LAW

1. i
PROPOSAL PENELITIAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS SESEORANG TANPA IZIN
(Studi Penelitian Polres Palopo)
NURUL AQSA ABUBAKAR
NIM: 19.023.74.201.007
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2023

2. ii
LEMBAR PERSETUJUAN
PROPOSAL PENELITIAN
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
IDENTITAS SESEORANG TANPA IZIN
(Studi Penelitian Polres Palopo)
disusun oleh:
NURUL AQSA ABUBAKAR
Nim: 19.023.74.201.007
telah diperiksa dan disetujui untuk seminar proposal penelitian pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma
Palopo, .. Maret 2023
Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II
Dr. HAEDAR DJIDAR, SH., MH. UMAR LAILA, SH., MH.
NIDN.: 0912108204 NIDN.: 09020267 01

3. iii
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat
ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA karena berkat, lindungan dan bimbingan-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal ini yang berjudul, Tinjauan
Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Seseoranng Tanpa Izin
(Studi Penelitian Polres Luwu)
Dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu segala proses
pembelajaran sampai terselesaikannya penyusunan Proposal ini dengan baik
secara materiil maupun non materiil, teruma kepada Kedua Orang Tua tercinta,
Bapak Abubakar K. Laheya dan Ibu Nuryanti Gandi yang selalu memberikan
semangat dalam menghadapi situasi tersulit yang tak henti mendoakan dan
memberi dukungan bagi penulis selama kuliah sampai akhir penyusunan
proposal ini. Adapun kepada yang terhormat yaitu:
1. Bapak Rektor Dr. Ir. H. Annas Boceng, M.Si. Selaku Rektor Universitas Andi
Djemma.
2. Bapak Dr. Haedar Djidar, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma dan Pembimbing I yang telah senantiasa
memberikan kritik dan saran yang membangun kepada calon peneliti dalam
penyelesaian Proposal.
3. Bapak Burhanuddin Nur, SH., MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Ando Djemma.

4. iv
4. Ibu Sulastryani, SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas
Andi Djemma.
5. Ibu Irayanti Nur, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma.
6. Bapak Umar Laila, SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah senantiasa
memberikan kritik dan saran yang membangun kepada calon peneliti dalam
penyelesaiaan proposal.
7. Bapak Dr. Laola Subair, SH., MH. Selaku Penasehat Akademik yang telah
senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis
selama duduk dibangku perkuliahan sampai ke tahap penyelesaiian
Proposal.
8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma
atas pendidikan, ilmu, dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis
selama duduk dibangku perkuliahan.
9. Segenap Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma yang telah
banyak membantu penulis selama Perkuliahan.
10. Ketiga saudara-saudari kandung penulis Asidik Abubakar, Alfatih Ananda
Abubakar, dan Inaya Fadilah Abubakar serta seluruh keluarga besar untuk
doa dan dukungannya.
11. Untuk seluruh Teman-teman dan Angkatan 2019 (Arbitration) yang tidak bisa
saya sebutkan satu per satu terimakasih atas semangat, dukungan dan
kebersamaan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andi
Djemma.

5. v
12. Untuk Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM
FH) penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebersamaan dan
pengetahuannya selama penulis berkuliah di Universitas Andi Djemma.
13. Untuk Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Mahasiswa Original
Dinamis Intelektual Etnik Seniman (UKM Seni Modies) penulis mengucapkan
banyak terimakasih atas kebersamaannya dan pengetahuannya selama
penulis berkuliah di Universitas Andi Djemma.
Penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini tidak luput dari
kekurangan maupun kesalahan. Kritik dan saran akan penulis terima semoga
bermanfaat bagi Mahasiswa Universitas Andi Djemma, Akhir kata semoga Allah
SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai ibadah dan senantiasa meridhoi
segala aktivitas kita semua, Amin.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Palopo, .. Maret 2023
Penulis

6. vi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL......................................................................................... i
LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL ........................................................ ii
KATA PENGANTAR ...................................................................................... iii
DAFTAR ISI ................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................. 8
1.3 Tujuan Penelitian................................................................................. 9
1.4 Manfaat Penelitian............................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA........................................................................ 10
2.1 Pengertian Tinjauaan Yuridis............................................................... 10
2.2 Pengertian, Unsur dan Sanksi Tindak Pidana ..................................... 12
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .......................................................... 12
2.2.2 Unsur Tindak Pidana .................................................................. 15
2.2.3 Sanksi Tindak Pidana................................................................. 17
2.3 Pengertian, Jenis dan Sifat Identitas ................................................... 18
2.3.1 Pengertian Identittas................................................................... 18
2.3.2 Jenis Identitas ............................................................................ 20
2.4 Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Diri..………………………….22
2.5 Kerangka Pikir……………………………………………………………...35
BAB III METODE PENELITIAN...................................................................... 24
3.1 Lokasi Penelitian ................................................................................. 24
3.2 Metode Penelitian................................................................................ 24
3.3 Sumber Data....................................................................................... 24
3.4 Metode Pengumpulan Data................................................................. 24
3.5 Metode Analisa Data ........................................................................... 25
DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 26

7. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh
Undang-undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara
memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara.
Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-
4 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945)
yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia
dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan
melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta
keadilan sosial.
Hak konstitusional yang diatur dalam UUDRI 1945 mencakup 40 hak warga
negara. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut
diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) dengan garis besar bahwa warga negara berhak
atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya. Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi
adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan
komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak
pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif
yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang
sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas
tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM),

8. 2
Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor
1
Rekening, Sidik jari, Ciri khas seseorang dan sebagainya.
Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang
harus dilakukan dan dijamin oleh Negara. Salah satu undang-undang yang
mengatur tentang perlindungan data pribadi Undang-undang Nomor 27 Tahun
2022 tentang perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini adalah hukum
terbaru terkait perlindungan data pribadi yang disahkan pada 17 Oktober 2022
lalu. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi merupakan amanat dari Pasal
28G Ayat 1 UUD 1945 yang Berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan
perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas
privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.1
Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat
dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat gawai
yang saling terhubung. Implikasi dari era ini sangat besar ketika teknologi
berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya
untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosio-ekonomi,
serta membantu memudahkan dalam berbagai hal.2
Perkembangan teknologi
informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di
1
Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,
Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hal 191 – 204
2
Syaifudin.A, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology
Berbasis Peer to Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)”, Dinamika, Vol.26
No.4, Hal.408- 421

9. 3
masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi
tersebut.3
Privasi seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaanya.
Ketika tidak ada privasi, maka hidup seseorang akan terasa seperti neraka dunia,
karena rentan terhadap kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi serta
rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain. Kekhawatiran
lainnya yaitu terhadap informasi terkait hal-hal pribadi akan diketahui secara luas,
khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan diketahui dan diawasi pihak
tertentu.
Perlindungan privasi tidak berarti tanpa batasan. Dalam hal tertentu terdapat
informasi yang secara luas disepakati sebagai informasi pribadi yang tidak
dilindungi bahkan atas nama hukum berhak didampingi, misalnya informasi
mengenai jumlah rekening yang dimiliki, nama ibu, maupun tanda lahir yang
melekat pada tubuh. Pada umunya masyarakat menganggap informasi tersebut
merupakan hal yang sifatnya pribadi. Namun ketika terjadi kondisi khusus yang
mengharuskan terjadi pengungkapan data-data tersebut maka pemilik informasi
tidak dapat menolak untuk memberitahukan atau mengemukakan informasi
tersebut dengan dalih menyangkut privasi. Selama privasi tersebut terkait
dengan kepentingan publik dan digunakan dengan terbatas dilindungi undang-
undang, maka perlindungan privasi dapat terabaikan.Kehidupan keseharian
mayoritas masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi. Yang dimana globalisasi
merupakan sifat yang tidak bisa dihindari dan dicegah.
Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya
globalisasi, adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk
3
Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data
Protection System (IDPS), Legislatif, Vol. 3 No.2, Hal.167-190

10. 4
apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah,
sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup
hingga budaya suatu bangsa. Pengaruh globalisasi hampir pada semua aspek
kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi hingga politik. Kecepatan arus informasi
yang dengan cepat membanjiri seolah-olah tidak memberikan kesempatan
kepada kita untuk menyerapnya dengan filter mental dan sikap kritis.
Masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi sebagian besar
terdapat pada generasi muda, penduduk dengan status sosial yang tinggi dan
penduduk yang berada di perkotaan. Namun masyarakat di daerah terpencil,
generasi tua dan masyarakat yang belum siap baik dari segi fisik maupun mental,
mereka sulit untuk menerima arus globalisasi.
Globalisasi merupakan suatu sistem yang bersifat netral karena pengaruh
yang ditimbulkan dapat memberikan dampak positif maupun negatif, tergantung
bagaimana masyakarat tersebut menyikapinya. Dalam era globalisasi,
masyarakat Indonesia tidak dapat menghindar dari arus derasnya perubahan
sebagai akibat canggihnya teknologi informasi, telekomunikasi, tatanan ekonomi
dunia yang mengarah pada pasar bebas, serta tingkat efisiensi dan kompetitif
yang tinggi diberbagai bidang kehidupan. Suka atau tidak suka, mau tidak mau
bangsa Indonesia harus mengikutinya jika tidak ingin ketinggalan terhadap
globalisasi.
Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan
pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan
ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi,4
dengan begitu internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan
4 Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi (PT Raja Grafindo Persada 2005).[12].

11. 5
dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi e-
commerce.5
Transaksi jual beli e-commerce merupakan suatu kontrak jual beli
yang sama dengan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja pada
transaksi e-commerce, media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu
internet. Sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online6
dimana komunikasi jarak jauh, dimanapun, siapapun, dan dari manapun dapat
mengakses website.
Berbagai situs yang telah disediakan baik dari pemerintah maupun swasta
digunakan oleh masyarakat untuk memperdagangkan segala macam yang
memiliki nilai jual. Seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini
didominasi oleh pengguna teknologi informasi menuntut hidup yang serba cepat.
Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran
terselesaikan. Tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank
atau ATM untuk mentransfer dana, dan keengganan mengunjungi suatu tempat
terselesaikan oleh fintech.
Tersedianya lapangan dagang dan tingginya kebutuhan seseorang,
menjadikan mereka menghalalkan segala cara ataupun melegalkan segala hal
yang bertentangan dengan hukum, namun yang menurut mereka baik serta
berpenghasilan. Salah satunya yang sedang ramai terjadi yakni jual beli data
pribadi milik orang lain secara illegal bahkan dengan harga yang murah. Sebuah
akun media sosial menawarkan pembelian data Nomor Induk Kependudukan
(NIK) dan Kartu Keluarga (KK) Data pribadi dinilai sebagai tambang emas karena
dengan data kita bisa tau identitas sampai kebiasaan seseorang. Data pribadi
tersebut mulai nomor handphone, nama lengkap, alamat lengkap, nomor
5 Budi Agus Riswandi, Hukum dan Internet di Indonesia (UII Press 2003).[113].
6 Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara
di Indonesia (FH UII Press 2009).

12. 6
kerabat, nomor KK dan nomor KTP hingga foto KTP beserta foto selfie pengguna
aplikasi fintech. Foto selfie ini biasa digunakan sebagai autentifikasi wajah
pengaju pinjaman serupa dengan wajah yang ada di KTP.
Perkembangan informasi dan teknologi dalam dunia bisnis, perdagangan
online khususnya, tidak luput dari masalah terutama mengenai perlindungan data
pribadi. Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena
merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam
melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat
membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk
melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-
data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa
disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi
dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data. Selain itu, sebagai akibat lajunya
perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah
terkait big data. Big data yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan
dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariatif
serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak
saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak
swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya
mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori
pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau
jasanya. Akan tetapi di sisi lain penyalahgunaan big data tidak dapat dipungkiri
dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya sa ja gejolak yang muncul
ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk
(KTP) serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya history pada aplikasi ojek

13. 7
online, dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan data
yang menimbulkan kerugian.
Dalam hal ini Kota palopo sebagai salah satu kota yang maju dalam
perkembangan teknologi tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan
identitas yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggug jawab dalam
memenuhi ambisinya tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh orang yang
di rugikan dan ternyata hal ini telah terjadi di kota palopo.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk
mengkaji lebih dalam tentang bagaimana tindak pidana penyalagunaan data
pribadi. Untuk itu penulis mengangkat proposal berjudul: Tinjauaan Yuridis
Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Tanpa Izin (Studi Penelitian Polres
Palopo)
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka
penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban penyalahgunaan identitas
diri?
2. Bagaimana upaya Polres Palopo dalam menangani tindak pidana
penyalahgunaan identitas diri?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang
melandasi penelitian ini,
1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban
penyalahgunaan identitas diri.

14. 8
2. Mengetahui apa upaya Polres Palopo dalam menangani tindak pidana
penyalahgunaan identitas diri tanpa izin.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan manfaat penelitian yang lebih dikemukakan, maka manfaat
dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban
permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum korban penyalahgunaan
identitas diri.
2. Secara Praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan data atau informasi
bagi kepolisian atau para pengambil keputusan dalam menangani tindak
pidana penyalahgunaan identitas diri tanpa izin.

15. 10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Yuridis
Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal
dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat
akhiranan menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan
adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan,
pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).7
Tinjauan dapat
diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai
sistematis.
Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih
mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen
serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang
dihimpunl untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk
menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis
dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.8
Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang
berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Yuridis diartikan sebagai menurut
hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.
Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh
pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah
dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum
tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap
7 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat),
Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470
8 Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

16. 11
hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa
peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar
penilaiannya.
Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa
tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk
lmemahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian
tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan
mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti
terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan
tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai
kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang
dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau
berdasarkan hukum dan undang-undang.
R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak
Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat
dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai
peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana
merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau
pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-
undangan lainnya.9
Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan
berdasarkan norma hukum yang ada.10
Menurut Vos, tindak pidana adalah salah
kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu
9 Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.
10 Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, Hlm, 46.

17. 12
kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.11
Menurut
Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan
pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan
dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.12
Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana.
Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna
adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang
hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan
demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena
yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.13
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan
diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan
yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)
juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya
diharuskan oleh hukum).14
2.2. Pengertian, Unsur dan Sanksi Tindak Pidana
2.2.1.Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaarl feit”, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan maksud strafbaar feit.
Strafbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda dan
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai arti yaitu, tindak
pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Biasanya tindak pidana
disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata “delictum”.
11 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81
12 Ibid.,
13 Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, Op, Cit., Hlm 48
14 Teguh Prastyo, Op Cit, hlm. 50

18. 13
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik adalah perbuatan yang dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak
pidana.15
Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah
straftbaar feit yang dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan
istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-
undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau
tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu
pengertian dasar dalam ilmu hukum. Sebagai istilah yang dibentuk dengan
kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak
pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit
dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti
yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan
dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.
Tindak pidana atau strafbaar feit di dalam prakteknya didefinisikan oleh para
ahli dengan pengertian yang berbeda-beda sehingga menjadikan perkataan
tindak pidana mempunyai banyak arti. Van Hamel memberikan definisi tindak
pidana sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-lundang,
melawanl hukum, yang patut dipidana dan dilakukannya dengan kesalahan.
Sedangkan Vos berpendapat tindak pidana yaitu kelakuan manusia yang oleh
peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada
umumnya dilarang dan diancam oleh pidana.16
Hezewinkel-Suriga mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perilaku
manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan
15 Zuleha, Dasar-dasar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2017, hlm. 38.
16 Rusianto, Agus, Tindak Pidanal Pertanggung Jawabanl Pidana, lJakarta: Kencana, l2016, hlm. l3.

19. 14
hidup tertentu dianggap sebagai perilaku yang dilarang oleh hukum pidana
dengan sarana-sarana yang bersifat memaksa di dalamnya. Selanjutnya menurut
Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran normal atau gangguan terhadap
tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh
seseorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalahl
penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.17
Simon mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan yang diancam pidana, yang
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan
oleh orang yang mampu bertanggung jawab.18
Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai
terjemahan dari “strafbaarl feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan)
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa
saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul
dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan
terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicia-citakan oleh masyarakat itu.19
Korimah Emong mengatakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana
ialah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum
dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pendapat lainnya diungkapkan
Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa, tindak pidana adalah perbuatan
seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum,
terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat di pertanggung jawabkan
atas perbuatannya.20
17 Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta:
Sinar Grafika, 2016, hlm. 180.
18 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 69.
19 Sofyan, Andil & Azisa, Nurl, Hukum lPidana, Makassar: Pustakal Pena lPress, 2016, hlm. 99.
20 Ali, Mahrus, lDasar-dasarl Hukum lPidana, Jakarta: Sinarl Grafika, 2015, l hlm. 97-98.

20. 15
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara sederhana
bahwa tindak pidana adalah sebagai setiap perbuatan yang apabila dilakukan,
pelakunya bias dihukum, dapat dikatakan kelakuan manusia yang melawan
hukum dan patut dipidana sesuai yang dirumuskan dalam undang-undang,
Seseorang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan
perbuatan dengan pidana jika mempunyai kesalahan, seseorang dianggap
mempunyai kesalahan jika saat melakukan perbuatan dari segi masyarakat
menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak
pidana (delictl) atau yang disebut juga peristiwa pidana ialah suatu perbuatan
ataul rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu
peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi
unsur-unsur pidananya.
2.2.2.Unsur Tindak Pidana
Para ahli pada umumnya menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana
yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsur subjektif dan objektif.
Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict
ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman
pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa
pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Terdiri dari:
a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan
hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman
hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki
oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang
atau beberapa orang). Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, asas hukum

21. 16
pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan”. Kesalahan yang
dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan
kealpaan.21
Unsur-unsur tindak pidana dapat kita bedakan menjadi 2 yaitu unsur
Subjektif dan unsur Objektif. Unsur subjektif adalah suatu unsur yang melekat
atau yang ada pada diri pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:
a. Niat
b. Maksud atau tujuan
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (Dolus dan Culpa)
d. Kemampuan bertanggung jawab
Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan situasi
dan kondisi si pelaku.. Unsur-unsur tersebut diantaranya;
a. Perbuatan
b. Akibat
c. Keadaan-keadaan
Dalam hal ini beberapa pakar hukum memberikan pendapat unsur-unsur
tindak pidana yaitu:
Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:
a. Perbuatan manusia
b. Memenuhi rumusan undang-undang
c. Bersifat melawan hukum
Menurut Soedarto unsur-unsur tindak pidana adalah:
a. Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang
b. Bersifat melawan hukum
21 Djamali, R. lAbdoel, Pengantalr Hukum Indonesial Edisi lRevisi, lJakarta: lRajawali Pers, l2010, hlm. 1.

22. 17
c. Dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan (schuld)
baik dalam bentuk kesengajaan (dulos) maupun kealpaan (culpa) dan tidak
ada alasan pemaaf.
Dari batasan yang dibuat J.E Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak
pidana:
a. Perbuatan (yang)
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
d. Dipertanggungjawabkan
Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang
lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kelakuan (orang yang)
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
c. Diancam dengan hukuman
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
e. Dipersalahkan/kesalahan
2.2.3.Sanksi Tindak Pidana
Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi
orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut
berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian
materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita
oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak
pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang
menyangkut mental korban tindak pidana.
Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana

23. 18
diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang
diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah:
a. Pidana Pokok:
1. Pidana mati:
2. Pidana penjara:
3. Kurungan: dan
4. Denda
b. Pidana Tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu:
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.
2.3. Pengertian, Jenis dan Sifat Identitas
2.3.1 Pengertian Identitas
Dalam setiap kelompok atau individu memiliki sesuatu yang tidak dapat
dilepaskan dari sebuah usaha untuk dikenal oleh pihak lain, dan pengenalan
tersebut terjadi dengan berbagai cara atau usaha, sampai kemudian dikatakan
sebagai identitas kelompok atau identitas individu. Jadi, identitas adalah bagian
dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang
keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai
dan emosional dari keanggotaan tersebut.22
Identitas sosial berkaitan dengan
keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu
22 Tajfel, H. and Turner, J.C. (1986) The Social Identity Theory of Intergroup Behavior. Psychology of Intergroup
Relations, 5, 7-24.

24. 19
kelompok tertentu, suatu esensi yang dapat dimaknai melalui tanda-tanda selera,
kepercayaan, sikap dan gaya hidup.23
Identitas merujuk pada cara-cara di mana individu dan kolektifitas-
kolektivitas dibedakan dalam hubungan mereka dengan individu dan lokeltivitas
lain.24
Makna identitas di atas sejalan dengan definisi kata “identitas” dan kata
“sosial” dalam Kamus Bahasa Indonesia, yakni: Identitas didefinisikan sebagai
“ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang; jati diri, sedangkan sosial didefinisikan
sebagai “yang berkenaan dengan masyarakat.”25
Dengan demikian, maka
identitas sosial dapat dirumuskan sebagai ciri-ciri khas yang dimiliki seseorang,
sekelompok orang atau masyarakat.
Identitas sepenuhnya bersifat sosial dan kultural, karena alasan-alasan
berikut:26
1) Pandangan tentang bagaimana seharusnya menjadi seseorang adalah
pertanyaan kultural. Sebagai contoh, individualisme adalah ciri khas
masyarakat modern.
2) Sumber daya yang membentuk materi bagi proyek identitas, yaitu bahasa dan
praktik kultural, berkarakter sosial. Walhasil, apa yang dimaksud dengan
perempuan, anak, orang Asia atau orang tua dibentuk secara berbeda pada
konteks-konteks kultural yang berbeda.
Dalam kajian yang dilakukan Erikson (1989)27
, identitas dibedakan menjadi
dua macam, yaitu identitas pribadi dan identitas ego. Identitas pribadi seseorang
berpangkal pada pengalaman langsung bahwa selama perjalanan waktu yang
23 Chris Barker, Cultural Studies Teori dan Praktik, diterjemahkan oleh Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana,
2013), 174
24 Richard jenkis, Social Identity, Third Edition, (United Kingdom: Routledge, 2008), 18
25 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008
26 Chris Barker, Cultural Studies Teori dan Praktik, diterjemahkan oleh Nurhadi., 175- 176.
27 Erik H. Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia, terj. Agus Cremers (Jakarta: Gramedia, 1989)

25. 20
telah lewat, kendati mengalami berbagai perubahan, seseorang iru akan tetap
tinggal sebagai pribadi yang sama. Identitas pribadi akan dapat disebut identitas
ego jika identitas tersebut disertai dengan kualitas eksistensial sebagai subjek
yang otonom yang mampu menyelesaikan konflik-konflik di dalam batinnya
sendiri serta masyarakatnya. Menurutnya proses pembentukan identitas terjadi
secara perlahan-lahan dan pada awalnya terjadi secara tidak sadar dalam diri
individu. Proses pembentukan identitas itu sebenarnya sudah dimulai pada
periode pertama, yakni periode kepercayaan dasar lawan kecurigaan dasar.
Menurut Weeks, singkatnya, identitas adalah soal kesamaan dan
perbedaan, tentang aspek personal dan sosial, „tentang kesamaan anda dengan
sejumlah orang dan apa yang membedakan.
2.3.2 Jenis Indentitas
A. Identitas Seksual
Identitas seksual mengacu pada identifikasi seseorang dengan berbagai
kategori seksualitas. Bias berupa heteroseksual, gay, lesbian dan biseksual.
Identitas seksual yang kita miliki akan mempengaruhi apa yang kita konsumsi.
Program televisi apa yang akan kita baca. Identitas seksual juga dapat
mempengaruhi pekerjaan seseorang.28
B. Identitas Gender
Identitas gender merupakan pandangan mengenai maskulinitas dan
feminitas dan apa arti menjadi seorang laki-laki dan perempuan. Arti menjadi
perempuan atau laki-laki sangat dipengaruhi oleh pandangan budaya. Misalnya
saja kegiatan yang dianggap lebih maskulin atau lebih feminim. Ungkapan
gender tidak hanya mengkomunikasikan siapa kita, tetapi juga mengkonstruksi
28
Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama (2009). Intercultural Communication in Contexts. McGraw Hill. Hlm. 180-192

26. 21
rasa yang kita inginkan. Identitas gender juga ditunjukkan oleh gaya komunikasi.
Gaya komunikasi perempuan sering digambarkan sebagai suportif, egaliter,
personal dan disclosive, sedangkan gaya komunikasi laki-laki digambarkan
sebagai kompotitif dan tegas.29
C. Identitas Pribadi
Identitas pribadi merupakan karakteristik unik yang membedakannya dengan
orang lain. Setiap orang mempunyai identitas pribadinya masing-masing
sehinggatidak akan sama dengan identitas orang lain. Pengaruh budaya juga
turut mempengaruhi identitas pribadi seseorang. Orang yang berasal dari budaya
individualism seperti amerika serikat dan eropa barat berusaha untuk
menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain. Sementara itu, orang yang
berasal dari budaya kolektif cenderung menonjolkan keanggotaan mereka
kepada orang lain.30
Identitas pribadi juga biasa diartikan sebagai aturan moral
pribadi atau prinsip moral yang digunakan seseorang sebagai kerangka
normative dan paduan dalam bertindak.31
D. Identitas Agama
Identitas agama merupakan dimensi yang penting dalam identitas
seseorang. Identitas tersebut merupakan pemberian secara social dan budaya,
bukan hasil dari pilihan individu. Hanya pada era moderm, identitas agama
menjadi hal yang bias dipilih, bukan identitas yang diperoleh saat lahir.32
Identitas
agama ditandai dengan adanya ritual yang dilakukan oleh pemeluk agama
tersebut. Identitas agama juga ditandai dengan busana yang dipakai.
29 Ibid.
30 Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel (2009). Communication Between Cultures,
Cengage Learning. Hlm. 154-161
31 James D. Fearon. “What Is Identity (As We Know Use The Word”
32 Edward L. Queen II. “The Formation and Reformation of Religious Identity”

27. 22
E. Identias Nasional
Identitas nasional merujuk pada kebangsaan seseorang. Mayoritas dari
masyarakat mengasosiasikan identitas nasional mereka dengan Negara di mana
mereka dilahirkan. Akan tetapi. Identitas nasional dapat juga diperoleh melalui
imigrasi dan naturalisasi. Identitas nasional biasanya menjadi sering diucapkan
saat seseorang berada di Negara lain. Orang yang identitas nasionalnya berbeda
dari tempat ia dilahirkan pada akhirnya akan mulai mengadopsi aspek identittas
nasional yang baru. Namun, hal ini tergantung pada keterikatan pada Negara
yang baru tersebut. Sementara itu, orang yang secara permanem tinggal di
Negara lain mungkin akan mempertahankan identitas Negara tempat ia lahir.33
2.4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Identitas Diri
Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang sangatlah mudah
ditemukan di dunia maya. Entah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik,
maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Maka itu, negara wajib melindungi data pribadi warganya. Tetapi, negara juga
tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak juga harus turut andil dalam upaya
pelindungan data pribadi. Siapa saja semua pihak tersebut?
1. Pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karenanya, Pemerintah
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai
payung hukumnya. Mengingat pentingnya keberadaan aturan ini, RUU PDP
pun masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
2020. RUU PDP ditargetkan rampung pada Oktober mendatang. Bila sudah
sah menjadi UU, Indonesia akan menjadi negara kelima di Asia Tenggara
33 Larry A. Samovar, Richard E. Porter, Edwin R. McDaniel (2009). Communication Between Cultures,
Cengage Learning. Hlm. 154-161.

28. 23
yang memiliki aturan terkait pelindungan data pribadi. Sebelumnya Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Filipina, sudah mengatur perlindungan data pribadi.
Sementara di tingkat dunia, Indonesia bisa menjadi negara ke-127 yang
memiliki aturan yang biasa disebut sebagai General Data Protection
Regulation (GDPR) itu.
2. Data Controller atau pengendali data pribadi. Mereka wajib melindungi data
pribadi seseorang dan itu sudah tertuang dalam RUU PDP. Adapun yang
dimaksud pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan
melakukan kendali pemrosesan terhadap data pribadi. Pengendali data
pribadi di sini bisa Pemerintah maupun swasta. Dari Pemerintah, misalnya,
adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen
Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat data
pribadi penduduk untuk kepentingan negara maupun publik. Sementara dari
pihak swasta, marketplace bisa menjadi salah satu contohnya. Sebab, untuk
dapat menggunakan atau mengakses semua layanan yang diberikan,
masyarakat harus memasukan data pribadinya. Berdasarkan RUU PDP,
maka kedua pihak tersebut wajib melindungi data pribadi yang tercatat
dalam database mereka.
3. Data Owner atau Pemilik Data Pribadi itu sendiri. Masyarakat juga harus
memiliki pemahaman bahwa data pribadi merupakan sesuatu yang penting
untuk dijaga kerahasiaannya dan tidak sembarangan diumbar di ranah publik.
Pasalnya, saat ini kita dapat dengan mudah menemukan data pribadi
seseorang seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) di dunia maya. Pihak terakhir
yang juga memiliki kewajiban melindungi data pribadi adalah penegak hukum.
Wujud pelindungan di sini adalah apabila sudah terjadi tindak pidana

29. 24
penyalahgunaan data pribadi seseorang, maka penegak hukum wajib
melindungi hak pemilik data yang dilanggar oleh pengendali data.
a. Hak Pemilik Data Pribadi
Data pribadi, dalam RUU PDP, didefinisikan sebagai setiap data tentang
seseorang, baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri
atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.
Data Pribadi sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu:
1. Data Pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin,
kewarganegaraan, agama, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk
mengidentifikasi seseorang.
2. Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi data dan informasi kesehatan,
data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan
politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lalu apa saja hak yang dimiliki oleh pemilik data pribadi? Bila melihat RUU
PDP, setidaknya ada 12 hak. Di antaranya meminta infromasi tentang kejelasan
identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data
pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi; melengkapi data
pribadi miliknya sebelum diproses oleh pengendali data pribadi; dan mengakses
data pribadi miliknya.
Kemudian memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau
ketidakakuratan data pribadi miliknya; mengakhiri pemrosesan, menghapus,
dan/atau memusnakan data pribadi miliknya; dan menarik kembali persetujuan

30. 25
pemrosesan data pribadi miliknya yang telah diberikan kepada pengendali data
pribadi.
Selanjutnya mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan
yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil
seseorang; memilih atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui
mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu; dan menunda atau membatasi
pemrosesan data pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan
data pribadi.
Lalu menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi
miliknya; mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari
pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau
format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau
perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antarsistem elektronik;
serta menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya ke pengendali data
pribadi lainnya, sepanjang sistem tersebut dapat saling berkomunikasi secara
aman sesuai dengan prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan UU ini.
b. Sanksi Kebocoran dan Penyalahgunaan Data
Seperti halnya harapan masyarakat, Pemerintah juga berharap RUU PDP ini
dapat segera disahkan menjadi UU agar bisa memayungi masyarakat dari
kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.
Namun demikian, apabila setelah disahkan menjadi UU dan kebocoran serta
penyalahgunaan data pribadi tetap terjadi, pada Bab XIII dalam draf RUU yang
bisa diunduh di laman Kemkominfo itu telah memuat sejumlah ketentuan pidana
yang terdiri atas sembilan pasal.

31. 26
Pasal 61 ayat (1), misalnya, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan
sengaja memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
Sementara ayat (2) berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
dua tahun atau pidana denda paling banyak Rp20 miliar.
Sedangkan ayat (3) berisi setiap orang yang dengan sengaja dan melawan
hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
atau pidana denda paling banyak Rp70 miliar.
Kemudian Pasal 62 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja dan
melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau
pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat
mengancam atau melanggar pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau
pidana denda paling banyak Rp10 miliar.
Selanjutnya dalam Pasal 63 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja
dan melawan hukum menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual
yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang
digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam

32. 27
Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana
denda paling banyak Rp10 miliar.
Pasal 64 yang memuat dua ayat menyebutkan bahwa setiap orang yang
dengan sengaja memalsukan data pribadi dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan
kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda
paling banyak Rp60 miliar.
Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja menjual atau membeli data
pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar.
Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai
dengan Pasal 64, pada Pasal 65 menyatakan terhadap terdakwa juga dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta
kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti
kerugian.
Selanjutnya, Pasal 66 mengatur mengenai pihak mana saja yang dapat
dikenakan pidana. Dalam ayat (1) disebutkan, dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 dilakukan oleh
korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali,
pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau korporasi.
Kemudian ayat (2) menyebutkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi hanya pidana denda. Sementara ayat (3) menyebutkan pidana denda
yang dijatuhkan kepada korporasi paling banyak tiga kali dari maksimal pidana
denda yang diancamkan.

33. 28
Terakhir, ayat (4) menyatakan, selain dijatuhi pidana denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa
perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari
tindak pidana, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan
permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian
tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah
dilalaikan, dan pembayaran ganti kerugian.
Keberadaan UU ini memang merupakan suatu keniscayaan, bahkan
keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena sangat mendesak bagi
berbagai kepentingan nasional dan publik.
Selain itu, keberadaan UU ini juga merupakan amanat dari Pasal 28G ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta
berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Namun demikian, seperti sudah ditegaskan di awal, upaya pelindungan data
pribadi tidak bisa semata-mata hanya diserahkan kepada pemerintah selaku
penyelenggara negara saja. Semua pihak harus berkolaborasi dan saling
mendukung agar pelindungan data pribadi dapat berjalan secara maksimal.

34. 29
1.5. Kerangka Pikir
pencurian dengan kekerasan
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(studi kasus polres palopo)
Perlindungan Hukum terhadap
Korban Penyalahgunaan
Identitas , yaitu:
1. Mencegah serta menjamin
identitas diri
2. Penegakan hukum terhadap
pelaku pemalsuan identitas
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan
Identitas Seseorang Tanpa Izin
(Studi Penelitian Polres Palopo)
Upaya Polres Palopo dalam
menangani penyebab
penyalahgunaan identitas diri
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Perdamaian
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi
Tegaknya Penghormatan dan Perlindungan
Identitas Diri

35. 30
BAB III
METODE PENELITIAN
1.1 Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian mendapatkan data atau informasi penulis
melakukan penelitian di Kepolisian Resor (Polres) Kota Palopo yang beralamat di
Jl. Opu Tosapalle, Boting, Wara, Kota Palopo Sulawesi Selatan.
1.2 Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian Hukum
Normatif-Empiris. Pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan
hukum normative dengan adanya penambahan berbaga unsur empiris. Dengan
demikian implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam
penerapan peristiwa hukum tertentu terjadi dalam masyarakat.
1.3 Metode Pengumpulan Data
untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini,
dilakukan dengan metode penelitian yakni:
1. Penelitian Pustaka (Library Research). Pengumpulan data pustaka diperoleh
dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa
buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian lapangan ini ditempuh
dengan wawancara (interview) langsung kepada pihak-oihak yang
berkompoten.
1.4 Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang diperukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Data Primer, adalah data utama atau data pokok yang digunakan dalam
penelitian. Data pokok sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari tangan
pertama subjek penelitian dan responden atau informan, berkecualiaan pada
riset kuantitatif.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi keperpustakaan
terhadap berbagai macam literature, artikel, serta peraturan perundang-

36. 31
undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan
masalah dan tujuan penelitian.
3. Data Tersier adalah data yang diperoleh secara tak langsung dan diperoleh
dari internet ataupun jurnal-jurnal.
3.5 Metode Analisa Data
Dalam menganalisa data yang dikumpulkan baik secara primer maupun
sekunder akan dianalisa secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang
berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang berhubungan
dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan
mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan
proposal ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan
sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

37. 32
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Abdul Halim Barkatullah, 2009, Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam
Transaksi E-commerce Lintas Negara di Indonesia, FH UII Press,
Yogyakarta.
Ali, Mahrus, 2015, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Am, Surayin, 2005 Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Yrama Widya,
Bandung
Andi Hamzah, 2008, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung,
Andrisman, Tri, 2007, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Hukum Aturan
Pidana di Indonesia, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Barker, C., 2008. Cultural Studies: Teori dan Praktik (Edisi Revisi). Kreasi
Wacana. Yogyakarta.
Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum dan Internet di Indonesia, UII Press,
Yogyakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Erikson, E. H., 1989. Identitas dan Siklus Hidup manusia, terj. Agus Cremers,
Gramedia, Jakarta.
Fearon, J. D. (1999). What is identity (as we now use the word). Unpublished
manuscript, Stanford University, Stanford, Calif.
Jenkins, Richard, 2008, Social Identity, Third Edition, Routledge, United
Kingdom.
Jimly Asshidddiqie dan M. Ali Safa’at, 2012, Teori Hans Kelsen tentang Hukum.
Konstitusi Press, Jakarta.

38. 33
Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta.
Lamintang, P.A.F. & Lamintang, Franciscus Theojunior, 2016, Dasar-Dasar
Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Martin, J. N., & Nakayama, T. K. (2009). Intercultural Communication in Contexts.
McGraw-Hill.
Queen, E. L. (1996). The formation and reformation of religious identity. Religious
Education,
Rusianto, Agus, 2016, Tindak Pidana Pertanggung Jawaban Pidana, Kencana,
Jakarta.
Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S.
(2016). Communication between cultures. Cengage Learning.
Sofyan, Andil & Azisa, Nurl, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press,
Makassar.
Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta.
Tajfer, H., & Turner, J. C., 1986, The social identity theory of intergroup behavior,
w: Psychology of intergroup relations, red. S. Worchel, LW Austin, Chicago:
Atlanta Group Company.
Zuleha, 2017, Dasar-dasar Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta.
Jurnal
Aswandi, R., Muchin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). “Perlindungan Data Dan
Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps).” Jurnal
Legislatif, 167-190.

39. 34
Hadita, C., Glugur Darat, I. I., Timur, M., & Medan, K. (2018). “Registrasi Data
Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia.” Jurnal HAM, 9(2), 191-204
Syaifudin, A. (2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam
Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending
(Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta).” Dinamika, 26(4), 408-
421.
Undang – Undang
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Internet
https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/10/29/02450041/uu-pelindungan-
data-pribadi
https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-
platform-digital/0/artikel -
:~:text=Sementara%20ayat%20(2)%20berbunyi%20setiap,denda%20palin
g%20banyak%20Rp20%20miliar