Dokumen tersebut membahas tentang administrasi keuangan pendidikan, yang mencakup pengertian administrasi keuangan pendidikan, prinsip pengelolaan dana pendidikan, pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan rencana anggaran sekolah, dan sumber-sumber pendanaan pendidikan. Dibahas pula tantangan yang dihadapi sekolah negeri akibat kebijakan pemerintah yang membuat sekolah negeri kurang kompetitif dibanding sekolah sw

1. ADMINISTRASI PENDIDIKAN
BIDANG GARAPAN KEUANGAN
Dosen Pengampu: Yayan Andrian, S.Ag., M.Ed.MGMT
Oleh: Qoyyimah Ayak Annisa
PAI 3.A

2. PENGERTIAN ADMNISTRASI KEUANGAN
PRINSIP DALAM PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RAPBS

3. PENGERTIAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Dana pendidikan adalah sumber daya
keuangan yang disediakan untuk
menyelenggarakan dan mengelola pendidikan
(PP No 48 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1).
Pendanaan pendidikan adalah penyediaan
sumber daya keuangan yang diperlukan untuk
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
(PP No 48 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2).

4. Administrasi pembiayaan merupakan salah satu
substansi administrasi pendidikan yang akan turut
menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di
sekolah. Kegiatan administrasi pembiayaan
dilakukan melalui proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,
pengawasan, atau pengendalian. Beberapa kegiatan
administrasi pembiayaan yaitu memperoleh dan
menetapkan sumber-sumber pendanaan,
pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan
pertanggungjawaban (Lipham 1985, Keith 1991).

5. PRINSIP DALAM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
• Prinsip keadilan dilakukan dengan
memberikan akses pelayanan pendidikan
yang seluas-luasnya dan merata kepada
peserta didik atau calon peserta didik, tanpa
membedakan latar belakang suku, ras,
agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau
status sosial-ekonomi (PP No.48 Tahun 2008
Pasal 59 Ayat 1).
• Prinsip efisiensi dilakukan dengan
mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan
daya saing layanan pendidikan (PP N0.48
Tahun 2008 Pasal 59 Ayat 2).

6. • Prinsip transparansi dilakukan dengan
memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang
baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
penyelenggara pendidikan yang didirikan
masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga
dapat diaudit atas dasar standard audit yang
berlaku dan menghasilkan opini audit wajar
tanpa perkecualian, serta dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan
kepada pemangku kepentingan pendidikan (PP
No.48 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat 3).

7. • Prinsip akuntabilitas publik dilakukan
dengan memberikan pertanggungjawaban
atas kegiatan yang dijalankan oleh
penyelenggara atau satuan pendidikan
kepada pemangku kepentingan pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan (PP No.48 Tahun 2008 Pasal 59
Ayat 4).

8. PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan
suatu proses mengalokasikan sumber-sumber pada
kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan
operasional pendidikan atau dalam proses beajar
mengajar di kelas. Hal-hal yang berkaitan dengan ini
meliputi: perencanaan anggaran pendidikan,
pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran
pendidikan, akuntansi dan pertanggungjawaban
keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan
pengawasan anggaran pendidikan.

9. SUMBER-SUMBER KEUANGAN
1. Dana dari pemerintah, disediakan melalui jalur
Anggaran Rutin daftar Isian Kegiatan (DIK) yang
dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap
tahun ajaran.
2. Dana dari Orang tua siswa, yang telah ditentukan
pada rapat komite sekolah(SPP).
3. Dana dari masyarakat, dana ini biasanya merupakan
sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari
anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh
perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu
sekolah. Dana ini ada yang diterima dari perorangan,
dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan
usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

10. PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RAPBS
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS) harus berdasarkan pada rencana
pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari
rencana operasional tahunan. RAPBS meliputi
penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi
kelas, pengembangan profesi guru, renovasi
bangunan sekolah, pemeliharaan buku, meja, dan
kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan
kepala sekolah, pendidik, komite sekolah, staf TU dan
komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap
tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa
alokasi anggaran bias memenuhi kebutuhan sekolah
secara optimal.

11. Proses Penyusunan RAPBS, meliputi:
• Menggunakan tujuan jangka menengah dan tujuan
jangka pendek yang ditetapkan dalam rencana
pengembangan sekolah.
• Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan
isu-isu dam masalah utama ke dalam berbagai
bidang yang luas cakupannya.
• Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang
bertanggung jawab, pelaporan).
• Mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap
perencanaan menuju tahap penerapan hingga
evaluasi.

12. • Menyelesaikan analisis kebutuhan.
• Memprioritaskan kebutuhan.
• Mengkonsultasikan rencana aksi yang
ditunjukkan atau dipaparkan dalam
rencana pengembangan sekolah.
• Mengidentifikasi dan
memperhitungkan seluruh sumber
pemasukan.

13. ISSUE FOR DISCUSSION
Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai wajib
belajar 9 tahun, sekarang ini SD dan SMP negeri sudah
tidak lagi dipungut biaya SPP. Bagi masyarakat yang
kurang sadar akan pentingnya pendidikan anak, pasti
lebih memilih sekolah yang gratis. Namun pada
masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan anak,
lebih memilih mensekolahkan anaknya di sekolah swasta
yang biayanya lebih mahal. Dana dari pemerintah hanya
cukup untuk kebutuhan fasilistas pokok saja, sehingga
fasilitas untuk pemenuhan bakat siswa belum bisa
terpenuhi (ekstrakurikuler). Hal ini menyebabkan sekolah
negeri kalah saing dengan sekolah swasta, apalagi
masyarakat sekarang ini lebih mempercayakan anaknya
untuk sekolah di sekolah swasta.

14. BAGAIMANA TANGGAPAN
ANDA MENGENAI MASALAH
TERSEBUT??