RKT Inspektorat 2019

1. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan, yaitu
Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi
dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Renja OPD Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Pakpak
Bharat.
Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 sebagai
memuat kebijakan, program dan kegiatan direncanakan akan dilaksanakan langsung
oleh Inspektorat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Pakpak Bharat.
Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra
Inspektorat 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat. Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut
Inspektorat merupakan salah satu OPD di Kabupaten Pakpak Bharat dan berkewajiban
untuk menyusun Renja setiap tahunnya.
Tujuan, sasaran dan kegiatan yang dituangkan dalam Renja tahun 2019
merupakan penjabaran tahunan yang terdapat pada Renstra Inspektorat tahun 2016-
2021. Program dan kegiatan dikaitkan juga dengan indikasi dana dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga
pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

2. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 2
1.2.Landasan Hukum
Adapun Landasan Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak
Bharat tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan
Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang Perimbangan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tenteng Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 6,
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, Provinsi Sumatera Utara :
(109/2016);

3. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 3
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124).
1.3.Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai
pedoman penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penetapan kinerja setiap
tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.
Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah
untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan
diharapkan Renja menjadi kerangka dasar Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya di bidang pengawasan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 4
(empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
3.2. Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup

4. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 4
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN LALU
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilihat dari hasil
evaluasi terhadap Renja Inspektorat tahun 2017. Evaluasi dan pengukuran kinerja
kegiatan tahun 2017, seperti dalam tabel berikut:
No.
Uraian
Program/Kegiatan
ANGGARAN
APBD 2017
Target Realisasi %
I.
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
724.396.100 724.396.100 713.323.598 98,47
1.
Penyediaan Jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
30.200.000 30.200.000
25.288.148
83,74
2.
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5.405.000 5.405.000
2.479.300
45,87
3.
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
41.102.950 41.102.950
41.102.950 100
4.
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
40.801.050 40.801.050
40.801.050 100
5.
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.376.000 2.376.000
2.376.000 100
6.
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
40.000.000 40.000.000
39.999.300 100
7.
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
8.771.100 8.771.100
8.771.100 100
8.
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
5.400.000 5.400.000
5.400.000 100
9.
Penyediaan Makanan dan
Minuman
38.688.000 38.688.000
38.688.000 100
10.
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
126.000.000 126.000.000
126.000.000
100
11.
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam/Luar
Daerah
385.652.000 385.652.000
382.417.750
99,16
II.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
495.744.800 495.744.800 460.612.750 92,91
1.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
406.550.000 406.550.000
371.733.350
91,44
2.
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
80.382.600 80.382.600
80.322.250
99,92
3.
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan gedung
kantor
8.812.200 8.812.200
8.557.150
97,11
III.
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
163.390.000 163.390.000 146.530.454 89,68
1.
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
163.390.000 163.390.000 146.530.454 89,68
IV.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan
24.052.000 24.052.000 15.304.000 63,63
1.
Audit Surveilance Sistem
Manajemen Mutu ISO
9001:2008
0 0 0 0
2.
Evaluasi Penilaian Mandiri
Reformasi Birokrasi
24.052.000 24.052.000 15.304.000 63,63
V.
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
800.791.600 800.791.600 767.496.100 95,84

5. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 5
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
1.
Pelaksanaan Pengawasan
internal secara berkala 274.300.500 274.300.500
272.155.500
99,22
2.
Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
28.900.000 28.900.000
28.085.000
97,18
3.
Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
149.164.800 149.164.800
148.499.800
99,95
4.
Sosialisasi Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun
2016
31.086.800 31.086.800
23.221.800
74,70
5. Reviu Laporan Keuangan 8.217.000 8.217.000
6.847.000
83,33
6.
Audit Pengadaan Barang
dan Jasa (Probity Audit)
100.710.000 100.710.000
99.075.000
98,38
7.
Pengumpulan Laporan
Pajak-Pajak Pribadi 20.857.500 20.857.500
20.857.500
100
8.
Sosialisasi Penerapan
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat
22.655.000
21.384.500
94,39
9.
Unit Pemberantasan
Pungutan Liar
164.900.000 164.900.000
147.370.000
89,37
VI.
Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
98.271.000 24.323.500 97.411.000 99,12
1.
Pendidikan dan Pelatihan
Mandiri Pembentukan
Auditor Ahli Pertama
82.632.000 24.323.500
81.772.000
98,96
2.
Pelatihan teknis
pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja
15.639.000 0
15.639.000
100
VII.
Program Penataan dan
Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
8.961.200 0 8.836.200 98,61
1.
Evaluasi, monitoring dan
pelaporan hasil kinerja
SKPD se-Kab. Pakpak
Bharat
8.961.200 0 8.836.200 98,61
JUMLAH ..................... 2.315.606.700 2.315.606.700 2.209.514.102 95,42
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sesuai dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat pada pasal
39 “Inspektorat mempuyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan
kepala Daerah’.
Renja tahun 2019 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Strategis Inspektorat 2016-2021 mempunyai indikator kinerja dan target kinerja
sebagaimana tertuang dalam tabel.1 berikut ini. Pada tabel pencapaian kinerja
sebagaimana dalam tabel dibawah, pencapaian kinerja untuk tahun 2016 dan target
tahun 2017.

6. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 6
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat
No Indikator
Target Renstra OPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
(1) (2) (3) (4) (5 (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat 70 80 82 83 74,88 76,88 82 83
15 orang
5 orang
6 kegiatan
85%
85%
72%
70%
80%
50%
65%
Indikator Baru, namun
dilakukan pengukuran
epngukuran2. Jumlah OPD dengan Nilai Evaluasi SAKIP “BB”
Hasil Evaluasi Inspektorat
N/A 28 28 28 N/A N/A 28 28 Sebelumnya ditargetkan
adalah minimal “CC”
3. Kepatuhan Pencatatan Aset OPD 28 28 28 28 N/A 28 28 28 Indikator baru
4. Laporan Keuangan OPD yang direviu 28 28 28 28 N/A 28 28 28 Indikator baru
5. Penurunan jumlah temuan Pemeriksa Eksternal
(BPK-RI)
2 2 3 4 N/A 4 3 4 Indikator baru
6. Persentase rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti
67% 80% 85% 90% 80,13% 83,29% 85% 90% Pada tahun 2017
tercapai dengan
melebihi target
7. Persentase rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan APIP yang selesai ditindaklanjuti
60% 70% 80% 85% 73,21% 83,33% 80% 85% Pada tahun 2017
tercapai dengan
melebihi target
8. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP N/A Level 1 Level 3 Level 3 N/A Level 1 Level 3 Level 3 Indikator baru

7. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 7
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dari beberapa indikator kinerja yang
telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dalam mendukung
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis
baik dari internal organisasi maupun eksternal masih terdapat permasalahan-
permasalahan yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan
tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun
isu-isu strategis tersebut adalah :
 Peningkatan kapasitas SDM Auditor dan P2UPD maupun Fungsional Umum dan
Struktural belum sepenuhnya bisa dikontrol oleh Inspektorat dalam hal kebutuhan
pendanaan.
 Peningkatan Kapabilitas APIP.
 Kesenjangan antara Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan terhadap SDM
Inspektorat dengan Kebutuhan.
 Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Anggaran Dana Desa
dan Dana Desa.
 Rendahnya tindak lanjut rekomendasi temuan oleh Objek Pengawasan.
 Masih perlu peningkatan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
yang lebih tinggi, Provinsi maupun koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) lainnya.
 Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan
pelayanan tugas-tugas pemerintahan.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
Rancangan awal RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan
rancangan rencana kerja OPD tahun 2019, masih dalam proses penyusunan dan
penyempurnaan.
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Terkait program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik
dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat, LSM,
asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang
langsung ditujukan kepada Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat NIHIL, karena
Inspektorat bukan merupakan OPD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada
masyarakat.
Rancangan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat akan
didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan
untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil
musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

8. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 8
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat
Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun pada tahun 2016-2021. Perumusan
tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Pakpak bharat
mengukur sejauh mana telah dicapai.
Adapun tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021
adalah Peningkatan Efektivitas Pengawasan Internal.
Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat merupakan penjabaran
dari tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan
dalam 1 (satu) periode dan pengalokasian dana dalam 5 (lima) tahun, melalui program
dan kegiatan. Masing-masing sasaran ditetapkan program dan kegiatan yang dijalankan
untuk mencapai indikator kinerja sasaran. Program dan kegiatan untuk mendukung
pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tujuan No Sasaran
Peningkatan Efektivitas Pengawasan
Internal
1 Meningkatnya pelayanan Inspektorat
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat
3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
4 Meningkatnya Kepatuhan dalam penyelesaian
tindak lanjut temuan hasil pengawasan
eksternal dan internal
5 Terlaksananya penerapan SPIP di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

9. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 9
3.2.Program dan Kegiatan Tahun 2019
Untuk tahun 2019 sebagai tahun ketempat dari rencana jangka menengah
(rencana strategis) tahun 2016-2021, Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat
merencanakan Program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran baik berupa progam
dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran maupun yang bersifat
pendukung (support). Rincian Program dan kegiatan serta Pendanaan Indikatif tertuang
dalam tabel 3.2 sebagaimana terlampir.
Inspektorat Pakpak Bharat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Tahun 2019 merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :
a. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan : (1) Survei IKM
(2) Implementasi SPIP OPD
b. Prorgam : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan (1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik
(2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
(3) Penyediaan alat tulis kantor
(4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
(6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
(7) Penyediaan peralatan rumah tangga
(8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(9) Penyediaan makanan dan minuman
(10) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
(11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah
c. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : (1) Pengadaan mebeleur Kantor
(2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
(5) Pemeliharaan rutin/berkala taman/tempat parkir dan halaman kantor
(6) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
d. Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal.
e. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Kegiatan : (1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
(2) Pendidikan dan Pelatihan Mandiri Pembentukan Auditor Ahli
Pertama.
(3) Pelatihan teknis pengawasan.
(4) Peningkatan Kapabilitas APIP
f. Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Kegiatan : (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD
(2) Verifikasi Laporan Aset Semesteran OPD

10. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 10
(3) Reviu Laporan Keuangan
(4) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
(5) Workshop Resiko Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa
(6) Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probity Audit)
(7) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi pada UPG
(8) Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan
Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
(9) Pengumpulan dan Monitoring LHKPN dan LHKASN
(10) Unit Pemberantasan Pungutan Liar
(11) Penilaian dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(12) Pengumpulan Laporan Pajak-pajak Pribadi
(13) Sosialisasi Inpres 1 Tahun 2016
(14) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
(15) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
(16) Sosialisasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat
(17) Pemantauan Pengembangan Penyelenggaraan SPIP
BAB V

11. Recana Kerja 2019 Inspektorat Kab. Pakpak BharatHalaman | 11
PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang didalamnya mencakup
Tujuan, Sasaran, Kebijakan,Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai
pedoman atau acuan dalam mencapai sasaran, tujuan..
Adanya Renja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat serta
seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan
berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk
mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan
dan adil dan Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Inspektorat
Kabupaten Pakpak Bharat dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan
dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Renja
Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan
tanggungjawab seluruh ASN/PNS Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat serta peran aktif
stakeholder yang bersangkutan.
Salak, Maret 2018
INSPEKTUR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Budianta Pinem, SE. Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 199403 1 001