar Rp58.500. 000,- termasuk PPN sebesar Rp5.200.000,-  Membayar ongkos tukang sebesar Rp2.500.000,- Atas kegiatan membangun sendiri ini, untuk bulan April 2010 ini : a. Tidak dikenakan PPN karena Sitorus bukan PKP b. Dikenakan PPN sebesar 10%X40%XRp58.500.000,00 meskipun Sitorus bukan PKP c. Dikenakan PPN sebesar 10%X40%XRp53.300.000,00 meskipun Sitorus bukan PKP d. Dikenakan PPN sebesar 10%X40%XRp61.000.000,00 meskipun Sitorus bukan PKP
  • 23. 22 3. Hotel Polaris menyewakan ruangan untuk resepsi perkawinan … a. Dikenakan PPN karena termasuk kelompok persewaan barang tak bergerak b. Tidak Dikenakan PPN karena tidak termasuk JKP c. Dibebaskan dari pengenaan PPN d. Tidak dikenakan PPN karena Hotel Polaris bukan PKP 4. Ken Umang mengelola sebuah usaha perdagangan kendaraan bermotor bekas pengukuhan PKP-nya dicabut oleh Kepala KPP setempat pada awal tahun 2010. Berkat Promosi yang semakin gencar, dari bulan Januari sampai dengan 16 Agustus 2014 memperoleh jumlah peredaran bruto Rp 4.801.000.000,00, Ken Umang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ... a. Paling Lambat 30 September 2014 b. Paling Lambat 31 Oktober 2014 c. Paling Lambat 30 Nopember 2014 d. Paling Lambat 31 Desember 2014 5. Sandiman yang mengelola sebuah mini market dan sudah dikukuhkan sebagai PKP, ketika menyerahkan sejumlah barang dagangannya kepada konsumen akhir ,maka berdasarkan Pasal 17 PER-13/PJ/2010 … a. Boleh membuat Faktur Pajak Gabungan b. Tidak Wajib membuat Faktur Pajak c. Wajib membuat Faktur Pajak Khusus d. Dapat membuat Faktur Pajak dengan kode dan Nomor Seri Khusus 6. Tejakusuma selaku pengusaha tahu sumedang yang dalam tahun buku 2014 (s.d. bulan Nopember) memperoleh jumlah peredaran bruto Rp 4.800.000.000,- … a. Memenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Masih sebagai Pengusaha Kecil sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c. Memenuhi syarat sebagai PKP sehingga dapat dikukuhkan menjadi PKP d. Masih sebagai Pengusaha Kecil sehingga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP 7. Ketika Herman Soleh selaku PKP bengkel kendaraan bermotor menjual mesin bubutnya yang sebelumnya merupakan bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya ... a. Dikenakan PPN karena merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan b. Dikenakan PPN karena mesin bubut adalah barang kena pajak c. Tidak dikenakan PPN karena mesin bubut yang dijual adalah Barang Bekas sehingga tidak ada nilai tambahnya d. Tidak dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat yang disebut dalam pasal 16D UU PPN 1984
  • 24. 23 8. Kardiman selaku industri sepatu rumahan (home industry) dan sudah dikukuhkan sebagai PKP, pada tanggal 23 April 2013 menyerahkan sejumlah sepatu secara konsinyasi kepada Yulham pemilik toko sepatu “Sederhana” yang sudah diketahui memiliki NPWP/PKP, dengan harga jual Rp 66.000.000,- wajib membuat Faktur Pajak ... a. Paling lambat tanggal 30 April 2010 dengan PPN Rp 6.000.000,00 b. Paling Lambat tanggal 30 April 2010 dengan PPN Rp 6.600.000,00 c. Paling Lambat tanggal 23 April 2010 dengan PPN Rp 6.000.000,00 d. Paling Lambat tanggal 23 April 2010 dengan PPN Rp 6.600.000,00 9. Atas penyerahan mebel dengan Harga Jual Rp 33.000.000,00 yang dilakukan oleh Rustam selaku pengusaha mebel (PKP) kepada Kanwil Departemen Koperasi & UKM pada tanggal 24 Februari 2013 wajib membuat Faktur Pajak ... a. Untuk mengenakan PPN Rp 3.000.000,00 paling lambat pada saat penagihan b. Untuk mengenakan PPN Rp 3.300.000,00 paling lambat pada saat penagihan c. Untuk mengenakan PPN Rp 3.000.000,00 paling lambat pada saat pembayaran d. Untuk mengenakan PPN Rp 3.300.000,00 paling lambat pada saat pembayaran 10. Pengusaha sebuah salon kecantikan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, ketika menyerahkan jasa perawatan kecantikan kepada pelanggannya, PPN yang terutang dihitung dari ... a. Harga Penyerahan b. Harga Jual c. Harga Pokok d. Penggantian 11. Suparman selaku pemborong dan sudah dikukuhkan sebagai PKP telah selesai merenovasi gedung milik Departemen Sosial pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan harga kontrak Rp 40.000.000,00. Surat penagihan disampaikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan pada tanggal 28 Desember 2010, namun pembayarannya baru diterima pada tanggal 2 Februari 2011, sehingga Suparman wajib ... a. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 30 Nopember 2010 b. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 28 Desember 2010 c. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 d. Membuat Faktur Pajak paling lambat pada tanggal 2 Februari 2010 12. Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak beserta contoh tanda-tangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Paling Lama … a. Sebelum Faktur Pajak Ditanda-tangani b. Seminggu setelah Faktur Pajak ditanda-tangani c. Setiap Akhir Bulan bersangkutan d. Pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat tersebut mulai melakukan penandatangan faktur pajak
  • 25. 24 13. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP, sehingga PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP.. a. Wajib membuat Faktur Pajak setelah membuat invoice b. Membuat Faktur Pajak untuk mendampingi invoice c. Tidak membuat Faktur Pajak apabila tidak ada invoice d. Wajib membuat faktur pajak meskipun tidak ada invoice 14. Kesalahan dalam pengisian faktur pajak standar, dibetulkan dengan cara ... a. Mencoret bagian yang salah kemudian dituliskan kalimat yan seharusnya dan dibubuhi paraf b. Menyobek Faktur Pajak yang salah, kemudian mengetik ulang Faktur Pajak Standar baru c. Membuat Faktur Pajak Standar pengganti d. Menghapus bagian yang salah kemudian pada tempat tersebut diketik ulang kalimat atau angka yang seharusnya 15. Berdasarkan UUPPN 1984, sejak 1 Januari 1995 Pengusaha dibawah ini pada dasarnya termasuk PKP ... a. Pedagang besar beras b. Pengusaha dibidang Asuransi c. Pengusaha restoran dan Diskotik d. Pedagang Pengumpul Barang Bekas 16. Pada tanggal 4 Mei 2010 Sulaeman selaku dealer kendaraan bermotor bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menjual satu unit pickup yang semula digunakan untuk mengangkut suku cadang untuk memperbaiki mobil bekas barang dagangannya dengan harga jual Rp 30.000.000,00 ... a. Dikenakan PPN Rp 3.000.000,00 berdasarkan Pasal 16 D UU PPN 1984 b. Dikenakan PPN Rp 300.000,00 berdasarkan Pasal 4 huruf a UU PPN 1984 c. Tidak dikenakan PPN karena Pajak Masukan atas perolehan pick up tidak dapat dikreditkan d. Tidak dikenakan PPN karena pick up bekas bukan BKP sehingga tidak terhutang PPN 17. Nyonya Sekarwangi yang membudidayakan tanaman bunga anggrek dan sudah dikukuhkan sebagai PKP, ketika mengekspor bunga anggrek hasil budidayanya ... a. Dibebaskan dari pengenaan PPN karena bunga anggrek adalah barang hasil pertanian b. Tidak dikenakan PPN karena barang hasil pertanian bukan BKP c. Dikenakan PPN dengan tarif 0% d. PPN-nya ditanggung pemerintah 18. Tuan Ramli menjalankan usaha budi daya tanaman hias dan kios peralatan perkebunan sejak 1 Januari 2007. Omzet penjualan tanaman hias tahun 2007 sebesar Rp 400.000.000,- sedangkan omzet penjualan peralatan perkebunan sebesar Rp 500.000.000,- Manakan pernyataan yang benar ?
  • 26. 25 a. Tuan Ramli wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sejak 1 Januari 2008 b. Tuan Ramli boleh memilih untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP c. Tuan Ramli menjual barang strategis yang dibebaskan PPN, sehingga tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP d. Tidak ada jawaban yang benar 19. Tuan Sigit dikukuhkan sebagai PKP Pada tanggal 31 Maret 2008 melakukan penyerahan BKP. Faktur Pajak yang telah dibuat pada tanggal 2 April 2010 namun terdapat kesalahan dalam penulisan. Kesalahan tersebut baru diketahui pada tanggal 5 Juli 2010. Manakah pernyataan yang benar ? a. Tuan Sigit wajib membuat nota retur pada tanggal 5 Juli 2010, dan melaporkannya pada SPT Masa Juli 2008 b. Tuan Sigit wajib membuat faktur pajak pengganti dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan faktur pajak sebelumnya, dan melaporkannya pada SPT Masa April 2010. c. Tuan Sigit wajib membuat faktur pajak pengganti dengan menggunakan nomor baru dan melaporkannya pada SPT Masa April dan Mei 2010 d. Tidak ada jawaban yang benar 20. Pada bulan Agustus 2010 PT Sejahtera (PKP) menyerahkan 2 unit Mobil sedan @ Rp 80.000.000,- kepada dealer mobil bekas PT Layak Enak (PKP). Kendaran tersebut sebelumnya digunakan sebagai kendaraan operasional manager dan dibeli dibulan yang sama dengan saat pengukuhan PKP PT Sejahtera. Atas transaksi tersebut … a. Tidak terutang PPN b. Terutang PPN sebesar Rp1.600.000,- c. Terutang PPN sebesar Rp16.000.000,- d. Terutang PPN sebesar Rp8.000.000,- 21. Terkait dengan soal no. 20 diatas, jika pada bulan September 2010 PT Layak Enak menjual kedua mobil tersebut dengan harga masing-masing Rp100.000.000,- berapa PPN yang harus disetorkan ke Kas Negara oleh PT Layak Enak … a. Rp 0 b. Rp20.000.000,- c. Rp2.000.000,- d. Rp400.000,- 22. Tuan Boni (PKP) melakukan pertukaran harta dengan Tuan Zaky (PKP). Tuan Boni merupakan pengusaha persewaan mobil dan Tuan Zaky merupakan pengusaha produk garmen. Nilai pasar harta tuan Boni berupa 2 Unit kendaraan sedan (ex mobil sewaan) adalah Rp 600 juta sedangkan Nilai pasar harta tuan Zaky berupa 1 unit rumah (ex mess karyawan) adalah Rp 500 juta. Dalam pertukaran harta tersebut tidak terjadi pembayaran antar kedua belah pihak. Atas transaksi tersebut … a. Tidak terutang
  • 27. 26 b. Tuan Boni wajib memungut PPN sebesar Rp 10.000.000 dan membuat faktur pajak standar c. Tuan Boni wajib memungut PPN sebesar Rp 60.000.000,- dan membuat faktur pajak , sedangkan Tuan Zaky wajib memungut PPN sebesar Rp 50.000.000,- dan membuat faktur pajak. d. Tuan Boni wajib memungut PPN sebesar Rp 60.000.000 dan membuat faktur pajak standar, sedangkan tuan Zaky tidak berkewajiban untuk memungut PPN. 23. Pada tanggal 1 Juli 2010 Andre (PKP) menerima peralatan kantor dari PT Sukoco (PKP) senilai Rp 30.000.000,- . Karena pembayaran Andre baru dapat diselesaikan pada tanggal 2 September 2010, PT Sukoco juga baru mau menerbitkan faktur pajak yang dibuat sesuai tanggal pelunasan. Atas transaksi tersebut … a. PT Sukoco terlambat membuat faktur pajak , sehingga PPN yang tercantum didalam faktur pajak bukan merupakan pajak masukan bagi Andre b. PT Sukoco terlambat membuat faktur pajak, namun PPN yang tercantum didalam faktur pajak tetap merupakan pajak masukan bagi Andre c. PT Sukoco harus membuat faktur pajak pada tanggal 1 Juli 2010 karena telah terjadi penyerahan BKP d. Tidak ada jawaban yang benar Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. ANEKA RETAIL memiliki usaha Penjualan Aneka Produk Kebutuhan Rumah Tangga , dan sudah dikukuhkan sebagai PKP di KPP Bogor. Pada tanggal 30 Januari 2003. Berikut Kutipan transaksi yang terjadi selama Bulan Januari 2014 lalu : PENJUALAN / PENYERAHAN BKP/JKP Tgl. 4 Dijual sejumlah, deterjen, sabun mandi, shampo dan kopi serbuk kepadapelanggan tetap PD. GROSIR , seharga RP. 12.000.000,-. Tgl. 5 Menerima pembayaran Royalti atas penggunaan Merk ”Mini Store” dari Tn. Amir di Bandung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang sebesar Rp 75.000.000,- Tgl. 6 Mengekspor sejumlah produk senilai Rp 120.000.000,- kepada Gusmao Corp.(Timor Timur). Tgl. 7 diserahkan kepada karyawan sejumlah hadiah awal tahun, sejumlah makanandalam kaleng, dan deterjen seharga Rp. 5.836.200,00. Harga tersebut termasuk unsur Laba kotor didalamnya sebesar 20%. Tgl. 8 Diserahkan sample product detergen kepada PT. Rumah Idaman dengan harga jual Rp. 1.200.000,00 termasuk laba 20%. Tgl. 9 Dijual dua unit kendaraan untuk menambah likuiditas perusahan masing- masing berupa Truk– Rp 48.000.00 (dibeli : Des 2002) dan Mobil Box - Rp 65.000.000,-(dibeli : Peb2003), keduanya sesuai harga pasar wajarnya.
  • 28. 27 PEMBELIAN/PEROLEHAN/PEMANFAATAN BKP/JKP Tgl. 5 Mengimpor sejumlah produk alat rumah tangga dari Natural Co denganperincian nilai CIF Rp 54.000.000,- , bea Masuk 10 % dari CIF , dan Bea Masuk Tambahan Rp 3.000.000,-. Tgl. 6 Membeli sejumlah produk dari PT Unilever Indonesia senilai Rp 60.000.000,- Tgl. 7 Membayar fee sebesar Rp 50.000.000,- kepada UTAMA Consult atas Jasa AuditPembukuan dan Pelaporan Perpajakan Tahun 2007. Tgl. 8 Membayar Tagihan sehubungan pengiriman Paket Sample Produk kepadaperusahaan pengriman paket ” Cepat Express ” sebesar Rp 4.000.000,- Tgl. 9 Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menjamu Tamunya, telahdibayar sebesar Rp 20.000.000,- kepada Biro Pariwisata ”Happy Holiday” atas satu Paket Wisata ke Bali Akhir Januari mendatang. Tgl. 10 Perusahaan membeli sebuah kendaraan niaga (bekas) Toyota Kijang untukmendukung operasional perusahaan sebesar Rp 87.000.000,- dari perusahaan penjualan kendaraan bekas PT Argo Transport. KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI Telah dikeluarkan biaya selama bulan Januari 2014 Rp 42.000.000,- sehubungan kegiatan membangun sendiri , perluasan Bangunan Pabrik seluas 300 m2