PPN dan Pph Potput

2. PPN
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 23 / 26
PPh Pasal 21 / 26

4. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21/26
• Peserta kegiatan
– Peserta
perlombaan
– Peserta rapat,
konferensi, sidang,
pertemuan,
kunjungan kerja
– Peserta/anggota
kepanitiaan
– Peserta pendidikan,
pelatihan dan
magang
– Peserta kegiatan
lainnya
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 Bukan pegawai :
 Tenaga ahli
 Seniman/pekerja seni,
pembawa acara
 Penasihat, pengajar, pelatih,
penceramah, penyuluh dan
moderator
 Peneliti
 Agen iklan
 Pengawas dan pengelola
proyek
 Pembawa pesanan/yang
menemukan
langganan/perantara
 Pegawai
 Tetap
 Tidak Tetap

5. Ketentuan Khusus
1. Uang Pesangon
2. Uang Manfaat Pensiun
3. THT/JHT
yang dibayarkan sekaligus
Penghasilan bersumber dari
APBN/D yang diterima oleh
Pejabat Negara, PNS,
Anggota, TNI/Polri, dan
Pensiunannya
PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010

6. PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKPBERKALA
Ph BRUTO – 450 RIBU
Ph BRUTO(>4,5jt) –
PTKP Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1)
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)
Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(>10,2jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto

7. Pegawai tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 per
tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp2.400.000 per
tahun atau Rp200.000 perbulan
Penerima pensiun
Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
Penghitungan PPh Pasal 21

8. Rp54.000.000,- Untuk diri Wajib Pajak
Rp4.500.000,-
Rp4.500.000,-
Tambahan utk WP Kawin
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
PTKP:
PMK 101/PMK.010/2016

9. Hanya untuk
diri sendiri
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Tanggungan
maks 3.
Tidak
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Status kawin;
3. Tanggungan
maks 3.
Kawin
Suami tidak
berpenghasilan
menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan
PTKP Karyawati

10. 5%Sampai dengan Rp 50 juta
15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
30%Di atas Rp 500 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat
(1) huruf a
UU PPh
Tarif

11. Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Upah/Uang Saku Harian
≤ 450.000 > 450.000
Tidak Dipotong Dikurangi 450.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif < = 4,5jt
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
PPh Pasal 21
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 10.200.000
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan

12. berkesinambungan
Berkesinambungan
Exc. Pasal 13 ayat (1)
Tidak
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
-
PTKP sebulan,
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
PPh Pasal 21:
Bukan Pegawai

13. Pembayaran Bersifat Berkesinambungan (Memiliki
NPWP dan Lebih dari 1 Sumber)

14. Pembayaran Tidak Bersifat Berkesinambungan

15. Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah
PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan

16. Penerima Penghasilan Tidak ber-
NPWP
PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
Ber-NPWP
Diperhitungkan oleh
pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulan-
bulan selanjutnya
merupakan kredit
pajak dalam SPT
Tahunan PPh

17. Kewajiban Pemotong
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan
kalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos
atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20
hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh
Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai
Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada
Penerima Penghasilan

18. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPh Pasal 21

19. Objek
• Bunga, selain bunga objek
PPh Pasal 4 ayat (2) dan
kepada Perbankan
• Hadiah, penghargaan,
bonus dan sejenisnya selain
objek PPh Pasal 21
• Sewa, selain objek PPh
Pasal 4 ayat (2)
• Imbalan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan
dan jasa lain selain objek
PPh Pasal 21
Tarif Pajak
15%
2%
Pemotong:
NPWP Badan
Unair

20. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPh Pasal 23

21. Penghasilan dari
Jasa Persewaan
Tanah & / Bgn
Penghasilan dari
Jasa Konstruksi
Penghasilan dari
Pengalihan Hak
atas Tanah &/
Bangunan
YANG DIPOTONG, DISETOR DAN DILAPORKAN
DIPOTONG dgn
TARIF 10%
dari jml
BRUTO
Termsk : bi perawatan,
pemeliharaan,
keamanan,
fasilitas lain &
service charge
baik yg perjanjiannya
disatukan / terpisah
DIPOTONG dari Jml BRUTO dgn tarif :
PELAKSANAAN :
- 2% kualifikasi USAHA KECIL
- 3%  kualifikasi selain Ush KECIL
- 4%  TDK memiliki kualifikasi USAHA
PERENCANAAN & PENGAWASAN :
- 4%  memiliki kualifikasi USAHA
- 6%  TDK memiliki kualifikasi USAHA
1. DIPOTONG dgn tarif
5% dari Jml BRUTO
kecuali :
< Rp 60 jt & Phsl < PTKP
2. DIPOTONG dgn tarif
1% dari Jml BRUTO
khusus Rmh Sederhana &
Rh Susun Sederhana
21

22. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPh Pasal 4 (2)

23. Badan Unair sbg. Pengusaha
Kena Pajak (PKP) yang
dikukuhkan Mei 2016

24. Omzet 1
tahun >
4.8M
Bermaksud
melakukan
penyerahan/ekspo
r
PKP
Omzet 1
tahun < =
4.8M
Wajib
memungut,
menyetor, dan
melapor PPN
terutang
Pengusa
ha
Wajib
Dapat
Memilih
Dapat
Memilih
PMK
197/2013
24
Pasal 2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP
Melakukan:
• Penyerahan BKP
• Penyerahan JKP
• Ekspor BKP
Berwujud
• Ekspor BKP Tidak
Berwujud
• Ekspor JKP

25. 25
Pasal 7 Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP
Diatur lebih
lanjut di
PMK
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan
dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering
uang, emas batangan, dan surat berharga
Jasa pelayanan kesehatan medis
jasa pelayanan sosial
jasa pengiriman surat dengan perangko
jasa keuangan
jasa asuransi
jasa keagamaan
jasa pendidikan
jasa kesenian dan hiburan
jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa
angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian
yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar
negeri
jasa perhotelan
jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam
rangka menjalankan pemerintahan secara umum
jasa penyediaan tempat parkir
jasa telepon umum dengan menggunakan uang
logam
jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering
N
O
N
B
K
P
N
O
N
J
K
P
BACK

26. 26
Pasal
17 Saat Penyerahan
Saat Terutang
Pajak
Saat Penyerahan
Saat Pembuatan
Faktur Pajak
Pasal 11 UU
PPN
Pasal 13 UU
PPN
“Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat
pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam
kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan
prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP”
“Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang
telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat
diukur dengan handal”
“Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan
invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar
pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang”
BACK

27. 27
Saat Pembuatan Faktur Pajak
saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP
saat penerimaan pembayaran dalam hal
penerimaan pembayaran terjadi sebelum
penyerahan BKP dan/atau JKP
saat penerimaan pembayaran termin dalam hal
penyerahan sebagian tahap pekerjaan
saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada
Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
BACK

28. 28
Kode Transaksi Faktur Pajak
PER-24/PJ/2012
BACK

29. 29
Kode Transaksi Faktur Pajak
PER-24/PJ/2012
BACK

30. 30
Pasal
17 Saat Penyerahan BKP Bergerak
a. diserahkan secara langsung kepada pembeli
atau pihak ketiga untuk dan atas nama
pembeli;
b. diserahkan secara langsung kepada penerima
barang;
c. diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha
jasa angkutan; atau
d. diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau
pada saat diterbitkan faktur penjualan,
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum dan diterapkan secara konsisten.
Penjualan langsung dan
penjualan eceran
Pemberian cuma-cuma,
pemakaian sendiri, dan
penyerahan antarcabang
Penjualan dengan syarat fob
shipping point
Selain kriteria di atas
BACK

31. 31
Pasal
17 Saat Penyerahan JKP
1) diakui sebagai piutang atau penghasilan
atau pada saat diterbitkan faktur penjualan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dan diterapkan secara
konsisten
2) kontrak atau perjanjian
ditandatangani
3) saat mulai tersedianya fasilitas atau
kemudahan untuk dipakai secara nyata,
baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal
pemberian cuma-cuma atau pemakaian
sendiri
Dalam hal
tidak diketahui
Pemberian cuma-cuma,
pemakaian sendiri, dan
penyerahan antarcabang
BACK

32. 32
Pasal
17 Saat Penyerahan JKP
1) diakui sebagai piutang atau penghasilan
atau pada saat diterbitkan faktur penjualan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum dan diterapkan secara
konsisten
2) kontrak atau perjanjian
ditandatangani
3) saat mulai tersedianya fasilitas atau
kemudahan untuk dipakai secara nyata,
baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal
pemberian cuma-cuma atau pemakaian
sendiri
Dalam hal
tidak diketahui
Pemberian cuma-cuma,
pemakaian sendiri, dan
penyerahan antarcabang
BACK

33. 33
Pasal
20 Pedagang Eceran
Pedagan
g Eceran
Kegiatan usaha/pekerjaannya
melakukan penyerahan JKP dengan
cara :
a. melalui suatu tempat penyerahan
jasa secara langsung kepada
konsumen akhir atau langsung
datang ke tempat konsumen akhir;
b. langsung kepada konsumen akhir,
tanpa didahului dengan
penawaran; dan
c. pada umumnya dilakukan secara
tunai.
Tanpa keterangan :
identitas pembeli
nama dan tanda tangan
penjual
Tidak diterbitkan
Surat Tagihan Pajak
Membuat
Faktur Pajak tidak
lengkap
Kegiatan usaha/pekerjaannya
melakukan penyerahan BKP dengan
cara :
a. melalui suatu tempat
penjualan eceran atau langsung
datang ke tempat konsumen akhir;
b. langsung kepada konsumen
akhir, tanpa didahului dengan
penawaran; dan
c. pada umumnya dilakukan secara
tunai dan penjual/pembeli langsung
menyerahkan/membawa BKP yang
dibeli.
BACK

34. Kode MAP dan Kode Bayar Pemotongan PPN

35. Terima
kasih
Pajak Menyatukan Hati,
Membangun Negeri