1. BAGIAN ADMINISTRASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
DALAM NEGERI
2. SUBSTANSI UMUM PERUBAHAN I
Penyesuaian durasi tahapan-tahapan pembentukan untuk fleksibilitas penyusunan jadwal
Penambahan Norma Dokumen Kelengkapan Persyaratan bagi yang dicatut dalam SIPOL sebagaimana telah diterapkan dalam
Pembentukan PPK
Penyesuaian Dokumen Kelengkapan Persyaratan Kesehatan sebagaimana telah diterapkan dalam Pembentukan PPK
Penyesuaian Penjelasan Persyaratan Kesehatan sebagaimana telah diterapkan dalam Pembentukan PPK
Penyesuaian Ruang Lingkup Juknis
3. SUBSTANSI UMUM PERUBAHAN II
Penyesuaian dokumen-dokumen pendukung pembentukan dengan norma pada lampiran I
Menghapus Dokumen Pengumuman, BA dan Keputusan yang nantinya akan disusun dalam surat dinas
Penambahan Norma Tenaga Pendukung pada Sekretariat PPK
Penyesuaian ketentuan metode seleksi tes tertulis dengan kriteria pertimbangan untuk seleksi tertulis manual untuk PPK dan
PPS
Penambahan Norma Perpanjangan Tahap Kedua untuk PPK dan PPS
4. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
1 LAMPIRAN I BAB I
Huruf C, Ruang Lingkup
1. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pembentukan Pantarlih;
3. Pemberhentian dan Penggantian PPK, PPS,
KPPS, dan Pantarlih;
4. Pembentukan Sekretariat PPK, dan PPS; dan
5. Pembentukan Petugas Ketertiban TPS.
1. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
2. Pembentukan Pantarlih;
3. Pemberhentian dan Penggantian PPK, PPS, KPPS,
dan Pantarlih;
4. Pembentukan Sekretariat PPK, Sekretariat PPS,
dan Petugas Ketertiban TPS;
5. Evaluasi Kinerja; dan
6. Sistem Informasi.
2 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, tidak menjadi
anggota parpol
tidak menjadi anggota Partai Politik yang
dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau
paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi
anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan
tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi
menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima)
tahun
3 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, surat sehat
jasmani dan rohani
1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani
dari puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan
2. Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan
narkotika.
1. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
2. surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta
(komorbiditas);
3. surat pernyataan sehat secara rohani; dan
4. surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan
narkotika.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
5. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
4 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, penjelasan
persyaratan nama
tercatut parpol
Tidak diatur Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem
informasi partai politik dan/atau SIAKBA ditemukan
calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS terdaftar sebagai
anggota partai politik tanpa sepengetahuan atau
persetujuan yang bersangkutan, pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dilengkapi dengan surat pernyataan yang memuat
bahwa nama dan identitas yang bersangkutan
digunakan oleh partai politik terkait tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan.
5 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, penjelasan
persyaratan surat
keterangan sehat
Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara
jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf g angka 2) yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari rumah sakit, puskesmas,
atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan
kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol
Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g angka 1)
dibuktikan dengan:
a. surat keterangan sehat dari rumah sakit,
puskesmas atau klinik yang mencantumkan hasil
pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan
kolestrol; atau
b. surat keterangan sehat dari rumah sakit,
puskesmas atau klinik yang dilampiri dengan hasil
pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan
kadar gula darah, dan kolestrol.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
6. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
6 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, penjelasan
persyaratan nama
tercatut parpol
Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf c, huruf e angka 1, huruf g angka 2,
dan huruf i, merupakan satu dokumen Surat
Pernyataan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II;
surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf c, huruf d, huruf e angka 1), huruf
g angka 2), huruf g angka 3), huruf g angka 4), dan
huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
7 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, keterangan
kelengkapan dokumen
surat pernyataan
Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara
jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf g angka 2) yang dibuktikan dengan
Surat Keterangan dari rumah sakit, puskesmas,
atau klinik termasuk informasi hasil pemeriksaan
kadar gula darah, tekanan darah, dan kolesterol
Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g angka 1)
dibuktikan dengan:
a. surat keterangan sehat dari rumah sakit,
puskesmas atau klinik yang mencantumkan hasil
pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan
kolestrol; atau
b. surat keterangan sehat dari rumah sakit,
puskesmas atau klinik yang dilampiri dengan hasil
pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan
kadar gula darah, dan kolestrol.
8 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, keterangan
kelengkapan dokumen
surat keterangan partai
politik
Surat Keterangan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf e angka 2 mengacu
pada ketentuan masing-masing Partai Politik;
surat keterangan partai politik sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf e angka 2) mengacu pada
ketentuan masing-masing partai politik bagi calon
anggota PPK, PPS dan KPPS yang tidak lagi menjadi
anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
7. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
9 LAMPIRAN I BAB II Huruf
A, Persyaratan PPK, PPS,
dan KPPS, keterangan
kelengkapan dokumen
surat pernyataan nama
tercatut parpol
Tidak diatur surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi
bahwa nama dan identitas calon anggota PPK, PPS,
dan KPPS digunakan oleh partai politik tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota
PPK, PPS, dan KPPS yang nama dan identitasnya
digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan
yang bersangkutan.
10 LAMPIRAN I BAB II Huruf
B, Mekanisme
Pembentukan PPK, PPS,
dan KPPS, Penerimaan
pendaftaran PPK dan
PPS
dalam hal sampai dengan masa pendaftaran
berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau
kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang
dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan
waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari;
c. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam huruf b) jumlah peserta yang
mendaftar kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan
PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota dapat
melanjutkan tahapan pembentukan PPK dan PPS
sepanjang jumlah peserta yang mendaftar tidak
kurang dari 1 (satu) kali jumlah kebutuhan PPK
dan PPS;
d. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa
perpanjangan pendaftaran sebagaimana dalam
huruf b) tidak ada peserta yang mendaftar atau
jumlah peserta yang mendaftar kurang dari 1
(satu) kali jumlah kebutuhan, KPU
Kabupaten/Kota membuka 1 (satu) kali
perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga)
Hari;
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
8. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
11 LAMPIRAN I BAB II Huruf
B, Mekanisme
Pembentukan PPK, PPS,
dan KPPS, Seleksi tertulis
calon PPK dan PPS
a. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS
yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
tahapan pengumuman hasil penelitian administrasi
berakhir;
b. melakukan seleksi tertulis pada wilayah
kabupaten/kota setempat dengan memanfaatkan
perangkat teknologi informasi dan menjamin asas
efektif, efisien serta keterbukaan dalam
Pelaksanaannya
a. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS yang
dilakukan paling lambat 6 (enam) Hari setelah tahapan
pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir;
b. melakukan seleksi tertulis pada wilayah kabupaten/kota
setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi
informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta
keterbukaan dalam pelaksanaannya, kecuali pada wilayah
yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana,
keterbatasan akses, wilayah yang berkarakter khusus,
dan/atau wilayah yang mengalami bencana, maka seleksi
tertulis dapat dilakukan dengan metode manual;
12 LAMPIRAN I BAB II Huruf
B, Mekanisme
Pembentukan PPK, PPS,
dan KPPS, Penetapan
Hasil Seleksi calon PPK
dan PPS
a. menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga)
calon anggota PPS pada peringkat teratas sebagai
Anggota PPK dan PPS melalui berita acara dengan
b. menggunakan format berita acara sebagaimana yang
tercantum pada Lampiran II;
c. menetapkan 5 (lima) calon anggota PPK dan 3 (tiga)
calon anggota PPS pada peringkat selanjutnya sebagai
calon pengganti anggota PPK dan PPS;
d. mengumumkan hasil seleksi berdasarkan berita acara
penetapan hasil seleksi paling lama 3 (tiga) Hari
setelah tahapan wawancara berakhir dengan
menggunakan format pengumuman sebagaimana
yang tercantum pada Lampiran II; dan d)
mengumumkan hasil seleksi pada tempat publik yang
mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan
sarana media informasi.
Pada tahapan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK dan
PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil seleksi
sebagaimana dimaksud pada angka 8) huruf f) paling lama 3
(tiga) Hari setelah tahapan wawancara berakhir pada tempat
publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan memanfaatkan
sarana media informasi
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
9. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
13 LAMPIRAN I BAB II Huruf
B, Mekanisme
Pembentukan PPK, PPS,
dan KPPS, Penerimaan
Pendaftaran Calon
Anggota KPPS
menerima pendaftaran calon anggota KPPS
sejak pengumuman pendaftaran dilakukan
sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah pengumuman pendaftaran berakhir
menerima pendaftaran calon anggota KPPS
sejak pengumuman pendaftaran dilakukan
sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran;
14 LAMPIRAN I BAB III
Huruf A, Persyaratan
Pantarlih, surat sehat
jasmani dan rohani
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik
1. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik;
2. surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta
(komorbiditas); dan
3. surat pernyataan sehat secara rohani.
15 LAMPIRAN I BAB III
Huruf A, Persyaratan
Pantarlih, penjelasan
persyaratan nama
tercatut parpol
Tidak diatur Apabila dalam verifikasi dengan menggunakan sistem
informasi partai politik ditemukan calon
Pantarlihterdaftar sebagai anggota partai politik tanpa
sepengetahuan atau persetujuan yang bersangkutan,
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b dilengkapi dengan surat pernyataan
yang memuat bahwa nama dan identitas yang
bersangkutan digunakan oleh partai politik terkait
tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
10. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
16 LAMPIRAN I BAB III
Huruf A, Persyaratan
Pantarlih, keterangan
kelengkapan dokumen
surat keterangan partai
politik
Surat Keterangan Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf e angka 2 mengacu
pada ketentuan masing-masing Partai Politik;
surat keterangan partai politik sebagaimana dimaksud
pada angka 1 huruf e angka 2) mengacu pada
ketentuan masing-masing partai politik bagi calon
Pantarlih yang tidak lagi menjadi anggota partai politik
paling singkat 5 (lima) tahun;
17 LAMPIRAN I BAB III
Huruf A, Persyaratan
Pantarlih, keterangan
kelengkapan dokumen
surat pernyataan nama
tercatut parpol
Tidak diatur surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi
bahwa nama dan identitas calon anggota PPK, PPS,
dan KPPS digunakan oleh partai politik tanpa
sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon anggota
PPK, PPS, dan KPPS yang nama dan identitasnya
digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan
yang bersangkutan.
18 LAMPIRAN I BAB III
Huruf B, Mekanisme
Pembentukan Pantarlih,
Penerimaan Pendaftaran
Calon Pantarlih
mengumumkan pendaftaran paling lambat 3 (tiga)
Hari dengan menggunakan format pengumuman
sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II
menerima pendaftaran calon Pantarlih sejak
pengumuman pendaftaran dilakukan sampai dengan
berakhirnya masa pendaftaran
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
11. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
19 LAMPIRAN I BAB IV
Huruf A, Angka 4
Pemberhentian Tidak
Hormat
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
PPK, PPS, dan KPPS;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau
kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan
kewajiban tanpa alasan yang sah;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
Pemilu dan tindak pidana lainnya;
e. tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas
dan kewajibannya tanpa alasan yang jelas;
atau
f. melakukan perbuatan yang terbukti
menghambat KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
dan KPPS dalam
g. mengambil keputusan dan penetapan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK,
PPS, dan KPPS;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode
etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban
tanpa alasan yang sah;
d. dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana
Pemilu dan tindak pidana lainnya;
e. tidak menghadiri rapat pleno 3 (tiga) kali
berturut-turut yang menjadi tugas dan
kewajibannya tanpa alasan yang jelas; atau
f. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
mengambil keputusan dan penetapan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
20 LAMPIRAN I BAB V Huruf
A, angka 2, Persyaratan
Sekretaris PPK, mampu
secara jasmani dan
rohani
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik
a. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan
b. surat pernyataan sehat secara rohani.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
12. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
21 LAMPIRAN I BAB V Huruf
A, angka 2, Persyaratan
Staf Sekretariat PPK,
mampu secara jasmani
dan rohani
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik
a. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan
b. surat pernyataan sehat secara rohani.
22 LAMPIRAN I BAB V Huruf
A, angka 2, Tenaga
Pendukung Sekretariat
PPK
Tidak diatur Tenaga Pendukung Sekretariat PPK
a. Sekretariat PPK dapat dibantu oleh tenaga
pendukung yang ditugaskan oleh KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
b. Ketentuan mengenai tenaga pendukung
sekretariat PPK ditetapkan dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
23 LAMPIRAN I BAB V Huruf
B, angka 2, Persyaratan
Sekretaris dan Staf
Sekretariat PPS, mampu
secara jasmani dan
rohani
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik
a. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan
b. surat pernyataan sehat secara rohani.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
13. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
24 LAMPIRAN I BAB V Huruf
A, angka 2, Persyaratan
Staf Sekretariat PPK,
mampu secara jasmani
dan rohani
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik
a. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan
b. surat pernyataan sehat secara rohani.
25 LAMPIRAN I BAB V Huruf
A, angka 2, Tenaga
Pendukung Sekretariat
PPK
Tidak diatur Tenaga Pendukung Sekretariat PPK
a. Sekretariat PPK dapat dibantu oleh tenaga
pendukung yang ditugaskan oleh KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
b. Ketentuan mengenai tenaga pendukung
sekretariat PPK ditetapkan dalam
Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
26 LAMPIRAN I BAB V Huruf
B, angka 2, Persyaratan
Sekretaris dan Staf
Sekretariat PPS, mampu
secara jasmani dan
rohani
surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik
a. surat keterangan sehat secara jasmani dari
puskesmas, rumah sakit, atau klinik; dan
b. surat pernyataan sehat secara rohani.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
14. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
27 LAMPIRAN I BAB VII
Huruf C, angka 2,
Penggunaan SIAKBA
dalam Seleksi Tertulis
KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan
menyetujui hasil seleksi tertulis
KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan
menyetujui hasil seleksi tertulis setelah mendapatkan
persetujuan dalam pleno
28 LAMPIRAN I BAB VII
Huruf C, angka 2,
Penggunaan SIAKBA
dalam Wawancara
KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan
menyetujui hasil wawancara
KPU Kabupaten/Kota mengunggah berita acara dan
menyetujui hasil wawancara setelah mendapatkan
persetujuan dalam pleno.
29 LAMPIRAN I BAB VII
Huruf C, angka 3,
Ketentuan SIAKBA dalam
Pembentukan Badan
Adhoc
a. Dalam hal calon anggota PPK dan PPS tidak
dapat melakukan:
1) pendaftaran dan aktivasi SIAKBA;
2) pengunggahan dokumen persyaratan;
3) pengaksesan SIAKBA; dan
4) kendala lain dalam penggunaan SIAKBA
dapat mendatangani Kantor KPU
Kabupaten/Kota setempat.
a. Calon anggota PPK dan PPS dapat mendatangi
Kantor KPU Kabupaten/Kota setempat untuk
mendapatkan penjelasan dan/atau untuk dibantu
dalam mengunggah dokumen persayarat dalam
hal tidak dapat melakukan:
1) pendaftaran dan aktivasi SIAKBA;
2) pengunggahan dokumen persyaratan;
3) pengaksesan SIAKBA; atau
4) kendala lain dalam penggunaan SIAKBA.
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN I
15. Nomor Lokasi Perubahan Semula Menjadi
1 LAMPIRAN II, Huruf A Dokumen Pengumuman Seleksi Badan Adhoc dihapus
2 LAMPIRAN II, Huruf B Dokumen Pendaftaran Badan Adhoc LAMPIRAN II, Huruf B menjadi LAMPIRAN II, Huruf A
Terdapat Revisi surat pernyataan calon anggota PPK, PPS,
KPPS, Pantarlih, Sekretariat PPK, dan Sekretariat PPS
3 LAMPIRAN II, Huruf c Dokumen Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi
Badan Adhoc
dihapus
4 LAMPIRAN II, Huruf D Formulir Penilaian Wawancaa LAMPIRAN II, Huruf D menjadi LAMPIRAN II, Huruf B
5 LAMPIRAN II, Huruf E Dokumen Keputusan Penetapan Hasil Seleksi
Badan Adhoc
dihapus
6 LAMPIRAN II, Huruf F Dokumen Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi
Badan Adhoc
dihapus
7 LAMPIRAN II, Huruf G Dokumen Pakta Integritas LAMPIRAN II, Huruf G menjadi LAMPIRAN II, Huruf C
8 LAMPIRAN II, Huruf H Dokumen Laporan Kinerja Badan Adhoc LAMPIRAN II, Huruf H menjadi LAMPIRAN II, Huruf D
9 LAMPIRAN II, Huruf I Dokumen Hasil Penilaian Kinerja LAMPIRAN II, Huruf I menjadi LAMPIRAN II, Huruf E
10 LAMPIRAN II, Huruf J Dokumen Keputusan Pemberhentian dan
Penggantian Badan Adhoc
dihapus
11 LAMPIRAN II, Huruf K Jadwal Pembentukan LAMPIRAN II, Huruf K menjadi LAMPIRAN II, Huruf F
Terdapat revisi jadwal pembentukan PPS, KPPS, Pantarlih
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN II
16. MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN II
NO TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR
1. pengumuman
pendaftaran calon
anggota PPS
18 Desember 2022 22 Desember 2022
2. penerimaan pendaftaran
calon anggota PPS
18 Desember 2022 30 Desember 2022
3. penelitian administrasi
calon anggota PPS
19 Desember 2022 2 Januari 2023
4. pengumuman hasil
penelitian administrasi
calon anggota PPS
3 Januari 2023 5 Januari 2023
5. seleksi tertulis calon
anggota PPS
6 Januari 2023 11 Januari 2023
6. pengumuman hasil
seleksi tertulis calon
anggota PPS
12 Januari 2023 14 Januari 2023
7. tanggapan dan masukan
masyarakat terhadap
calon anggota PPS
3 Januari 2023 14 Januari 2023
8. wawancara calon anggota
PPS
15 Januari 2023 17 Januari 2023
9. pengumuman hasil
seleksi calon anggota PPS
18 Januari 2023 20 Januari 2023
10. penetapan anggota PPS 20 Januari 2023 20 Januari 2023
11. pelantikan anggota PPS 24 Januari 2023 24 Januari 2023
NO TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR
1. pengumuman
pendaftaran calon
anggota PPS
18 Desember 2022 22 Desember 2022
2. penerimaan pendaftaran
calon anggota PPS
18 Desember 2022 30 Desember 2022
3. perpanjangan
pendaftaran
31 Desember 2022 2 Januari 2023
4. penelitian administrasi
calon anggota PPS
19 Desember 2022 5 Januari 2023
5. pengumuman hasil
penelitian administrasi
calon anggota PPS
6 Januari 2023 8 Januari 2023
6. seleksi tertulis calon
anggota PPS
9 Januari 2023 14 Januari 2023
7. pengumuman hasil
seleksi tertulis calon
anggota PPS
15 Januari 2023 17 Januari 2023
8. tanggapan dan masukan
masyarakat terhadap
calon anggota PPS
6 Januari 2023 17 Januari 2023
9. wawancara calon anggota
PPS
18 Januari 2023 20 Januari 2023
10. pengumuman hasil
seleksi calon anggota PPS
21 Januari 2023 23 Januari 2023
11. penetapan anggota PPS 23 Januari 2023 23 Januari 2023
12. pelantikan anggota PPS 24 Januari 2023 24 Januari 2023
JADWAL PEMBENTUKAN PPS JADWAL PEMBENTUKAN PPS (PERPANJANGAN)
17. NO TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR
1. pengumuman
pendaftaran calon
anggota KPPS
5 Januari 2024 9 Januari 2024
2. penerimaan pendaftaran
calon anggota KPPS
5 Januari 2024 12 Januari 2024
3. penelitian administrasi
calon anggota KPPS
6 Januari 2024 13 Januari 2024
4. pengumuman hasil
penelitian administrasi
calon anggota KPPS
14 Januari 2024 16 Januari 2024
5. tanggapan dan masukan
masyarakat terhadap
calon anggota KPPS
14 Januari 2024 19 Januari 2024
6. pengumuman hasil
seleksi calon anggota
KPPS
20 Januari 2024 23 Januari 2024
7. penetapan anggota KPPS 23 Januari 2024 23 Januari 2024
8. pelantikan anggota KPPS 25 Januari 2024 25 Januari 2024
NO TAHAPAN PEMBENTUKAN AWAL AKHIR
1. pengumuman
pendaftaran calon
Pantarlih;
26 Januari 2023 28 Januari 2023
2. penerimaan pendaftaran
calon Pantarlih;
26 Januari 2023 31 Januari 2023
3. penelitian administrasi
calon Pantarlih;
27 Januari 2023 2 Februari 2023
4. pengumuman hasil
seleksi calon Pantarlih;
3 Februari 2023 5 Februari 2023
5. penetapan nama hasil
seleksi Pantarlih
5 Februari 2023 5 Februari 2023
6. pelantikan Pantarlih 6 Februari 2023 6 Februari 2023
JADWAL PEMBENTUKAN KPPS JADWAL PEMBENTUKAN PANTARLIH
MATRIKS PERUBAHAN JUKNIS LAMPIRAN II
MASA KERJA AWAL AKHIR
Masa Kerja Pantarlih 6 Februari 2023 15 Maret 2023
MASA KERJA AWAL AKHIR
Masa Kerja KPPS 25 Januari 2024 23 Februari 2024
