Pilbup 1 paslon 2020

1. PENYELENGGARAAN PILBUP KEBUMEN 2020
DENGAN SATU PASANGAN CALON DI MASA
PANDEMI COVID19
K O M I S I P E M I L I H A N U M U M
K A B U PA T E N K E B U M E N
T A H U N 2 0 2 0

2. DASAR REGULASI
• UU 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
• PKPU 8 Tahun 2017 Tentang Sosdiklih Parmas Dalam Pilkada
• PKPU 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan PKPU 14/2015 Pilkada
Dengan Satu Pasangan Calon
• PKPU 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga tentang Tahapan
Pelaksanaan Pilkada tahun 2020
• PKPU 11 Tahun 2020 Tentang perubahan PKPU 4 tahun 2017 tentang
Kampanye Pemilihan
• PKPU 13 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua PKPU 6 tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Di Masa Pandemi
Covid19

3. MATERI BAHASAN :
✓ PENENTUAN KONDISI PILKADA DENGAN 1 PASANGAN CALON
✓ KAMPANYE
✓ SURAT SUARA
✓ PENENTUAN HASIL PILKADA
✓ SOSDIKLIH PARMAS

4. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan
Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan
ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
(PKPU 11/2020 pasal 1 ayat 13)
Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon
Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota
(PKPU 11/2020 pasal 1 ayat 15)
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi
Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan
program penyelenggaraan Pemilihan
PKPU 8/2017 pasal 1 ayat 11)
BEBERAPA PENGERTIAN DALAM KETENTUAN UMUM

5. KONDISI PILKADA DENGAN SATU PASLON (UU 10/2016 psl 54C)
(1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan
pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan
hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil
penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat
dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali
pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan alon yang
mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye
terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon
pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya
terdapat 1 (satu) pasangan calon;
d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat
pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti
yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) pasangan calon; atau
e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan
yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

6. Penentuan kondisi pilkada dengan 1 paslon, diatur
pula dalam Pasal 3 PKPU 14/2015 jo PKPU 13/2018
tentang pelaksanaan pilkada dengan paslon tunggal

7. KAMPANYE
PKPU 11/2020 pasal 5
(1) Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik,
Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota.
(2) Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode:
a. pertemuan terbatas;
b. pertemuan tatap muka dan dialog;
c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundangundangan.

8. LANJUTAN ....
PKPU 11/2020 pasal 5
(3) Fasilitasi Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP
kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
*PENTING UNTUK DIKETAHUI DAN DIPAHAMI :
✓ Masa Kampanye pilkada 2020 : tanggal 26 September – 5
Desember 2020
✓ Kampanye pilkada 1 paslon : “seluruh masa kampanye
hanya boleh dilakukan oleh paslon tunggal”

9. KAMPANYE DI MASA PANDEMI COVID19 (PKPU 13/2020):
Metode
Kampanye
Ketentuan Peraturan KPU
Pertemuan
terbatas,
pertemuan tatap
muka dan dialog
a. Dilakukan dengan media sosial dan media daring *(PKPU 13 Thn
2020)
b. Apabila dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup wajib
membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima
puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1
(satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta
Kampanye melalui Media Daring *(PKPU 10 Thn 2020)
c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan
protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19;
d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-
19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat
Debat Publik atau
Debat Terbuka
a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang
disiarkan secara langsung . *(PKPU 13 Thn 2020)
b. hanya dihadiri oleh Pasangan Calon, 2 (dua) orang perwakilan
Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 4 (empat)
orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan 5 (lima) orang
anggota KPU Kabupaten/Kota, *(PKPU 13 Thn 2020)
c. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-
19 pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat

10. Metode
Kampanye
Ketentuan Peraturan KPU
Lanjutan … d. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau
Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan;
e. materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan
dalam kondisi COVID-19 adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. memajukan daerah;
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. menyelesaikan persoalan daerah;
5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan
provinsi dengan nasional;
6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
dan
7. kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19
*(PKPU 10 Thn 2020) *(PKPU 13 Thn 2020)
d. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud
dalam huruf e, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan,
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
*(PKPU 13 Thn 2020)

11. Metode
Kampanye
Ketentuan Peraturan KPU
Penyebaran
Bahan
Kampanye
a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus
dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan
terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye mengggunakan
masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung
tangan;
c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan
Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU
yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat
pelindung diri yang terdiri atas:
1. masker;
2. sarung tangan;
3. pelindung wajah (face shield); dan/atau cairan antiseptik berbasis
alkohol (handsanitizer). *(PKPU 10 Thn 2020)

12. Pemasangan Alat
Peraga Kampanye
1. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi:
a. pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk;
dan/atau
b. pemasangan billboard atau penayangan videotron
*(PKPU 10 Thn 2020)
2. Fasilitasi APK meliputi:
a. baliho paling besar ukuran 4 m (empat meter) x 7 m
(tujuh meter) paling banyak 5 (lima) buah setiap
Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
b. billboard atau videotron paling besar ukuran 4 m (empat
meter) x 8 m (delapan meter), paling banyak 5 (lima)
buah setiap Pasangan Calon untuk setiap
kabupaten/kota;
c. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m (lima meter) x 1,15
m (satu koma lima belas meter), paling banyak 20 (dua
puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap
kecamatan;
d. spanduk paling besar ukuran 1,5 m (satu koma lima
meter) x 7 m (tujuh meter), paling banyak 2 (dua) buah
setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan
lain/kelurahan. *(PKPU 10 Thn 2020)
3. jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak, dipasang
dan/atau ditayangkan oleh Pasangan Calon paling banyak
200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi KPU

13. Metode
Kampanye
• Ketentuan Peraturan KPU
Iklan
Kampanye
• Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring dilaksanakan selama
14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
• Fasilitasi iklan kampanye oleh kpu kab melalui media cetak dan
elektronik *(PKPU 11 Thn 2020) &(PKPU 13 Thn 2020)
Kegiatan
Lain
Dapat dilakukan melalui:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser
musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. Media Sosial *(PKPU 10 Thn 2020) dilarang dilaksanakan *(PKPU 13
Thn 2020) psl 88C)
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan
peraturan perundang-undangan dilaksanakan dalam bentuk Kampanye
melalui Media Sosial dan Media Daring *(PKPU 13 Thn 2020) psl 63)

14. SURAT SUARA
PKPU 13/2018 psl 14
(1) Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan
Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1
(satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang
tidak bergambar.
(2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian
yang dikenakan Pasangan Calon;
d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan
peraturan perundang-undangan

15. TATA CARA PEMBERIAN SUARA
(PKPU 13/2018 psl 18)
Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara
mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom
kosong yang tidak bergambar
UU 10/2016 psal 54D
(2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan
surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang
memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak
bergambar.
(3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

16. PENETAPAN TERPILIH DALAM PILKADA DENGAN SATU PASLON
(UU/2016 psl 54D)
(1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon
terpilih pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari suara sah.
(2) Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam Pemilihan boleh
mencalonkan lagi dalam Pemilihan berikutnya.
(3) Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diulang
kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal
yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah
menugaskan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan
calon diatur dengan Peraturan KPU.

17. PENETAPAN TERPILIH DALAM PKPU ......
(PKPU 13/2018 psl 22)
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/Kota Kabupaten/Kota menetapkan
Pasangan Calon yang mendapatkan suara sah lebih dari 50% (lima
puluh persen) dari suara sah sebagai Pasangan Calon terpilih pada
Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
(2) Dalam hal perolehan suara Pasangan Calon kurang dari jumlah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon dapat
mencalonkan diri pada Pemilihan berikutnya.

18. PKPU 13/2018 PSL 25
1) Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan
suara pada kolom foto Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penyelenggaraan Pemilihan
kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya.
(2) Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana
jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan Pemilihan serentak periode
berikutnya sebagamana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU berkoordinasi dengan
kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan
penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur, penjabat Bupati dan Wakil Bupati,
atau penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

19. PILKADA SERENTAK BERIKUTNYA (UU 10/2020 psl 201)
(1) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir
pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.
(2) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir
pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang
sama pada bulan Februari tahun 2017.
(3) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.
(4) Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir
pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama
pada bulan Juni tahun 2018.
(5) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.
6) Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada
bulan September tahun 2020.
.

20. (7) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024.
8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November
2024
9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun
2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui
Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.
10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang
berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat
Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan
pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (8) diatur dengan Peraturan KPU.

21. SOSDIKLIH PARMAS DALAM PEMILIHAN
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut
Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang
tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada
Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan
kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau
kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
PASAL 1 PKPU 08 TAHUN 2017

22. TUJUAN SOSDIKLIH PARMAS PKPU 8/2017 PASAL 3
a) menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan
program Pemilihan;
b) meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran
masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
dan
c) meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

23. SASARAN SOSIALISASI (PKPU 8/2017 PSL 4
(1) Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
a. Pemilih yang berbasis:
1. keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. kaum marjinal;
8. komunitas;
9. keagamaan;
10. relawan demokrasi; dan
11. warga internet (netizen).

24. LANJUTAN ......
b. masyarakat umum;
c. media massa;
d. partai politik;
e. pengawas;
f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
g. organisasi kemasyarakatan;
h. masyarakat adat; dan
i. instansi pemerintah.
(2) Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau
terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah
sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang
terpinggirkan.
PASAL 5 PKPU 08 TAHUN 2017
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mencapai seluruh
sasaran Sosialisasi Pemilihan dibantu oleh PPK, PPS dan Partisipasi
Masyarakat.

25. PKPU 8/2017 PASAL 6
(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan
Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
(2) PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

26. PKPU 08 TAHUN 2017 PASAL 9
(1) Dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan materi Sosialiasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Pemilih.
(2) Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi
berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

27. 1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum,
lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik
dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan dapat dilakukan
dalam bentuk:
a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pemilihan;
b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
c. Sosialisasi Pemilihan;
d. Pendidikan Pemilih;
e. Pemantauan Pemilihan; dan
f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan
Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan
PASAL 21 PKPU 08 TAHUN 2017

28. 1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan,
organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga
pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat
melaksanakan Sosialisasi untuk Pemilihan dengan 1 (satu)
Pasangan Calon
2. Materi Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon
memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar
dinyatakan sah.
PASAL 27 PKPU 08 TAHUN 2017

29. MARI SUKSESKAN PILKADA
“PILBUP RESIK KEBUMEN APIK”