Dokumen tersebut merupakan peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang pedoman penyusunan Rencana Pemmanfaatan Hutan dan Rencana Kerja Tahunan Izin Pemmanfaatan Hutan Perhutanan Sosial. Dokumen ini memberikan panduan penyusunan perencanaan dan pelayanan pengesahan RPH-IPHPS secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan mengutamakan kesetaraan gender.

1. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E R H U T A N A N S O S I A L D A N K E M I T R A A N L I N G K U N G A N
J A K A R T A
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN
NOMOR : P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN RENCANA
KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN,
M enimbang : a. bahw a u n tu k m elaksanakan Pasal 14 ayat (3) h uruf c
dalam Peraturan M enteri Lingkungan Hidup dan
K ehutanan Nomor: P.3 9 / M enlhk/ Setjen/ K u m .l/
6 / 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja
Perum Perhutani perlu diatur dengan Peraturan
D irektur Jenderal tentang Pedom an Penyusunan
Rencana Pem anfaatan H utan dan Rencana Kerja
T ahunan Izin Pem anfaatan H utan P erhutanan Sosial;
b. bahw a pemegang IPHPS m erupakan bagian dari
pengelolaan h u tan yang ditugaskan kepada Perum
Perhutani, m aka kewajiban penyusunan Rencana
Pem anfaatan H utan IPHPS m engacu pada Rencana
Pengaturan Kelestarian H utan Perum Perhutani yang
disahkan oleh Kem enterian Lingkungan Hidup dan
K ehutanan;
c. bahw a berdasarkan pertim bangan h u ru f a dan huruf
b, perlu m enetapkan Peraturan D irektur Jenderal
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pem anfaatan
H utan dan Rencana Kerja T ahunan Izin Pem anfaatan
H utan Perhutanan Sosial;
Mengingat...

2. -2-
Mengingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 41 T ahun 1999 tentang
K ehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
T ahun 1999 Nomor 167, Tam bahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaim ana telah
diubah dengan U ndang-Undang Nomor 19 T ahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, T am bahan Lem baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
2. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun 2014 tentang
Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia T ahun 2014 Nomor 244; Tam bahan
Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. P eraturan Presiden Nomor 16 T ahun 2015 tentang
Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2015
Nomor 17);
4. Peraturan Menteri K ehutanan Nomor: P.60/M enhut-
11/2011 Tentang Pedom an Penyusunan Rencana
Pengaturan Kelestarian H utan dan Rencana Teknik
T ahunan di Wilayah Perum Perhutani;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan
Nomor: P.83/M enlhk/Setjen/K um . 1 /1 0 /2 0 1 6 tentang
Perhutanan Sosial;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan
Nomor: P.39/M enlhk/S etjen/K um . 1 /6 /2 0 1 7 tentang
P erhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
7. P eraturan Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan
Nomor P. 18/M enlhk-II/2015 tentang O rganisasi dan
Tata Kerja Kem enterian Lingkungan Hidup dan
K ehutanan(Berita Negara Republik Indonesia tahun
2015 Nomor 713);
8. Peraturan M enteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan
Nomor: P. 14/M enlhk/Setjen/O T L .O /1/2016 tentang
O rganisasi dan Tata Kerja Balai P erhutanan Sosial dan
Kem itraan Lingkungan (Berita Negara Republik
Indonesia tah u n 2016 Nomor 210);
MEMUTUSKAN...!

3. -3-
MEMUTUSKAN:
M enetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN DAN
RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN
PERHUTANAN SOSIAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1
Dalam Peraturan D irektur Jenderal ini, yang dim aksud dengan:
1. Rencana Pem anfaatan H utan IPHPS yang selanjutnya disingkat RPH-IPHPS
adalah dokum en yang berisi rencana pem anfaatan h u tan selam a 10
(sepuluh) tah u n an u n tu k daur m enengah/panjang atau 5 (lima) tahun
u n tu k daur pendek dengan m engacu pada Rencana Pengaturan Kelestarian
H utan (RPKH) dan K esatuan Pem angkuan H utan (KPH) setem pat.
2. Rencana Pengaturan Kelestarian H utan yang selanjutnya disingkat RPKH
adalah dokum en yang berisi rencana pengelolaan h u tan selam a 10
(sepuluh) tah u n u n tu k daur m enengah/panjang atau 5 (lima) tah u n u n tu k
daur pendek, yang berasaskan kelestarian Sum ber Daya H utan dengan
m em pertim bangkan keseim bangan lingkungan dan sosial, yang disusun
m enurut Kelas P erusahaan pada setiap Bagian H utan dari su atu KPH.
3. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah sistem
pengelolaan h u tan lestari yang dilaksanakan dalam kaw asan h u tan Negara
yang dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh m asyarakat
sebagai pelaku u tam a u n tu k m eningkatkan kesejahteraannya,
keseim bangan lingkungan dan dinam ika sosial budaya dalam bentuk izin
pem anfaatan hutan.
4. Pem anfaatan H utan adalah kegiatan u n tu k m em anfaatkan kaw asan hutan,
m em anfaatkan ja sa lingkungan, m em anfaatkan hasil h u tan kayu dan
bukan kayu serta m em ungut hasil h u tan kayu dan bukan kayu secara
optimal dan adil u n tu k kesejahteraan m asyarakat dengan tetap m enjaga
kelestariannya.
5. Izin...{

4. -4-
5. Izin Pem anfaatan H utan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut IPHPS
adalah u sa h a dalam bentuk pem anfaatan kaw asan, pem anfaatan hasil
h u tan kayu dalam h u tan tanam an, pem anfaatan hasil h u tan bukan kayu
dalam h u tan tanam an, pem anfaatan air, pem anfaatan energi air,
pem anfaatan ja sa w isata alam , pem anfaatan sarana w isata alam,
pem anfaatan penyerapan karbon di h u tan produksi dan h u tan lindung dan
pem anfaatan penyim panan karbon di h u tan lindung dan h u tan produksi.
6. Lembaga M asyarakat Desa H utan (LMDH) adalah lem baga m asyarakat
desa yang berkepentingan dalam kerjasam a pengelolaan sum berdaya
h u tan bersam a m asyarakat, yang anggotanya berasal dari u n su r lembaga
desa dan atau u n su r m asyarakat yang ada di desa tersebut yang
m em punyai kepedulian terhadap sum ber daya hutan.
7. Menteri adalah m enteri yang diserahi tugas dan bertanggung jaw ab di
bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. D irektur Jenderal adalah D irektur Jenderal yang m em bidangi Perhutanan
Sosial dan Kem itraan Lingkungan.
9. D irektur adalah D irektur yang m em bidangi Bina U saha P erhutanan Sosial
dan H utan Adat.
10. Kepala D inas adalah Kepala Dinas Provinsi yang m em bidangi kehutanan.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis yang m em bidangi P erhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh D irektur Jenderal un tu k
m enangani p erhutanan sosial.
12. Kepala K esatuan Pem angkuan H utan/A dm inistratur yang selanjutnya
disebut K K PH/Adm inistratur adalah Kepala S atuan Pem angkuan H utan
Perum Perhutani yang bertugas mengelola sum ber daya h u tan dan aset
perusahaan u n tu k m enjam in kelestarian dan keberlanjutan fungsi serta
nilai tam bah sum ber daya h u tan m elalui kegiatan pem binaan, produksi,
perlindungan sum ber daya hutan, kelola sosial, kelola lingkungan dan
kelola bisnis guna terw ujudnya KPH m andiri dan peningkatan
kesejahteraan m asyarakat sekitar hutan.
13. Kepala Perencanaan H utan Wilayah yang selanjutya disebut KPHW adalah
Kepala S atuan Unit organisasi pada Perum Perhutani yang bertugas
m erum uskan program kerja bidang perencanaan h u tan dan m erum uskan
perencanaan sum ber daya h u tan setiap KPH Perum Perhutani yang berada
di wilayah kerjanya yang selaras dengan pengem bangan bisnis korporat
sesuai dengan prinsip pengelolaan h u tan lestari. .
14. Penyuluh..|

5. -5-
14. Penyuluh K ehutanan PNS selanjutnya disebut Penyuluh K ehutanan adalah
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jaw ab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang u n tu k m elakukan penyuluhan
kehutanan.
15. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat
Pokja PPS adalah kelompok kerja yang m em bantu fasilitasi dan verifikasi
kegiatan percepatan perhutanan sosial.
16. Pendam pingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-
m enerus pada kegiatan pem bangunan kehutanan u n tu k m eningkatkan
keberhasilan dan keberlanjutan pem bangunan kehutanan serta
keberdayaan dan kesejahteraan m asyarakat.
Bagian Kedua
M aksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Peraturan D irektur Jenderal ini dim aksudkan u n tu k m em berikan pedom an
m engenai penyusunan RPH-IPHPS secara transparan, partisipatif,
akuntabel, dan m engutam akan kesetaraan gender dengan m em berikan
kesem patan yang sam a bagi laki-laki dan perem puan.
(2) Peraturan D irektur Jenderal ini bertujuan u n tu k m em berikan panduan
penyusunan perencanaan dan pelayanan pengesahan RPH-IPHPS
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan D irektur Jenderal ini meliputi:
a. Penyusunan RPH-IPHPS;
b. Rencana Kerja T ahunan (RKT);
c. Jangka w aktu RPH-IPHPS;
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
e. Pem biayaan; dan
f. K etentuan penutup
BAB II
RPH-IPHPS
Bagian Kesatu
Penyusunan RPH-IPHPS
Pasal..-!

6. -6-
(1) RPH-IPHPS disusun sebagai dasar operasionalisasi pem egang IPHPS dengan
kewajiban m em bangun h u tan di arealnya dengan kom posisi tanam an hutan
berkayu di atas 50% (lima puluh perseratus).
(2) Penyusunan RPH-IPHPS dilakukan oleh pem egang IPHPS dengan m engacu
RPKH K esatuan Pem angkuan H utan (KPH) Perum Perhutani setem pat.
(3) Mengacu sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), Pemegang IPHPS wajib
m enanam tanam an berkayu dan tidak h aru s sam a jenisnya dengan kelas
perusahaan pada RPKH.
(4) Penyusunan RPH-IPHPS sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan:
a. Penandaan batas areal kerja;
b. Pem bagian blok;
c. Rencana pem anfaatan; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Pasal 5
Penyusunan RPH-IPHPS sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 dapat dibantu
oleh dinas provinsi yang m em bidangi kehutanan, Kepala Perencanaan H utan
Wilayah (KPHW) setem pat, Pokja PPS, LSM pendam ping dan penyuluh.
Bagian Kedua
Penandaan Batas
Pasal 6
(1) Penandaan batas areal kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (4)
huruf a berdasarkan peta lam piran K eputusan Pem berian IPHPS.
(2) Peta kerja IPHPS sebagaim ana dim aksud pada ayat (1), m em perhatikan
petak atau anak petak KPH setem pat.
Pasal 7
(1) Penandaan batas areal kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 4 ayat (4)
h uruf a dapat dilakukan dengan alat u k u r kom pas, m eteran dan receiver
GPS dan theodolit.
Pasal 4
(2) Penandaan...'

7. -7-
(2) Penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h aru s disepakati
antara pem egang izin dengan KKPH/Adm inistratur Perum Perhutani,
pemegang izin sah lainnya dan LMDH yang langsung berbatasan dengan
areal kerja, m enggunakan patok/ajir sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
(3) Pelaksanaan penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pem egang izin difasilitasi oleh KPHW Perum Perhutani
setem pat, Pokja PPS dan LSM pendam ping.
(4) KPHW Perum Perhutani setem pat sebagaim ana dim aksud pada ayat (3)
sekaligus sebagai saksi penandaan batas.
(5) B erdasarkan penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dibuat
berita acara penandaan batas yang dilampiri peta hasil penandaan batas
dan ditandatangani oleh pemegang izin, KKPH/Adm inistratur Perum
Perhutani d a n /a ta u Pokja PPS.
(6) Pem buatan berita acara penandaan batas sebagaim ana dim aksud pada
ayat (5) dapat dibantu oleh Pokja PPS.
Bagian Ketiga
Pem bagian Blok
Pasal 8
(1) B erdasarkan hasil penandaan batas sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 7
dilakukan pem bagian blok.
(2) Pembagian blok sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m erujuk pada petak
atau anak petak KPH Perum Perhutani setem pat.
(3) Pembagian blok sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. blok pem anfaatan; d a n /a ta u
b. blok perlindungan setem pat dengan m em perhatikan sem padan sungai,
sem padan pantai, sem padan danau, sem padan m ata air, sem padan
jurang dan situs budaya.
(4) Pembagian blok sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan m em perhatikan hasil foto drone atau citra satelit resolusi tinggi.
Bagian Keempat
Dokum en Penyusunan RPH-IPHPS
Pasal ...j

8. -8-
B erdasarkan hasil penandaan batas dan pem bagian blok sebagaim ana
dim aksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 disusun dokum en RPH-IPHPS yang
m em uat:
a. G am baran um um ;
b. Rencana kegiatan;
c. Monitoring dan laporan; dan
d. Peta rencana kerja.
Pasal 9
Pasal 10
(1) G am baran Um um sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h u ru f a, yaitu:
a. D ata pem egang izin;
b. Peta areal kerja;
c. D ata potensi hasil h u tan kayu, hasil h u tan bukan kayu d a n /a ta u jasa
lingkungan.
(2) Data pem egang izin sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h uruf a
berdasarkan data anggota kelompok pem egang izin yang tertuang dalam
Lam piran K eputusan Pem berian IPHPS.
(3) Peta areal kerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f b berdasarkan
Lam piran K eputusan Pem berian IPHPS.
(4) D ata potensi hasil h u tan kayu, hasil h u tan bukan kayu d a n /a ta u jasa
lingkungan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) h u ru f c dapat
m enggunakan data yang tertuang dalam RPKH KPH setem pat.
Pasal 11
(1) Rencana kegiatan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h u ru f b meliputi:
a. Pem anfaatan hasil h u tan kayu, hasil h u tan bukan kayu meliputi
persem aian, pem bibitan, penanam an, pem eliharaan dan pem anenan;
b. Pem anfaatan kaw asan h u tan m eliputi budidaya tanam an obat,
tanam an hias, jam ur, lebah m adu, penangkaran satw a liar atau
budidaya hijauan m akanan ternak;
c. Pem anfaatan ja sa lingkungan h u tan dapat berupa u sa h a pem anfaatan
ja s a /sa ra n a w isata alam d a n /a ta u u sah a pem anfaatan air/energi air
d a n /a ta u u sa h a pem anfaatan penyerapan dan penyim panan karbon ;
d. Perlindungan dan pengamanan hutan; dan
e. Pengembangan...-

9. -9-
e. Pengem bangan Kelembagaan, an tara lain kegiatan penyusunan
Anggaran D asar/A nggaran Rum ah Tangga, pelatihan m anajem en
kew irausahaan, promosi, sekolah lapang, pengem bangan usaha,
penyusunan adm inistrasi kelompok.
(2) Rencana kegiatan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m engikuti format
dalam dokum en RPH-IPHPS Lam piran K eputusan ini.
Pasal 12
Monitoring dan pelaporan sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h uruf c
m engikuti form at dalam dokum en RPH-IPHPS Lam piran K eputusan ini.
Pasal 13
(1) Peta rencana kerja sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 9 h uruf d
berdasarkan peta lam piran keputusan pem berian IPHPS.
(2) Peta rencana kerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m enggam barkan
pem bagian blok kerja m engikuti petak atau anak petak KPH setem pat
dilengkapi dengan kaidah-kaidah legenda perpetaan.
(3) Pem buatan peta rencana kerja sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) dapat
difasilitasi oleh KPHW Perum Perhutani setem pat, Pokja PPS d a n /a ta u LSM
pendam ping.
Pasal 14
Form at dokum en RPH-IPHPS sebagaim ana tercantum dalam Lam piran I
Peraturan ini.
Pasal 15
(1) RPH-IPHPS sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 14 disetujui oleh Kepala
UPT.
(2) Dalam pem berian pelayanan persetujuan RPH-IPHPS, Kepala UPT
sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m endatangi pem egang izin un tu k
pem berian persetujuan RPH-IPHPS setelah berkordinasi dengan KPHW
setem pat.
BAB..I

10. -10-
BAB III
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
Pasal 16
(1) B erdasarkan RPH-IPHPS dibuat Rencana Kerja T ahunan.
(2) Rencana Kerja T ahunan (RKT) sebagaim ana dim aksud pada ayat (1)
m em uat rencana kegiatan sebagaim ana diatur dalam Pasal 9 h uruf b
dalam jangka tahunan.
(3) Form at dokum en RKT sebagaim ana tercantum dalam Lam piran II
Peraturan ini.
Pasal 17
(1) RKT sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 16 disetujui oleh Kepala UPT.
(2) Kepala UPT sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m em berikan pelayanan
dengan m endatangi pem egang izin u n tu k pem berian persetujuan RKT
setelah berkordinasi dengan KPHW setem pat.
BAB IV
JANGKA WAKTU RPH-IPHPS
Pasal 18
(1) Jangka w aktu RPH-IPHPS berlaku selam a 10 (sepuluh) tah u n dan
dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
(2) Evaluasi sebagaim ana dim aksud ayat (1) dilakukan oleh D irektur Jenderal
dengan m elibatkan Pokja PPS, Perum Perhutani, dan D inas Provinsi yang
m em bidangi kehutanan dibantu oleh tim yang ditetapkan.
(3) Evaluasi sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. perubahan tata ruang kabupaten/provinsi;
b. rencana pem bangunan infrastruktur Pem erintah;
c. bencana alam;
d. pengem balian izin sebelum berakhir m asa berlakunya;
e. usulan revisi RPH-IPHPS dari pemegang izin.
(4) Revisi RPH-IPHPS dilakukan berdasarkan evaluasi sebagaim ana dim aksud
pada ayat (3), difasilitasi oleh pendam ping atau penyuluh atau Pokja PPS.
(5) Hasil revisi sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) disetujui oleh Kepala UPT,
setelah berkordinasi dengan KPHW setempat.
BAB...

11. -11-
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 19
(1) Monitoring pelaksanaan RPH-IPHPS dilakukan setiap tah u n oleh Kepala
UPT dan dapat bersam a dengan KPHW setem pat, D inas Provinsi yang
membidangi kehutanan, penyuluh, pendam ping d a n /a ta u Pokja PPS.
(2) Evaluasi sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 18 RPH-IPHPS dilakukan
pada tah u n kelim a dan pada tah u n kesepuluh oleh KPHW setem pat
sebagai dasar penyusunan RPH-IPHPS berikutnya.
(3) Pelaporan pelaksanaan RKT dilaksanakan setiap akhir tah u n oleh
pemegang izin kepada Direktur.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 20
(1) Pem biayaan penyusunan dan pelaporan RPH-IPHPS dan RKT-IPHPS
dibebankan kepada pem egang izin dan dapat dibantu sum ber lain yang sah
dan tidak m engikat.
(2) Pem biayaan m onitoring dan evaluasi dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan sum ber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB. i

12. -12-
KETENTUAN PENUTUP
BABVII
Pasal 21
Salinan Peraturan D irektur Jenderal ini disam paikan kepada Yth:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan K ehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kem enterian Lingkungan Hidup dan K ehutanan;
4. Para D irektur Jenderal Lingkup Kem enterian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;
5. G ubernur Banten;
6. G ubernur Jaw a Barat;
7. G ubernur Jaw a Tengah;
8. G ubernur Jaw a Timur;
9. Sekretaris D irektur Jenderal P erhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan;
10. Para D irektur Lingkup D irektorat Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kem itraan Lingkungan;
11. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Lingkup Kem enterian Lingkungan Hidup
dan K ehutanan;
12. D irektur U tam a Perum Perhutani;
13. Kelompok Kerja Percepatan P erhutanan Sosial.

13. -13-
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN
SOSIAL
NOMOR :P.8/PSKL/SET/KUM. 1/9/2017
TANGGAL : i l SEPTEMBER 2017_____________________________________________
A. Sampul dokum en RPH IPHPS
KOP
K elom pok/G apoktan/K operasi/LM D H *)
RPH IPHPS.........
PERIODE .... S A M P A I ....
P e m e g a n g IP H P S
N om or
Tanggal
Nama K elom p o k/G a p okta n/K o pe ra si/LM D H *) :..........................................
Lokasi
Desa
K P H /A d m in istra tur
BKPH
Kecam atan
Kabupaten
Provinsi
Luas
.................., 20......
*)C oret yang tid a k p erlu
1
»

14. -14-
B. Lembar Persetujuan
KOP
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
LEM BAR PERSETUJUAN
RPH IPHPS......
P e rio d e .... S a m p a i....
P e m e g a n g IP H P S
N om or
Tanggal
Nama K elom po k/G a p okta n/K o pe ra si/LM D H *)
Lokasi
Desa :..........................................
K P H /A d m in istra tur :..........................................
BKPH :..........................................
Kecam atan :..........................................
K abupaten :..........................................
Provinsi :..........................................
Luas :..........................................
D isetujui oleh: Disusun oleh:
Kepala Balai........ K elom pok/G apoktan/K operasi/LM D H *)
( ) (..................... )
*)C oret varia tid a k perlu t

15. -15-
C. Isi Dokum en RPH-IPHPS
I. GAM BARAN U M U M
a. Data P em egang Izin (sebagaim ana la m p ira n K eputusan IPHPS)
N o m o r SK .......
Tanggal :........
N am a K e lo m p o k /G a p o k ta n /K o p e ra s i/L M D H *) :
Lokasi
Desa : ..............................................
K P H /A d m in is tra tu r : ..............................................
BKPH : ..............................................
K ecam atan : ..............................................
K a b u p a te n : ..............................................
P rovinsi : ..............................................
Luas : ..............................................
b . Peta A re al Kerja (seb ag aim an a la m p ira n K eputusan IPHPS)
C . Data P otensi IPHPS
No P otensi K ete ra ng an
1 Hasil H u ta n Kayu B erdasarkan RPKH
K P H /A d m in is tra tu r
S e te m p a t
2 Hasil H u ta n Bukan Kayu B erdasarkan RPKH
K P H /A d m in is tra tu r
S e te m p a t
3 Jasa Lingkungan B erdasarkan RPKH
K P H /A d m in is tra tu r
S e te m p a t
20...
D ise tu ju i o le h : 'D isu su n o le h :
Kepala B alai...... K e lo m p o k / G A P O K T A N /K operasi/LM D H *)
) )
II. RENCANA KEGIATAN IPHPS
a. Rencana P e m a n fa atan h u tan kayu dan atau hasil hutan bukan kayu;
Tabel 1: Jenis ke g ia ta n p e m a n fa a ta n hasil h u ta n .___________________________
No K egiatan K egiatan T ah un ... K eterangan
1 P e m b ib ita n (H -l) Jenis, Jum lah dan Lokasi D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
2 P e nanam an (H) Jenis, Ju m lah dan Lokasi se te la h b ib it te rse d ia
dan siap ta n a m
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
3 P e m e lih a ra a n
(H + l) s /d (H +10)
Jum lah dan Lokasi disesuaikan den ga n je n is
p o h o n ya ng d ita n a m
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
4 P e m anenan V o lu m e , Jum lah dan Lokasi disesuaikan
den ga n je n is p o h o n yang d ita n a m .
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
5 P engolahan Jenis dan ju m la h kayu, HHBK a tau Jasling bisa
m a n d iri a tau b e rm itra dengan in v e s to r
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
6 P em asaran M e m b a n g u n je ja rin g m e la lu i PeSoNa atau
b e rm itra den ga n in ve sto r.
D ifasilitasi
K P H /A d m in is tra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
i

16. -16-
b. Rencana P e m a n fa atan kaw asan h u tan .
Tabel 2: K egiatan p e m a n fa a ta n kaw asan h u ta n .
No K egiatan K egiatan T ahun ... K eterangan
1 T anam an O b a t Jenis, Jum lah dan Lokasi D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
2 T anam an Hias Jenis, Jum lah dan Lokasi se te la h b ib it te rse d ia
dan siap ta n a m
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
3 Jam ur Jum lah dan Lokasi d ise suaikan dengan yang
d ita n a m
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
4 Lebah V o lu m e , Ju m lah dan Lokasi d ise suaikan dengan
ya n g d ib u d id a ya ka n .
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
5 S atw a Liar Jenis dan Lokasi disesuaikan dengan sa tw a lia r
ya ng d ilin d u n g i.
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
6 B u didaya H ijauan
Pakan T e rn a k
Ju m lah , Jenis dan Lokasi d ise suaikan dengan
pakan te rn a k yang d ib u d id a ya ka n .
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
7 A g ro fo re s try Ju m lah , Jenis dan Lokasi dise sua ikan dengan
je n is ya ng d ita n a m .
D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
8 S ilvo p a stu re Ju m lah , Jenis dan Lokasi dise sua ikan dengan
je n is ya ng d ib u d id a ya ka n .
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
9 S ilvo fish e ry Ju m lah , Jenis dan Lokasi d ise suaikan dengan
je n is ya ng d ib u d id a ya ka n .
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
c. P em anfaatan jasa lingkungan
Tabel 3: K egiatan p e m a n fa a ta n jasa lin g ku n g a n .
No K egiatan K egiatan T ahun ... K eterangan
1 Jasa/Sarana
E kow isata
Jenis w isa ta , je n is o b je k, lokasi dan fa silita s. D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
2 Jasa Tata
A ir/E n e rg i A ir
V o lu m e dan Lokasi s u m b e r m a ta air. D ifasilitasi
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
3 P e n yim p a n a n dan
P e nye rap an
K arbon
V o lu m e dan Lokasi h u ta n yang d iko nse rva si
(P e n yim p a n a n K arbon) a tau h u ta n ya ng
d ib a n g u n (P enyerapan K arbon)
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
d. Perlindungan dan pen g am an an h u tan .
Tabel 4: Jenis ke g ia ta n p e rlin d u n g a n dan p e n ga m a na n h u ta n .
No Kegiatan K egiatan T a h u n ... K eterangan
1 P e rlin d u n g a n Pengayaan je n is asli, m e n a m b a h je n is-je n is
p o h o n , s u m b e r m ata a ir dan s u m b e r pangan
fa u n a s e te m p a t.
D ifasilitasi UPT
te rk a it/P o k ja PPS
2 P engam anan P a tro li ke b a ka ra n , p e ra m b a h a n dan p e n cu ria n
hasil h u ta n kayu dan h u ta n b ukan kayu, flo ra
fa u n a , m e m p e rka ya ta n a m a n u n tu k je n is-je n is
ya ng m e n in g ka tka n s u m b e r m a ta air, m encegah
lo n g so r dan b a n jir
D ifa silita si
K P H /A d m in istra tu r/L S M
P e n d a m p in g /P o kja PPS
4

17. -17-
e. Pengem bangan K elem bagaan
1. P enyusunan A n gg ara n D asa r/A n gg aran Rum ah Tangga;
2. P e latih an m a n a je m e n ke w ira u sa h a a n ;
3. P ro m o si/S e ko la h L ap an g/P en ge m b a ng an Usaha;
4. P enyusunan a d m in is tra s i ke lo m p o k.
........20...
D ise tu ju i o le h : D isusun o le h :
Kepala B a lai..... T A N H U T /K T H / G APO KTAN /KO PTAN H UT *)
( ) ( )
III. FORM AT M O N ITO R IN G DAN PELAPORAN
Kegiatan M o n ito rin g dan P e laporan Pelaksanaan
RPH-IPHPS
D ip e n u h i Ket.
100% 60% 30%
a . P enandaan bata s a re al ke rja ;
b . P em bagian b lo k;
C . Rencana p e m a n fa a ta n ;
d . P elaporan.
IV. PETA RENCANA KERJA
o. Peta R encana Kerja (seb ag aim an a L am piran K eputusan IPHPS)
b. Peta R encana Kerja m e n g g a m b a rka n p em b a g ia n b lo k kerja
K P H /A d m in is tra tu r s e te m p a t d ile n g ka p i dengan ka id ah -ka id/l
ig ik u ti p e ta k a tau a na k p e ta k
;genda p e rp e ta a n .
*)C o re t ya n g tid a k p e rlu
d i: 1EKTUR JENDERAL,
K %
IHADI DARYANTO
NIP. 19571020 198203 1 002

18. -18-
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
LINGKUNGAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMANFAATAN HUTAN
DAN RENCANA KERJA TAHUNAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN PERHUTANAN
SOSIAL
NOMOR :P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017
TANGGAL :ll SEPTEMBER 2017
F O R M A T D O K U M E N R E N C A N A K E R JA T A H U N A N IP H P S
R EN C AN A KERJA T A H U N A N IPHPS
T A H U N .............
D a ta U m u m
Pem egang IPHPS
N om or
Tanggal :............................
Nama K elom p o k/G a p okta n/K o pe ra si/LM D H *) : ...........................
Lokasi
Desa : ..........................................
K P H /A d m in istra tur : ..........................................
BPKH : ..........................................
Kecam atan : ..........................................
Kabupaten : ...........................................
Provinsi : ...........................................
Luas : ...........................................
NO K egiatan
Tahun
1 II III IV V
1 Usaha P e m a n fa a ta n hasil h u ta n kayu, hasil h u ta n b ukan kayu d a n /a ta u jasa
lin g ku n g a n m e lip u ti p e rse m a ia n , p e m b ib ita n , p e n a n a m a n , p e m e lih a ra a n dan
p em an e n a n
2 Usaha P e m a n fa a ta n kaw asan h u ta n m e lip u ti b u d id a ya ta n a m a n o b a t, ta n a m a n
hias, ja m u r, leb ah m a d u , p e n a n g ka ra n sa tw a lia r a tau b ud id a ya h ija u a n
m akanan te rn a k
3 usaha p e m a n fa a ta n ja sa /sa ra n a w isa ta a la m /e k o w is a ta ;
4 usaha p e m a n fa a ta n a ir/ e n e rg i a ir;
7 usaha p e m a n fa a ta n p e n ye ra p a n dan p e n yim p a n a n ka rb o n
8 P e rlin d u n g a n dan p e n g a m a n a n h u ta n
9 P e ngem bangan K elem ba ga an , a n ta ra lain ke giatan p e n yu su n a n A nggaran
D a sa r/A n gg aran R um ah Tangga, p e la tih a n m a n a je m e n ke w ira u sa h a a n ,
p e n yu su n a n a d m in is tra s i ke lo m p o k