Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.

1. KELAS XI SMA BAB 3 KETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

2. Waktu : 6 x 45 Menit (Keseluruhan KD) Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan . 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. PETA KONSEP (KD 3.1.) Pengertian Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara KETERBUKAAN DAN KEADILAN Keterbukaan Keadilan Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ciri-ciri keterbukaan Sikap terbuka

8. Lanjutan …………. Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan : Beberapa orang pegawai sua-tu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasar-kan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya. Yaitu, perlakuan terha-dap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikan-nya. Keadilan Ditributif 2. Seseorang yang telah melaku-kan kesalahan/ pelanggaran tanpa memandang kedudu-kannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya. Yaitu, perlakuan terha-dap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Keadilan Komutatif 1. Contoh Uraian / Keterangan Keadilan No

9. Lanjutan …………. Tindakan klarifikasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Yaitu, jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar. Keadilan Perbaikan 5. Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm untuk pengendara motor. Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati pera-turan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Keadilan Konvensi-onal. 4. Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut. Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberi-kan oleh orang lain kepada kita. Keadilan Kodrat Alam 3.

19. Lanjutan …………. Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum Tuntutan Masyarakat Aparat Penegak Hukum Transparan, Akuntabel dan Profesional Taat Asas dan Taat Aturan Baik dan Terbuka Tidak Dikehdaki Dapat berakibat Mobokrasi/ Okhlokrasi Yang Dikehendaki Korupsi, Kolusi & Nepotisme

22. Waktu : 4 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.2. Menganalisis dampak penyelengga- raan pemerintahan yang tidak transparan. 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.

24. PETA KONSEP (KD 3.2. & 3.3) Pengertian Perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan PENYELENG-GARAAN PEMERINTAHAN Pemerintah Pemerintahan Kepemerintahan Aktor Good Governance Kepemerintahan Dampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan

26. Lanjutan …………. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Pemerintah Dalam Arti Luas Dalam Arti Sempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).

27. Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara kolaboratif Lanjutan …………. Government Pemerintah Swasta Masyarakat Pemerintah Swasta Masyarakat Governance

46. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “ korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka .” Lanjutan …………. Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold Economic Forum , dalam “ The global Competitiveness Report 1999 ”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di antara 59 negara yang diteliti. Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga “ Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong), negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai negara yang paling korup di Asia.

61. STUDI WACANA Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan korupsi merupakan bentuk tindakan terorisme atau tak lebih dari perbuatan teroris yang menghancurkan peradaban dunia. “Korupsi itu adalah terorisme”, ujar Hidayat dalam deklarasi Aksi Resolusi dan Referandum Perlawanan Rakyat Sulawesi Selatan (Sulsel) terhadap kejahatan yang diselenggarakan di Makassar. Pemerintah, katanya, telah menghukum para koruptor dan menusakambangkan mereka. Meski demikian, pemerinah jangan cepat berbangga diri atau puas terhadap keberhasilan yang telah dilakukannya, sebab para koruptor yang berhasil ditahan tersebut adalah mereka yang tingkat korupsinya baru mencapai miliaran rupiah. “Masih banyak koruptor trilliunan rupiah yang lari ke luar negeri dan ini menjadi masalah dan pekerjaan rumah bagi aparat hukum,” ujar mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini. Sumber : Media Indonesia, 9/12/2004 . KORUPSI ADALAH AKSI TERORISME

65. TERIMAKASIH KITA TELAH BERGABUNG SEMOGA PEMBELAJARAN HARI INI BERMANFAAT WASSALAMUALAIKUM WR.WB.