Kabinet Wilopo adalah kabinet Indonesia yang dipimpin oleh Wilopo sebagai perdana menteri dari April 1952 hingga Juni 1953. Kabinet ini menghadapi masalah ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas ekspor dan meningkatnya impor, serta ketegangan politik termasuk peristiwa 17 Oktober dan Tanjung Morawa yang menyebabkan mosi tidak percaya dan jatuhnya kabinet.
3. Wilopo
Lahir : Purworejo, 21 Oktober 1908
Jabatan : Pemimipin Kabinet Wilopo
Masa jabatan : 03 April 1952 – 29 April 1952
Karir politik :
1. Menteri Muda Perburuhan (1947-1948)
2. Menteri Perburuhan pada Kabinet RIS (1949-1950)
3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian (1951-1952)
4. Mentri Luar Negeri & Perdana Menteri (1952)
5. Ketua Konstituante & Ketua DPA Indonesia (1968-1978)
6. Anggota Komite IV Tim Pemberantas Korupsi (1970)
4. Pada tanggal 1 Maret 1952 Presiden Soekarno menunjuk
Sidik Djojosukarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito
(Masyumi) menjadi formatur. Yang diminta oleh Presiden
Soekarno kepada formatur ialah sebuah kabinet yang kuat dan
mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur
untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan, sebab
tidak ada kesepakatan tentang calon – calon yang akan
didudukkan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1952 kedua
formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno
menunjuk Mr. Wilopo (PNI) sebagi formatur baru.
Terbentuknya Kabinet Wilopo
5. pada tanggal 30 Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya
yang terdiri atas:
1. PNI, dan Masyumi masing-masing terdiri empat orang
2. PSI dua orang
3. PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia)
4. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
5. Parindra (Partai Indonesia Raya)
6. Partai Buruh
7. PSII masing - masing satu orang
8. golongan tak berpartai tiga orang Kabinet ini resmi dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April
1952.
7. Susunan Kabinet Wilopo
1. Perdana Menteri : Mr. Wilopo (PNI)
2. Wakil Perdana Menteri : Prawoto Mangkusasmito (Masyumi)
3. Menteri Luar Negeri : Mr. Wilopo (PNI)
4. Menteri Dalam Negeri : Mr. Moh. Roem (Masyumi)
5. Menteri Pertahanan : Sri Sultan Hamengku Bowono IX
6. Menteri Kehakiman : Mr. Lukman Wiriadinata (PSI)
7. Menteri Penerangan : Mr. Arnold Mononutu (PNI)
8. Menteri Keuangan : Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo (PSI)
9. Menteri Petanian : Moh. Sardjan (Masyumi)
10. Menteri Perekonomian : Mr. Sumanang (PNI)
8. Susunan Kabinet Wilopo
11. Meneteri Perhubungan : Ir. Djuanda
12. Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Suwarta (partai Katolik )
13. Menteri Perburuhan : Ir. Iskandar Tedjasukmana (Buruh)
14. Menetri Sosial : Anwar Tjokroaminoto (PSII)
15. Menteri P & K : Prof. Dr. Bader Djohan
16. Menteri Agama : K.H Faqih Usman (Masyumi)
17. Menteri Kesehatan : Dr. Johanes Leimena (Parkindo)
18. Menteri Urusan Umum : M.A. Pallaupessy (Demokrat)
19. Menteri Urusan Pegawai Negeri : R.P. Suroso (Parindra)
9. Dalam melaksanakan pemerintahannya,ada enam program kabinet Wilopo, yaitu :
1. Organisasi Negara
a. Melaksanakan pemilu untuk konstituante dan dewan dewan daerah.
b. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah.
c. Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat.
2. Kemakmuran
a. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan
makanan rakyat.
b. Melanjutkan usaha perubahan agraria.
c. Usaha memperbaiki bidang pendidikan.
3. Keamanan
a. Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai Negara
hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara
b. Memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
Program Kabinet Wilopo
10. Program Kabinet Wilopo
4. Perburuhan
a. Melengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh
5. Pendidikan dan Pengajaran
a.Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.
6. Luar Negeri
a. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban
kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju
perdamian dunia.
b. Menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia dengan Netherland ( Belanda) atas
dasar Unie-Statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang
menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan Negara.
c. Meneruskan perjuangan menggabungkan Irian Barat dalam wilayah kekuasaan Indonesia
secepatnya
11. 1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena
jatuhnya harga barang-barang eksport Indonesia sementara
kebutuhan impor terus meningkat.
2. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, gerakan sejumlah perwira
angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan
kabinet.
3. Munculnya peristiwa Tanjung Morawa, peristiwa bentrokan
antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai
persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli).
Masalah yang dihadapi
12. Akibat peristiwa Tanjung Morawa, muncul mosi
tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap
kabinet Wilopo, sehingga pada tanggal 2 Juni 1953
Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada
presiden
Sebab Jatuhnya Kabinet Wilopo