oke

1. HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH
Materi Kuliah : Ilmu Hukum
Kelas : HPA/C
Semester : Genap / 2019/2020
Oleh :
Dr. Drs. H. Trubus Wahyudi , SH., MH.

2. KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM BIDANG
PERKAWINAN
DASAR POKOK :
UU NO. 1 TAHUN 1974 (Ada : 22 Item Perihal Perkawinan).
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975.
KOMPILASI HUKUM ISLAM (BUKU I HUKUM PERKAWINAN)

3. HUKUM ACARA KHUSUS MENGENAI TATA CARA PEMERIKSAAN MASALAH
PERKAWINAN :
1. HIR
2. RBg.
3. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006
DAN PERUBAHAN KE II DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN
2009.
4. UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG ATURAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.
6. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI
HUKUM ISLAM

4. 7. PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI
HAKIM
8. ATURAN LAIN, KITAB FIQH ISLAM SEBAGAI SUMBER PENEMUAN HUKUM
9. YURISPRUDENSI.
10. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI (PERMA) & SURAT EDARAN
MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA).
HUKUM ACARA MAHKAMAH SYAR’IYAH :
1. HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI PERADILAN AGAMA
2. HUKUM ACARA YANG BERLAKU DI PERADILAN UMUM’
3. QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA.
PERKARA-PERKARA YANG DIATUR SECARA KHUSUS DALAM SENGKETA
PERKAWINAN ADALAH :
- CERAI TALAK - CERAI GUGAT - GUGAT LI’AN - KHULUK
- PEMBATALAN PERKAWINAN - DISPENSASI KAWIN - ITSBAT NIKAH
- IJIN POLIGAMI - PENETAPAN WALI ADHOL - SENGKETA HARTA BERSAMA

5. HUKUM ACARA KHULUK (TALAK TEBUS) DI PENGADILAN AGAMA
SEBELUM DIBERLAKUKAN KHI, PENGADILAN AGAMA HANYA MENGENAL
2 JENIS PERKARA PERCERAIAN, YAITU :
1. PERMOHONAN CERAI TALAK
2. PERKARA CERAI GUGAT
SETELAH KHI , ADA PERUBAHAN YAITU BERLAKUNYA HUKUM ACARA
KHULUK
SEORANG ISTRI DAPAT MENGAJUKAN PERCERAIAN DENGAN JALAN
KHULUK ( TALAK TEBUS ) KEPADA DAN DENGAN PERSETUJUAN
SUAMINYA.
SYARAT : ADA ALASAN YANG BENAR , MISAL : BURUK AKHLAKNYA ,
TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA

6. • KHULUK DAPAT TERJADI DENGAN PERSETUJUAN SUAMI ISTRI, APABILA
PERSETUJUAN TIDAK TERCAPAI MAKA PENGADILAN DAPAT
MENJATUHKAN KHULUK KEPADA SUAMI
• MENURUT JUMHUR ULAMA, APABILA SUAMI TELAH MENYETUJUI KHULUK
ISTRINYA , BERARTI ISTRI BERKUASA ATAS DIRINYA SENDIRI DAN
SUAMI TIDAK ADA LAGI HAK UNTUK MERUJUK ISTRINYA DALAM IDDAH
MESKIPUN SUAMI MENGEMBALIKAN TEBUSANNYA .
• AKAN TETAPI SUAMI DAPAT MENGAWINI DENGAN AKAD BARU.
• PEREMPUAN YANG DIKHULUK IDDAHNYA SATU KALI HAID
• DASAR HUKUM : QS. AL-BAQARAH AYAT 229

7. • KHULUK DAPAT TERJADI DENGAN PERSETUJUAN SUAMI ISTRI, APABILA
PERSETUJUAN TIDAK TERCAPAI MAKA PENGADILAN DAPAT
MENJATUHKAN KHULUK KEPADA SUAMI
• MENURUT JUMHUR ULAMA, APABILA SUAMI TELAH MENYTUJUI KHULUK
ISTRINYA , BERARTI ISTRI BERKUASA ATAS DIRINYA SENDIRI DAN
SUAMI TIDAK ADA LAGI HAK UNTUK MERUJUK ISTRINYA DALAM IDDAH
MESKIPUN SUAMI MENGEMBALIKAN TEBUSANNYA . AKAN TETAPI SUAMI
DAPAT MENGAWINI DENGAN AKAD BARU.
• PEREMPUAN YANG DIKHULUK IDDAHNYA SATU KALI HAID
• DASAR HUKUM : QS. AL-BAQARAH AYAT 229

8. KONSEKUENSINYA : ISTRI HARUS MEMBAYAR TEBUSAN KEPADA SUAMINYA
DAN ISTRI TIDAK BERHAK ATAS NAFKAH SELAMA
MASA IDDAH YANG IA JALANI KARENA PERKAWINAN
TIDAK BERAKHIR ATAS PUTUSAN PENGADILAN
TETAPI KARENA KESEDIAAN SUAMI MENGIKRARKAN
TALAK KEPADA ISTRINYA SETELAH TEBUSAN YANG
DITAWARKAN ISTRINYA IA SEPAKATI.
• PENGERTIAN :
KHULUK MENURUT ISTILAH FIQH BERARTI MENGHILANGKAN ATAU
MEMBUKA BUHUL AKAD NIKAH DENGAN KESEDIAAN ISTRI MEMBAYAR
TEBUSAN KEPADA PEMILIK AKAD NIKAH (SUAMI) DENGAN
MENGGUNAKAN PERKATAAN CERAI ATAU KHULUK.
KHULUK ATAU ‘IWADL DAPAT BERUPA PENGEMBALIAN MAHAR ATAU
SEJUMLAH BARANG , UANG ATAU SESUATU YANG DIPANDANG
MEMPUNYAI NILAI

9. • GUGAT CERAI DENGAN ALASAN ZINA
1. PENGERTIAN
GUGAT CERAI DENGAN ALASAN ZINA ADALAH GUGATAN DENGAN
MAKSUD, MENGHENDAKI PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN
DENGAN ALASAN SUAMI MENUDUH ISTRI MELAKUKAN ZINA DAN
ISTRI MENOLAK TUDUHAN TERSEBUT.
DALAM ISLAM TERDAPAT KETENTUAN BAHWA SEORANG SUAMI TIDAK
BOLEH MENGQADHAF ATAU MENUDUH ISTRINYA BERBUAT ZINA.
KEDUANYA MENGUATKAN PENDIRIAN MEREKA DENGAN SUMPAH
YANG DISEBUT SUMPAH LI ‘ AN. DIATUR DALAM AN-NUR : 6 DAN 7

10. • DALAM PERSOALAN LI ‘AN, SUAMI MENUDUH DENGAN KUAT
BERDASARKAN APA YANG DILIHATNYA BAHWA ISTRI TELAH BERBUAT
ZINA, NAMUN TIDAK ADA EMPAT ORANG SAKSI YANG DAPAT DIAJUKAN,
MAKA DALAM AL-QUR’AN DITENTUKAN BAHWA : SUAMI WAJIB
BERSUMPAH EMPAT KALI DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH, DAN
SUMPAH YANG KELIMA LAKNAT ALLAH ATAS DIRINYA JIKA IA
TERMASUK ORANG-ORANG YANG BERDUSTA.
2. DASAR HUKUM
PASAL 87 UU NO. 7 TH 1989 :
(1) APABILA PERMOHONAN ATAU GUGATAN CERAI DIAJUKAN ATAS
ALASAN SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN ZINA, SEDANGKAN
PEMOHON ATAU PENGGUGAT TIDAK DAPAT MELENGKAPI BUKTI-

11. BUKTI DAN TERMOHON ATAU TERGUGAT MENYANGGAH ALASAN
TERSEBUT, DAN HAKIM BERPENDAPAT BAHWA PERMOHONAN ATAU
GUGATAN ITU BUKAN TIADA PEMBUKTIAN SAMA SEKALI SERTA
UPAYA PENEGUHAN ALAT BUKTI TIDAK MUNGKIN LAGI DIPEROLEH
BAIK DARI PEMOHON ATAU TERMOHON, MAKA HAKIM KARENA
JABATANNYA DAPAT MENYURUH PEMOHON ATAU PENGGUGAT
UNTUK BERSUMPAH
(2) PIHAK TERMOHON ATAU TERGUGAT DIBERI KESEMPATAN PULA
UNTUK MENEGUHKAN SANGGAHANNYA DENGAN CARA YANG SAMA

12. PASAL 88 :
(1) APABILA SUMPAH SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 87
AYAT (1) DILAKUKAN OLEH SUAMI, MAKA PENYELESAIANNYA DAPAT
DILAKSANAKAN DENGAN CARA LI;AN
(2) APABILA SUMPAH SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 87
AYAT (1) DILAKUKAN OLEH ISTRI, MAKA PENYELESAIANNYA
DILAKSANAKAN DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU.
• PASAL 127 KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG PADA INTINYA :
a. SUAMI BERSUMPAH EMPAT KALI DENGAN KATA TUDUHAN ZINA
DAN ATAU PENGINGKARAN ANAK TERSEBUT, DIIKUTI SUMPAH
KELIMA DENGAN KATA-KATA “LAKNAT ALLAH ATAS DIRINYA APABILA
TUDUHAN DAN ATAU PENGINGKARAN TERSEBUT DUSTA”

13. •
b. ISTRI MENOLAK TUDUHAN DAN ATAU MENGINGKARAN TERSEBUT
DENGAN SUMPAH EMPAT KALI DENGAN KATA “ TUDUHAN DAN ATAU
PENGINGKARAN TERSEBUT TIDAK BENAR, DIIKUTI SUMPAH KELIMA
DENGAN KATA-KATA “MURKA ALLAH ATAS DIRINYA (ISTR) BILA
TUDUHAN DAN ATAU PENGINGKARAN TERSEBUT BENAR”
c. TATA CARA PADA HURUF a DAN HURUF b TERSEBUT MERUPAKAN
SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.
d. APABILA TATA CARA HURUF a TIDAK DIIKUTI DENGAN TATA CARA
HURUF b , MAKA DIANGGAP TIDAK TERJADI LI’AN
DALAM PASAL 128 KHI DISEBUTKAN BAHWA LI’AN HANYA SAH BILA
DILAKUKAN DIHADAPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA

14. • AKIBAT SUMPAH LI’AN :
a. PERKAWINAN PUTUS UNTUK SELAMA-LAMANYA
b. ANAK YANG DIKANDUNG DINASABKAN KEPADA ISTRI ATAU IBU
c. SUAMI TERBEBAS DARI KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH
d. MANTAN SUAMI DILARANG RUJUK BEKAS ISTRI SELAMA-LAMANYA.

15. • KETENTUAN CERAI TALAK
 Pasal 66 s. d. Pasal 72 UU No. 7 Tahun 1989.
- PERCERAIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DEPAN SIDANG
PENGADILAN
- SUAMI MENGAJUKAN PERMOHONAN CERAI TALAK KE PENGADILAN
AGAMA DI WILAYAH HUKUM TEMPAT TINGGAL ISTRI
- APABILA PEMOHON TIDAK HADIR, SIDANG DIUNDUR , APABILA TIDAK
DATANG LAGI : GUGATAN DINYATAKAN GUGUR ATAU NIET
OVENKELIJK (N O)
- TERMOHON TIDAK HADIR, DIUNDUR ATAU PUTUSAN VERSTEK
- PERDAMAIAN

16. - BERHASIL DAMAI , AKTE PERDAMAIAN
- TIDAK BERHASIL DAMAI, SIDANG BERLANJUT
- ACARA JAWAB – MENJAWAB
- PEMBUKTIAN
- HAKIM MEMBERIKAN PENETAPAN BAHWA PERMOHONAN SUAMI
UNTUK MENJATUHKAN TALAK DITERIMA
- SEJAK PENETAPAN , DALAM WAKTU 14 HARI KERJA TERMOHON
DAPAT MENGAJUKAN BANDING

17. - APABILA DALAM WAKTU 14 HARI TERMOHON TIDAK MENGAJUKAN
BANDING, MAKA PENETAPAN HAKIM MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM
YANG TETAP.
- SEJAK ITU PEMOHON DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK
MENGUCAPKAN IKRAR TALAK.
- PENGADILAN MENENTUKAN HARI SIDANG UNTUK MENYAKSIKAN
IKRAR TALAK ( DAPAT DIKUASAKAN )
- PENGUCAPAN IKRAR TALAK DIBERI TENGGANG WAKTU 6 BULAN,
APABILA DALAM TENGGANG WAKTU 6 BULAN SUAMI TIDAK DATANG
UNTUK MENGUCAPKAN IKRAR TALAKNYA, MAKA PERMOHONAN IKRAR
TALAK DINYATAKAN GUGUR (Pasal 70 ayat (6) UUPeradilan Agama)

18. • ACARA PEMBATALAN PERKAWINAN
PS 22 UU No 1/1974 : PERKAWINAN DAPAT DIBATALKAN,
APABILA PARA PIHAK TIDAK MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MELANGSUNGKAN
PERKAWINAN.
PS 37 PP No. 9 / 1975 : BATALNYA SUATU PERKAWINAN HANYA
DAPAT DIPUTUSKAN OLEH PENGADILAN.
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBATALAN PERKAWINAN :
1. YANG DAPAT MENGAJUKAN PEMBATALAN :
a. PARA KELUARGA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS KE
ATAS DARI SUAMI ATAU ISTRI

19. • b. SUAMI ATAU ISTRI
• c. PEJABAT YANG YANG DITUNJUK
2. GUGATAN PEMBATALAN PERKAWINAN HARUS MEMUAT :
a. IDENTITAS PARA PIHAK
b. POSITA YANG MEMUAT ALASAN-ALASAN PEMBATALAN
PERKAWINAN
c. PETITUM
3. SUAMI DAN ISTRI YANG PERKAWINANNYA MENJADI OBYEK
SENGKETA PEMBATALAN PERKAWINAN, MAKA KEDUDUKANNYA
SEBAGAI TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT II, KECUALI JIKA IA
SENDIRI MENJADI PENGGUGAT

20. • 4. ALASAN-ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DIATUR DALAM
PASAL 70, 71, 72 KOMPILASI HUKUM ISLAM :
A. PERKAWINAN BATAL APABILA :
a. SUAMI MELAKUKAN PERKAWINAN, SEDANG IA TIDAK
BERHAK MELAKUKAN AKAD NIKAH KARENA SUDAH
MEMPUNYAI 4 ISTRI
b. SESEORANG MENIKAHI BEKAS ISTRINYA YANG TELAH
DILI’AN
c. SESEORANG MENIKAHI BEKAS ISTRI YANG PERNAH
DIJATUHI TIGA KALI TALAK, KECUALI ISTRI SUDAH
MENIKAH DAN PISAH

21. • d. PERKAWINAN DILAKUKAN ANTARA DUA ORANG YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN DARAH, SEMENDA ATAU
SESUSUAN.
e. ISTRI ADALAH SAUDARA KANDUNG ATAU BIBI ATAU
KEPONAKAN DARI ISTRI
B. PERKAWINAN DAPAT DIBATALKAN APABILA :
a. SUAMI MELAKUKAN POLIGAMI TANPA IJIN PENGADILAN
AGAMA
b. PEREMPUAN YANG DINIKAHI TERNYATA MASIH MENJADI
ISTRI PRIA LAIN
c. PEREMPUAN YANG DINIKAHI TERNYATA MASIH MASA IDDAH
SUAMI LAIN
d. PERKAWINAN YANG MELANGGAR BATAS UMUR
PERKAWINAN

22. • e. PERKAWINAN DILANGSUNGKAN TANPA WALI ATAU WALI
YANG TIDAK BERHAK
f. PERKAWINAN DILAKSANAKAN DENGAN PAKSAAN
g. SEORANG SUAMI ATAU ISTRI DAPAT MENGAJUKAN
PEMBATALAN PERKAWINAN APABILA PERKAWINAN
DILANGSUNGKAN DI BAWAH ANCAMAN YANG MELANGGAR
HUKUM
h. SUAMI ATAU ISTRI DAPAT MENGAJUKAN PEMBATALAN
APABILA PADA WAKTU BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
TERJADI PENIPUAN ATAU SALAH SANGKA MENGENAI DIRI
SUAMI ATAU ISTRI
i. UNTUK h APABILA SELAMA 6 BLN TIDAK MENGGUNAKAN
HAKNYA, MAKA HAKNYA GUGUR

23. • 5. KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN AGAMA
a. PEMBATALAN DAPAT DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN
AGAMA YANG MEWILAYAHI TEMPAT :
- DI MANA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN
- DI TEMPAT TINGGAL SUAMI ISTRI
- DITEMPAT TINGGAL SUAMI ATAU ISTRI
b. YURISPRUDENSI : DIAJUKAN DI PENGADILAN AGAMA DI
MANA PERKAWINAN DILANGSUNGKAN,
ATAU DI TEMPAT TINGGAL SUAMI DAN
ISTRI
6. PEMANGGILAN
7. UPAYA DAMAI : PERMA 1 / 2008  PERMA NO. 1 TH 2016
8. PEMBUKTIAN : SAMA DENGAN PEMBUKTIAN DALAM
PERCERAIAN

24. • 9. PUTUSAN HAKIM
a. APABILA TERBUKTI PERKAWINAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN, MAKA PENGADILAN
AGAMA MENJATUHKAN “PUTUSAN” YANG ISINYA : “
MENETAPKAN PERKAWINAN BATAL DEMI HUKUM” ATAU “
MEMBATALKAN PERKAWINAN TERSEBUT “
b. TERHADAP PUTUSAN TSB DAPAT DIMMINTAKAN BANDING
ATAU KASASI
10. BIAYA PERKARA :
DIBEBANKAN KE PENGGUGAT
11. BERLAKUNYA PUTUSAN HAKIM
PASAL 28 AYAT (1) UU PERKAWINAN : BATALNYA
PERKAWINAN DIMULAI SETELAH PUTUSAN PENGADILAN

25. • AGAMA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN BERLAKU
SEJAK BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
12. SALINAN PUTUSAN SEBAGAI BUKTI. :
PARA PIHAK DAPAT MEMINTA SALINAN PUTUSAN YANG TELAH
DIBERI CATATAN BAHWA PUTUSAN TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP

26. ACARA PERMOHONAN PENETAPAN WALI ADHOL
WALI ADHOL IALAH WALI NASAB YANG MEMPUNYAI
KEKUASAAN UNTUK MENIKAHKAN MEMPELAI WANITA YANG
BERADA DI BAWAH PERWALIANNYA, TETAPI WALI TIDAK
MAU MENIKAHKAN SEBAGAI LAYAKNYA SEORANG WALI
YANG BAIK.
PENETAPAN ADHOLNYA WALI DIATUR DALAM PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
TATA CARA PENYELESAIAN WALI ADHOL :
1. DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA
2. CALON MEMPELAI WANITA MENGAJUKAN PERMOHONAN PENETAPAN
ADHOLNYA WALI DENGAN “ SURAT PERMOHONAN “

27. 3. SURAT PERMOHONAN MEMUAT :
- IDENTITAS PEMOHON ( PIHAK WANITA )
- URAIAN TENTANG POKOK PERKARA (POSITA)
- PETITUM, YAITU MOHON DITETAPKAN ADHOLNYA WALI
DAN DITUNJUK WALI HAKIM UNTUK MENIKAHKANNYA.
4. DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA DI TEMPAT TINGGAL
PEMOHON
5. PERKARA PENETAPAN ADHOLNYA WALI BERBENTUK
VOLUNTAIR
6. PENETAPAN HARI SIDANG DENGAN MEMANGGIL PEMOHON
DAN WALI PEMOHON

28. 7. PENETAPAN ADHOLNYA WALI DENGAN ACARA SINGKAT
8. APABILA PIHAK WALI SEBAGAI SAKSI UTAMA TELAH
DIPANGGIL DENGAN PATUT TETAP TIDAK HADIR , HAL INI
DAPAT MEMPERKUAT ADHOLNYA WALI
9. PERLU DIDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI
10. APABILA WALI MEMPUNYAI ALASAN YANG KUAT BAHWA
SEKIRANYA PERKAWINAN TETAP DILANGSUNGKAN JUSTRU
AKAN MERUGIKAN PEMOHON ATAU TERJADINYA
PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN, MAKA
PERMOHONAN PEMOHON AKAN DITOLAK

29. 11. APABILA HAKIM BERPENDAPAT BAHWA WALI BENAR-BENAR
ADHOL DAN PEMOHON TETAP PADA PERMOHONANNYA
MAKA HAKIM AKAN MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON
DENGAN MENETAPKAN ADHOLNYA WALI DAN MENUNJUK
KEPALA KUA KECAMATAN SELAKU PEGAWAI PENCATAT
NIKAH (PPN) DI TEMPAT TINGGAL PEMOHON
12. PENETAPAN INI DAPAT DIMINTAKAN BANDING
13. SEBELUM AKAD BERLANGSUNG WALI HAKIM DAPAT
MEMINTA KEMBALI KEPADA WALI NASAB UNTUK
MENIKAHKAN, WALAUPUN ADA PENETAPAN.

30. ACARA PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN
1. DALAM PERKAWINAN TERDAPAT 3 MACAM HARTA KEKAYAAN :
a. HARTA PRIBADI (ASAL) SUAMI
b. HARTA PRIBADI ( ASAL ) ISTRI
c. HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
2. HARTA PRIBADI SUAMI / ISTRI IALAH :
a. HARTA BAWAAN SUAMI / ISTRI YAITU HARTA YANG DIBAWANYA
SEBELUM PERKAWINAN.
b. HARTA YANG DIPEROLEHNYA SEBAGAI HIBAH ATAU WARISAN

31. 3. HARTA PRIBADI SUAMI DAN ISTRI BERADA DI BAWAH
KEKUASAAN MASING-MASING, SEPANJANG PARA PIHAK TIDAK
MENENTUKAN LAIN ( PASAL 35 UU PERKAWINAN, PASAL 87 (1) KHI
4. HARTA PRIBADI SUAMI / ISTRI TETAP MENJADI HAK SUAMI/ ISTRI DAN
DIKUASAI PENUH OLEH SUAMI / ISTRI ( PASAL 86 KHI )
5. SUAMI DAN ISTRI MEMPUNYAI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN
PERBUATAN HUKYUM ATAS HARTA MASING-MASING ( PASAL 87 (2) C
KHI )
HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
1. HARTA BENDA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN MENJADI
HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI ( PASAL 36 (1) UU PERKAWINAN )

32. 2. HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI ATAU SYIRKAH IALAH HARTA YANG
DIPEROLEH BAIK SENDIRI-SENDIRI ATAU BERSAMA SUAMI ISTRI
SELAMA DALAM IKATAN PERKAWINAN, TANPA MEMPERSOALKAN
TERDAFTAR ATAS NAMA SIAPA PUN ( PASAL 1 HURUF F KHI )
3. HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI BERSUMBER DAI :
- HARTA YANG DIBELI SELAMA PERKAWINAN
- HARTA YANG DIBELI DAN DIBANGUN SESUDAH PERKAWINAN YANG
DIBIAYAI DARI HARTA BERSAMA
- HARTA YANG DAPAT DIBUKTIKAN DIPEROLEH SELAMA
PERKAWINAN, KECUALI HARTA PRIBADI.
- PENGHASILAN YANG DIPEROLEH DARI HARTA BERSAMA DAN
HARTA BAWAAN SUAMI ISTRI
- SEGALA PENGHASILAN PRIBADI SUAMI
- SEGALA PENGHADILAN PRIBADI ISTRI, DAN
- SEGALA PENGHASILAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI

33. 4. HARTA BERSAMA DAPAT BERUPA :
- BENDA BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD
- BENDA BERWUJUD MELIPUTI :
- BENDA BERGERAK
- BENDA TIDAK BERGERAK, DAN
- SURAT-SURAT BERHARGA
- BENDA YANG TIDAK BERWUJUD DAPAT BERUPA HAK MAUPUN
KEWAJIBAN ( PASAL 91 KHI)
5. HARTA BERSAMA DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI BARANG JAMINAN OLEH
SALAH SATU PIHAK ATAS PERSETUJUAN PIHAK LAINNYA ( PASAL 91
KHI )
6. SUAMI ISTRI TIDAK BOLEH MENJUAL ATAU MEMINDAHKAN HARTA
BERSAMA TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK ( PASAL 92 KHI )

34. 7. SUAMI BERTANGGUNG JAWAB MENJAGA HARTA BERSAMA, HARTA
ISTRI DAN HARTA PRIBADINYA.
ISTRI TURUT BERTANGGUNG JAWAB MENJAGA HARTA BERSAMA
MAUPUN HARTA YANG ADA PADANYA.
8. PEMBEBANAN HUTANG ATAS HARTA PERKAWINAN DIATUR SEBAGAI
BERIKUT :
- PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP HUTANG SUAMI ATAU ISTRI
DIBEBANKAN ATAS HARTA MASING-MASING
- PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP HUTANG UNTUK
KEPENTINGAN KELUARGA, DIBEBANKAN KEPADA HARTA
BERSAMA
- APABILA HARTA BERSAMA TIDAK MENCUKUPI, DIBEBANKAN
KEPADA HARTA SUAMI

35. - APABILA HARTA SUAMI TIDAK ADA ATAU TIDAK MENCUKUPI,
MAKA DIBEBANKAN KEPADA HARTA ISTRI
9. APABILA PERKAWINAN PUTUS, HARATA BERSAMA DIBAGI MENURUT
HUKUM ISLAM ( PASAL 37 UU PERKAWINAN )
10. APABILA PERKAWINAN PUTUS, BAIK KARENA PERCERAIAN ATAUPUN
KEMATIAN, MAKA MASING-MASING BEKAS SUAMI/ISTRI MENDAPAT
SEPAROH DARI HARTA BERSAMA ( PASAL 96 DAN 97 KHI )
11. APABILA ISTRI NUSYUZ, HAL TERSEBUT TIDAK MENGHILANGKAN HAK
ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA

36. SENGKETA HARTA BERSAMA
1. PERSELISIHAN DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA (PASAL 98 KHI)
2. PERSELISIHAN MENGENAI HARTA BERSAMA DAPAT BERUPA :
- PENENTUAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
- PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN HARTA BERSAMA SUAMI
ISTRI
- PENENTUAN BAGIAN MASING-MASING SUAMI ISTRI; ATAU
- PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI
3. SENGKETA HARTA PERKAWINAN DAPAT TIMBUL KARENA :
- PUTUSNYA PERKAWINAN, BAIK KARENA KEMATIAN MAUPUN
PERCERAIAN

37. 4. PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN DAPAT DIAJUKAN ;
- BERSAMA-SAMA DENGAN PERKARA PERCERAIAN
- SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN, ATAU
- SETELAH TERJADINYA KEMATIAN SALAH SATU PIHAK DARI
SUAMI IATRI ATAU KEDUA SUAMI ISTRI
5. APABILA SUAMI ATAU ISTRI MENGAJUKAN PERCERAIAN, MAKA DAPAT
DIAJUKAN JUGA PENYELESAIAN HARTA BERSAMA, BAIK DALAM
KONVENSI DARI PENGGUGAT ATAU REKONVENSI DARI TERGUGAT
6. HAKIM YANG AKAN MEMPERTIMBANGKAN APAKAH PENGGABUNGAN
AKAN DITERIMA.
7. APABILA DIGABUNGKAN, MAKA TUNDUK PADA PUTUSAN SENGKETA
PERCERAIAN, SEHINGGA APABILA PERKARA PERCERAIAN DITOLAK
MAKA PERKARA HARTA BERSAMA JUGA DITOLAK, DEMIKIAN
SEBALIKNYA

38. 8. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DAPAT PULA DIAJUKAN SETELAH
PERCERAIAN, SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN
DAPAT PULA DIAJUKAN SETELAH PERKAWINAN PUTUS KARENA
KEMATIAN DAPAT PULA DISERTAKAN DENGAN PEMBAGIAN HARTA
WARIS.
9. DALAM SENGKETA TENTANG HARTA PERKAWINAN, MAKA PARA
PIHAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN.
10. APABILA TERGUGAT TIDAK MAU MELAKSANAKAN PUTUSAN DENGAN
SUKARELA, MAKA PIHAK PENGGUGAT DAPT MENGAJUKAN
PERMOHONAN EKSEKUSI

39. HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
1. DALAM HAL SEORANG SUAMI BERISTRI LEBIH DARI
SEORANG MAKA BERLAKU KETENTUAN-KETENTUAN :
a. SUAMI WAJIB MEMBERI JAMINAN HIDUP YANG SAMA KEPADA
SEMUA ISTRI DAN ANAKNYA
b. ISTRI KEDUA DAN SETERUSNYA TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS
HARTA BERSAMA YANG TELAH ADA SEBELUM PERKAWINAN
DENGAN ISTRI KEDUA.
c. SEMUA ISTRI MEMPUNYAI HAK YANG SAMA ATAS HARTA
BERSAMA YANG TERJADI SEJAK PERKAWINANNYA MASING-
MASING

40. 2. KETENTUAN TERSEBUT BERLAKU APABILA PENGADILAN AGAMA
YANG MEMBERIKAN IJIN POLIGAMI TIDAK MENENTUKAN LAIN
( PASAL 65 UU NO 1/1974 )

41. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
TENTANG PERKAWINAN
1. KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENGADILI SENGKETA
PERKAWINAN NON MUSLIM. (MURTAD ) DAN SEBALIKNYA, BAIK
SEPIHAK ATAU DUA BELAH PIHAK
- DILIHAT DIMANA DILAKSANAKAN
2. HADLANAH ( PEMELIHARAAN ANAK BERUPA KEGIATAN ,MENGASUH,
MEMELIHARA DAN MENDIDIK ANAK HINGGA DEWASA / BELUM NIKAH )
- KEWAJIBAN MENGASUH DAN MEMELIHARA ANAK MULAI DARI
PERTUMBUHAN JASMANI, ROHANI, KECERDASAN DAN
PENDIDIKAN AGAMA HARUS DIPIKUL OLEH KEDUA SUAMI ISTRI
YANG TERUS BERLAKU MESKIPUN PERKAWINAN KEDUANYA
TELAH PUTUS

42. - AGAMA ANAK
SEBELUM ANAK DAPAT MENENTUKAN PILIHAN AGAMANYA,
MAKA AGAMANYA DISESUAIKAN DENGAN AGAMA ORANG
TUANYA.
SETELAH ANAK DAPAT MENENTUKAN AGAMA PILIHANNYA YAITU
SETELAH IA BERAKAL DAN BERTANGGUNGJAWAB SERTA
MEMENUHI SYARAT DAN TATA CARA SESUAI KETENTUAN GAMA
PILIHANNYA DAN UNDANG-UNDANG.
PERMASALAHANNYA :
- BAGAIMANA KALAU AGAMA KEDUA ORANG TUANNYA
BERBEDA
- BAGAIMANA JIKA DI AWAL MENIKAH AGAMANYA SAMA,
TETAPI KEMUDIAN SALAH SATU PINDAH AGAMA
- APAKAH AGAMA ANAK DISESUAIKAN DENGAN AGAMA
ASAL ORANG TUANYA ATAU ORANG TUA YANG PINDAH

43. - DENGAN AJARAN AGAMA MANA ------ BERHUBUNGAN DENGAN
HADLANAH ( BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN ANAK )
- JIKA TERJADI PERCERAIAN PEMELIHARAAN ANAK YANG BELUM
TAMYIZ (BLM 12 TH) ADALAH HAK IBUNYA , SETELAH TAMYIZ
DISERAHKAN PADA ANAK UNTUK MEMILIH AYAH ATAU IBUNYA ,
SEDANGKAN BIAYA HIDUP DITANGGUNG AYAHNYA.
- MENURUT KHI ANAK YANG BELUM TAMYIZ BERHAK
MENDAPATKAN HADLANAH DARI IBUNYA, BILA IBUNYA TIADA
SECARA BERURUT DIGANTIKAN OLEH WANITA-WANITA DALAM
GARIS LURUS KE ATAS DARI IBU, KEMUDIAN AYAHNYA DAN
SETELAH ITU WANITA-WANITA DALAM GARIS LURUS KE ATAS
DARI AYAH, SAUDARI ANAK, WANITA KERABAT SEDARAH GARIS
MENYAMPING DARI IBU DAN DARI AYAH.
- DALAM KHI HANYA MENETAPKAN BATAS USIA , DAN HAK
PEMELIHARAAN KEPADA IBUNYA, TANPA MEMANDANG AGAMA SI IBU

44. - APABILA TERJADI PERSELISIHAN MENGENAI HADLANAH
DAN NAFKAH ANAK MAKA PENGADILAN AGAMA MEMBERIKAN
PUTUSAN BERDASARKAN ATURAN DIATAS
- SENGKETA HAK HADLANAH ISTRI MURTAD, (DILIHAT WAKTU
NIKAHNYA )
APAKAH ISTRI YANG MURTAD BERHAK MENGASUH ANAKNYA
SETELAH BERCERAI, MAKA YANG MENJADI DASAR HUKUM
ADALAH HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI PENGADILAN
AGAMA YANG KEBANYAKAN BERASAL DARI HUKUM KMATERIIL
ISLAM, JIKA TIDAK DITEMUKAN PENGATURANNNYA MAKA HAKIM
BERWENANG MELAKUKAN IJTIHAD

45. • 2 PENDAPAT TENTANG YANG MENJALANKAN HADLANAH :
1. NON-MUSLIM TIDAK BERHAK MENJALANKAN HADLANAH
- KALANGAN SYAFI’IYAH DAN HANABILAH, IBNU QAYYIM ,
IBNU TAIMIYAH , AL – SAYYID AL-SABIQ --------
KESIMPULANNYA : WANITA NON MUSLIM TIDAK BERHAK
HADLANAH
2. NON – MUSLIM BERHAK MENJALANKAN HADLANAH
KALAU MURTAD ----- MAKA DILIHAT PELAKSANAAN
NIKAHNYA.-------- SEBAGAI ANAK ISLAM SAMPAI IA DAPAT
MENENTUKAN PILIHANNYA DAN HAK HADLANAHNYA
TUNDUK PADA HUKUM ISLAM.
MAYORITAS ULAMA DAN IMAM HANAFI BERPENDAPAT
WANITA ATAU ORANG MURTAD TIDAK BERHAK
MENJALANKAN HADLANAH