Panduan pendampingan kurikulum 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PANDUAN PELAKSANAAN
PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAHDIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA
2015
ii

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Direktorat Pembinaan
SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dengan dukungan berbagai pihak telah berhasil menyusun Panduan
Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum di SMP Tahun 2015. Kegiatan
Pendampingan pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan ini merupakan salah
satubentuk dukungan Direktorat PSMP (Pemerintah) bagi SMP dalam
melaksanakanKurikulum2013. Pendampingan dilaksanakan dengan metodeWhole-School
Trainingdengan memandang sekolah sebagai suatu sistem.
Panduan ini memberikan acuan bagi Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Tim Pendamping
Kurikulum/narasumber Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, induk cluster, dan
sekolah sasaran dalam penyiapan, pelaksanaan, maupun evaluasi pendampinganagar lebih
terarah sehingga pelaksanaan Kurikulum dapat berjalan dengan baik.
Panduanini akan disempurnakan dari tahun ke tahun dengan memperhatikan masukan-
masukan dari berbagai pihak, perubahan peraturan-peraturan terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan (kurikulum), dan pengalaman empiris pelaksanaan
pendampingan pelaksanaan kurikulum. Selain itu, Panduan Pelaksanaan ToT Penyegaran
Narasumber Pusat, Panduan Pelaksanaan ToT Narasumber Provinsi, Panduan Pelaksanaan
ToT Narasumber Kabupaten/Kota akan disusun berdasarkan panduan ini.
Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan panduan ini kami
ucapkan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga, dan sumbangan pemikirannya.
Semoga panduan ini dapat memberi manfaat positif terhadappelaksanaanpendampingan
pelaksanaan kurikulum dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia pada
tingkat SMP khususnya, dan pendidikan di Indonesia pada umumnya.
Jakarta, Juli 2015
Direktur Pembinaan SMP
Didik Suhardi, Ph.D.
NIP. 196312031983031004
1

DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Landasan Hukum
BAB II. KONSEP PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
KURIKULUM
A. Pengertian Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
B. Prinsip Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
C. KriteriaPendamping
D. Tugas Pendamping
E. Jumlah dan Unsur Pendamping
F. Materi Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
G. Tugas dan Tanggung Jawab Pusat
H. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi
I. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
J. Tugas dan Tanggung Jawab Induk Cluster dan Sekolah Imbas
BAB III.PELAKSANAANPENDAMPINGAN PELAKSANAAN
KURIKULUM
A. TahapanPersiapan Pendampingan pelaksanaan kurikulum
1. Penyiapan Bahan/MateriPendampingan pelaksanaan kurikulum
2. Identifikasi Sekolah Sasaran
3. ToT Penyegaran TPPK Pusat
4. Pelatihan (ToT) TPK Provinsi
5. Bimtek TPK Kabupaten/Kota
B. TahapanPelaksanaan Pendampingan Implementasi Kurikulum di
Sekolah Induk Cluster dan Sekolah Imbas
1. Pendampingan pelaksanaan kurikulum di Sekolah Induk Cluster
(IN).
2. Pendampingan pelaksanaan kurikulum di Sekolah Imbas (ON).
BAB IV. PEMBIAYAAN
BAB V. MEKANISME PENYALURAN DAN PENGAMBILAN DANA
A. Proses Pendataan Cluster
B. Penandatanganan MoU
C. Proses Penyaluran Dana
D. Pengambilan Dana dan Pelaporan Penerimaan Dana
BAB VI. MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN
2

A. Aspek monitoring dan Evaluasi
B. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
C. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
D. Pelaporan
E. Layanan Informasi
VII. PENUTUP
LAMPIRAN
3

BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kurikulum 2013 (K13) mulai dilaksanakan secara terbatas dan bertahap pada tahun
pelajaran 2013/2014. Pada tahun pelajaran 2014/2015 pelaksanaan diperluas ke seluruh
SMP pada kelas VII dan VIII. Dengan tujuan untuk menjadikan pelaksanaan K13 lebih
baik, maka sekolah-sekolah yang mulai melaksanakan K13 pada tahun pelajaran
2014/2015 berhenti sementara melaksanakan K13 dan melakukan serangkaian
persiapan pelaksanaan K13 yang lebih mantap. Pada tahun pelajaran 2019/2020 semua
sekolah, termasuk SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia, harus sudah
melaksanakan K13.
Kesiapan SMP untuk melaksanakan kurikulum diperoleh melalui berbagai macam cara,
antara lain pelatihan pelaksanaan kurikulum yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Pusat dan Daerah maupun oleh sekolah, pembinaan oleh perguruan tinggi setempat,
workshop dalam forum MGMP, dan belajar mandiri dengan membaca dokumen-
dokumen kurikulum.
Pelaksanaan pelatihankurikulum dengan hanya melibatkan peserta yang terdiri atas
kepala sekolah dan sejumlah guru mata pelajaran dengan menfokuskan pada
pembelajaran dan penilaian dipandang kurang optimal membantu sekolah.Alasannya
adalah bahwa pelaksanaan kurikulum yang baik mengharuskan terlibatnya semua
pemangku kepentingan di setiap satuan pendidikan (SMP) dan berjalannya peranserta
yang optimal dari wakil kepala sekolah,pembina ekstrakurikuler, kepala TU, staf TU,
kepala laboratorium dan laboran, kepala perpustakaan dan pustakawan, tenaga
kebersihan, pemelihara lingkungan sekolah, pengelola kantin, dan Satpam serta Komite
Sekolah sesuai tugas dan peran masing-masing. Sebagai contoh, pelaksanaan
pembelajaran IPA yang bersifat memfasilitasi peserta didik menemukan pengetahuan
dari berbagai sumber dengan pendekatan ilmiah memerlukan laboratorium IPA, akses
internet, perpustakaan, dan lingkungan alam di dalam pagar sekolah. Dengan
demikian kepala laboratorium, laboran, kepala perpustakaan, pustakawan, dan
pemelihara lingkungan sekolah harus menjalankan tupoksi masing-masing secara
sinergis agar berbagai keperluan pembelajaran siap ketika pembelajaran berlangsung.
Dalam hal ini sinergi mereka bahkan mungkin perlu dimulai sejak penyusunan RKS
dan RKAS dalam kerangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh
karenanya pelatihan pelaksanaan kurikulum harus menjangkau mereka semua secara
terpadu.
Salah satu model penguatan kurikulumyang menyertakan semua pemangku
kepentingan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah untuk
menjadikan semua unsur sekolah memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep,
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kurikulumadalah pendampingan
4

pelaksanaan kurikulum dengan metode TheWhole-School Training. Panduan ini memuat
ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pendampingan pelaksanaan
kurikulumpada tingkat SMP pada tahun 2015.
B. Tujuan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2014
tentang Pedoman Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah, tujuan umum pelaksanaan pendampingan pelaksanaan
kurikulumadalah untuk memberikan penguatan pemahaman kepada pengawas,
kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orangtua murid/komite sekolah, dan
pemangku kepentingan di SMP untuk menjamin keterlaksanaan Kurikulum secara
efektif dan efisien.
Tujuan khususpelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulum pada tingkat SMP
dirumuskan
berdasarkan kompetensi-kompetensi yang perlu dimiliki oleh para pemangku
kepentingan penyelenggaraan pendidikan di SMP agar mereka dapat
menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan. Tujuan khusus tersebut diantaranya adalah:
1. Memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Kurikulum di SMP
2. Memberikan bantuan konsultasi, pemodelan (modelling)dan penguatan secara
personal, dan spesifik (coaching) dalam pelaksanaan kurikulum secara langsung di
SMP.
3. Membantu memberikan solusi kontekstual dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi dalam melaksanakan Kurikulum di SMP.
4. Membangun budaya mutu sekolah kepada pengawas, kepala sekolah, guru,tenaga
kependidikan, orangtua murid/komite sekolah, dan pemangku kepentingan di SMP
melalui program pendampingan yang dilakukan secara inovatif, kontekstual, dan
berkelanjutan.
C. Sasaran
Sasaran Pendampingan pelaksanaan kurikulum pada tahun 2015 adalah 3.994 SMP
yang terdiri atas 1.419 SMP yang sudah melaksanakan K13 selama 3 semester, 3 SMP
percontohansebagai model yang sudah melaksanakan selama 1 semester dan 2.572 SMP
yang melaksanakan K13 secara mandiri.
Pelaksanaan kegiatan pendampingan implementasi kurikulum di SMP pada tahun 2015
terdapat di 432 kabupaten/kota yang dibagi menjadi 1.431cluster. Setiap cluster rata-rata
5 (lima) SMP dengan salah satu SMP sebagai induk cluster dan lainnya sebagai sekolah
imbas.
5

Sasaran pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulum pada tahun-tahun
berikutnya akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya
yang diperlukan, dan pada tahun 2018/2019 semua sekolah di seluruh Indonesia telah
melaksanakan kurikulum 2013 serta memperoleh pendampingan pelaksanaan
kurikulum ini.
Peserta kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulumdari masing-masing sekolah
meliputi kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, pengelola perpustakaan,
pengelola laboratorium, kepala TU, dan Ketua Komite Sekolah.
D. Landasan Hukum
Kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulumsecara utuh berlandaskan pada
ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional
Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005, tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4496) sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 54 Tahun 2013 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Buku Teks Pelajaran dan Buku Pedoman Guru untuk Pendidikan Dasar dan
Menengah;
8. Surat Edaran Mendikbud Nomor 156928/ MPK.A/KR/2013 Tanggal 08 November
2013 tentang Implementasi KURIKULUM 2013;
9. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor: 420/176/SJ dan Nomor: 0258/MPK.A/KR/2014, Hal:
Implementasi Kurikulum 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 58
Tahun 2014TentangKurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah;
6

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor 61
Tahun 2014TentangKurikulum Tingkat Satuan Pendidikanpada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik IndonesiaNomor62 Tahun
2014TentangKegiatan Ekstrakurikulerpada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah;
Tahun 2014TentangPendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler
Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
Tahun 2014 tentang Mutan Lokal Kurikulum 2013;
Tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 105
Tahun 2014 tentangPendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar
Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
20. Kepmendikbud Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite
Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 160
Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013
pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 105 Tahun
2014 tentang Pendampingan pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 58 Tahun
2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
24. Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
5496/C/KR/2014 dan Nomor 7915/D/KP/2014 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 pada Sekolah Jenjang
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
7

BAB II
KONSEPPELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN
KURIKULUM
A. Pengertian Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
Pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulum di SMP adalahproses pemberian
bantuan penguatan pelaksanaan kurikulum yang diberikan kepada pengawas, kepala
sekolah, guru,tenaga kependidikan, orangtua/komite sekolah, dan pemangku
kepentingan sesuai kurikulum yang berlaku.
B. Prinsip Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
Prinsip pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulumdi sekolah adalah sebagai
berikut:
1. Menyeluruh, yaitu diikuti oleh semua pemangku kepentingan pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagai peserta dengan materi semua
komponen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
2. Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara pemberi dan penerima pelatihan;
3. Profesional, yaitu narasumber memiliki kompetensi (penguasaan mengenai
pelaksanaan Kurikulum) yang memadai dan memberikan pelatihan dengan baik;
4. Sikap percaya, yaitu yang menerima pelatihan memiliki sikap percaya kepada
narasumber bahwa informasi, saran, dan contoh yang diberikan adalah yang memang
sesuai dengan Kurikulum dan narasumber percaya bahwa para peserta pelatihan
memiliki kemauan kuat untuk memahami dan akan melaksanakan Kurikulum
dengan baik;
5. Berdasarkan kebutuhan, yaitu materi pelatihan adalah materi yang masih belum
dikuasai dan/atau memerlukan penguatan;
6. Berkelanjutan, yaitu bahwa pendampingan pelaksanaan kurikulumdilanjutkan oleh
guru/sekolah sendiri dan/atau melalui MGMP, MGBK, MKKS, forum Komite
Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Tenaga Administrasi/Tata Usaha Sekolah, dan
forum lainnya yang relevan.
C. Kriteria Pendamping Pelaksanaan Kurikulum (TPK Kabupaten/Kota)
Pendamping pelaksanaan kurikulum yang memberikan pendampingan IN dan ON
adalah tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota yang terdiri dari 9
(sembilan) guru mata pelajaran dan pengawas berlatar belakang mata pelajaran IPA dan
8

Bahasa yang telahmemperoleh pelatihan atau ToT Pendampingan Pelaksanaan
Kurikulum 2013dari Dinas Pendidikan Provinsi.
9

D. Tugas Pendamping
Tugas pendamping meliputi:
1. melaksanakan pendampingan pelaksanaan kurikulum dengan metode, skenario,dan
bahan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP;
2. menyusun laporan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulumselambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendampingan pelaksanaan kurikulumselesai
dilaksanakan.
E. Jumlah dan UnsurPendamping
Jumlah pendamping/TPK Kabupaten/Kotadi Kabupaten/Kota satu dan lainnya
berbeda-beda, tergantung jumlah cluster di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Namun demikian, sebaiknya pada setiap 3-4 clustersekurang-kurangnya ada 1 (satu) tim
TPK Kabupaten/Kota yang terdiri atas 9 orang, yaitu guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia, PPKn, IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK
masing-masing 1 orang dan 2 orang pendamping dari unsur pengawas, 1 (satu)
pengawas bahasa dan 1 (satu) pengawas IPA.
F. Materi Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
Memperhatikan tujuanpendampingan pelaksanaan kurikulum, materi mencakup:
No. Materi
1. Penumbuhan Budi Pekerti
2. Kebijakan, Filosofi dan Pengembangan Kurikulum
3. Pendidikan Karakter
4. Kebijakan Penilaian
5. Budaya Sekolah dan Pencegahan Tindak Kekerasan
6. Pengelolaan Kelas dan Pengembangan Lingkungan Sekolah
7. Pedoman Pendampingan dengan Metode Whole-School Training
8. Model-model pembelajaran Berbasis Saintifik
9. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
10. Penilaian Hasil Pembelajaran
11. Penggunaan buku guru dan mengadaptasi/memperkaya buku siswa
12. Penggunaan Sumber, Peralatan, dan Media Pendidikan
13. Praktik pengelolaan nilai peserta didik
14. Simulasi Pembelajaran (termasuk Praktik menyusun RPP)
15. Tugas, peran, dan fungsi pemangku kepentingan pengelolaan dan
penyelenggaraan sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum
16. Pelaksanaan Pengelolaan Pemenuhan SNP (Praktik Pengembangan
RKAS/RKS, Pelaksanaan Program, dan Evaluasi Diri Sekolah)
17. Interaksi Sekolah dengan Orang Tua, Kemitraan dan Peran Komite Sekolah
10

18. Layanan Siswa, BK dan Peminatan
19. Administrasi Sekolah
20. Manajemen Perpustakaan Sekolah
21. Pengorganisasian Informasi Perpustakaan
22. Layanan dan Aplikasi Teknologi Informasi di Perpustakaan
23. Dasar-dasar Pengelolaan, Desain dan Peran Laboratorium IPA dalam
Implementasi Kurikulum
24. Sanitasi,Penanganan Limbah, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
diLaboratorium
25. Penggunaan, Perawatan, Perbaikan Alat Ukur IPA dan Percobaan IPA dengan
Bahan dari Lingkungan
G. Tugas danTanggung JawabDirektorat Pembinaan SMP
1. Menyiapkan panduan dan materi pelaksanaan pendampingan pelaksanaan
kurikulum;
2. Melakukan sosialisasi kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum;
3. Menyiapkan narasumber pusat (TPPK) untuk pelatihan pendampingan (ToT) tingkat
provinsi;
4. Melakukan pelatihan atau ToT untuk Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi;
5. Melakukan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan pendampingan pelaksanaan
kurikulum baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat cluster;
6. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi;
7. Merangkum laporan pendampingan pelaksanaan kurikulum dari Dinas Pendidikan
Provinsi.
H. Tugas danTanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi
1. Melakukan koordinasi Pendataan clusterSMP dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2. Melakukan verifikasi data clusterSMP berdasarkan data individu sekolah dari Data
Pokok Pendidikan;
3. Menetapkan SK Induk clusterPenerima Danablockgrant;
4. Mengirim data clusterSMP ke Direktorat Pembinaan SMP;
5. Melakukan validasi data clusterSMP pada saat Asistensi Pendataan Pendampingan
pelaksanaan kurikulum;
6. Mempersiapkan dan melakukan penandatanganan naskah
MoUblockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum dengan Indukcluster;
7. Melakukan sosialisasi kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum;
8. Melakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah dana blockgrant dengan jumlah
clusterSMP dalam satu Provinsi;
9. Mempersiapkanpersyaratan penyaluran dana blockgrantPendampingan pelaksanaan
kurikulum;
10. Melakukan rekapitulasi data Penerimaan Dana blockgrantPendampingan
pelaksanaan kurikulum SMP;
11

11. Melakukan Monitoring dan Evaluasi dana Dekonsentrasi blockgrantPendampingan
12. Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir dari Induk clusterterkait
pemanfaatandana blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum;
13. Membuat data base di setiap provinsi;
14. Membuat laporan Dekonsentrasi blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum
dilampiri biodata guru pendamping lengkap dengan nomor telephone/HPn yang
bersangkutan.
I. Tugas danTanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
1. Menghimpun data cluster SMP;
2. Menetapkan SK Penetapan cluster SMP;
3. Mengirim data cluster SMP ke Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Membantu validasi data cluster SMP pada saat Asistensi Pendataan Pendampingan
5. Mengikuti sosialisasi kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum;
6. Membantu pengiriman laporan pertanggungjawaban akhir blockgrantPendampingan
7. Memfasiltasi sekolah lain dari kabupaten/kota terdekat yang ingin bergabung
sebagai imbas mandiri pelaksana Kurikulum 2013 (daerah perbatasan).
J. Tugas danTanggung Jawab Induk clusterdan Sekolah Imbas
1. Mengikuti Asistensi Pendataan Pendampingan pelaksanaan kurikulum;
2. Menandatangani MoU blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum dengan
Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Melakukan pertemuan di cluster SMP untuk membuat alokasi penggunaan dana
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum;
4. Mengambil dana dan melaporkan penerimaan dana blockgrantPendampingan
5. Menyelenggarakan Pendampingan pelaksanaan kurikulumdengan menggunakan
danablockgrant;
6. Membuat dan mengirim Laporan Pertanggungjawaban Akhir
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum ke Dinas Pendidikan Provinsi dan
tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
7. Melengkapi sekolah imbas dari pelaksana Kurikulum 2013 dan/atau sekolah
pelaksana Kurikulum 2006.
12

BAB III
PENDAMPINGAN PELAKSANAANKURIKULUM
A. Persiapan Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum
1. Penyiapan Bahan/MateriPendampingan pelaksanaan kurikulum
Penyiapan materi Pendampingan pelaksanaan kurikulum dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan SMP. Jumlah dan jenis materi yang dipersiapkan sebagaimana tersebut
pada Bab II bagian F.
2. Identifikasi sekolah sasaran (sekolah induk clusterdan sekolah imbas)
Sekolah sasaran Pendampingan pelaksanaan kurikulum pada tahun 2015ditetapkan
melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 022/H/KR/2015 Tahun
2015. Untuk jenjang SMP sasaran Pendampingan pelaksanaan kurikulum pada tahun
2015 adalah 3.994 SMP yang terdiri atas 1.419 SMP yang sudah melaksanakan K13
selama 3 semester, 3 SMP percontohan sebagai model yang sudah melaksanakan
selama 1 semester dan 2.572 SMP yang melaksanakan K13 selama 3 semester secara
mandiri.
Sekolah sasaran dalam satu Kabupaten/Kota dikelompokkan ke dalamcluster-cluster.
Setiap cluster rata-rata 5 (lima) SMP dengan salah satu SMP sebagai induk cluster dan
lainnya sebagai sekolah imbas. Sekolah yang tergabung dalam satu cluster adalah
sekolah-sekolah yang berdekatan secara geografis dan/atau pendek waktu
tempuhnya dalam mencapai sekolah induk.
Sekolah sasaran yang berjumlah3.994 SMP tersebut dikelompokkan menjadi
1.431cluster. Berikut adalah rekap data cluster per provinsi:
Tabel 3.1: Data Sasaran Pendampingan Pelaksanaan K13 Per Provinsi 2015
PROVINSI
JUMLAH
SEKOLAH
JUMLAH
INDUK
JUMLAH
IMBAS
Aceh 202 44 158
Bali 104 25 79
Banten 78 23 55
Bengkulu 25 17 8
D.I. Yogyakarta 32 22 10
D.K.I. Jakarta 70 19 51
Gorontalo 36 22 14
Jambi 38 18 20
Jawa Barat 244 89 155
Jawa Tengah 484 194 290
Jawa Timur 748 242 506
13

PROVINSI
JUMLAH
SEKOLAH
JUMLAH
INDUK
JUMLAH
IMBAS
Kalimantan Barat 55 22 33
Kalimantan Selatan 35 24 11
Kalimantan Tengah 42 21 21
Kalimantan Timur 221 60 161
Kalimantan Utara 17 6 11
Kep. Bangka Belitung 42 13 29
Kepulauan Riau 71 29 42
Lampung 154 52 102
Maluku 78 20 58
Maluku Utara 45 15 30
Nusa Tenggara Barat 80 28 52
Nusa Tenggara Timur 107 33 74
Papua 40 21 19
Papua Barat 29 10 19
Riau 64 30 34
Sulawesi Barat 57 18 39
Sulawesi Selatan 150 78 72
Sulawesi Tengah 80 27 53
Sulawesi Tenggara 52 25 27
Sulawesi Utara 62 25 37
Sumatera Barat 74 42 32
Sumatera Selatan 191 56 135
Sumatera Utara 187 61 126
Total 3,994 1,431 2,563
Sekolah induk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
a. memiliki manajemen yang baik;
b. memiliki paling sedikit 15 ruang kelas dengan perabotan (meja, kursi, papan tulis)
yang layak;
c. memiliki sumber air bersih yang memadai;
d. memiliki laboratorium IPA;
e. memiliki perpustakaan;
f. dapat dicapai dengan mudah dan cepat oleh anggota-anggotacluster;
g. diutamakan memiliki sarana dan prasarana TIK dan akses internet;
h. diutamakan memiliki aula;
i. diutamakan memiliki sarana dan prasarana olahraga;
j. diutamakan memiliki ruang layanan BK, dan
k. diutamakan memiliki laboratorium bahasa.
14

3. ToT/Penyegaran TPPK Pusat (Direktorat Pembinaan SMP)
Direktorat Pembinaan SMP mempersiapkan TPPK Pusat yang terdiri atas
narasumber mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika, IPA, Bahasa
Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK, narasumber untuk Pengelola Laboratorium,
narasumber untuk pengawas, narasumber untuk Pengelola Perpustakaan, dan
narasumber untuk Tata Usaha. Durasi penyegaran TPPK Pusat adalah 4(empat) hari
dengan 34jam pelatihan. Tujuan utama dari penyegaran narasumber pusat ini
adalah menyiapkan narasumber Pusat yang akan bertugas sebagai narasumber pada
pelatihan atau ToT TPK Provinsi. Struktur program Penyegaran Narasumber Pusat
sebagai berikut:
STRUKTUR PROGRAM
ToT/PENYEGARAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
DENGAN METODE WHOLE-SCHOOL TRAINING
TINGKAT SMP BAGI TPPK PUSAT
(4 HARI – 34 JAM PELATIHAN @ 45 MENIT)
No. Kegiatan
Alokasi
Waktu
(JP)
1 Pembukaan dan Penutupan 2
1.1. Pembukaan (Kebijakan Umum dan Penumbuhan Budi
Pekerti)
2
1.2. Penutupan -
4 Materi Umum 14
2.1. Kebijakan, Filosofi dan Pengembangan Kurikulum 2
2.2. Pendidikan Karakter 2
2.3. Kebijakan Penilaian 2
2.4. Budaya Sekolah dan Pencegahan Tindak Kekerasan 2
2.5. Pengelolaan Kelas dan Pengembangan Lingkungan Sekolah 2
2.6. Pedoman Pendampingan dengan MetodeWhole-School Training 2
2.7. Rencana Tindak Lanjut oleh Sekolah induk (IN) dan Sekolah Imbas
(ON)
2
3. Materi Khusus
A. Materi Pendampingan Guru Mapel 18
3.1. Model-model pembelajaran Berbasis Saintifik 2
3.2. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 2
3.3. Penilaian Hasil Pembelajaran 2
3.4. Penggunaan buku guru dan mengadaptasi/memperkaya buku
siswa
2
3.5. Penggunaan Sumber, Peralatan, dan Media Pendidikan 2
3.6. Praktik pengelolaan nilai peserta didik 2
3.7. Simulasi Pembelajaran (termasuk Praktik menyusun RPP) 4
3.8. Simulasi Pendampingan (ON) 2
15

B. Materi Pendampingan Manajemen Sekolah 12
3.1. Tugas, peran, dan fungsi pemangku kepentingan pengelolaan dan
2
3.2. Pelaksanaan Pengelolaan Pemenuhan SNP (Praktik Pengembangan
2
3.3Interaksi Sekolah dengan Orang Tua, Kemitraan dan Peran Komite
Sekolah
2
3.4.Layanan Siswa, BK dan Peminatan 2
3.5. Administrasi Sekolah 2
C. Materi Pendampingan Pengelola Perpustakaan 6
3.1. Manajemen Perpustakaan Sekolah 2
3.2. Pengorganisasian Informasi Perpustakaan 2
3.3. Layanan dan Aplikasi Teknologi Informasi di Perpustakaan 2
D. Materi Pendampingan Pengelola Laboratorium IPA 6
3.1. Dasar-dasar Pengelolaan, Desain dan Peran Laboratorium IPA
dalam Implementasi Kurikulum
2
3.2. Sanitasi,Penanganan Limbah, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di
Laboratorium
2
3.3. Penggunaan, Perawatan, Perbaikan Alat Ukur IPA dan Percobaan
IPA dengan Bahan dari Lingkungan
2
JUMLAH 34
4. ToTTim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi
ToT TPK Provinsi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP dengan narasumber
TPPK Pusat. Jumlah TPK Provinsi yang dilatih untuk setiap provinsi adalah 1 (satu)
tim yang terdiri dari 11 orang, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn,
IPS, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK@ 1 orang dan 2
(dua) orang pengawas (satu berlatar belakang mata pelajaran Bahasa dan satu
berlatar belakang mata pelajaran IPA). Selain peserta di atas, ToT TPK Provinsi juga
diikuti oleh Kasikur yang menangani SMP dari 34 Provinsi dan Kasikur yang
menangani SMP dari 432 Kabupaten/Kota.
Tujuan utama dari pelatihan ini adalah:
a. menyiapkan narasumber Provinsi yang akan bertugas sebagai narasumber pada
bimbingan teknis TPK Kabupaten/Kota, dan
b. merancang action plan pelaksanaan bimbingan teknis TPK Kabupaten/Kota di
setiap Kabupaten/Kota.
Bimbingan teknis TPK Provinsi dibiayai dengan dana pusat dan diselenggarakan
selama 5 (lima) hari dengan durasi 46 jam pelatihan bagi peserta guru mata pelajaran
dan pengawas. Sedangkan untuk peserta Kasikur yang menangani SMP dari
Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelatihan berdurasi 3 (tiga) hari dengan 22jam
pelatihan. Berikut adalah struktur program ToT tersebut.
16

STRUKTUR PROGRAM
ToT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
TINGKAT SMP BAGI TPK PROVINSI
No. Kegiatan
Alokasi
Waktu
(JP)
1. Pembukaan dan Penutupan 2
1.1. Pembukaan (Kebijakan Umum, Dinamika Perkembangan
Kurikulum dan Penumbuhan Budi Pekerti)
2
1.2. Penutupan -
2. Materi Umum 16
2.7. Rencana Tindak Lanjut oleh Sekolah induk (IN) dan Sekolah Imbas (ON) 2
2.8. Pre-test dan Post-test 2
3. Materi Khusus
3.4. Penggunaan buku guru dan mengadaptasi/memperkaya buku siswa 3
17

K. Materi Pendampingan Manajemen Sekolah 12
2
2
Sekolah
2
3.4. Layanan Siswa, BK dan Peminatan 4
S. Materi Pendampingan Pengelola Perpustakaan 14
X. Materi Pendampingan Pengelola IPA 14
3.1. Manfaat Laboratorium IPA dalam Implementasi Kurikulum
2013
2
3.2. Dasar-dasar Pengelolaan Laboratorium IPA 2
3.3. Desain Laboratorium IPA 1
BB.3.4. Penggunaan, Perawatan serta Perbaikan Alat ukur IPA 2
CC.3.5. Percobaan IPA dengan Bahan dari Lingkungan 3
DD.3.6. Sanitasi dan Penanganan Limbah Laboratorium 2
EE.3.7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium 2
JUMLAH 46
18

STRUKTUR PROGRAM
ToT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
TINGKAT SMP BAGI KASI KURIKULUM SMP/ KASI SMP
No. Kegiatan
Alokasi
Waktu
(JP)
Kurikulum dan Penumbuhan Budi pekerti)
2
1.2. Penutupan -
2. Materi Umum 14
2.1. Managemen Kurikulum dan Perubahan Mindset 2
3. Materi Kasi Kurikulum Provinsi dan Kabupaten/Kota
3.1. Kebijakan Pemanfaatan Dana Dekon Pelaksanaan K13 2
3.2. Penyusunan dan Pemaparan Rencana Tindak Lanjut 4
JUMLAH 22
5. Bimbingan TeknisTim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota
Bimbingan teknis TPK Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Provinsidengan dana dekonsentrasi dengan narasumber TPK Provinsi yang telah
diberi ToT oleh Direktorat PSMP pada tahun 2015. Jumlah TPK Kabupaten/Kota
yang diberi bimbingan teknis untuk setiap Kabupaten/Kota tergantung pada jumlah
cluster pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan. BILA TERSEDIA DANA YANG
MENCUKUPI, pada setiap 3 (tiga) atau 4 (empat) cluster perlu disiapkan
SEKURANG-KURANGNYA ada 1 (satu) TPK Kabupaten/Kota. Setiap tim terdiri
dari 11 orang, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika,
IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, PJOK @ 1 (satu) orang dan 2 (dua) orang
pengawas (satu berlatar belakang mata pelajaran Bahasa dan satu berlatar belakang
mata pelajaran IPA).
Tujuan utama dari bimbingan teknis ini adalah:
a. menyiapkan TPK Kabupaten/Kota yang akan bertugas sebagai pendamping
pada Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum di sekolah-sekolah sasaran, dan
b. merancang action plan pelaksanaan Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum di
setiap Kabupaten/Kota.
19

Bimbingan teknis berlangsung selama 5 (lima) hari dengan durasi 46 jam pelatihan
dengan struktur program sebagai berikut:
STRUKTUR PROGRAM
BIMTEK PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM 2013
TINGKAT SMP BAGI TPK KABUPATEN/KOTA
No. Kegiatan
Alokasi
Waktu
(JP)
Kurikulum dan Penumbuhan Budi Pekerti)
2
2.1. Penutupan -
2. Materi Umum 16
2.8. Pre-test dan Post-test 2
3. Materi Khusus
3.4. Penggunaan buku guru dan mengadaptasi/memperkaya buku
siswa
3
B. Materi Pendampingan Manajemen Sekolah 14
2
2
Sekolah
2
3.4. Layanan Siswa, BK dan Peminatan 4
20

C. Materi Pendampingan Pengelola Perpustakaan 14
D. Materi Pendampingan Pengelola IPA 14
3.1. Manfaat Laboratorium IPA dalam Implementasi Kurikulum
2013
2
3.2. Dasar-dasar Pengelolaan Laboratorium IPA 2
3.3. Desain Laboratorium IPA 1
3.4. Penggunaan, Perawatan serta Perbaikan Alat ukur IPA 2
3.5. Percobaan IPA dengan Bahan dari Lingkungan 3
3.6. Sanitasi dan Penanganan Limbah Laboratorium 2
3.7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium 2
JUMLAH 46
B. Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum di Sekolah Induk Cluster(IN) dan
Sekolah Imbas (ON)
1. Ketentuan
a. Jumlah tim TPK Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota satu dan lainnya berbeda-
beda, tergantung pada jumlah cluster di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Namun demikian, sebaiknya pada setiap 3-4 clustersekurang-kurangnya ada 1
(satu) tim TPK Kabupaten/Kota. Setiap 1 (satu) tim TPK terdiri atas 11 orang
dengan rincian 9(sembilan) orang pendamping berlatar belakang guru mata
pelajaran, yaitu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKn, IPS, Matematika,
IPA, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Prakarya, dan PJOK (masing-masing 1 orang)
dan 2 (dua) orang pendamping dengan latar belakang pengawas mata pelajaran
IPA dan Bahasa (masing-masing 1 (satu) orang).
b. Satu tim TPK mendampingi 3 – 4 cluster dengan @ clusterrata-rata 5(lima) SMP.
c. Pendampingan pelaksanaan kurikulum di sekolah induk cluster (IN) dan di
sekolah imbas (ON) dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016, semester 1
dan semester 2.
d. Pendampingan pada semester 1 dan 2 masing-masing diberikan melalui kegiatan
IN di induk cluster 1 (satu) kali selama 2 (dua) hari dengan durasi 18 jam
pelatihan, dan melalui kegiatan pendampingan ON di setiap sekolah dalam satu
clustermasing-masing sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan durasi @ kegiatan
pendampingan ON 9 jam pelatihan @ 45 menit. Pendampingan dilaksanakan
pada pukul 07.30 – 16.15 waktu setempat.
e. Jarak waktu pendampingan IN dan ON adalah 1 (satu) s.d. 4 (empat) minggu.
f. Pendampingan IN dan ON diberikan oleh semua anggota dari 1 (satu) tim TPK.
Semua anggota tim datang ke sekolah secara bersama-sama baik pada kegiatan
IN maupun kegiatan ON.
21

g. Pendampingan IN seyogyanya dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu selama
2 (dua) hari berturut-turut dan pendampingan ON pada hari Senin – Sabtu (bila
Sabtu sudah tidak ada pendampingan IN). Jarak waktu antara ON-1 dan ON-2
sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu.
h. Dengan memperhatikan jumlah sekolah dan jumlah pendampingan IN dan ON,
pendampingan oleh satu tim TPK untuk 3 – 4 cluster tersebut dilaksanakan dalam
rentang waktu September 2015 s.d. November 2015 untuk semester 1 (satu) dan
Januari 2016 s.d Maret 2016 untuk semester 2 (dua).
i. Tugas pendamping meliputi:
1) melaksanakan pendampingan pelaksanaan kurikulum dengan metode,
skenario, dan bahan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan SMP;
2) menyusun laporan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan
kurikulumselambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pendampingan selesai
dilaksanakan.
2. Struktur Program dan Skenario (Jadwal Rinci) Pendampingan IN
a. Struktur Program
No. Materi JP Guru
Mapel
Kepala/
Waka
Sekolah
Pengelola
Perpusta
kaan
Pengelola
Lab.
1. Manajemen Kurikulum dan Perubahan
Mindset
1 √ √ √ √
2. Penyusunan RPP dan Instrumen
Penilaian
5 √
3. Simulasi Pembelajaran dan Penilaian 4 √
4. Pengolahan Nilai dan Penulisan Rapor 4 √
5. Pengelolaan Pepustakaan 10 √
6. Pengelolaan Laboratorium 10 √
7. Penumbuhan Budi Pekerti 1 √ √ √
8. Penciptaan Lingkungan Kondusif bagi
Pembelajaran
2 √
9. BK dan Layanan Peminatan 4 √
10. Penyusunan RKS dan RKAS dalam
Pemenuhan SNP
2 √
11. Interaksi Sekolah dengan Orang tua
Siswa serta Peran Komite Sekolah +
Keterlibatan Masyarakat
2 √
12. Penggunaan Sumber, Peralatan, dan
Media Pendidikan (lingkungan, media
sederhana, multimedia, perpustakaan,
TIK, laboratorium, dan lainnya)
2 √
13. Sekolah yang Meneyenangkan 2 √
JUMLAH 18 12 12 12
22

b. Skenario/jadwal rinci pendampingan IN
Hari Waktu Kegiatan Narasumber/
Koordinator
Ket.
I Pleno
07.30 – 08.15 Pembukaan Ketua Panitia Ruang Sidang
08.15 – 09.00 Manajemen Kurikulum dan
Perubahan Mindset
Ketua Tim TPK (yang
bertugas di Cluster
tersebut)
Ruang Sidang
09.00 – 09.30 Istirahat
I Kelompok Kepala Sekolah, Pengelola Perpustakaan, Pengelola Laboratorium
09.30-10.15 Penumbuhan Budi
Pekerti
Pendamping berlatar
belakang pengawas
Ruang Sidang
10.15-11.00 Penumbuhan Budi
Pekerti
Pendamping berlatar
belakang pengawas
Ruang Sidang
I Kelompok Guru Mata Pelajaran
09.30 – 10.15 Penyusunan RPP dan
Instrumen Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
10.15 - 11.00 Penyusunan RPP dan
Instrumen Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
11.00 - 11.45 Penyusunan RPP dan
Instrumen Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
11.45 – 12.30 Penyusunan RPP dan
Instrumen Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
12.30 – 13.30 Isoma
13.30-14.15 Simulasi Pembelajaran dan
Penilaian
Narasumber Ruang Kelas
14.15-15.00 Simulasi Pembelajaran dan
Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
15.00 – 15.30 Istirahat
15.30 -16.15 Simulasi Pembelajaran dan
Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
I Kelompok Kepala Sekolah
11.00-11.45 BK dan Layanan Peminatan Pendamping berlatar
belakang pengawas
Mapel IPA
Ruang sidang
belakang pengawas
Mapel IPA
Ruang sidang
12.30-13.30 ISTIRAHAT
belakang pengawas
Mapel IPA
Ruang sidang
14.15-15.00 Penyusunan RKS dan
RKAS dalam Pemenuhan
SNP
Pendamping berlatar
belakang pengawas
Mapel IPA
Ruang sidang
23

15.00-15.30 Istirahat
15.30-16.15 Sesi Membaca
I Kelompok Pengelola Perpustakaan
11.00-11.45 Manajemen Perpustakaan Pendamping Berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
11.45-12.30 Pengolahan Bahan
Perpustakaan
Pendamping Berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
12.30-13.30 Ishoma
13.30-14.15 Praktik Pengolahan Bahan
Perpustakaan
Pendamping Berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
14.15-15.00 Layanan Perpustakaan dan
Pengenalan TI
Pendamping Berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
15.30-16.15 Praktik Layanan
Perpustakaan
Pendamping Berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
I Kelompok Pengelola Laboratorium
15.30-16.15 Manfaat Laboratorium IPA
dalam Implementasi
Kurikulum 2013
Pendamping berlatar
belakang IPA
Laboratorium
II Kelompok Guru Mata Pelajaran
07.30-08.15 Simulasi Pembelajaran
dan Penilaian
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
08.15-09.00 Pengolahan Nilai dan
Penulisan Rapor
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
Penulisan Rapor
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
Penulisan Rapor
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
Penulisan Rapor
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
11.45-12.30 Penciptaan Lingkungan
Kondusif bagi
Pembelajaran
Narasumber Ruang Kelas
12.30-13.30 Ishoma
13.30-14.15 Penciptaan Lingkungan
Kondusif bagi
Pembelajaran
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
14.15-15.00 Penggunaan Sumber,
Peralatan, dan Media
Pendidikan (lingkungan,
media sederhana,
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
24

multimedia,
perpustakaan, TIK,
laboratorium, dan
lainnya)
15.30-16.15 Penggunaan Sumber,
Peralatan, dan Media
Pendidikan (lingkungan,
media sederhana,
multimedia,
perpustakaan, TIK,
laboratorium, dan
lainnya)
Guru Mapel yang
bersesuaian
Ruang Kelas
II Kelompok Kepala Sekolah
07.30-13.30 Sesi Membaca
13.30-14.15 Penyusunan RKS dan
RKAS dalam Pemenuhan
SNP
Pendamping berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Ruang sidang
14.15-15.00 Interaksi Sekolah dengan
Orang tua Siswa serta
Peran Komite Sekolah +
Pendamping berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Ruang sidang
15.30-16.15 Sekolah yang
menyenangkan & RTL
Pendamping berlatar
belakang Pengawas
Mapel Bahasa
Ruang sidang
II Kelompok Pengelola Perpustakaan
07.30 – 08.15 Pengelolaan Perpustakaan Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
08.15 – 09.00 Pengelolaan Perpustakaan Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
09.00 – 09.30 Istirahat
09.30-10.15 Pengelolaan Perpustakaan Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
belakangPengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
belakangPengawas
Mapel Bahasa
Perpustakaan
II Kelompok Pengelola Laboratorium
07.30 – 08.15 Dasar-dasar Pengelolaan
Laboratorium IPA
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
08.15 – 09.00 Dasar-dasar Pengelolaan
Laboratorium IPA
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Laboratorium
25

Mapel IPA
09.00 – 09.30 Istirahat
09.30-10.15 Desain Laboratorium IPA Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
10.15-11.00 Penggunaan, Perawatan
dan Perbaikan Alat ukur
IPA
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
11.00-11.45 Percobaan IPA dengan
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
12.30-13.30 Ishoma
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
14.15-15.00 Sanitasi dan Penanganan
Limbah Laboratorium
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
15.30-16.15 Kesehatan dan
Keselamatan Kerja di
Laboratorium
Pendamping berlatar
belakangPengawas
Mapel IPA
Laboratorium
Catatan:
Produk yang dihasilkan dalam pendampingan IN adalah sebagai berikut:
a) Guru Mata Pelajaran
RPP lengkap dengan instrumen penilaian dan media pembelajaran
b) Kepala Sekolah
RTL gerakan pembudayaan karakter di sekolah
RTL pemenuhan SNP
c) Pengelola Perpustakaan
RTL pengelolaan perpustakaan di sekolah
d) Pengelola Laboratorium
RTL pengelolaan laboratorium di sekolah
26

3. Struktur program dan skenario (jadwal rinci) pendampingan ON
1. Struktur Program ON
No. Materi JP Guru
Mapel
Kepala/
Waka
Sekolah
Pengelola
Perpusta
kaan
Pengelola
Lab.
KTU Komite
Sekolah
1. Melaksanakan Pembelajaran dan
Penilaian serta Refleksi
4 √
2. Revisi RPPdan Instrumen Penilaian
berdasarkan hasil refleksi
2 √
3. Mengolahan Nilai dan Menulis Rapor
serta Refleksi
3 √
4. Mengelola Perpustakaan 4 √
5. Mengelola Laboratorium 4 √
6. Penumbuhan Budi Pekerti 1 √
7. Penciptaan Lingkungan Sosial dan
Akademik Sekolah yang Kondusif
bagi Pembelajaran
1 √
8. Menyusunan RKS dan RKAS dalam
Pemenuhan SNP
2 √
9. Administrasi sekolah 4 √
10. Interaksi Sekolah dengan Orang tua
Siswa serta Peran Komite Sekolah +
2 √
JUMLAH 9 4 4 4 4 2
2. Skenario/jadwal rinci pendampingan ON-1
a. Pendampingan ON-1 untuk guru mata pelajaran
No. Waktu Agenda Sasaran Tempat Target/Hasil yang
diharapakan
1. 07.00-07.40 Telaah RPP:
- Identitas
- KI
- KD
- Indikator
- Materi
- Langkah
Pembelajaran
- Penilaian, Remedial,
dan Pengayaan
- Media/Alat/Sumber
Belajar
(Lembar telaah
Guru
Mapel
Kantor/
Lab
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan RPP
27

terlampir)
2. 07.40-08.20 Observasi pembelajaran
(dan penilaian) di
kelas/lab (Lembar
observasi terlampir)
Guru +
Siswa
Kelas/
Lab
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan
pembelajaran (dan
penilaian)
3. 08.20-09.00 Observasi pembelajaran
(dan penilaian) di
kelas/lab (Lembar
observasi terlampir)
Guru +
Siswa
Kelas/
Lab
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan
pembelajaran (dan
penilaian)
4. 09.00-09.20 ISTIRAHAT
5. 09.20-10.00 Refleksi proses
pembelajaran (dan
penilaian)
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Ditemukan kelebihan
dan/ atau kekurangan
serta upaya pemecahan
6. 10.00-10.40 Refleksi proses
pembelajaran (dan
penilaian)
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Ditemukan kelebihan
dan/ atau kekurangan
serta upaya pemecahan
7. 10.40-11.00 ISTIRAHAT
8. 11.00-11.40 Revisi RPP berdasarkan
hasil refleksi bersama
pendamping
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Diperoleh RPP yang
lebih baik
9. 11.40-12.20 Merancang RPP untuk
kegiatan ON kedua
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Rancangan RPP untuk
kegiatan ON kedua
10. 12.20-13.20 ISHOMA
kegiatan ON kedua
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Rancangan RPP untuk
kegiatan ON kedua
kegiatan ON kedua
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Rancangan RPP untuk
kegiatan ON kedua
kegiatan ON kedua
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Rancangan RPP untuk
kegiatan ON kedua
b. Pendampingan ON-1 untuk pengelola perpustakaan
diharapakan
1 07.00-07.40 Manajemen Perpustakaan
(membuat Perencanaan
Perpustakaan Sekolah
yang meliputi 7 (tujuh)
aspek, antara lain:
pembinaan koleksi, SDM,
fasilitas, anggaran,
bimbingan pemakai
perpustakaan, dll.)
Pengelola
perpustaka
an
Ruang
Kepala
Sekolah
Tersusun perencanaan
perpustakaan sekolah
yang baik
28

2 07.40-08.20 Praktik Pengolahan Bahan
Perpustakaan
(inventarisasi, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek,
katalogisasi, pasca
katalog)
Terinventarisasi dan
terklasifikasi
pengelolaan
bahanperpustakaan.
3 08.20-09.00 Praktik Pengolahan Bahan
Perpustakaan
(inventarisasi, klasifikasi,
penentuan tajuk subjek,
katalogisasi, pasca
katalog)
terklasifikasi
pengelolaan
bahanperpustakaan.
5 09.00-09.20 Istirahat
4 09.20-10.00 Praktik Layanan dan
Pengenalan TI untuk
(sirkulasi, referensi,
bimbingan pemustaka)
Terwujudnya layanan
berbasis TI
c. Pendampingan ON-1 untuk pengelola laboratorium
diharapakan
1 07.00-07.40 Identifikasi alat dan bahan
dari lingkungan yang
dimiliki sekolah setelah
menyaksikan tayangan
video percobaan
menggunakan bahan dari
lingkungan
Pengelola
Laborato-
rium
Ruang
Laborato-
rium
Daftar alat dan bahan
percobaan bersumber
dari lingkungan
sekolah
2 07.40-08.20 Identifikasi alat dan bahan
KIT IPA yang dimiliki
sekolah
Daftar alat dan bahan
dalam KIT IPA yang
dimiliki sekolah
3 08.20-09.00 Identifikasi beberapa judul
percobaan menggunakan
bahan dari lingkungan
yang relevan dengan KD
dalam kurikulum 2013
Daftar beberapa
percobaan yang
menggunakan bahan
dari lingkungan yang
relevan dengan KD
09.20-10.00 Identifikasi beberapa judul
KIT IPA yang relevan
dengan KD dalam
kurikulum 2013
Daftar beberapa
percobaan
menggunakan KIT
IPA yang relevan
dengan KD dalam
kurikulum 2013
29

d. Pendampingan ON-1 untuk kepala sekolah
NO Waktu Agenda Peserta Tempat Hasil
1 10.00-10.40 Menelaah dan merevisi
RKS/RKAS
Kepala
Sekolah/
wakil
kepala
sekolah
Ruang
kepala
sekolah
RKS/RKAS yang
terevisi
2 10.40-11.00 Istirahat
RKS/RKAS
RKS/RKAS yang
terevisi
4 11.40-12.20 Mengidentifikasi kegiatan:
layanan BK, peminatan
siswa, penumbuhan budi
pekerti, serta penumbuhan
budi pekerti.
Daftar kegiatan:
layanan BK, peminatan
siswa, budaya sekolah,
dan penumbuhan budi
pekerti
5 12.20-13.20 Ishoma
6 13.20-14.00 Mengidentifikasi kelebihan
dan kekurangan
Pengelolaan Kelas dan
Pengembangan Lingkungan
Sekolah yang Kondusif bagi
Pembelajaran
Daftar kelebihan dan
kekurangan
pengelolaan kelas dan
kegiatan
pengembangan
lingkungan sekolah
e. Pendampingan ON-1 untuk TU
No Waktu Agenda Peserta Tempat Hasil
1. 13.20-14.00 Berdiskusi dengan tata
usaha sekolah tentang:
Tugas, peran, dan fungsi
tata usaha dalam
penyelenggaraan sekolah
TU Kantor/ Teridentifikasi tentang
Tugas, peran, dan
fungsi tata usaha
dalam
penyelenggaraan
sekolah
2. 14.00-14.40 Berdiskusi dengan tata
usaha sekolah terkait
dengan Interaksi dengan
Orang Tua, Kemitraan
Teridentifikasi tentang
Interaksi dengan
Orang Tua, Kemitraan
3. 14.40-15.20 Mengidentifikasi
permasalahan
ketatausahaan dan
solusinya (dalam rangka
pelaksanaan K13)
Teridentifikasi
permasalahan
ketatausahaan dan
solusinya dalam
menunjang
keterlaksanaan K-13
4. 15.20-15.40 Istirahat
30

5. 15.40-16.20 Mengidentifikasi
permasalahan
ketatausahaan dan
solusinya (dalam rangka
pelaksanaan K13)
Administrasi sekolah
Teridentifikasi
permasalahan
ketatausahaan dan
solusinya dalam
menunjang
keterlaksanaan K-
13sekolah
f. Pendampingan ON-1 untuk Komite Sekolah
1 13.20-14.00 1. Berdiskusi dengan
pengurus komite sekolah
tentang pengembangan:
a) interaksi sekolah dengan
orang tua siswa;
b) peran komite sekolah
terhadap pengembangan
sekolah;
c) keterlibatan masyarakat
dalam pengembangan
sekolah.
Pengurus
komite
sekolah
Sekolah,
atau
rumah
Ketua
Komite
1. Paparan tentang:
a) interaksi sekolah
dengan orang tua
siswa;
terhadap
pengembangan
sekolah;
c) keterlibatan
masyarakat dalam
pengembangan
sekolah.
2. Paparan tentang
berbagai upaya
pengembangan yang
telah dilakukan untuk
pengembangan
interaksi sekolah
dengan orang tua
siswa, peran komite
sekolah, serta
keterlibatan
masyarakat dalam
pengembangan
sekolah.
2 14.00-14.40 2. Observasi berbagai
sarana, simbol, dan hasil
rekam jejak
pengembangan interaksi
sekolah dengan orang tua
siswa, peran komite
sekolah, serta keterlibatan
masyarakat dalam
pengembangan sekolah.
31

3. Skenario/jadwal rinci pendampingan ON-2
a. Pendampingan ON-2 untuk guru mata pelajaran
Waktu Agenda Sasaran Tempat Target/Hasil yang
diharapakan
07.00-07.40 Telaah RPP yang disusun
pada ON pertama:
- Identitas
- KI
- KD
- Indikator
- Materi
- Langkah Pembelajaran
Guru
Mapel
Kantor/
Lab
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan RPP
07.40-08.20 - Penilaian, Remedial, dan
Pengayaan
- Media/Alat/Sumber
Belajar(Lembar telaah
terlampir)
Guru
Mapel
Kelas/
Lab
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan RPP
08.20-09.00 Observasi pembelajaran di
kelas/lab (Lembar observasi
terlampir)
Guru +
Siswa
Kelas/
Lab
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan
pembelajaran (dan
penilaian)
09.20-10.00 Observasi pembelajaran di
kelas/lab (Lembar observasi
terlampir)
Kantor/
Lab/
Kelas
Teridentifikasinya
kelebihan dan/atau
kekurangan
pembelajaran (dan
penilaian)
10.00-10.40 Refleksi proses pembelajaran
(dan penilaian)
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Ditemukan kelebihan
dan atau kekurangan
serta upaya
pemecahan
11.00-11.40 Refleksi proses pembelajaran
(dan penilaian)
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Ditemukan kelebihan
dan/atau
kekurangan serta
upaya pemecahan
11.40-12.20 Revisi RPP berdasarkan
pendamping
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Diperoleh RPP yang
lebih baik
12.20-13.20 ISHOMA
13.20-14.00 Revisi RPP berdasarkan
pendamping
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Diperoleh RPP yang
lebih baik
14.00-14.40 Diskusi program
pembelajaran remedial
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Rancangan
pembelajaran
remedial
32

14.40-15.25 Diskusi program
pembelajaran pengayaan
Guru
Mapel
Kantor/
Lab/
Kelas
Rancangan
pembelajaran
pengayaan
b. Pendampingan ON 2 untuk pengelola perpustakaan
diharapakan
1 07.00-07.40 Penguatan Manajemen
Perpustakaan
(melengkapi
Perencanaan
yang meliputi 7 aspek,
antara lain: pembinaan
koleksi, SDM, fasilitas,
anggaran, bimbingan
pemakai perpustakaan,
dll.)
Pengelola
perpustaka
an
Ruang
Kepala
Sekolah
Manajemen
yang baik
2 07.40-08.20 Penguatan Praktik
Pengolahan Bahan
Perpustakaan
(mengolah koleksi
perpustakaan dengan
kaidah pengolahan
bahan perpustakaan)
terklasifikasi
pengelolaan
bahanperpustakaan.
3 08.20-09.00 Penguatan Praktik
Pengolahan Bahan
Perpustakaan
(mengolah koleksi
perpustakaan dengan
kaidah pengolahan
bahan perpustakaan)
terklasifikasi
pengelolaan
bahanperpustakaan.
5 09.00-09.20 Istirahat
4 09.20-10.00 Praktik Layanan dan
Pengenalan TI untuk
(sirkulasi, referensi,
bimbingan pemustaka)
Terwujudnya layanan
berbasis TI
c. Pendampingan ON 2 untuk pengelola laboratorium
diharapakan
1 07.00-07.40 Praktek penggunaan alat
bahan dari lingkungan
Pengelola
Laborato-
rium
Ruang
Laborato-
rium
Laporan penggunaan
alat percobaan
menggunakan bahan
dari lingkungan
sekolah
33

2 07.40-08.20 Praktek penggunaan alat
KIT IPA untuk
pembelajaran
Laporan penggunaan
alat percobaan
menggunakan KIT
IPA untuk
pembelajaran
3 08.20-09.00 Pembuatan beberapa jenis
alat percobaan dari bahan
lingkungan yang relevan
dengan KD dalam
kurikulum 2013
Alat percobaan
dengan bahan dari
lingkungan yang
relevan dengan KD
09.20-10.00 Refleksi hasil uji coba alat
percobaan setelah
digunakan
Saran perbaikan
alat/bahan percobaan
setelah digunakan
d. Pendampingan ON-2 untuk kepala sekolah
NO Waktu Agenda Peserta Tempat Hasil
RKS/RKAS
Kepala
Sekolah/
wakil
kepala
sekolah
Ruang
kepala
sekolah
RKS/RKAS yang
terevisi
2 10.40-11.00 Istirahat
RKS/RKAS
RKS/RKAS yang
terevisi
4 11.40-12.20 Merefleksi kegiatan: layanan
BK, peminatan siswa,
penumbuhan budi pekerti,
serta penumbuhan budi
pekerti.
kekurangan serta
program yang sudah
disempurnakan
5 12.20-13.20 Ishoma
6 13.20-14.00 Refleksi Pengelolaan Kelas
dan Pengembangan
Lingkungan Sekolah yang
Kondusif bagi Pembelajaran
kekurangan serta
program yang sudah
disempurnakan
e. Pendampingan ON-2 untuk TU
1. 13.20-14.00 Pemantapan
Tugas, peran, dan fungsi
tata usaha dalam
penyelenggaraan sekolah
TU Kantor/ Pemahaman Tugas,
peran, dan fungsi tata
usaha dalam
penyelenggaraan
sekolah
2. 14.00-14.40 PemantapanInteraksi Terbangun Interaksi
34

dengan Orang Tua,
Kemitraan
dengan Orang Tua,
Kemitraan
3. 14.40-15.20 menyempurnakan
program ketatausahaan
(dalam rangka
pelaksanaan K13
Program Tatausaha
yang telah direvisi
4. 15.20-15.40 Istirahat
5. 15.40-16.20 menyempurnakan
program ketatausahaan
(dalam rangka
pelaksanaan K13
Program Tatausaha
yang telah direvisi
f. Pendampingan ON-2 untuk Komite Sekolah
1 13.20-14.00 Pemantapan:
a) interaksi sekolah dengan
orang tua siswa;
terhadap pengembangan
sekolah;
c) keterlibatan masyarakat
dalam pengembangan
sekolah.
Pengurus
komite
sekolah
Sekolah,
atau
rumah
Ketua
Komite
Terbangunnya:
a) interaksi sekolah
dengan orang tua
siswa;
terhadap
pengembangan
sekolah;
c) keterlibatan
masyarakat dalam
pengembangan
sekolah.
2 14.00-14.40 Pemantapan berbagai
sarana, simbol, dan hasil
rekam jejak pengembangan
interaksi sekolah dengan
orang tua siswa, peran
komite sekolah, serta
keterlibatan masyarakat
dalam pengembangan
sekolah.
Terumuskannya upaya
pengembangan yang
telah dilakukan untuk
pengembangan
interaksi sekolah
dengan orang tua siswa,
peran komite sekolah,
serta keterlibatan
masyarakat dalam
pengembangan sekolah.
35

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pembiayaan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulum di sekolah induk
cluster dan sekolah imbas berasal dari bantuan sosial (dana APBN melalui
dekonsentrasi).
Besaran bantuan sosial untuk induk clusterdikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori
wilayah sesuai kondisi geografi dan ekonomi, sebagai berikut:
WILAYAH PROVINSI JUMLAH BLOCKGRANT
Wilayah I 1. DKI Jakarta
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. Jawa Timur
5. D.I.Yogyakarta
6. Bali
7. Bengkulu
8. Gorontalo
9. Banten
Rp 58.000.000,00 terdiri dari Rp
53.000.000,00 untuk pembiayaan
kegiatanIN di induk clusterdan biaya
transport dan honor pendamping
kegiatan ON dan Rp 5.000.000,00
untuk pembiayaan kegiatan ON di
sekolah yang bersangkutan (ATK,
bahan, dan konsumsi).
Wilayah II 1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Sumatera Selatan
7. Lampung
8. Bangka Belitung
9. Kalimantan Barat
10. Kalimantan Tengah
11. Kalimantan Selatan
12. Kalimantan Timur
13. Kalimantan Utara
14. Sulawesi Utara
15. Sulawesi Selatan
16. Sulawesi Tenggara
17. Sulawesi Tengah
18. Sulawesi Barat
19. Nusa Tenggara Barat
20. Nusa Tenggara Timur
kegiatan IN di induk cluster dan biaya
36

Wilayah III 1. Kepulauan Riau Rp 89.000.000,00 terdiri dari Rp
kegiatan IN di induk cluster dan biaya
Wilayah IV 1. Maluku
2. Maluku Utara
3. Papua
4. Papua Barat
kegiatanIN di induk cluster dan biaya
Selain dana yang akan diberikan kepada sekolah induk clustertersebut, melalui dana
dekonsentrasi juga akan diberikan dana bantuan sosial sebesar Rp 5.000.000,00 kepada
setiap sekolah imbas untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan ON di setiapsekolah
imbas setelah mengikuti kegiatan INdi induk clusternya.
Dana tersebut merupakan stimulandan sesuai dengan Surat Edaran Bersama antara
Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
420/176/SJ dan Nomor 0258/MPK.A/KR/2014, setiap provinsi dan kabupaten/kota
agar menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013. Dalam
hal Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengalokasikan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam APBD 2015, penganggarannya dapat dilakukan melalui
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2015 dengan
pemberitahuan kepada DPRD, selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD 2015, mengingat pengeluaran dimaksud dapat dikategorikan sebagai
keperluan mendesak. Jumlah dana yang dialokasikan oleh setiap provinsi dan
kabupaten/kota menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerahmasing-
masing.
Bantuan sosial pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulumyang diberikan
kepada induk clusterdigunakan untuk kegiatan IN dengan efisien untuk:
1. manajemen pelaksanaanpendampingan pelaksanaan kurikulum (termasuk
penyusunan laporan pelaksanaan) 5%;
2. honor TPK 11 orang pada pelaksanaan IN dan ON;
3. biaya transportasi TPK 11 orang untuk kegiatan IN dan ON;
37

4. biaya transport peserta sesuai ketentuan;
5. penggandaan bahan pendampingan pelaksanaan kurikulumdan ATK kegiatan IN;
6. biaya konsumsi pendamping dan peserta selama pelaksanaan pendampingan
pelaksanaan kurikulum(kegiatan IN) di Induk cluster.
Sedangkan bantuan sosial pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kurikulumyang
diberikan kepada sekolah imbasdigunakan untuk kegiatan ON dengan efisien untuk:
1. penggandaan bahan pendampingan pelaksanaan kurikulumdan ATK kegiatan ON;
2. biaya konsumsi pendamping dan peserta selama pelaksanaan kegiatan ON di di
sekolah imbas sekolah imbas.
Terkait dengan adanya dana bantuan sosial (bansos) yang tidak direalisasikan untuk
bansos kegiatan budaya yang ada di beberapa provinsi, dan kondisi real lapangan
dimana ada sekolah pelaksana Kurikulum 2013 yang belum tercantum dalam SK
Balitbang, maka provinsi tersebut dapat mengambil kebijakan melakukan revisi
RKAKL untuk mengubah jumlah sekolah induk/imbas maupun satuan biaya per
cluster dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah induk (induk cluster) maupun sekolah imbas pelaksana aktivitas ON
adalah pelaksana Kurikulum 2013.
2. Dinas dapatmenambah induk cluster.Sekolah yang dijadikan sebagai induk cluster
dapat diambil dari sekolah yang telah ditetapkan oleh Kabalitbang Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan atau sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan
Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melihat kelayakan
sekolah tersebut sebagai induk cluster maupun sebagai sekolah imbas.
3. Dinas dapat mengganti sekolah induk clustermenjadi sekolah imbas dan sebaliknya
dengan melihat mana yang lebih memenuhi kriteria sebagai induk cluster.
4. Induk clusterdengan jumlah sekolah imbas kurang dari 4 atau yang tidak
mempunyai sekolah imbasDAPAT mengundang sekolah bukan pelaksana
Kurikulum 2013 dalam aktivitas IN sebagai undangan sosialisasi. Sekolah
undangan ini tidak menerima bansos untuk melaksanakan aktivitas pendampingan
ON.
5. Selain menambah sekolah imbas dan/atau sekolah undangan, sekolah induk
clusterjuga dapat menambah frekuensi aktivitas IN untuk mengoptimalkan dana
yang ada.
BAB V
38

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA
A. Proses Pendataan Cluster
1. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan koordinasi Pendataan clusterSMP dengan
Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota menghimpun data clusterSMP (format Data cluster
SMP terlampir);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan SK Penetapan clusterSMP;
4. Dinas Pendidikan Kab/Kota mengirim data clusterSMP ke Dinas Pendidikan
Provinsi;
5. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi data clusterSMP berdasarkan data
individu sekolah dari Data Pokok Pendidikan;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan Induk clusterdan Sekolah Imbas
Penerima Danablockgrant;
7. Dinas Pendidikan Provinsi mengirim data clusterSMP ke Direktorat Pembinaan
SMP.
B. Penandatanganan MoU
Dinas Pendidikan Provinsi menyelenggarakan Asistensi Pendataan
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum. Kegiatan dalam asistensi tersebut
adalah:
1. Validasi data clusterSMP.
2. Pengajuan proposal blockgrantpendampingan pelaksanaan kurikulumclusterSMP
dan diketahui Dinas Pendidikan Kab/Kota disertai profilcluster, RAB
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum, SK Penetapan clusterSMP, SK
Penetapan Induk clusterdan Sekolah Imbas penerima blockgrantpendampingan
pelaksanaan kurikulum 2013, Fotocopi Rekening Sekolah Indukclusterdan Sekolah
Imbas, dan Fotokopi NPWP Sekolah Indukcluster dan Sekolah Imbas.
3. Penandatanganan naskah MoU antara PPK Dekonsentrasi Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kepala Sekolah Indukcluster serta Sekolah Imbas.Pada saat
penandatangananMoU, Induk clusterdan Sekolah Imbas sudah membawa fotokopi
rekening bank Pemerintah atas nama Sekolah (bukan atas nama pribadi).
4. Sosialisasi kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum.
39

C. Proses Penyaluran dana
Proses penyaluran dana dari Dinas Pendidikan Provinsi langsung ke rekening sekolah
Indukcluster dan Sekolah Imbas. Mekanisme penyaluran dana dan pelaporannya
mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
D. Pencairan Dana dan Pelaporan Penerimaan Dana
1. Pencairan dana induk clusterdilakukan oleh Bendahara Sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah induk clusterdengan membawa SK Induk clusterPenerima Dana
blockgrant;
2. Pencairan dana sekolah imbas dilakukan oleh Bendahara Sekolah atas persetujuan
Kepala Sekolah SMP imbas dengan membawa SK Sekolah Imbas Penerima Dana
blockgrant;
3. Blockgrantpendampingan pelaksanaan kurikulumbaik untuk induk
clustermaupun sekolah imbas harus diterima secara utuh oleh sekolah Induk
clusterdan sekolah imbas dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau
pungutan biaya apapun dan oleh pihak manapun;
4. Kepala Sekolah induk clusterdan sekolah imbas melaporkan penerimaan dana
tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi.
BAB VI
40

MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN
A. Tujuan
Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk:
1. memantau kemajuan programpendampingan pelaksanaan kurikulum;
2. mengetahui tingkat keberhasilan programpendampingan pelaksanaan kurikulum;
dan
3. mengidentifikasi lesson learned (kendala, solusi, dan good practices) selama
programpendampingan pelaksanaan kurikulum.
B. Aspek Monitoring dan Evaluasi
Beberapa aspek yang dilihat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi:
1. Kesesuaian antara rancangan dan pelaksanaan kegiatan pendampingan
pelaksanaan kurikulumdalam hal waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan,
pelaksana, narasumber/pendamping, sasaran, cakupan materi,
mekanisme/skenario, dan output (ketercapaian tujuan);
2. Kendala/masalah yang dihadapi serta penyelesaian yang telah dan/atau akan
dilaksanakan;
3. Hal-hal yang mempermudah/mendukung terlaksananyapendampingan
4. Lesson learned.
C. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan SMP,
yang terdiri dari unsur pejabat, staf, tim ahli, dan tim teknis Direktorat Pembinaan
SMP; Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi (Tim Provinsi); serta Unsur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota (Tim Kabupaten/Kota).
41

D. Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan SMP dilaksanakan pada
saat kegiatan ToT TPK Provinsi dan saat pendampingan pelaksanaan kurikulumdi
Induk Clusterdan/atau di sekolah imbas. Sejumlah sekolah sasaran ditetapkan sebagai
sampel.
E. Pelaporan
Sekolah induk clustermembuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan
Propinsi menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan programPendampingan
pelaksanaan kurikulum secara keseluruhandi tingkat provinsi,yang mencakup Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan,serta menyampaikan laporan tersebut
kepada Direktorat Pembinaan SMP selambat-lambatnya sebulan setelah kegiatan
berakhir.
Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara nasional disusun oleh Direktorat
Pembinaan SMP berdasarkan laporan yang disusun oleh masing-masing petugas yang
melaksanakan monitoring dan evaluasi di semua provinsi di Indonesia.
F. Layanan Informasi
Layanan informasi dapat menghubungi:
1. Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alamat:
Subdit Pembelajaran, Dit.PSMP, Telp. 021 5725685, 57900083, 57900342
2. Dinas Pendidikan Provinsi setempat;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
42

BAB VII
PENUTUP
Panduan PelaksanaanPendampingan pelaksanaan kurikulumdi SMP ini disusun dengan
memperhatikan berbagai kebijakan dan pedoman yang terkait dengan pelaksanaan
Kurikulum yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.
Panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran operasional yang jelas mengenai
bagaimana pendampingan pelaksanaan kurikulumdilaksanakan sehingga dapat berjalan
dengan baik dan tujuannya tercapai sehinggasekolah dapat melaksanakan Kurikulum
dengan baik.
44

LAMPIRAN 1: Format Data ClusterSMP
DATA CLUSTER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Provinsi: ..............................................
No Kab/Kota Induk Cluster
Nama Kepala
SMP Induk
Cluster
No HP
Sekolah
Imbas
Nama
Kepala SMP
Imbas
No Hp
46

LAMPIRAN 2:Contoh SK Kepala Dinas Kab/Kota (Penetapan Cluster)
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB/KOTA .....................................
Nomor:..................................
Tentang
PENETAPAN CLUSTERKAB/KOTA ................................................
Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun adalah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP;
b. bahwa salah satu kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan
SMP adalah SMP yang Melaksanakan Kurikulum.
c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukanPemberian
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum.
d. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut ditetapkan
ClusterSMP.
Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
47

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama: Menetapkan nama-nama SMP sebagai Induk Clusterdan SMP Imbas dalam
Cluster SMP yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini sebagai
Cluster SMP Kab/Kota ................
Kedua : Kepada Sekolah Induk Cluster yang tercantum dalam lampiran keputusan ini
bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam Cluster
SMP sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
48

Ditetapkan di : ............................
Pada tanggal : ............................
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota ..................................
Penanggung Jawab Kegiatan
P
...................................................
NIP. ............................................
Tembusan Yth:
1. ......................................................
2. ......................................................
49

Lampiran I Surat Keputusan:
Nomor :....................................................
Tanggal :....................................................
DATA CLUSTER SMP KAB/KOTA ......................................
TAHUN 2015
No
Induk
Cluster
Nama Kepala SMP
Nomor HP
kepala SMP
Induk
SMP
Imbas
Nama Kepala
SMP
Nomor HP
kepala
SMP Imbas
Kab./Kota ..................................
Perluasan dan Peningkatan Mutu SD
50

.................................................
NIP. ............................................
51

LAMPIRAN 3: Contoh SK Kepala Dinas Provinsi (Penetapan Induk
ClusterPenerima Dana Blockgrant)
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI .....................................
Nomor:..................................
Tentang
PENETAPAN INDUK CLUSTER
PENERIMA DANA BLOCKGRANT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM
PROVINSI ................................................
Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar
sembilan tahun adalah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP;
1. bahwa salah satu kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan
SMP adalah SMP yang melaksanakan Kurikulum.
2. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukanPemberian
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum.
3. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan
Induk Cluster Penerima DanablockgrantPendampingan pelaksanaan
kurikulum.
52

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;21
Pebruari 2011.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama: Menetapkan nama-nama Induk Cluster yang tercantum dalam Lampiran I
keputusan ini sebagai Induk Cluster Penerima blockgrantPendampingan
pelaksanaan kurikulum Provinsi ................
Kedua : Induk Cluster yang nama nya tercantum dalam lampiran keputusan ini
bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam Cluster
SMP sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
53

Ditetapkan di : ..........................
Pada tanggal : ............................
Provinsi ..................................
Penanggungab Kegiatan
P...................................................
NIP. ............................................
Tembusan Yth:
1. ......................................................
2. ......................................................
Lampiran I Surat Keputusan:
Nomor :....................................................
Tanggal :....................................................
DAFTAR INDUK CLUSTER PENERIMA BLOCKGRANT PENDAMPINGAN
KURIKULUM PROVINSI ......................................
TAHUN 2015
54

No Nama Kab/Kota Induk Cluster Alamat Sekolah
Nama Kepala
SMP Induk
Cluster
Nomor
Kontak
Kepala SMP
Induk Cluster
Provinsi ..................................
Perluasan dan Peningkatan Mutu SD
................................................
NIP. ............................................
55

LAMPIRAN 4: Contoh Naskah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)
antara
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
dengan
SMP …………….. Kabupaten ………… Provinsi …………………
tentang
Pemberian BlockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum
Nomor:………………………………………
Padahari ini ………………………… tanggal ……………………………bulan ………………… tahun
Dua Ribu Lima Belaskami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Penjaminan Kepastian Layanan
Pendidikan SMP melalui Dana Dekonsentrasi
Alamat Kantor :
Berdasarkan Surat Keputusan .............. tanggal ................... tentang Pengangkatan Pejabat
Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada ..............................., dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : .............................................................
Jabatan : Kepala SMP ........
Alamat Sekolah : Jl. ………………………..… Kecamatan ………….…………,
Kabupaten……………, Provinsi …………………….
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak berdasarkan:
1. RKA-K/L DekonsentrasiProvinsi ..................... tahun anggaran 2015
Nomor : .............................
Tanggal : .............................
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Nomor : .....................................................
Tanggal : .....................................................
3. Panduan PelaksanaanPendampingan pelaksanaan kurikulum Tahun Anggaran 2015.
56
Kab/Kota No Urut SMPKode:

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu
Perjanjian Pemberian blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulumdengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:
Pasal 1
Ruang Lingkup Pekerjaan
(1) PIHAK PERTAMA berdasarkan RKA-K/L Dekonsentrasi Provinsi ............ Nomor:
........................ tanggal.........................dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Nomor: ……………………tanggal…………………..2015 memberikan dana
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum kepada PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum di
Cluster SMP dengan menggunakan biaya yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan
Panduan Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum.
Pasal 2
Hak dan Kewajiban
(1) PIHAK PERTAMA berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu
perjanjian berlangsung, melakukan pemeriksaan, verifikasi, supervisi, dan/atau monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulumyang dilakukan
oleh PIHAK KEDUA.
(2) Jika dalam pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dari rencana awal, PIHAK KEDUA
harus memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai rincian perubahan
pekerjaan.
(3) PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, atas
pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum sesuai dengan Panduan
Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum.
(4) Pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dapat dinyatakan telah tuntas oleh PIHAK
PERTAMA sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini, apabila PIHAK KEDUA telah
menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir kepada PIHAK PERTAMA, atas
pelaksanaan kegiatan sesuai Panduan pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum
dan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal penggunaan dana bantuan di bidang
pendidikan yang berasal dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2015.
Pasal 3
Jangka Waktu Pelaksanaan
PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2)
perjanjian ini dan sanggup menyelesaikan pelaksaan pekerjaan paling lambat …………
(………………….) hari kalender terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening Induk Cluster.
Pasal 4
Nilai Pekerjaan
(1) Jumlah dana blockgrant untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut
dalam pasal 1 ayat (1) perjanjian ini, adalah sebesar Rp. ……………..
57

(2) Jumlah dana blockgrant sebesar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya
operasional serta biaya lain yang timbul akibat adanya kegiatan sesuai dengan panduan dan
ketentuan lain yang berlaku.
Pasal 5
Cara Penyaluran Bantuan
(1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada PIHAK KEDUA melaluiBANK
…………………………… dengan nomor rekening ………………………. atas nama
……………………………………………………
(2) Pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Panduan
Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum.
Pasal 6
Sanksi
Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan ini serta Panduan Pelaksanaan Pendampingan pelaksanaan kurikulum, maka
akan dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 7
Lain-Lain
(1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya materai sehubungan dengan pembuatan Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan ini.
(2) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
Pasal 8
Penutup
Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
Induk Cluster
Kepala SMP .............................
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen ................
....................................................... ....................................................................
NIP. .............................................. NIP. ...........................................................
58

LAMPIRAN 5: Contoh Naskah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)
antara
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
dengan
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN / KOTA
tentang
Pemberian BlockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum
Nomor:………………………………………
Padahari ini ………………………… tanggal ……………………………bulan ………………… tahun
Dua Ribu Lima Belaskami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Penjaminan Kepastian Layanan
Pendidikan SMP melalui Dana Dekonsentrasi
Alamat Kantor :
Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, bertindak atas nama Dinas Pendidikan
Provinsi ................................. yang selanjutnya disebut Pemberi Bantuan Blockgrant Pendampingan
pelaksanaan kurikulum.
2. Nama : .............................................................
Jabatan : (kepala dinas pendidikan / kepala bidang)
Alamat : .............................................................
Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, bertindak mewakili Kepala Induk
Klaster di Kabupaten/Kota .................... sebagaimana terlampir, yang selanjutnya disebut Penerima
Bantuan.
59
Dibuat oleh Disdik Provinsi
Ditandatangani oleh Disdik Provinsi
dan Disdik Kab/Kota

Menyepakati bahwa pemberi bantuan menyalurkan Blockgrant Pendampingan pelaksanaan
kurikulum kepada Penerima Bantuan, dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Tujuan Pemberian Blockgrant
Blockgrant Pendampingan pelaksanaan kurikulumbertujuan untuk melaksanakan pendampingan di
klaster SMP secara swakelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
Pasal 2
Jumlah Bantuan
Pemberi Bantuan menyalurkan Blockgrant Pendampingan pelaksanaan kurikulum kepada Induk
Cluster di wilayah kerja Penerima Bantuan, berupa uang sebesar Rp .................... (........................)
dengan rincian sebagaimana terlampir.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan
(1) Pemberi Bantuan berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana
blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulumdari penerima bantuan;
(2) Pemberi bantuan berkewajiban menyalurkan dana blockgrant pendampingan pelaksanaan
kurikulum kepada IndukCluster.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan
(1) Penerima Bantuan berhak menerima dana Blockgrant Pendampingan pelaksanaan kurikulum
dari Pemberi Bantuan;
(2) Induk Cluster berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepada SKPD
Kabupaten/Kota;
(3) Induk Cluster berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan
dana Blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulum;
(4) Induk Cluster selaku obyek pemeriksaan berkewajiban menyimpan dokumen bukti-bukti
pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangan;
Pasal 5
Penyaluran
60

(1) Penyaluran blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulum 2013 dilakukan sekaligus dalam
satu tahap;
(2) Penyaluran blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan mentransfer
dari rekening Dekonsentrasi ke rekening Induk Cluster;
Pasal 6
Lain-Lain
(1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SPPB ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum
SPPB blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulum.
(2) SPPB blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulum ini dibuat rangkap 3 (tiga), dimana
salinan pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan
hokum yang sama.
(3) Setiap Induk Cluster yang tercantum dalam lampiran SPPB ini akan mendapat Salinan SPPB
blockgrant pendampingan pelaksanaan kurikulum.
Penerima Bantuan, Pemberi Bantuan,
....................................................... ....................................................................
NIP. .............................................. NIP. ...........................................................
61

LAMPIRAN 6: Laporan Pertanggungjawaban Akhir
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BLOCKGRANT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM
INDUKCLUSTER: ................................................................
JUMLAH SMP IMBAS: ................................................................
62
CONTOH
LOGO
KAB/KOTA
LOGO
KAB/KOTA

KABUPATEN/KOTA*)...................................................
PROVINSI ............................................................
TAHUN 2015
PELAKSANAAN BLOCKGRANT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM
TAHUN ANGGARAN 2015
Yang terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
u.p PPK Dekonsentrasi
di ......................................
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ……………………………
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah : ........................................
AlamatSekolah : ………………………............................................
Bersama ini kami melaporkan bahwa:
1. Seluruh kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum di Cluster SMP menggunakan
dana blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulumsebagaimana tercantum dalam
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) telah selesai 100% sesuai dengan aturan
di dalam Juknis.
2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan danasebagaimana
terlampir.
Demikian laporan akhir ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kepala Induk ClusterSMP .........
Ttd dan stempel Ttd dan stempel
63

.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
Lampiran Laporan Akhir:
(kop surat sekolah)
BERITA ACARA RAPAT ALOKASI PENGGUNAAN DANA
KAB/KOTA................................ PROV. .............................
Pada hari ini .....................tanggal ..........................bulan .............................tahun dua ribulima belas,
bertempat di SMP ............................................telah dilaksanakan Rapat Alokasi Penggunaan Dana
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum dengan hasil rapat sebagai berikut:
Alokasi Penggunaan Dana:
No Pertemuan Tempat dan
Tanggal
Jumlah
Peserta
Rencana
Penggunaan Dana
Jumlah
(Rp)
1 Kegiatan IN 1 Konsumsi
Penggandaan Materi
ATK
Transport
2 Kegiatan ON 1 Konsumsi
Penggandaan Materi
ATK
Transport
3 Kegiatan IN 2 Konsumsi
Penggandaan Materi
ATK
Transport
4
Dst .... (minimal
2 IN 1 on)
Konsumsi
Penggandaan Materi
ATK
Transport
5 Pelaporan
Demikian Berita Acara Rapat Alokasi Penggunaan Dana ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kepala Induk Cluster SMP .........
Ttd dan stempel
64

.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
Lampiran Berita Acara Alokasi Penggunaan Danablockgrant:
Daftar Hadir Peserta Rapat Alokasi Penggunaan Dana
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum
No Nama Peserta Rapat Nama SMP Tanda tangan
65

KOP SEKOLAH
LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM DI CLUSTER SMP
BLOCKGRANT PENDAMPINGAN KURIKULUM
Data Peserta:
Data Pelaksanaan Kegiatan:
No Pertemuan Tanggal
Jumlah
Peserta
Materi
Nama
Fasilitator
Ket.
.....……………., ……2015
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepala Induk Cluster SMP
66
No Nama SMP Induk / SMP
Imbas No Jabatan Tanda Tangan
1 1
2
3
4
5
6
7
2 1
2
3
4
5
6
7
dst

.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BLOCKGRANT
PENDAMPINGAN KURIKULUM
No Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp)
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepala Induk ClusterSMP
.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
67

LAMPIRAN 7: Laporan Pertanggungjawaban Akhir
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SEKOLAH IMBAS:SMP .........................................................
KABUPATEN/KOTA*): ..................................................................
PROVINSI :............................................................
TAHUN 2015
68
CONTOH
LOGO
KAB/KOTA
LOGO
KAB/KOTA

PELAKSANAAN BLOCKGRANT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUM
DI SEKOLAH IMBAS SMP
TAHUN ANGGARAN 2015
Yang terhormat,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
u.p PPK Dekonsentrasi
di ......................................
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : …………………………….....................................
Jabatan : Kepala Sekolah
Nama Sekolah : ............................................................................
AlamatSekolah : ………………………............................................
Bersama ini kami melaporkan bahwa:
1. Seluruh kegiatan pendampingan pelaksanaan kurikulum di SMP Imbas menggunakan
dana blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulumsebagaimana tercantum dalam
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) telah selesai 100% sesuai dengan aturan
di dalam Juknis.
2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan danasebagaimana
terlampir.
Demikian laporan akhir ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kepala SMP Imbas ................
Ttd dan stempel Ttd dan stempel
.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
69

Lampiran Laporan Akhir:
(kop surat sekolah)
BERITA ACARA RAPAT ALOKASI PENGGUNAAN DANA
BLOCKGRANT PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUMDI SMP IMBAS SMP………
KAB/KOTA................................ PROV. .............................
Pada hari ini .....................tanggal ..........................bulan .............................tahun dua ribulima belas,
bertempat di SMP ............................................telah dilaksanakan Rapat Alokasi Penggunaan Dana
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulum dengan hasil rapat sebagai berikut:
Alokasi Penggunaan Dana:
No Pertemuan Tempat dan
Tanggal
Jumlah
Peserta
Rencana
Penggunaan Dana
Jumlah
(Rp)
Penggandaan Materi
ATK
Penggandaan Materi
ATK
Penggandaan Materi
ATK
4
Dst ....
Konsumsi
Penggandaan Materi
ATK
5 Pelaporan
Demikian Berita Acara Rapat Alokasi Penggunaan Dana ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kepala SMP Imbas SMP .........
Ttd dan stempel
.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
70

Lampiran Berita Acara Alokasi Penggunaan Danablockgrant:
Daftar Hadir Peserta Rapat Alokasi Penggunaan Dana
blockgrantPendampingan pelaksanaan kurikulumdi Sekolah Imbas
No Nama Peserta Rapat Jabatan Tanda tangan
71

KOP SEKOLAH
LAPORAN PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KURIKULUMDISMP IMBAS
BLOCKGRANT PENDAMPINGAN KURIKULUM
Data Peserta:
Data Pelaksanaan Kegiatan:
No Pertemuan Tanggal
Jumlah
Peserta
Materi
Nama
Fasilitator
Ket.
.....……………., ……2015
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepala SMP Imbas ………….
.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
72
No Nama
Jabatan Tanda Tangan

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BLOCKGRANT
PENDAMPINGAN KURIKULUM
No Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp)
Mengetahui,
KepalaDinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepala Induk Cluster SMP
.……………………… …………………………….
NIP .......................... NIP. ………………………
73

FOTO KEGIATAN PENDAMPINGAN
DI CLUSTERSMP
Kegiatan Pembukaan Fasilitator Pendampingan
Peserta Pendampingan Kegiatan Penutupan
74
FOTO A FOTO B
FOTO C FOTO D

BIODATA
PENDAMPING PELAKSANAAN KURIKULUM
*) DIISI DENGAN HURUF BESAR
*) MOHON DIISI DENGAN LENGKAP
*) CORET YANG TIDAK PERLU
NAMA LENGKAP :
TEMPAT TGL.LAHIR :
JENIS KELAMIN :
NIP :
JABATAN/PANGKAT/GOL :
UNIT KERJA :
ALAMAT UNIT KERJA :
NO.TELP KANTOR :
NO. FAX :
KABUPATEN/KOTA :
PROPINSI :
ALAMAT RUMAH :
NO.TELP RUMAH/ FAX :
HP :
E-MAIL :
LATAR BELAKANG :
PENDIDIKAN
BIDANG STUDI YANG DIAMPU :
(...........................................)
75
Kualifikasi Dip. 2 / 3 S -1 S -2 S -3
Program Studi

LAMPIRAN 8
Lembar Kerja
MENYUSUN RANCANGAN PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS
TPK KABUPATEN/KOTA
OLEH DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
A. Tujuan
Menyusun draf Rancangan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Pendamping Kabupaten/Kota
oleh TPK Provinsi.
B. Petunjuk
1. Berkelompoklah menurut asal provinsi masing-masing dengan anggota satu Kasikur Provinsi dan
semua Kasikur Kabupaten/Kota. (5 menit)
2. Susunlah Rancangan Pelaksanaan ToT Tim Pendamping Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh
Kasikur Provinsi. (60 menit)
3. Presentasikan Rancangan Pelaksanaan ToT Tim Pendamping Kabupaten/Kota di Provinsi Anda. (25
menit)
C. CONTOH Format Rancangan Pelaksanaan Bimbingan Teknis
Rancangan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tim Pendamping Kabupaten/Kota
Provinsi __________________
A. Tujuan Bimbingan Teknis
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
Dst.
B. Peserta
No. Kabupaten/Kota Jumlah
Kluster
Jumlah Tim
TPK (@ Tim
11 orang)
Jumlah
Peserta
1.
2.
3.
4.
5.
5.
76

6.
7.
8.
9.
10.
Dst.
C. Waktu, Tempat Pelaksanaan, dan Narasumber Bimbingan Teknis
No. Angkatan Waktu Tempat Peserta
(Kab/Kota)
Jml.
Peserta
(Orang)
Narasumber
1.
2.
3.
4.
Dst.
D. Biaya
No. Angkatan Biaya (Rp) Sumber Dana
Dekonsentrasi
(Rp)
Provinsi (Rp) Kab./Kota (Rp)
1.
2.
3.
4.
Dst.
E. Penanggungjawab
....
77

LAMPIRAN 9
FORMAT IDENTIFIKASI PELAKSANAAN BK, LAYANAN PEMINATAN SISWA
(UNTUK KEPALA SEKOLAH& GURU BK)
ON-1
Aspek Sub-Aspek HasilIdentifikasi
1. Latar belakang
pendidikanda
nlatihan Guru
BK.
a. Latar belakang pendidikan (pilih yang
sesuai)
o S2 BK
o S2 Non BK
o PendidikanProfesi guru
BK/Konselor
o S1 BK
o S1 Non BK
o D3/Sar Mud BK
o D3/Sar Mud Non BK
b. Diklat yang pernahdiikuti o Diklatkonseling
o Diklatmanajemen BK
o DiklatLayananPeminatan
o Diklat media BK
o Diklatlainnya:
o ………………….
o ………………….
2. Tugas-tugas
yang diberikan
kepada guru
BK
a. ApakahKepalaSekolah menugaskan guru
BK untuk mengampu layanan BK secara
profesional?
YA/TIDAK
b. ApakahKepalaSekolah menugaskan guru
BK untuk mengelola perpustakaan,
koperasi sekolah, UKS dan kegiatan lain
di luar kompetensi guru BK?
YA/TIDAK
3. Kegiatan
layanan BK
a. Guru BK/Konselor melakukan asesmen
kebutuhan menggunakan berbagai
instrumen yang relevan sebagai dasar
pemberian layanan. (jika
YAsebutkaninstrumen yang digunakan)
YA/TIDAK
b. Guru BK/Konselor memiliki program:
Program-program
tersebutdisusundenganmendasarkanpada
:
1) Hasilasesmenkebutuhanpesertadidik,
2) Harapansekolah
3) Asesmenlingkungan
o Tahunan
o Semesteran
o Bulanan
o Harian
YA/TIDAK
YA/TIDAK
YA/TIDAK
78

c. Guru BK/Konselor melaksanakan
layanan bimbingan klasikal secara
terjadwal dan topiknya didasarkan pada
hasil asesmen kebutuhan.
YA/TIDAK
d. Guru BK/Konselor melaksanakan
layanan bimbingan kelompok sesuai
dengan hasil asesmen kebutuhan sesua
dengan kaidah bimbingan kelompok.
YA/TIDAK
e. Guru BK/Konselor melaksanakan
layanan konseling individual sesuai
dengan kaidah konseling individual.
YA/TIDAK
f. Guru BK/Konselor melaksanakan
layanan konseling kelompok sesuai
dengan kaidah konseling kelompok.
YA/TIDAK
g. Guru BK/Konselor
melaksanakankegiatanpendukung:*berita
ndacek yang riildilakukan.
o Kunjungan rumah
o Konferensi kasus
o Alih tangan kasus
o Pengelolaan media BK
o Pengelolaan Kotak masalah.
h. Guru BK/Konselor melaksanakan
layanan peminatan dan perencanaan
individual:*beritandacek yang
riildilakukan.
o Untuk seluruh siswa
o Untuk sebagian siswa
o Dilakukan secara terpadu
dilakukan secara
berkesinambungan
o Dilakukan secara
kolaboratif bekerjasama
dengan pihak-pihak terkait
o Memberikan rekomendasi
arah peminatan bagi
peserta didik kelas IX.
i. Guru BK/Konselor melaksanakan
dukungan sistem untuk peningkatan
kualitas layanan
dengancara:*beritandacek yang
riildilakukan.
o Mengembangkan jejaring
kerja
o Mengikuti berbagai diklat
o Melaksanakan penelitian
o Mengikuti studi lanjut
o Lainnyasebutkan:
o ………………………….
o ………………………….
4. Sarana dan
Prasarana BK
a. Sekolah memiliki ruang khusus beserta
meubelernya untuk layanan bimbingan
YA/TIDAK
79

dan konseling (sesuai lampiran
Permendikbud 111 tahun 2014)
b. Sekolah menyediakan sarana layanan
bimbingan dan konseling (instrumen
pemahaman individu, media layanan BK,
alat tulis kantor, dll)
YA/TIDAK
80

LAMPIRAN 10
FORMAT IDENTIFIKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDAYA SEKOLAH
(UNTUK KEPALA SEKOLAH & GURU BK)
ON-1
No. Komponen Hasil Identifikasi
1. BudayaPositif yang dimilikisekolah
(termasukpembudayaanbudipekerti)
2. BudayaNegatif yang ada di sekolah
(termasukperilakukekerasan)
3. Nilai-nilai yang dibudayakan
81

4. Sosialisasi yang
pernahdilakukantentangstandarperilaku
5. Habituasi yang sudahdilakukan di
sekolah
82

83

LAMPIRAN 11
FORMAT REFLEKSI KEGIATAN PENGEMBANGAN BUDAYA SEKOLAH
(PENUMBUHAN BUDI PEKERTI, PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN)
ON-2
No. Komponen Kelemahan/Kekurangan RencanaPerbaikan
1. Budayasekolah
2. Nilai-nilai yang dibudayakan
4. Sosialisasitentangstandarperilak
u
84

No. Komponen Kelemahan/Kekurangan RencanaPerbaikan
5. Habituasi yang sudahdilakukan
di sekolah
LAMPIRAN 12
85

FORMAT REFLEKSI PELAKSANAAN BK, LAYANAN PEMINATAN SISWA
ON-2
Aspek Kelemahan
Kelebihan RencanaPengembang
an
1. Latar belakang
pendidikanda
nlatihan Guru
BK.
2. Tugas-tugas
yang diberikan
kepada guru
BK
3. Kegiatan
layanan BK
4. Sarana dan
Prasarana BK
86

LAMPIRAN 13
Lembar Kerja Pendampingan ON
PROGRAM PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN
(2 JP)
A. Tujuan
Pada kegiatan ini diharapkan peserta dapatmenyusun program pengembangan
perpustakaan .
B. Petunjuk
1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dan tunjuklah satu orang di
antara anggota kelompok Anda sebagai koordinator dan satu orang sebagai
sekretaris kelompok (5 menit)
2. Susunlah program pengembangan perpustakaan di sekolah anda seperti lampiran 1
(40 menit)
3. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda di depan kelas (45 menit)
C. Bahan
-
SELAMAT BEKERJA
87

Panduan pendampingan kurikulum 2013

Panduan pendampingan kurikulum 2013

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (18)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (19)

Ähnlich wie Panduan pendampingan kurikulum 2013

Ähnlich wie Panduan pendampingan kurikulum 2013 (20)

Kürzlich hochgeladen

Kürzlich hochgeladen (20)

Panduan pendampingan kurikulum 2013