2. 1) Review/Penelaahan SSK
2) Internalisasi dan Eksternalisasi
Program, Kegiatan dan Penganggaran
3) Kesepakatan program, kegiatan dan
penganggaran jangka menengah dari sumber
pendanaan APBD Provinsi, APBN, Swasta dan
Masyarakat.
4) Penandatanganan Komitmen Program dan
Penganggaran jangka menengah sektor sanitasi
dari sumber pendanaan APBD
Provinsi, APBN, Swasta dan Masyarakat.
5) Penetapan daftar tunggu bagi kegiatan-kegiatan
yang belum ada sumber pendanaannya

3. Program, kegiatan dan penganggaran (SSK) : sumber
pendanaan APBD Kab./Kota, APBD Provinsi dan APBN.
belum ada sumber pendanaan
“daftar tunggu” “funding gap” solusi :
 proposal pendanaan
 sosialisasi untuk pemasaran
 pertemuan dg sumber pendanaan potensial
 kesepakatan untuk pendanaan sector sanitasi

4. Tahapan Komitmen Program dan Penganggaran :
o Koordinasi awal persiapan penyusunan MPS
ditingkat Provinsi
o Review SSK yang meliputi Review Kerangka Logis
dan Program, Kegiatan dan Penganggaran
o Internalisasi dan Eksternalisasi
o Akses sumber pendanaan non-pemerintah
o Presentasi/Desiminasi ditingkat Pusat (bila
diperlukan)
o Penandatanganan Komitmen Program dan
Penganggaran
o Penetapan daftar tunggu.

5. 1. Koordinasi Pendahuluan persiapan penyusunan
MPS ditingkat Provinsi :...
o Evaluasi progress SSK dan tindak lanjut
o Presentasi oleh Pokja Provinsi tentang substansi
penyusunan MPS dan review MPS – Tahunan
o Penyamaan persepsi
o Kesepakatan rencana kerja : MPS dan review MPS -
Tahunan
o Penyampaian informasi :
o Perubahan Kebijakan Pemerintah tentang Penganggaran
o Kebijakan baru terkait dengan penganggaran pemerintah
o Sumber-sumber pendanaan potensial yang dapat diakses
termasuk kriteria pendanaan
o Dsb.

6. 1. Pertemuan awal :
Penyamaan persepsi, menyepakati rencana kerja
penyelesaian MPS , Menyepakati tugas dan
tanggungjawab anggota Pokja (SE Mendagri No. SE
660/4919/SJ), Dsb.
2. Mengumpulkan informasi (provinsi, pusat, pihak terkait)
sbg sumber rujukan untuk melakukan review
program, kegiatan dan penganggaran :
 Perubahan kebijakan penganggaran pemerintah
 Kebijakan baru terkait dengan penganggaran
 Sumber-sumber pendanaan potensial
 Dokumen masterplan, studi dan DED (revisi
program, kegiatan dan penganggaran)

7. Review Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) :
1. Area Berisiko ( BPS )
- pelajari peta area beresiko
- Pelajari permasalahan sanitasi setiap
komponen
- peta area beresiko sbg pertimbangan
utama (lokasi)
- permasalahan pada area beresiko sebagai
masukan untuk tabel kerangka logis

8. 2. Review Kerangka Kerja Logis
Cek kesesuaian antara isi tabel kerangka logis
dengan Buku Putih dan SSK :
· Permasalahan mendesak
· Isu strategis
· Tujuan
· Sasaran (terukur )
· Strategi, Program dan Kegiatan (menjawab
permasalahan dan sasaran )
· Program dan kegiatan (mengacu kepada
Sasaran )
· hasil review Kerangka Logis dalam Lampiran
MPS

9. 3. Review Program, Kegiatan dan
Penganggaran
- Program dan kegiatan: menjawab permasalahan
dan target pengembangan sanitasi, SMART
- SIDLACOM
- lokasi dan volume (kebutuhan)
- Estimasi Biaya (kondisi saat ini)
- “KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI” dari
Kab./Kota
- Nomenklatur

10. Penetapan Program Prioritas
Keterbatasan : kemampuan pendanaan
dari pemerintah ,waktu pelaksanaan (5
tahun)

11. Internalisasi dan Eksternalisasi Program dan Kegiatan
1. Internalisasi ( Output , “DRAFT MPS”, versi Kab./Kota )
Tersosialisasinya (stakeholder terkait Kab/ Kota )
Teradopsinya (dokumen perencanaan daerah , mekanisme
penganggaran tahunan)
Langkah-langkah :
konsultasi dg kepala SKPD terkait
Akomodir seluruh hasil konsultasi
Pisahkan sesuai dengan sumber pendanaan
koordinasi dan konsultasi kepada Sekda, Bupati
workshop tingkat Kab./Kota (dihadiri Bupati, Kepala SKPD
, DPRD Kab./Kota
Finalkan hasil workshop
pengawalan (dokumen perencanaan daerah dan
mekanisme penganggaran)

12. 2. Eksternalisasi
 Tersosialisasinya program, kegatan dan anggaran
kepada stakeholder terkait (Provinsi, Pusat dan
Sumber Pendanaann Potensial).
 Teradopsinya (dokumen perencanaan daerah
, mekanisme penganggaran tahunan).
 Mendapatkan komitmen pendanaan sanitasi (
pemerintah Kab./Kota, Provinsi, Pusat, sumber
pendanaan lain).

13. Tahapan Eksternalisasi
· Penyerahan draft MPS oleh Pokja Kab./Kota kepada Pokja Provinsi
- Template Daftar Kesepakatan Program Investasi Sektor Sanitasi dapat
dilihat pada PT.04-MPS: Penulisan MPS)
· Pra-Lokakarya
- Output ; “Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Penganggaran”
· Konsultasi dengan Kepala SKPD Prov. dan Satker K/L Terkait
- Output : “Daftar Program, kegiatan dan Penganggaran sumber
pendaaan APBD Prov. hasil konsultasi dengan SKPD Prov. terkait dan
sumber pendanaan APBN hasil konsultasi dengan Satker K/L terkait”.
· Lokakarya
- Finalisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Program dan Kegiatan
(membahas dan menyepakati program dan kegiatan yang sudah
diskonsultasikan) , “komitmen” mekanisme penganggaran
· Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (bila diperlukan) CSR

14. TERIMA KASIH