Policy Brief 2016 (Diskresi)
•
1 gefällt mir•454 views
[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang penerapan diskresi di sektor pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ringkasannya adalah bahwa diskresi didefinisikan sebagai keputusan dan tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan yang tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen ini menganalisis contoh-contoh tindakan nyata pelaksanaan diskresi
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Andere mochten auch
Ähnlich wie Policy Brief 2016 (Diskresi)
Ähnlich wie Policy Brief 2016 (Diskresi) (20)
Mehr von Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
Mehr von Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (20)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
- 1. TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK Policy Brief PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LAN SAMARINDA
- 2. Konsep lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 bukan berdasar pada konteks hukum semata, ke- lahirannya merupakan perpaduan harmonis antara konsep ilmu ad- ministrasi negara dan ilmu hukum (dalam hal ini hukum administrasi negara). Dalam konsep ilmu administrasi negara, memperhatikan kepent- ingan masyarakat dengan berbagai persoa- lan dan solusi menjadi ruang lingkupnya. Se- mentara dalam konteks Hukum Administrasi Negara, dapat dilihat se- bagai sebuah instrumen pengaturan, agar sesuatunya dapat ber- jalan dengan baik, tera- tur, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Persoalan diskresi hingga saat ini masih sering di- maknai sebagai sesuatu yang berbahaya dan menakutkan untuk dil- akukan. Hal ini berim- plikasi pada ketakutan- ketakutan untuk berbuat disebagian para pejabat kita, termasuk untuk ber- tindak nyata. Mencerma- ti kondisi tersebut, pent- ing untuk memahami ketentuan perundangan bahwa diskresi sebagai sebuah keputusan dan atau tindakan. Hasil penelitian tentang pelaksanaan diskresi pe- layanan publik di kali- mantan (Kota Pontianak dan Kabupaten Kutai Kartanegara) menunjuk- kan bahwa diskresi se- bagai tindakan nyata tid- ak sulit dan menakutkan untuk dilakukan demi terciptanya pelayanan publik yang prima. Yang tidak kalah penting dari upaya penerapan diskresi adalah pemahaman yang sama oleh semua pihak mengenai ruang lingkup dan karakteristiknya, terutama bagi aparat penegak hukum yang dituntut untuk lebih pro- gresif dalam memandang konteks diskresi tanpa mengurangi tujuan pen- capaian kepastian hukumnya. TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK Policy Brief Ringkasan Eksekutif Ringkasan Eksekutif 0 Pendahuluan 0 Deskripsi Masalah 0 Rekomendasi 0 Daftar Pustaka 0 Daftar Isi
- 3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan produk hukum fenomenal yang berhasil dibuat oleh bangsa Indonesia. Karakteristiknya yang bertujuan untuk mem- berikan perlindungan bagi penyelenggara pemerintah dalam menjalankan tugasnya membuat UU tentang administrasi negara ini ditunggu kehadirannya selama ini. Konsep la- hirnya UU No. 30 Ta- hun 2014 bukan ber- dasar pada konteks hukum semata, ke- lahirannya merupakan perpaduan harmonis antara konsep ilmu administrasi negara dan ilmu hukum (dalam hal ini hukum administrasi negara). Dalam konsep ilmu ad- ministrasi negara, memperhatikan kepentingan masyara- kat dengan berbagai persoalan dan so- lusinya merupakan ru- ang lingkup dari admin- istrasi negara. Admin- istrasi negara haruslah mampu menjawab tuntutan-tuntutan masyarakat yang senantiasa berkem- bang tersebut. Dengan demikian, ketidak pua- san masyarakat dapat diperkecil dan di- persempit jaraknya (Thoha, 2005). Lebih lanjut disampaikan bahwa Administrator – administrator negara diharapkan bekerja da- lam kerangka kepent- ingan-kepentingan umum, tidak mengek- sploitasi jabatannya untuk mencapai tujuan pribadi. Mereka mempunyai kewajiban patuh terhadap un- dang-undang dan pera- turan (Thoha, 2005). TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK Policy Brief Pendahuluan
- 4. Jabatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dimensi administrasi nega- ra,dengan adanya jab- atan maka administrasi negara dapat berjalan, begitu berperannya jab- atan dalam administrasi negara, Bahsan Mustafa mengartikan bahwa ad- ministrasi negara sebagai gabungan jabatan- jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi tugas melakukan sebagi- an dari pekerjaan pemerintah dalam arti luas, yang tidak dis- erahkan kepada badan- badan pembuat undang- undang dan badan-badan kehakiman (Mustafa da- lam Ridwan, 2006). Dari definisi Bahsan Mustafa tersebut dapat disimpul- kan bahwa tugas pemerintah yang paling utama adalah sebagai eksekutif atau pelaksana kebijakan melalui berbagai penyediaan dan penyelenggaraan layanan publik untuk mencapai kepuasan dan kesejahteraan masyara- kat dengan berbagai jab- atan yang dimilikinya. Wujud dari pelaksa- naan jabatan adalah pela- yanan. Pelayanan yang berkualitas merupakan ciri dari masyarakat yang dinamis. Proses check and balance dalam kegiatan pelayanan menempatkan masyara- kat bukan hanya sebagai obyek pelayanan, melain- kan dapat berperan juga sebagai subyek layanan melalui berbagai input yang diberikan kepada kepada pemerintah un- tuk memperbaiki kulaitas pelayanan. Mekanisme pelayanan dimaksud ha- rus menjamin terciptanya makna pemerintahan yang responsif, yakni sosok pemerintahan yang sensitif, akomodatif dan antisipatif terhadap kebutuhan, keingi- nan,aspirasi, kepent- ingan, cita-cita, harapan, motivasi, tuntutan, dan keluhan rakyat serta ber- tanggung jawab kepada rakyat atas pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban mandat ked- aulatan rakyat, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat (Napitupulu, 2007). TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK Policy Brief Pendahuluan
- 5. Adapun konteks Hukum Administrasi Negara di dalam UU No. 30 Tahun 2014 dapat dilihat sebagai sebuah konsep pengaturan, agar sesuatunya dapat ber- jalan dengan baik, tera- tur, dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Adanya harapan terse- but, tidak terlepas dari Konsep Hukum admin- istrasi negara sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintahan untuk secara aktiv terlibat da- lam kehidupan ke- masyarakatan, dan di sisi lain HAN merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlin- dungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat pera- turan mengenai aktivitas pemerintahan (Wijk dan Konijnenbelt dalam Rid- wan 2006) Proses meleburkan ilmu administrasi negara dan ilmu hukum yang sudah terakomodasi dengan baik di dalam UU No. 30 tahun 2014 dalam penerapannya masih jauh dari kata maksimal. Salah satu subtansi mengenai diskresi masih sering berujung ke krimi- nalisasi walaupun seba- gian pendapat yang lain berpendapat bahwa per- soalan hukum tersebut harusnya diselesaikan dalam ranah peradilan tata usaha negara, bukan peradilan umum ataupun peradilan korupsi. Kondi- si tersebut pada akhirn- ya menjadi momok untuk lahirnya pelaksanaan dis- kresi di sektor pelayanan publik. Diskresi di dalam ke- tentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 30 tahun 2014 didefinisikan sebagai Keputusan dan/atau tin- dakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoa- lan konkret yang dihada- pi dalam penyeleng- garaan pemerintahan dalam hal peraturan pe- rundang-undangan yang memberikan pilihan, tid- ak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dari defin- isi tersebut dapat terlihat bahwa kondisi UU mem- berikan pilihan, tidak lengkap/jelas dan adanya stagnasi merupakan per- soalan konkrit yang ha- rus diselesaikan melalui diskresi.Dari Ketiga sifat konkrit tersebut dalam penerapannya ‘seharusnya’ dapat digambarkan secara makro dan dapat diter- jemahkan sangat luas untuk memu- dahkan,memtigasi kek- hawatiran, memberikan ketenangan dan mengini- siasi lahirnya diskresi ketika diperlukan. Policy Brief Pendahuluan TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
- 6. Persoalan diskresi dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 ten- tang Administrasi Negara, masih dimak- nai sebagai sesuatu yang berbahaya dan menakutkan untuk dil- akukan, terlebih dengan berbagai peri- stiwa hukum dimana pejabat negara yang merasa mendasarkan tindakannya pada dis- kresi justru berujung bui. Hal ini berimplikasi pada ketakutan- ketakutan untuk ber- buat apapun disebagi- an para pejabat kita, termasuk untuk bertin- dak nyata dalam men- ciptakan/memberikan pelayanan yang men- jadi kewajibannya. Jika kondisi ini terus tejadi, menjadi kurang makna pengaturan diskresi berdasar UU No. 30 Tahun 2014. Mencermati kondisi tersebut, penting un- tuk memahami ke- tentuan perundangan bahwa diskresi sebagai sebuah keputusan dan atau tindakan. Pemerintah melakukan berbagai tindakan, baik tindakan nyata (faitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (recthshandelingen). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada rele- vansinya dengan hukum, dan oleh kare- nanya tidak men- imbulkan akibat hukum (Versteden dalam Rida- wan 2007). Tindakan nyata merupakan ke- harusan yang harus dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dengan wewenang yang dimili- kinya untuk menjalan- kan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan AUPB. Fungsi pemerinta- han sebagaimana ter- sebut di dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 30 ta- hun 2014 meliputi fungsi pengaturan, pe- layanan, pem- bangunan, pem- berdayaan, dan pelin- dungan. Kelima fungsi tersebut menuntut tin- dakan nyata dari para pejabat pemerintah untuk dapat terealisasi- kan. Untuk menge- tahui bagaimana ben- tuk dari tindakan nyata pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dapat kita lihat bentuknya dalam tabel di bawah ini: Policy Brief Deskripsi Masalah TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
- 7. Policy Brief Deskripsi Masalah Tabel 1.1 Tindakan Nyata Pelaksanaan Diskresi di Kota Pontianak dan Kabupaten Kutai Kartanegara No Lokus Tindakan Nyata Pelaksanaan Diskresi 1. Pemerintah Kota Pontianak Penundaan kelengkapan persyaratan pada permohonan ijin HO Dibuat kebijakan bahwa ketika mengurus HO tidak ada IMB aslinya, maka proses masih dapat ter- us berlanjut. Diberikan semacam rekomendasi (nota) yang berfungsi sebagai IMB pendahuluan yang berlaku hanya 1 tahun saja. Meniadakan kelengkapan aspek teknis pemeriksaan lapangan dapat dilakuakn melalui metode self assesment. Pemohon cukup membu- at pernyataan bahwa memang benar rumah kos saya dengan kualifikasi X benar adanya, Pembekuan data penduduk Membekukan data penduduk yang tidak bertempat tinggal/domisili sesuai dengan alamat yang tertera di dalam Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk lebih dari 1 tahun tanpa memberikan laporan. Memberikan bantuan biaya transportasi Permendagri 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Tidak terse- but di dalamnya mengenai bantuan untuk akomodasi dan transportasi bagi keluarga pasien tidak mampu.Sehingga dapat masuk ke dalam kualifikasi diskresi. Rumah Sakit tanpa kelas Pelayanan/tindakan medis yang dilaksanakan berdasarkan jenis penyakit dan berat ringannya penyakit tersebut, bukan pada kemampuan finasial pasien serta pelayanan medis sama untuk semua pasien berdasarkan standar prosedur operasional (SPO) pelayanan. Pernyataan terhutang bagi pasien yang tidak mampu Mengambil kebijakan yang meringankan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran biaya rumah sakit. Di dalam form pasien diberikan tenggat waktu pem- 2. Kabupaten Kutai Kar- tanegara Menandatangani blanko Kartu Keluarga yang masih kosong Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 471.14/13795/ , mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi seluruh surat yang berkaitan dengan petunjuk penan- datangan Kartu Keluarga menggunakan scanner atau tanda tangan berupa stempel di kecama- tan. Kebijakan baru tersebut dinilai cukup menghambat pelayanan. Sehingga untuk memper- lancar pelayanan dibuat kebijakan dengan menandatangi blanko Kartu Keluarga terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada pihak UPT dengan dibuatkan berita acaranya. Penerbitan surat pengantar/keterangan Untuk penerbitan surat ijin lingkungan, tidak harus menunggu dokumen itu selesai, karena wak- tunya pasti melebihi 7 hari untuk di lingkungan Badan Lingkungan Hidup sendiri. Maka diambil- lah jalan tengah melalui kesepakatan, BLH dapat menerbitkan semacam surat pengantar/ ket- erangan sehingga proses perijinan dapat terus bejalan di BP2T, hingga keluar surat ijin yang dimaksud Pemberian keringanan terkait kekurangan kelengkapan Membuat kebijakan dengan melanjutkan terus proses pengurusan proses perizinan walaupun persyaratannya kurang. Persyaratan yang kurang wajib dipenuhi ketika masyarakat yang mengajukan perizinan akan mengambil dokumen perizinannya. Penitipan sementara pasien pihak RSUD mengambil kebijakan untuk menitipkan pasien sementara di kamar yang masih kosong meskipun kelasnya berbeda. Dengan begitu pasien masih bisa tertangani dan biaya ako- modasi dibebankan sesuai dengan standar kelas pasien tersebut. Membangun rumah sakit tipe C tanpa kelas di Kota Bangun Memberikan take home pay serta tunjangan dan fasilitas kesehatan kepada tenaga medis TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
- 8. Pada saat diskresi dengan mu- dah beradaptasi di konteks administrasi negara, hukum dengan berbagai konteksnya dianggap masih mem- belenggu penerapan dis- kresi. Ahmad Ali dalam Ahmad Rivai mengatakan secara universal, jika ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka harus membebas- kan diri dari belenggu formalisme-positivisme, karena jika hanya mengandalkan pada te- ori dan pemahaman hukum secara legalistik- positivistis yang hanya berbasis pada peraturan tertulis belaka, maka tid- ak akan mampu untuk menangkap hakikat akan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan (hal 37). Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bah- wa hukum harus lebih membuka diri, harus lebih progresif dan adap- tasi dalam konsep penye- lenggaraan pemerinta- han yang terus berkem- bang tanpa mengurangi sifat kepastian hukumnya. Hukum pro- gresif yang bertumpu pada manusia, memba- wa konsekwensi pent- ingnya sebuah kreativi- tas. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan ber- henti pada ‘mengeja un- dang-undang’, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanuasiaan (Rahardjo dalam Dey). Diakui memang positiv- isme hukum telah banyak memberi sumbangan besar dalam pem- bangunan hukum mod- ern di dunia. Namun, bukan berarti ia tidak memiliki kekurangannya yang antara lain adalah telah mengabaikan sub- tansi hukum yaitu keadi- lan dan kemanfaatan (Yusriyadi dalam Sarma- di, 2012) Terlepas dari berbagai ketakutan yang masih mencengkeram sebagian para penye- lenggara pemerintahan dalam melakukan diskre- si, perlu untuk mendapatkan perhatian bagi kita semua bahwa, tidak perlu khawatir da- lam memandang dan melakukan diskresi. Dis- kresi yang dilakukan tid- ak harus berwujud produk hukum (keputusan). Tindakan nyata yang dapat menghindarkan penye- lenggaraan pemerinta- han dari stagnasi meru- pakan wujud nyata dari sebuah diskresi, se- bagaimana tindakan nyata yang telah dil- akukan beberapa pejabat pemerintah di wilayah kalimantan yang berhasil diinventarisasi sebagai hasil temuan lapangan kajian “Diskresi Pela- yanan Publik di di Kali- mantan”. Kalaupun ha- rus dilakukan diskresi yang berupa tindakan hukum, harus dipastikan sebelumnya bahwa dis- kresi tersebut dilakukan dengan tidak berten- tangan dengan UU, itikad baik, alasan yang obyektif, dan sesuai de- nagn asas umum pemerintahan yang baik Policy Brief Deskripsi Masalah TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
- 9. 1. Dalam konteks UU No. 30 ta- hun 2014 diskresi yang merupa- kan hasil perpaduan dari 2 (dua) konsep keilmuan, yakni administrasi negara dan hukum (hukum administrasi negara) dalam penerapannya hen- daknya selalu berpacu kepada kedua konsep keilmuan terse- but, baik oleh para penegak hukum dan menjalankan fungsinya dan oleh pemerintah (penyelenggara pemerintahan) dalam menjalankan tugasnya. 2. Lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 merupakan jawaban atas berbagai persoalan konkrit yang selama ini menjadi masa- lah dalam penyelenggaraan negara. Keadilan dan ke- manfaatan bagi masyarakat merupakan prioritas yang ingin dihadirkan secara pasti dalam undang-undang ini. Untuk menunjang lahirnya kondisi tersebut, maka semua praktisi hukum harus mempunyai ‘keinginan’ yang sama dalam mewujudkannya. Para praktisi hukum yang selama ini masih cenderung berpikir secara legisme dan Positivisme dalam menyorot proses dan hasil dari penyelenggaraan pemerinta- han, diharapkan mampu mem- buka diri ke dalam pergerakan hukum yang progresive. 3. Diskresi dalam aturannya tidak saja berbentuk keputusan, tin- dakan nyata untuk mengatasi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan merupakan diskresi yang harusnya dapat lebih diekplorasi oleh Pejabat Pemerintah, khusunya yang mengampu pelayanan publik, agar berbagai persolan pem- berian layanan yang selama ini masih menjadi persoalan dapat dikurangi. 4. Pemahaman yang bagus mengenai konsep diskresi sangat diperlukan, baik oleh kepala daerah maupun oleh Pejabat Pemerintah. Pema- haman yang bagus akan membantu untuk mengu- rangi ketakutan-ketakutan para elemen penyelenggara pemerintahan ( Kepala dae- rah ataupun pejabat) dalam melakukan pemberian pela- yanan publik dengan kualitas di atas rata-rata melalui me- dia diskresi. 5. Untuk lebih menguatkan Pe- jabat Pengambil Kebijakan dalam membuat diskresi (baik berupa keputusan atau- pun berupa tindakan), hen- daknya harus mulai dibangun budaya konsultasi “fast responsive”.Walaupun diskresi merupakan hak seorang pejabat berdasarkan kewenangan yang dimilikin- ya, tetap dimungkinkan bag- inya untuk mengkonsultasi- kan rencana pengambilan keputusan/tindakan diskresi dengan unit organisasi yang mempunyai tusi tersebut seperti Biro/Bagian Hukum, oleh karenanya, wajib hukumnya bagi Biro/bagian Hukum untuk mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan/ pemahaman mengenai diskresi, ruang lingkup dan implikasinya. 6. Dari hasil kajian Diskresi Pelayanan Publik di Kali- mantan dapat disimpul- kan bahwa diluar konteks keilmuan, beberapa faktor internal pemerintah daerah yang mempengaruhi lahirnya diskresi, antara lain : faktor kepemimpinan, visi dan misi daerah, dan kon- disi geografis. Policy Brief Rekomendasi TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
- 10. Policy Brief Daftar Pustaka Rifai, Ahmad.,2011, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Sinar Grafika, Jakarta. HR, Ridwan., 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Thoha Miftah., 2005, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Napitupulu, Paiman., 2007, Pelayanan Public dan Customer Satisfaction, PT. Alumni, Bandung, . Ravena Dey, Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia.https:/ www.google.co.id sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimjpzqqK_ QAhXELI8KHdF2CEYQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fdownload. Sarmadi,A Sukris, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, Membebaskan positivisme hukum ke ranah hukum pro gresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum), Jurnal Dinamika Hukum, TINDAKAN NYATA DALAM PENERAPAN DISKRESI DI SEKTOR PELAYANAN PUBLIK