SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
KELOMPOK 9 :
AYU FADILA ARISKI 1653032005
FERDINAN 1613032024
KHILMI RAHMAWATI 1613032034
KRISDIYANTI 1613032016
NUR HAYATI 1613032060
RABBY CHANDRA A. 1653032001
PELANGGARAN TINDAK
PIDANA LALU LINTAS
PENGERTIAN LALU LINTAS
Menurut Pasal 1 Undang-undang
Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas
didefinisikan sebagai gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu
lintas jalan yang diperuntukkan bagi
gerak pindah kendaraan, orang,
dan/atau barang yang berupa jalan
dengan fasilitas pendukungnya.
PENGERTIAN LALU LINTAS MENURUT PARA
AHLI
 Muhammad Ali lalu lintas adalah berjalan, bolak
balik, perjalanan di jalan.
 Ramdlon Naning juga menguraikan bahwa lalu
lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa
alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.
 W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:
o Perjalanan bolak-balik
o Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
o Perhubungan antara sebuah tempat
PENGERTIAN PELANGGARAN LALU
LINTAS
pelanggaran lalu lintas adalah suatu
perbuatan atau tindakan yang
dilakukan seseorang yang
mengemudi kendaraan umum atau
kendaraan bermotor juga pejalan
kaki yang bertentangan dengan
peaturan perundang-undangan lalu
lintas yang berlaku.
Dasar Hukum Pelanggaran Lalu
Lintas
Tercantum Dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan.
Pasal 280
Pasal 281
Pasal 282
Pasal 283
Pasal 284
Pasal 285
Pasal 287
Pasal 288
Pasal 291
Pasal 293
pasal 294
Pasal 295
Pasal 296
Pasal 310
Pasal 311
FAKTOR PELANGGARAN LALU LINTAS
Faktor Utama
Penyebab
Pelanggaran Lalu
Lintas Yaitu:
faktor manusia
faktor kendaraan
faktor jalan
Bentuk-bentuk pelanggaran
lalu lintas yang sering
dilakukan oleh masyarakat
yaitu tidak membawa SIM,
STNK, helm, menerobos
lampu merah, memarkir
kendaraan sembarangan,
dan sebagainya
PENYEBAB PENGENDARA MELANGGAR
LALU LINTAS
 Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, dan
rambu lalu lintas.
 Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar
lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri.
 Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau
melewati pos polisi.
 Memutar balikkan ungkapan.
 Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain.
 Melanggar dengan berbagai alasan.
UPAYA DARI PEMERINTAH UNTUK
MENGATASI PELANGGARAN LALU
LINTAS
 Memperhatikan Dan Memperbaiki Jalan Yang
Tidak Layak Dipakai.
 Mengadakan Dan Menambah Transportasi Umum
Yang Murah.
 Mengawasi Dan Membatasi Bisnis Transportasi
Umum Yang Bersifat Milik Pribadi.
 Menambah Dan Mengatur Jalan Yang Lebih
Efektif.
THANK YOU

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
sesukakita
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
Shauqina Saraya
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Yeepe
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
sesukakita
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
yudikrismen1
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Warnet Raha
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasional
Rizki Gumilar
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukum
Rahma L
 

Was ist angesagt? (20)

Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIALEMBAGA PERADILAN INDONESIA
LEMBAGA PERADILAN INDONESIA
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGIPEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
PEMBUKAAN UUD 1945 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
 
Makalah hukum dan Ham
Makalah hukum dan HamMakalah hukum dan Ham
Makalah hukum dan Ham
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publikPertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
Pertemuan 2 hukum pidana sbg hukum publik
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tah...
 
Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Bab Tata Hukum Indonesia
Bab  Tata Hukum IndonesiaBab  Tata Hukum Indonesia
Bab Tata Hukum Indonesia
 
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
Modul kejaksaan 5 des r1 (1)
 
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
 
Pengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasionalPengakuan hukum internasional
Pengakuan hukum internasional
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Teori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukumTeori efektifitas hukum
Teori efektifitas hukum
 
Mahkamah agung
Mahkamah agungMahkamah agung
Mahkamah agung
 

Mehr von Ratri nia

Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan Solo
Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan SoloKondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan Solo
Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan Solo
Ratri nia
 

Mehr von Ratri nia (20)

Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan Solo
Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan SoloKondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan Solo
Kondisi fisik, ekonomi, sosial, ekonomi di Sungai Bengawan Solo
 
Aksiologi dalam Pengetahuan Filsafat
Aksiologi dalam Pengetahuan FilsafatAksiologi dalam Pengetahuan Filsafat
Aksiologi dalam Pengetahuan Filsafat
 
Pengertian Ontologi dan Epistemologi
Pengertian Ontologi dan EpistemologiPengertian Ontologi dan Epistemologi
Pengertian Ontologi dan Epistemologi
 
Pengertian, Cabang, Hubungan Antropologi dengan Ilmu Lain
Pengertian, Cabang, Hubungan Antropologi dengan Ilmu LainPengertian, Cabang, Hubungan Antropologi dengan Ilmu Lain
Pengertian, Cabang, Hubungan Antropologi dengan Ilmu Lain
 
Urgensi Integrasi Nasional
Urgensi Integrasi NasionalUrgensi Integrasi Nasional
Urgensi Integrasi Nasional
 
Ketahanan Nasional dan Bela Negara
Ketahanan Nasional dan Bela NegaraKetahanan Nasional dan Bela Negara
Ketahanan Nasional dan Bela Negara
 
Wawasan Nusantara
Wawasan NusantaraWawasan Nusantara
Wawasan Nusantara
 
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang BerkeadilanPenegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
 
Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila
Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan PancasilaHakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila
Hakikat Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila
 
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga NegaraHak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara
 
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RINilai dan Norma Konstitusional Negara RI
Nilai dan Norma Konstitusional Negara RI
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
 
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
Hakikat Pendidikan KewarganegaraanHakikat Pendidikan Kewarganegaraan
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan
 
Globalisasi dan Kerjasama antar Bangsa
Globalisasi dan Kerjasama antar BangsaGlobalisasi dan Kerjasama antar Bangsa
Globalisasi dan Kerjasama antar Bangsa
 
Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
Kebanggaan sebagai Bangsa IndonesiaKebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia
 
Keragaman Sosial Budaya
Keragaman Sosial BudayaKeragaman Sosial Budaya
Keragaman Sosial Budaya
 
Sejarah Bangsa Indonesia
Sejarah Bangsa IndonesiaSejarah Bangsa Indonesia
Sejarah Bangsa Indonesia
 
Demokrasi dan HAM
Demokrasi dan HAMDemokrasi dan HAM
Demokrasi dan HAM
 
Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945Pancasila dan UUD 1945
Pancasila dan UUD 1945
 
Negara dan Hukum
Negara dan HukumNegara dan Hukum
Negara dan Hukum
 

Kürzlich hochgeladen

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Kürzlich hochgeladen (20)

BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
Aksi Nyata Menyebarkan (Pemahaman Mengapa Kurikulum Perlu Berubah) Oleh Nur A...
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INGGRIS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 

Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas

  • 1. KELOMPOK 9 : AYU FADILA ARISKI 1653032005 FERDINAN 1613032024 KHILMI RAHMAWATI 1613032034 KRISDIYANTI 1613032016 NUR HAYATI 1613032060 RABBY CHANDRA A. 1653032001 PELANGGARAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS
  • 2. PENGERTIAN LALU LINTAS Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.
  • 3. PENGERTIAN LALU LINTAS MENURUT PARA AHLI  Muhammad Ali lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan.  Ramdlon Naning juga menguraikan bahwa lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.  W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah: o Perjalanan bolak-balik o Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya o Perhubungan antara sebuah tempat
  • 4. PENGERTIAN PELANGGARAN LALU LINTAS pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peaturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.
  • 5. Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Tercantum Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal 280 Pasal 281 Pasal 282 Pasal 283 Pasal 284 Pasal 285 Pasal 287 Pasal 288 Pasal 291 Pasal 293 pasal 294 Pasal 295 Pasal 296 Pasal 310 Pasal 311
  • 6. FAKTOR PELANGGARAN LALU LINTAS Faktor Utama Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Yaitu: faktor manusia faktor kendaraan faktor jalan Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya
  • 7. PENYEBAB PENGENDARA MELANGGAR LALU LINTAS  Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, dan rambu lalu lintas.  Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri.  Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi.  Memutar balikkan ungkapan.  Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain.  Melanggar dengan berbagai alasan.
  • 8. UPAYA DARI PEMERINTAH UNTUK MENGATASI PELANGGARAN LALU LINTAS  Memperhatikan Dan Memperbaiki Jalan Yang Tidak Layak Dipakai.  Mengadakan Dan Menambah Transportasi Umum Yang Murah.  Mengawasi Dan Membatasi Bisnis Transportasi Umum Yang Bersifat Milik Pribadi.  Menambah Dan Mengatur Jalan Yang Lebih Efektif.