Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.
Ähnlich wie Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
Ähnlich wie Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. (20)
LKPD SUHU dan KALOR KEL4.pdf strategi pembelajaran ipa
Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan pemendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan sap berbasis akrual peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.
1. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN
PEMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 YANG
DISESUAIKAN DENGAN SAP BERBASIS
AKRUAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
71 TAHUN 2010.
2. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Pasal 23 ayat
(3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi
serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,
pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilalkuakan secara manual atau menggunakan aplikasi
komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan
daerah, kepala daerah menerapkan sistem akuntansi
pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah
tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun
dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan
standar akuntansi pemerintahan.
3. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas
pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan
sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem akuntansi
daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah
(PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)
dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK)-
SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis
besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur
akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran
kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi
aset.
4. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
PENGERTIAN
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau
kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada
SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi
PELAKSANA
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD
DOKUMEN
• STS (Surat Tanda Setoran)
• Nota Kredit
• Bukti Transfer
• Dokumen Lainnya
5. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
CATATAN
• Buku Jurnal Penerimaan Kas
• Buku Besar
• Buku Besar Pembantu
LAPORAN YANG DIHASILKAN
Tingkat SKPD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tingkat SKPKD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
6. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
PENGERTIAN
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan
pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan
secara manual maupun terkomputerisasi
PELAKSANA
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD
DOKUMEN
• SP2D
• SPJ
• Nota Debet
• Bukti Transfer
• Dokumen Lainnya
7. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
CATATAN
• Buku Jurnal Pengeluaran Kas
• Buku Besar
• Buku Besar Pembantu
LAPORAN YANG DIHASILKAN
Tingkat SKPD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tingkat SKPKD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
8. PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS
PENGERTIAN
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan
Transaksi dan/ atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/atau
pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun
terkomputerisasi
PELAKSANA
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD
DOKUMEN
• Bukti Memorial
9. PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS
CATATAN
• Buku Jurnal Umum
• Buku Besar
• Buku Besar Pembantu
LAPORAN YANG DIHASILKAN
Tingkat SKPD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tingkat SKPKD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
10. PROSEDUR AKUNTANSI ASET
PENGERTIAN
Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan
transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan
Transaksi dan/ atau kejadian Aset Tetap pada SKPD dan/atau pada SKPD
yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi
PELAKSANA
Tingkat SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi PPK-SKPD
Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD
DOKUMEN
• Bukti Memorial
11. PROSEDUR AKUNTANSI ASET
CATATAN
• Buku Jurnal Umum
• Buku Besar
• Buku Besar Pembantu
LAPORAN YANG DIHASILKAN
Tingkat SKPD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
Tingkat SKPKD:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan