Dokumen tersebut membahas implementasi kebijakan pemerintah di berbagai bidang seperti pertahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, politik, dan demonstrasi. Implementasi kebijakan tersebut memiliki manfaat dan tantangan pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi, belum tepatnya sasaran bantuan, biaya yang mahal, serta masalah ketertiban umum. Agar implementasi kebijakan berjalan efektif, diperlukan regulasi

1. Implementasi dalam bidang hankam
Bidang Keterangan Implementasi + Implementasi - Permasalahan Alternatif
Hankam Program
pemerintah dalam
mengadakan ‘’wajib
bela negara’’ pada
usia lebih dari 17
tahun dan kurang
dari 40 tahun
1. Menumbuhkan rasa
cita tanah air
2. Memberi
pengeathuan baru
tentang membela
tanah air
3. Adanya bekal bagi
para warga negara
indonesia untuk
membela tanah air
1. dalam mengikuti
program bela
negara menguras
waktu untuk
berkarya apabila
yang diikut
sertakan dalam
bela negara
masyarakat usia
produktif yang
sedang berkarya
dan produktivitas
dalam hal
pembangunan
perekonomian di
dalam negeri
Kurangnya koordinasi
antara masyarakat
dan pemerintah
dalam program ini
sehingga akan sedikit
sulit dalam
implementasi
lapangan juga
masalah usia yang
kurang dari 40 thn
tersebut kurang
produktif
Pemerintah mencanangkan
program wajib bela negara ini
pada anak berusia 15-25tahun
karena pada saat usia seperti itu
masih dalam proses pencarian
jati diri dan belum banyaknya
kesibukan yang menghambat
masyarakat dalam mengikuti
wajib bela negara
Ekonomi PengampunanPajak 1. Harga barang
menjadi lebih murah
1. Pendapatan
pemerintah dari
pajak berkurang
Pengampunan pajak
mengakibatkan
pendapatan
pemerintahberkurang
sehingga subsidi akan
dikurang
Pajak tidak dihapuskan tetapi
nilai pemungutanpajakdikurangi
Investasi
Perusahaan
1. Membantu
pertumbuhan
ekonomi Negara
2. Menyerap tenaga
kerja
1. Perusahaan-
perusahaan yang
kecil bisa
tertindas oleh
perusahaan
besar
Pengurusan perizinan
yang sulit
menyebabkan
investasi perusahaan
sedikit
Pengurusan perizinan oleh
pemerintahdipercepatmenjadi 3
jam
Kebijakan
Outsourcing
1. Membantu
meningkatkan
1. Menindas tenaga
kerja karena
Banyaknyaburuhyang
tidak setuju dengan
Kebijakan mengenai outsourcing
diatur dengan UU

2. kegiatan ekonomi
2. Mempermudah
pengusaha dalam
merekrut tenaga
kerja dengan kontrak
sistem kontrak
2. Pengusaha bisa
dengan
seenaknya
memecat
karyawan
kebijakan outsourcing
karena dianggap
merugikan. Sebab
karyawan tidak
dianggap sebagai
karyawan tetap.
Sosbud Kebijakan Bantuan
Langsung Tunai
1. Membantu warga
yang kesulitan
ekonomi
2. Menekan tingkat
kemiskinan
3. Membantu
menyejahterakan
kehidupan
masyarakat
1. Masyarakat
menjadi malas
bekerja
2. Pendapatan
Negara
berkurang
Dalam
pendistribusiannya,
BLT belum sampai ke
sasaran yang tepat
Kebijakan mengenai BLT diatur
dalam peraturan pemerintah.
Bantuan BPJS 1. Menyejahterakan
masyarakat
2. Menciptakan
masyarakat yang
sehat
3. Membantu
masyarakat miskin
1. Masyarakat
menjadi
seenaknya
dengan
menggunakan
BPJS
Bantuan BPJS belum
sampai pada sasaran
yang tepat. Selain itu,
dana BPJS jarang cair
dan masih ada
diskriminasi antara
pasien BPJS dan
pasien non BPJS
Kebijakan mengenai bantuan
BPJS diatur dalam peraturan
pemerintah.
Pertukaran
Kebudayaan
1. Mengenal ragam
budaya
2. Menghargai
antarsuku, bangsa,
ras, dan agama
3. Menumbuhkan rasa
cinta tanah air
terutama
kebudayaan sendiri
1. Terjadinya
westernisasi yang
tidak sesuai
dengan adat
ketimuran
2. Lunturnya rasa
cinta tanah air
apabila sudah
terjadi
westernisasi.
Biaya melakukan
pertukaran budaya
cukup mahal sehingga
menghambat
pertukaran budaya.
Selainitu,westernisasi
yang tidak sesuai
dengan adat
ketimuran
menyebabkan
Pertukaran budaya tetap dapat
dilakukanmelalui berbagaimedia
sosial,cetak,maupun elektronik.
Masyarakat harus selektif dalam
menerima kebudayaan yang
masuk.

3. 3. Lunturnya adat
ketimuran yang
sopan.
perubahan perilaku
masyarakat menjadi
kurang sopan santun
Gotong royong 1. Menumbuhkan
kerjasama antar
warga
2. Menumbuhkan rasa
kebersamaan
Masih ada masyarakat
yang tidak ingin
gotong royong
Seluruh pihak yang terlibat
mengajak pihak yang tidak ingin
terlibat sehingga mereka ingin
ikut serta gotong royong.
Musyawarah 1. Menyelesaikan
masalah dengan
musyawarah untuk
mencapai
permufakatan
2. Menghasilkan
keputusan yang adil
Musyawarah belum
tentu menemukan
titik terang dalam
memecahkan suatu
permasalahan
Melakukan voting apabila
musyawarah tidak menghasilkan
solusi.
Politik DiadakannyaPemilu 1. Bebas memilih dan
berpendapat
2. Menumbuhkan rasa
percaya terhadap
pemerintahterutama
pemimpin/sosok
yang dipilih
3. Memenuhi hak-hak
warga negara
1. Terjadinya
kecurangan-
kecurangan yang
dilakukan oknum
tertentu agar
bisa menang.
2. Banyaknya
masyarakat yang
memilih untuk
golput
Pemiluyangdilakukan
terkadang masih tidak
sesuai dengan asas
LUBER JURDIL
Diadakannyapemiludiaturdalam
UU
Demonstrasi 1. Kebebasan
masyarakat untuk
menyatakan
pendapat
2. Menumbuhkan rasa
kebersamaan antar
sesama aktivis
1. Masyarakat
dengan
seenaknya
melakukan
vandalisme atau
blockade jalan
sehingga
mengganggu
Demonstrasi yang
dilakukan terkadang
melanggar aturan
yang berlaku
Kebijakan mengenai adanya
demonstrasi diatur dalam UU

4. ketertiban