Studi tentang model kerjasama regional dan prospek kerjasama penyelenggaraan urusan pemerintahan lintas daerah di Kalimantan Timur menemukan bahwa kerjasama antar daerah penting untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Studi ini merekomendasikan intensifikasi komunikasi antar pemerintah daerah, penjelasan kewenangan antar level pemerintahan, serta identifikasi kebutuhan kerjasama di setiap instansi pemerintahan daerah.

1. KAJIAN TENTANG MODEL KERJASAMA REGIONAL DAN PROSPEK KERJASAMA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH KABUPATEN / KOTA DI KALIMANTAN TIMUR Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Kerjasama PKP2A III LAN Samarinda Dengan

2. Latar Belakang 1 Governance is defined as the set of values, policies and institutions by which a society manages its economic, political and social affairs through interactions among the government, civil society and private sector . It is the way a society makes and implements decisions — achieving mutual understanding, agreement and action . It comprises the mechanisms and processes for citizens and groups to articulate their interests, mediate their differences and exercise their legal rights and obligations. ( UNDP ) Normatif Teoretis Kebutuhan thd model kerjasama (joint management )

5. Maksud / Tujuan Sebagai upaya pengidentifikasian dan pengkajian terhadap berbagai kondisi, permasalahan, dan kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendorong semakin erat dan kuatnya kerjasama antara beberapa pemerintah daerah di wilayah regional tertentu. Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah masalah pelayanan kebersihan / persampahan, pengelolaan lingkungan, serta penyediaan fasilitas umum / infrastruktur dasar, terutama yang melibatkan 3 (tiga) daerah otonom, yakni Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Kutai Kartanegara (BOSANGGARONG).

6. Tipe Kerjasama Regional Province Province Province Province Core City Rural hinterlands

7. Alternatif Model Kelembagaan - 1 (Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen ) PEMERINTAH DARAH (2) PEMERINTAH DARAH (1) PEMERINTAH DAERAH (3) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DEWAN KOMISARIS DEWAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK 2 ATAU BEBERAPA DAERAH

8. Alternatif Model Kelembagaan - 2 (Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Lembaga Baru ) PEMERINTAH DAERAH “X” PEMERINTAH DAERAH “Y” BADAN USAHA BADAN USAHA Kerjasama dalam salah satu aktivitas usaha yang dianggap oleh kedua belah pihak paling menguntungkan

9. Alternatif Model Kelembagaan - 3 (Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen ) DAERAH I DAERAH II DAERAH III DAWAN PENASEHAT BADAN KERJASAMA DINAS TERKAIT DINAS TERKAIT

10. Alternatif Model Kelembagaan - 4 (Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru ) PEMERINTAH DAERAH “X” PEMERINTAH DAERAH “Y” DINAS / LEMTEKDA DINAS / LEMTEKDA Kerjasama dalam aktivitas pelayanan tertentu yang dianggap oleh kedua belah pihakmenyangkut kepentingan masyarakat kedua daerah

13. Temuan Lapangan 14,3 7,1 35,7 42,9 – Kemampuan Pemda utk menyediakan/ memberikan pelayanan masih cukup tinggi, baik dari segi pendanaan maupun SDM pelaksananya 5 – – 35,7 35,7 7,1 Penyediaan sarana pelayanan publik di daerah sudah cukup berkualitas dan memuaskan masyarakat. 3 – – 35,7 35,7 7,1 Pembagian urusan / kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang-bidang pelayanan publik sudah cukup jelas. 4 – – 14,3 78,6 7,1 Political will pimpinan daerah (Bupati/Walikota) untuk menggalang kerjasama dengan daerah lain sudah cukup tinggi. 2 – – 7,1 50 42,9 Kerjasama dengan daerah lain dalam pelayanan publik adalah penting. 1 STS TS RR S SS Distribusi Jawaban % Item Pertanyaan No

14. – 21,4 21,4 42,9 14,3 Potensi swasta lokal dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik cukup besar dan perlu diberdayakan. 10 – 35,7 42,9 21,4 – Kualitas dan kuantitas SDM daerah di bidang pembangunan dan pelayanan publik di daerah sudah cukup memadai. 9 – 28,6 35,7 28,6 7,1 Lembaga pemerintah yang menangani urusan pembangunan dan pelayanan di daerah saat ini sudah efektif dan efisien . 7 14,3 28,6 42,9 14,3 – Alokasi dana untuk pembangunan dan pemberian pelayanan publik di daerah sudah cukup memadai. 8 – 14,3 14,3 57,1 14,3 Peran pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik sebaiknya difokuskan pada fungsi regulasi, perencanaan, pengawasan, dan penetapan standar . 6 STS TS RR S SS Distribusi Jawaban % Item Pertanyaan No

21. Sekian dan Terima kasih