Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
1. L I P U T A N K H U S U S
B ATA M
Kota Batam
Menyongsong MEA 2015
2. 2
Selamat & Sukseskepada
DPD REI KHUSUS BATAM
dengan diselenggarakannya
Rapat Kerja Daerah
DPD REI KHUSUS BATAM 2015
DenganTema:
Menyongsong MEA Desember 2015
Peluang danTantangan
3. 3
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
nDARIREDAKSI
Batam Bandar Dunia Madani,
“Itulah Patut”
B
atam sebagai Bandar Dunia Madani tampaknya sudah pilihan semesta. Betapa tidak,
dalam sekali lemparan pandangan mata, dari Batam tampak gedung jangkung di
hamparan negara kota Singapura. Tak jauh dari kawasan pantai Nongsa, masih di
pulau Batam, dapat ditempuh perjalanan singkat dengan kapal kecil ke Johor Baru, Malaysia.
Pertukaran dan perjalanan manusia dari dan ke Batam mengalir dengan lekas dan mudah
karena Batam berbatasan langsung dengan negara jiran Malaysia dan Singapura. Tak
berlebihan jika Batam sebagai Bandar Dunia Madani sudah “direstui” alam semesta dengan
takdir daya dukung lingkungan geostrategis berjejer dengan negara-negara penting di
kawasan ASEAN yang terhubung dengan perairan laut selat Malaka yang melegenda.
Ihwal adanya “restu” geostrategis semesta itu, maka tak terlalu sulit bagi Batam untuk
tampilmenonjolsebagaikawasaninvestasidansekaliguspasardalameraMasyarakatEkonomi
Asean (MEA). Batam memiliki keunggulan sebagai tujuan investasi yang kompetitif dan belum
jenuh dari Johor Baru maupun Singapura, perlu ditata lebih apik moderen. Mulai dengan infra
struktur, dan tentu saja watak dan tabiat kelakuan manusianya. Untuk menjelaskan itu, Assoc.
Prof. DR. Ir. Budi Prayitno, M. Eng, merangkumnya dalam tulisan bertenaga berjudul “Menuju
Batam sbagai Kota Metropolitan”. Menurut Prof Budi, demikian biasa disapa, isu strategis
Batam yaitu untuk mewujudkan kota yang aman dan nyaman yang menaklukkan diri dalam
takdir sebagai kota hijau dan cerdas berbasis IT.
Tak luput pula, Prof.Budi menggemakan faktor “kejelasan dan kepastian hukum” sebagai
pilar tata kelola kota Batam. Tepat, ihwal kepastian hukum sebagai anasir kemajuan dan
kesiagaan Batam dalam menggiatkan ekonomi kota ini pada era pasar bersama kawasan
ASEAN. Kepastian hukum adalah kepatutan, selain perintah panglima hukum. Persis seperti
4. 4
sebait syair Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi (AAKM) ihwal Singapura tempo dulu, “Kalau
orang tiada menurut/Nanti dapat hukuman dari kort/Banyaklah orang menjadi takut/Kata yang
setengah: “Itulah patut”.
Lantas apa keutamaan Batam dalam pembangunan perumahan dan properti komersial?
Pertanyaan itu penting dijawab dalam suplemen HUD Magz ini, karena batam masih terbelit
soal kekurangan rumah sekitar 46.900 unit, soal rumah bermasalah atau “rumah liar” (Ruli)
sekitar 47.000 unit, yang menimbulkan kesenjangan perumahan dan tumbuhnya kawasan
kumuh, di tengah pertumbuhan arus penduduk baru menghuni Batam. Namun, mestinya
perumahan rakyat bisa lebih leluasa bisa diatasi
secara terencana, karena semenjak awal Batam
melalui Otorita Batam memiliki otoritas mengelola
tanah di pulau Batam guna menata kota. Melalui
Otorita Batam, sebenarnya Batam semenjak awal
sudah memiliki bank tanah (landbanking) yang tidak
dimiliki daerah lain di Indonesia, demikian Mulia
Pamadi, Dekan FTS&P UIB dalam tulisan “Batam
Tanpa Kesenjangan Perumahan (2020): Sebuah
Impian atau Kenyataan”.
Penguasaan “satu pintu” atas tanah di pulau
Batam memang faktor signifikan merancang Batam
sebagai metropolitan dan tangguh bergiat pada era
MEA. DariwawancarapanjangdenganDjajaRoeslim,
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam
diwartakan, hanya pulau Batam saja yang tanahnya
dikuasai pemerintah dengan HPL sehingga
penyediaan dan peruntukan tanah terkendali, bisa
diawasi dan dikendalikan. Pun demikian, mestinya
harga tanah bisa lebih terkendali.
Dalam geliat MEA, menjadikan Batam sebagai kota metropolitan yang berbatasan laut
dengan jiran Malaysia dan Singapura, setarikan nafas dengan visi Batam sebagai Bandar
Dunia Madani. Kota pulau yang modern dan kompetitif bagi investasi dan nyaman serta layak
dihuni. Tentunya dengan menyiapkan infrastruktur dasar yang apik moderen, dan kepatuhan
warganya dalam menjaga kultur dan citra Batam sebagai pintu gerbang terdekat dengan
negarajiranyangkompetitif bagimodaldannyamanmanusiapenghuninya.Caranya, dengan
menggiatkan kenyamanan kota dan indeks kepatuhan hukum secara optimal.
Itulah tapak untuk menciptakan alasan mengapa Batam sebagai kota yang paling layak
dihuni. Termasuk layak dihuni kelompok masyarakat bepenghasilan rendah (MBR), dengan
5. 5
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau. Kua normatif penyediaan perumahan
bagi MBR merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah. Ya, papa titik itulah misi
terkental dari Suplemen HUD Magz ini untuk memacu terlaksananya kewajiban menyediakan
rumah kaum MBR, yang tentu bertemali erat pula dengan ikon Batam menjadi bandar dunia
madani, seperti yang sudah ditabalkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam 2011-2016 [vide Perda Kota Batam No. 6 Tahun 2011].
Menuju ke sana, Bandar Dunia Madani modern yang bernama Batam itu, khususnya
untuk penyediaan perumahan rakyat maupun properti komersial, tentu tidak luput dari peran
dan kiprah pengembang swasta sebagai pelaku pembangunan. Dengan realitas pasar yang
terbukadanlintasnegaradalamkerangkaMEA, makakemampuandankompetensiprofesional
pelaku pembangunan perumahan publik dan properti komersial menjadi keharusan sejarah.
Kenyamaan konsumen dalam menikmati produk perumahan publik dan properti komersial,
sudah merupakan keniscayaan dan tanggungjawab hukum yang mengikat. Kerjasama yang
adil dan mengedepankan kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam transaksi
transnasional di era MEA. Jurus memenangi kompetisi pasar itu, maka tepat jika dilakukan
standardisasi dan sertifikasi profesi pelaku pembangunan yang digema-gemakan REI.
Dengan takdir geostrategis Batam, dan ridho Tuhan YME, serta ihtiar profesional
menggiatkanpembangunan BatamsebagaiBandarDuniaMadani,HUDMagz yakin geliatnya
menuju kota metropolitan yang layak dihuni dan nyaman berinvestasi. “Itulah patut”, seperti
potongan syair AAKM. [Muhammad Joni]
Email:
lpp3hudjkt@gmail.com
hudmagz@gmail.com
DEWAN PEMBINA: Cosmas Batubara, Siswono Yudho Husodo, Akbar Tandjung, Theo Sambuaga, Erna Witoelar,
M. Yusuf Asy’ari, Suharso Monoarfa, Djoko Kirmanto. DEWAN PENASEHAT: Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/Ka.Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Ka.BPN, Direksi Perum Perumnas, DPP REI, DPP APERSI, DPP AP2ERSI. PIMPINAN UMUM/USAHA/
PENANGGUNG JAWAB: Zulfi Syarif Koto. WAKIL PIMPINAN UMUM: Oswar M Mungkasa, Indra Utama, Ali
Tranghanda. WAKIL PIMPINAN USAHA: Endang Kawidjaja, Djaja Roeslim, Soelaiman Soemawinata, Muhammad
Nawir, Ferry Sandiyana. SEKRETARIS PIMPINAN UMUM/USAHA: Eduardo Effendi. REDAKS AHLI: Kemal Taruc,
BudiPrayitno,HarunAlRasyidLubis,JehansyahSiregar,OswarMMungkasa,NugrohoTriUtomo,LukmanH,Herry
Eko. PIMPINAN REDAKSI: Muhammad Joni. REDAKTUR: Rudy Nandar, Erfendi, E.P, Aan, Nursalim. KONSULTAN
HUKUM: Law Office Joni & Tanamas. ARTISTIK & KOORDINASI PRODUKSI: Agus Sumarno. MANAJER IKLAN &
KEUANGAN: Herawati, Eva Yusnita. ADMINISTRASI & UMUM: Eduardo Effendi, Novia Nurfitri Andriani, Asep
Deny Kusnadi.
DITERBITKAN OLEH: Yayasan LP P3I/The HUD Institute PT. HUDMAGZ Indonesia
ALAMAT REDAKSI: Yayasan LP P3I/The HUD Institute, Jln. Arya Putra No. 14 A, Ciputat - Tangerang Selatan
Redaksi menerima
kiriman naskah
dengan panjang
tulisan maksimal
1.600 kata, melalui
hudmagz@gmail.
com, disertai
data diri. Redaksi
berhak melakukan
perubahan naskah
tanpa mengubah isi.
SUMBER FOTO COVER: ISTIMEWA
Website:
hudindonesia.org
6. 6
D
alam acara Musyawarah Daerah Real
Estate Indonesia Khusus Batam, 16
April 2014 lalu, Profesor Budi dari
Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan
peluang Batam untuk menjadi kota me
tropolitan berskala dunia dan madani serta
menjadi andalan pusat perekonomian dunia.
Peluang itu didukung kenyataan bahwa
Batam berada di jalur pelayaran internasional
dan menjadi pulau dengan kota yang pa
ling berkembang yang berada dekat dengan
garis terluar Indonesia.
Perkembangan Batam sebagai salah satu
tumpuan ekonomi nasional merupakan buah
pemikiran Baharuddin Jusuf Habibie ketika
menjadi Kepala Otorita Batam pada 1978-
1998. Di masa kepemimpinannya, Batam
diubah dari rencana semula sebagai pulau
Sebagai beranda Republik Indonesia, kota Batam berfungsi sebagai etalase yang
menampilkan citra negara pada negara tetangga, Singapura dan Malaysia. Namun,
sejumlah persoalan membuat kota industri ini bergulat dengan pemenuhan
kebutuhan dasar warganya. Padahal, era Masyarakat Ekonomi Asean semakin
mendekat. Apa yang perlu dibenahi Batam?
Beranda Negeri Menyambut
Era Masyarakat
Ekonomi ASEAN
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
7. 7
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
yang mendukung usaha Pertamina menjadi
daerah industri yang pesat.
Keberadaan pulau Batam yang berha
dapan langsung dengan negara tetangga
Singapura menjadi pertimbangan Habibie
mengembangkan Batam sebagai salah satu
pusat perekonomian nasional. Presiden RI ke-
tigaitumemilikicita-citaperekonomianBatam
dapat menyamai negara pulau Singapura.
Sebagai awal, Habibie mengembangkan
Batam sebagai daerah penopang kegiat
an industri perusahaan internasional yang
berkedudukan di Singapura. Pada tahun
1989, dengan bantuan investor asal Singapu-
ra, dibangun kawasan Industri Batamindo
seluas 6.000 hektar. Hingga kini kawasan
industri ini menjadi yang terbesar di Batam.
Selanjutnya pada masa Habibie juga Indo-
nesia menjalin kerjasama segitiga pemba
ngunan Singapura-Johor-Riau (Sijori) untuk
mengembangkan Batam. Dalam kerjasama
itu, tiap lokasi memiliki fungsinya masing-
masing. Singapura sebagai penyedia modal,
sementara Johor dan Batam berfungsi seba-
gai lokasi pembangunan kawasan industri.
Meski memiliki fungsi yang sama de
ngan Johor, Batam memiliki keuntungan dari
harga lahan yang lebih murah dan tenaga
kerja yang melimpah. Insentif bebas pajak
bagi barang-barang impor industri mem-
buat investor senang menamkan modalnya
di Batam. Pertumbuhan ekonomi Batam pun
mentereng, mencapai 17 persen pada masa
kepemimpinan Habibie. Ini mengundang,
selain investor, juga tenaga kerja yang ingin
mengadu nasib di Batam.
Sekitar dua dekade pada 1980-an dan
1990-an, arus tenaga kerja ke Batam mendo
rong pertumbuhan penduduk Batam. Pada
dua dekade itu, pertumbuhan penduduk
bisa mencapai 21 persen. Mau tak mau per-
ekonomian pun bergerak untuk memenuhi
kebutuhan penduduk yang semakin banyak.
Pada akhir 1990-an, penduduk Batam menca-
pai sekitar 400 ribu, pulau Batam yang sebe-
lumnya hanya dihuni 6.000 penduduk yang
bekerja sebagai nelayan dan penyadap karet
dan damar berubah menjadi kota industri
yang kini berpenduduk 1,3 juta jiwa.
Lama kelamaan Batam menjadi sebuah
kota yang menarik. Tak hanya menjadi kota
industri, namun juga menjadi kota wisata.
Banyaknya pekerja asing membuat bisnis
hiburan berkembang yang memancing
wisatawan mancanegara datang ke Batam.
Harga kebutuhan penunjang kesenangan
yang murah membuat warga Singapura dan
Malaysia semakin banyak berkunjung dari
waktu ke waktu. Sementara itu, turis do-
mestik cenderung melihat Batam jadi lokasi
belanja perangkat elektronik dengan harga
yang murah.
Tak hanya
menjadi kota
industri,
namun juga
menjadi kota
wisata.
8. 8
Perlahan secara keruangan (spasial) kota
Batamberkembang.Dariawalhanyaberpusat
di daerah Sekupang, lalu muncul kawasan
Jodoh di Batuampar yang menjadi pusat
perekonomian pada awal 1980-an. Berkem-
bangnya Jodoh membuat kawasan Nagoya
di Lubukbaja tumbuh. Kawasan perumahan
juga berkembang di daerah Sagulung, Batu-
aji, dan Bengkong. Nongsa yang dulunya
kampung nelayan juga mulai berkembang.
Terakhir, kawasan Batam Centre dikembang-
kan menjadi pusat pemerintahan dan kantor
BP Batam, sementara pusat perekonomian
Batam kini berada di Nagoya.
Dampak Pertumbuhan Penduduk
Berkembangnya kota Batam dengan
penduduk yang semakin banyak namun la-
han terbatas menimbulkan persoalan. Per-
soalan fisik dan sosial perkotaan bermun-
culan. Dari sisi persoalan fisik, kebutuhan
lahan permukiman dan industri semakin
meningkat. Umumnya kontur pulau Batam
bergelombang dengan wilayah perbukitan
yang menutupi hampir seluruh bagian Pulau
Batam. Rekayasa kemudian dilakukan de
ngan melakukan cutand fill. Bukit-bukit dipo-
tong dan diratakan, sementara materialnya
ditumpuk di sejumlah lokasi yang cekung.
Tak jarang, material tersebut diurug di lahan
rawa yang banyak terdapat di Batam.
Rekayasa seperti ini bukannya tanpa
masalah. Sejumlah perubahan yang dilaku-
kan pada lahan membuat proses alamiahnya
terganggu. Bukit dengan hutan sedianya
menjadi penyerap hujan banyak yang hi
lang, sedangkan cekungan yang secara alami
menjadi lokasi berkumpulnya air hujan telah
ditimbun dan berubah menjadi lahan permu-
kiman, industri, atau niaga. Akhirnya, karena
kondisi curah hujan Batam yang tinggi, se
tiap kali hujan lebat disertai badai, genangan
selalu muncul di berbagai lokasi di Batam.
GenanganmenutupikawasanSimpangKabil,
Simpang Jam, Kompleks kantor Pemko dan
DPRD Batam, beberapa daerah di Bengkong,
dan jalan penghubung Batam Centre ke Batu-
aji. Selain lokasi ‘favorit’ genangan, masih ra-
tusan lokasi lain yang kerap tergenang kala
hujan lebat melanda Batam.
Ketua DPD Real Estate Indonesia Khusus
Batam, Djaja Roeslim, mengungkapkan salah
satu yang menjadi pangkal persoalan banjir
di Batam adalah master plan drainase kota
Batam sudah kadaluarsa. Menurut Djaja,
master plan yang dipersiapkan oleh Otorita
Batam tersebut sudah lama sekali dan tidak
sesuai lagi dengan perkembangan kota saat
ini.
“Saat ini banyak daerah yang dulu men-
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
9. 9
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
jadi jalur hijau telah terbangun. Kalau begitu
seharusnya ada master plan baru, namun
sampai sekarang master plan tersebut belum
ada,”ungkap Djaja.
Salah satu fungsi master plan drainase
adalah untuk menegaskan di mana saja jalur
yangtelahditetapkansebagaisaluran,teruta-
ma saluran primer dan sekunder. Penentuan
itu membuat BP Batam sebagai pemegang
hak atas lahan dapat menentukan lahan-la-
han yang telah ditetapkan sebagai drainase
tidak boleh dialokasikan menjadi bangunan.
Perusahaan yang mendapat alokasi lahan
pun tidak boleh menggunakan lahan drai-
nase untuk pembangunan.
Namun, tidak adanya master plan drai-
nase mutakhir, menurut Djaja, membuat
drainase kota Batam buruk. Ia mencontoh-
kan, banyak perusahaan yang lokasi lahan-
nya berada di bawah lokasi lahan perusahaan
lain membangun drainase yang lebih sempit
ketimbang drainase di atasnya. Akibatnya,
drainase sempit yang dibangun tidak dapat
menampung debit air yang memenuhi drai-
nase di atasnya yang lebih lebar. Inundasi
alias genangan air pun tak bisa dihindari.
Selain masalah banjir atau genangan,
pertambahan penduduk memunculkan per-
soalan sosial. Tingkat kriminalitas kota Batam
meningkat karena banyak pengangguran
yang tidak mampu memenuhi persyarat
an kerja di Batam. Sudah menjadi rahasia
umum, dari seluruh pendatang, yang jum-
lahnya mencapai 65 persen pertumbuhan
penduduk Batam tiap tahunnya, tidak sedikit
yang datang tanpa keterampilan khusus.
Selain masalah kriminal, jalanan Batam
juga menjadi lebih padat karena semakin
banyak kendaraan yang memenuhi badan
jalan. Data Kantor Samsat Kepri menyebut-
kan sebanyak 5.000 sepeda motor baru ter-
daftar di sana setiap bulannya. Sementara
kendaraan roda empat bertambah 500-600
unit tiap bulannya. Sampai pertengahan ta-
hun 2013, Samsat mencatat ada 776.343 unit
kendaraan roda dua dan 259.843 unit ken
daraan roda empat.
Tahun lalu, Dinas
Perhubungan (Dishub)
Kota Batam pernah me
lakukan perhitungan se
derhana. Dalam catatan
Dishub, total panjang
jalan beraspal di Batam
mencapai 912 kilometer.
Sekitar 75 persen (690 kilometer) dari jumlah
tersebut sangat sering dilalui. Jika diasumsi-
kan lebar jalan rata-rata tujuh meter, maka to-
tal luas jalan di Batam adalah 4.835.250 meter
persegi. Dishub menghitung rata-rata ukuran
kendaraan 4 meter x 2,5 meter sehingga
luas jalan yang ditempati mencapai 10 meter
persegi. Dari hitungan tersebut, dibutuhkan
483.525 kendaraan untuk memenuhi seluruh
jalanan di Batam hingga seluruh kendaraan
itu tidak bergerak. Agar kendaraan bisa ber
geraknormaldengankecepatan60kilometer
per jam, maka volume kendaraan tidak boleh
melebihi batas toleransi 45 persen hingga
75 persen. Jika jumlah kendaraan ditoleransi
hingga 70 persen, maka idealnya jumlah
kendaraan roda empat di Batam hanya ber-
jumlah 217.586 unit kendaraan, hanya roda
empat saja.
Master plan
drainase kota
Batam sudah
kadaluarsa.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
10. 10
Persoalannya, Pemerintah Kota Batam
belum bisa menyediakan layanan transpor-
tasi umum yang layak bagi warganya, Selain
murah, kelayakan itu harus dilihat dari aspek
keamanan dan kenyamanan. Angkutan kota
yang berseliweran di jalan kota Batam kerap
beroperasi hampir tanpa aturan. Kabar ke-
celakaan yang melibatkan angkutan kota ke
rap terdengar. Kondisi taksi di Batam pun tak
kunjung membaik karena taksi gelap masih
banyak beroperasi. Penumpang pun masih
sering tawar menawar harga dengan sopir
taksi meski di kendaraan telah terpasang ar-
gometer.
Belum lagi masalah perumahan liar (ruli)
yang belum tuntas selama bertahun-tahun.
Ruli merupakan bangunan non-permanen
atau semi permanen yang dibangun di atas
lahan yang bukan milik sang empunya ru-
mah. Biasanya mereka membangun di atas
lahan kosong yang belum keluar Pengaloka-
sian Lahan (PL)-nya dari BP Batam. Sering
juga ruli dibangun di atas lahan milik investor
yang lama dibiarkan terbengkalai. Ruli tetap
tumbuh subur karena pemindahan penghu-
ni ruli kerap dilakukan menjauhi lokasi kerja.
Meskipun sudah mendapat lahan kapling
yang luas dari BP Batam, pemilik ruli banyak
yang kembali membangun rumah berdin
ding triplek dan beratap asbes serta terpal
dengan tujuan agar ia lebih dekat dengan
lokasinya mencari nafkah.
Persoalan perumahan liar tak bisa dipan-
dang enteng di Batam. BP Batam menyebut-
kan, saat ini tercatat lebih dari 40 ribu warga
tinggaldiperumahanliar.Banyakdarimereka
menempati tanah investor yang terbengka-
lai. Tak sedikit ruli tersebut sudah didiami se-
lama belasan tahun. Menggusur dan memin-
dahkan mereka bukan persoalan gampang.
Protes bahkan bentrokan tak jarang terjadi
saat tim Direktorat Pengamanan BP Batam
maupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Batam berupaya memindahkan warga yang
menghuni kompleks ruli.
Kondisi ini menunjukkan masih banyak
warga di Batam yang tidak sanggup untuk
membeli bahkan menyewa rumah yang
layak. Djaja Roeslim mengungkapkan, pe-
merintahsebenarnyasudahmenyediakanse-
jumlah fasilitas perumahan dan pembiayaan.
“Pemerintah menyediakan rumah untuk MBR
(masyarakat berpenghasian rendah) yakni
rumah tapak sederhana,” kata Djaja. “Peme
rintah juga memberikan bantuan pendanaan
seperti FLPP,”tambah dia.
Untuk rumah sederhana, investor saat
ini lebih banyak membangun di kawasan
yang jauh dari pusat kota. Di antaranya di
kecamatan Batuanji, Sagulung, Seibeduk,
Nongsa, dan Sekupang. Namun, meski jauh
dari pusat kota, peminat perumahan terse-
but datang dari pekerja industri yang ada
di wilayah tersebut. Tak hanya rumah tapak,
BP Batam, Pemko Batam, BUMN, dan pihak
swasta membangun ratusan blok kembar
rumah susun sewa untuk pekerja lajang mau-
pun keluarga.
Namun, fasilitas itu belum semua da-
Saat ini
tercatat
lebih dari
40 ribu warga
tinggal di
perumahan
liar.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
11. 11
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
pat dinikmati oleh warga, khususnya mereka
yang berpenghasilan rendah. Inilah yang
membuat ruli muncul tak beraturan di ba
nyak tempat di Batam. Djaja mengungkap-
kan, persoalan memindahkan penghuni ruli
harus dilakukan dengan manusiawi dan me-
lihat kebutuhan para penghuninya.
“Orang-orang ini kalau digusur tidak
mungkin. Mereka bekerja dan hidup di dae
rah sekitar situ. Misalnya kita bicara di sekitar
Nagoya atau Batam Centre lalu dipindahkan
ke Kabil. Mereka tinggal segitu jauh dan
harus bolak balik. Lalu sarana transportasi
umumnya belum ada. Akhirnya ongkosnya
mahal, akhirnya mereka akan tinggal lagi
mencari tempat yang dekat dengan tempat
kerjanya,”Djaja menjelaskan.
Sebagai alternatif penggusuran, Djaja
memandang lebih baik penghuni ruli dipin-
dahkan di daerah yang dekat dengan tempat
pekerjaanya. Menurutnya pemerintah dapat
membangun rusunawa atau rusunami bagi
yang mampu membeli dengan fasilitas FLPP.
“Kalau sangat tidak mampu, pemerintah
bisa menyiapkan rumah sosial untuk orang-
orang ini. Dengan semuanya ditampung,
pasti akan tertata rapi,”terang Djaja
Tantangan Investasi
Secara umum, persoalan di atas belum
bisa dituntaskan baik oleh Pemko Batam
maupun BP Batam. Berbagai upaya seperti
pengerukan saluran drainase, reboisasi, re-
kayasa lalu lintas, pengembangan aturan
perpajakan, hingga pemberian lahan peng-
ganti lahan ruli tak cukup mengatasi perso-
alan akibat kencangnya laju pertumbuhan
penduduk di Batam. Masalah ini berpotensi
menjerumuskan Batam menjadi kota me
tropolitan yang kumuh alih-alih menjadi kota
berwawasan lingkungan.
Namun, sambil berupaya menemukan
cara mengatasi persoalan, Batam tetap me-
narik perhatian banyak investor asing. Ter-
catat sejak tahun 2009 hingga bulan Juni
2014, BP Batam mencatat ada 362 proyek in-
vestasi asing dengan nilai US $ 728,274 juta.
Sementara dalam waktu yang sama terdapat
81 perluasan proyek investasi dengan nilai US
$ 418,988 juta.
Modal utama Batam tidak bisa dibantah.
Posisi Batam yang dekat dengan Singapura
dan langsung menghadap Selat Malaka
yang menjadi salah satu jalur pelayaran pa
ling ramai di dunia tetap seksi di mata in-
vestor. Selain itu, harga lahan yang lebih
murah dan upah tenaga kerja yang bersaing
dengan Johor menjadi daya tarik bagi inves-
tor. Apalagi insentif Batam semakin menarik
dengan adanya insentif pajak dan bea masuk
saat Batam ditetapkan sebagai kawasan
perdagangan bebas. Daya tarik itu terus
dipromosikan BP Batam karena persaingan
dengan kawasan ekonomi khusus lain se-
makin ketat. Johor kini mengembangkan Is-
kandar, kawasan ekonomi khusus di Vietnam
juga mulai menarik investor asing. Di Asia
Timur, Kawasan Ekonomi Khusus Shenzhen
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
12. 12
di Tiongkok semakin diminati investor asing
karena upah buruhnya yang murah dan ba-
rang-barang produksi di daerah itu bisa juga
dijual di Tiongkok daratan.
Untuk mendukung tingginya investasi
ke Batam, selain promosi, pemerintah perlu
memberikan kepastian hukum kepada para
investor. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Kepulauan Riau, Cahya, mengata-
kan tidak adanya kepastian hukum membuat
investor resah. Kepastian hukum khususnya
dalam sistem pengupahan dan pengaloka-
sian lahan. Soal sistem pengupahan, Cahya
mengungkapkan banyak investor yang ke-
bingungan karena kenaikan upah tidak tetap
setiap tahunnya. Hal ini membuat investor
tidak bisa menentukan harga hasil produksi
pada tahun berikutnya. Upah minimum kota
(UMK) Batam pada 2013 naik dari Rp 1,45 juta
menjadi Rp 2,05 juta. Selanjutnya di 2014
UMK Batam kembali naik Rp 2,45 juta dan
kembali meningkat menjadi Rp 2,685 juta
pada 2015. Upah naik berdasarkan survei
kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan
pihak buruh, pemerintah, dan pengusaha se-
tiap tahun sebelum penetapan UMK tahun
berikutnya. Tak hanya persoalan kenaikan
upah yang tinggi yang jadi kekhawatiran
investor. Para pengusaha resah dengan aksi
mogok yang kerap dilakukan oleh para bu-
ruh demi memenuhi tuntutannya.
Sehubungan dengan itu, Sekretaris Fe
derasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSP-
MI) Kota Batam, Suprapto, mengungkapkan
setiap kali survei KHL, harga-harga item yang
masuk dalam KHL lebih tinggi dari tahun
sebelumnya. Ini yang mendorong mere
ka terus melakukan demo menuntut upah
layak. Menurut Suprapto, permintaan kena
ikan upah tidak akan besar jika pemerintah
mampu menjaga harga kebutuhan pokok.
Selain masalah upah, pengusaha kerap
kebingungan dengan kepastian hukum
alokasi lahan.Terutama akhir-akhir ini setelah
Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Kepu-
tusan Nomor 463 Tahun 2013 yang menun-
jukkan sejumlah lahan yang ada di pulau
Batam sebagai kawasan hutan lindung. Pada-
hal sebagian besar kawasan itu telah terba
ngun dan dialokasikan. Investor tidak berani
mengajukan alokasi lahan jika lahan yang di-
inginkan masih berstatus hutan lindung.
Keberadaan SK Menhut 436/2013 ke-
mudian digugat oleh Kamar Dagang Indus-
tri (Kadin) Kota Batam ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PTTUN) Tanjungpinang.
Hakim kemudian memutuskan SK terse-
but batal. Menhut kemudian menerbitkan
SK baru Nomor 867/Menhut-II/2014 pada
29 September 2014 yang mengubah lahan
yang sebelumnya berstatus DPCLS (Dampak
Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Stra
tegis) menjadi Area Penggunaan Lain (APL).
Artinya, lahan tersebut sudah sah menjadi
kawasan terbangun.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
13. 13
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
Menteri Kehutanan dan Lingkungan
Hidup, Siti Nurbaya, kemudian menerbitkan
SK 76/MenLHK-II/2015 sebagai revisi SK Men-
hut Nomor 867 Tahun 2014. Surat Keputusan
ini tampaknya menjadi keputusan yang me-
muaskan lebih banyak pihak. Sejumlah pihak
yang selama ini mempertanyakan SK 463
Tahun 2013 menganggap SK Menteri LHK
yang terbaru sudah sesuai dengan rekomen-
dasi Tim Terpadu yang memeriksa kondisi
hutan lindung dan konservasi Batam sepan
jang tahun 2010 – 2012. Dalam keputusan
itu, Menteri LHK membebaskan lahan hutan
yang telah terbangun dan telah dialokasikan
oleh BP Batam namun belum dibangun oleh
investor.
Djaja Roeslim menilai, keputusan terse-
but memberikan kepastian hukum terhadap
status lahan yang dialokasikan pada para
pengembang. “Kalau isinya sudah sesuai
dengan rekomendasi Tim Terpadu, itu berarti
sudah terpenuhi dan kami sangat menyam-
but baik,”kata Djaja.
Menurut dia, selama ini pengembang
menunggu kepastian hukum atas status la-
han yang mereka bangun. Terlebih, pihak
bank tak memuluskan agunan lahan jika
status lahan masih berupa hutan lindung.
“Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat
karena mereka sudah lama menanti kepas-
tian hukum atas lahan yang mereka tempati.”
terang dia.
Perkembangan ke Depan
Dalam Musda REI lalu, Kepala BP Batam,
Mustofa Widjaja, menyampaikan perkem
bangan Batam ke depan tidak lagi bertum-
buh seperti kondisi yang sekarang berlang-
sung. Batam sudah harus beralih kepada
industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi
sehingga ketergantungan terus menerus ke-
pada Singapura dapat dikurangi.
Dalam kesempatan tersebut, Mustofa
mengatakan studi konsultan yang dituang-
kan ke dalam Road Map menunjukkan hing-
ga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Batam
masih dapat mencapai rata-rata sebesar 7,5
persen. Untuk mencapai pertumbuhan itu,
ada tiga strategi yang akan dikembangkan
Batam. Strategi tersebut adalah:
Mengembangkan industri baru seperti1.
industri bidang informasi dan telekomu-
nikasi, jasa penunjang, dan industri ra-
mah lingkungan (green industry);
Meningkatkan industri yang ada seperti2.
industri bidang elektrik dan elektronika,
pariwisata, galangan kapal, industri
pengilangan dan penampungan minyak
dan gas;
Mengembangkan3. hub/transhipment se
perti pengembangan pelabuhan tran
shipment dan maintanance, repair, dan
overhaul
Batam sudah
harus beralih
kepada indus-
tri dan jasa
yang ber-
nilai tambah
tinggi.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
14. 14
Mustofa memprediksi, dengan mengem-
bangkan fokus industri dalam ketiga strategi
tersebut diharapkan industri pelengkap dan
industri penunjang akan otomatis berkem-
bang dan tumbuh. Perkembangan itu mem-
buat Batam pada 2020 akan menjadi kota
metropolitan dengan jumlah investasi kumu-
latif mencapai Rp.91,4 Triliun dengan jumlah
tenaga kerja formal mencapai 367 ribu orang.
Untukmencapaihaltersebut,perluditempuh
sejumlah langkah dalam lima bidang, yaitu:
Dalambidangpengembanganinfrastruk-1.
tur antara lain pengembangan sarana
lingkungan, pengembangan infrastruk-
tur yang menunjang kegiatan terfokus,
membangun fasilitas pengetesan dan
menyiapkan pusat inkubator bagi UKM;
Dalam bidang peraturan antara lain me-2.
nyelaraskan kebijakan nasional dan re-
gional, dan menerapkan kebijakan yang
berkelanjutan;
Dalam bidang tenaga kerja antara lain3.
memetakan kebutuhan keterampilan
bagi industri unggulan dan meningkat-
kan kemampuan pengelolaan UKM;
Dalam bidang pemasaran/distribusi4.
yaitu dengan mengembangkan rencana
pemasaran dengan hasil yang dapat ter-
ukur dan menciptakan platform dengan
produk yang bernilai tinggi;
Dalam bidang pembiayaan antara lain5.
memberikan insentif bagi perusahaan
multinasional dan lokal, menyediakan
bantuan kredit/pinjaman bagi UKM.
Guna mewujudkan langkah tersebut, BP
Batam menyiasati dengan mengembangkan
infrastruktur yang akan meningkatkan sarana
dan prasarana perhubungan laut yang meli-
puti pengembangan pelabuhan laut peti ke-
mas Batu Ampar sehingga dengan demikian
pada akhir tahun 2014 dapat beroperasi da-
lam melayani kapal peti kemas dengan ka-
pasitas sandar 35.000 DWT. Di samping itu,
BP Batam juga mengembangkan pelabuhan
Transhipment Peti Kemas Tanjung Sauh de
ngan kapasitas penampungan 4 juta TEUS.
Sementara itu, untuk mengembangkan per-
ekonomian di dalam pulau Batam, BP Batam
akan membangun jalan tol untuk memper-
lancar mobilitas transportasi barang dari
kawasan industri ke pelabuhan, transportasi
masal berupa monorail yang digunakan un-
tuk transportasi orang.
Mustofa mengungkapkan, Batam meru-
pakan sebuah kota dengan letak sangat
strategis. Selain berada di jalur pelayaran in-
ternasional, kota ini memiliki jarak yang cu-
kup dekat dengan Singapura dan Malaysia.
Batam merupakan salah satu kota dengan
pertumbuhan terpesat di Indonesia. Pertum-
buhan ekonomi kota Batam yang lebih tinggi
Batam
merupakan
salah satu
kota dengan
pertumbuhan
terpesat di
Indonesia.
15. 15
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
dibandingkan dengan laju pertumbuhan
ekonomi nasional menjadikan wilayah ini an-
dalan bagi pemacu pertumbuhan ekonomi
secara nasional maupun bagi provinsi Kepu-
lauan Riau. Dalam hal ini, yang menjadikan
unsur terpenting dalam mewujudkan Batam
sebagai kota metropolitan ialah SDM yang
berkualitas dan berkarakter kuat.
Sumberdaya manusia Batam, terutama
yang berasal dari Indonesia akan mendapat
tantangan ketika memasuki era Masyarakat
Ekonomi Asean pada akhir 2015 nanti. Guna
menghadapi itu, Mustofa menjelaskan BP
Batam sedang mempersiapkan sejumlah hal
terkait daya saing wilayah dan sumberdaya
manusianya. Persiapan tersebut di antaranya
kemudahan dalam perizinan, pembangunan
infrastruktur, dan fasilitas fiskal (bebas bea
masuk dan PPn). BP Batam mendayagunakan
sumberdaya lainnya melalui pembangunan
infrastruktur, SDM-nya yang berkualitas, dan
memiliki aturan hukum yang jelas.
Selain itu, BP Batam mengkaji dan memi-
lih negara mana yang dapat berinvestasi di
Indonesia. Pada tahun 2011, Batam mengin-
ventarisir industri yang potensial bagi pem-
bangunan Batam. BP Batam juga berperan
dalam pengelolaan Bandara, Pelabuhan, pe-
nyimpanan data yang dititipkan di IT Center
BP Batam dan portal Batam Single Window
(BSW) yang mengatur segala bentuk peri
zinan yang ada di Batam. Ke depan, BP Batam
akan membangun jalan tol dan jalur kereta
api. Jalan tol dibangun untuk pergerakan
orangnya, sedangkan pembangunan jalur
kereta api digunakan untuk pergerakan ba-
rang agar ekspor impornya berjalan lancar.
Mustofa menambahkan, selain bertrans-
formasi ke industri yang bernilai tambah
tinggi, BP Batam juga mengembangkan sek-
tor jasa dan membangun konektivitas den-
gan pulau sekitar. Dalam 5 tahun ke depan,
direncanakan pengembangan infrastruktur
diantaranya pelabuhan Batu Ampar, pela
buhan transhipment Tanjung Sauh, pengem-
bangan jalan TOL, pengembangan kereta rel,
pengembangan MRO pesawat, pengemban-
gan air baku, instalasi pengolahan limbah,
pengembangan infrastruktur IT. n
(Yermia Riezky)
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
16. 16
P
emerintah menyadari gas bumi meru-
pakan sumber energi yang sangat
berguna bagi pembangunan kota.
Bahkan, sumber energi ini dapat merupakan
penunjang utama bagi pengembangan kota
cerdas.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mine
ral, Sudirman Said, mengungkapkan peman-
faatan gas menjadi salah satu elemen pen
ting bagi suatu kota dalam mengelola energi.
“Gas bumi menjadi salah satu penunjang uta-
ma mewujudkan kota cerdas,”kata Sudirman
dalam acara Pelucuran Indeks Kota Cerdas In-
donesia 2015, di Jakarta pada 24 Maret 2015.
Dia menambahkan, gas yang meng-
gantikan peran dan fungsi bahan bakar mi
nyak mampu mengurangi dan menciptakan
efisiensi. Salah satu upayanya adalah dengan
membangun stasiun pengisian bahan bakar
gas (SPBG). Dalam perencanaan Kementerian
ESDM, pada tahun 2015 akan dibangun se-
banyak 22 unit SPBG.
“Tak hanya gas untuk transportasi, pe-
manfaatan gas juga akan dioptimalkan untuk
pemakaian di tingkat rumah tangga serta
usaha kecil dan menengah lewat jaringan
gas kota. Kami mengimbau wali kota di kota
masing-masing untuk menyinergikan ren-
cana pembangunan permukiman dengan
jaringan gas kota,”kata Sudirman.
Menteri ESDM pasang target. Lima tahun
ke depan, ia berharap sebanyak 1,2 juta ru-
mah tangga sudah bisa dijangkau gas bumi
untuk rumah tangga. Saat ini pelanggan gas
Berharap Pada
Gas Alam
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
17. 17
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
kota 162 ribu rumah tangga. Guna memba
ngun jaringan gas rumah tangga pada tahun
ini, Kementerian ESDM mengalokasikan ang-
garan Rp.1,6 Triliun.
Gas bumi memang menjadi masa depan
energi bangsa. Persoalan yang kerap muncul
terkait bahan bakar minyak maupun gas elpi-
ji yang dikelola Pertamina kerap disalahgu-
nakan dan harganya semakin mahal. Terkait
gas bumi, Batam sudah lama memanfaat-
kan gas bumi untuk rumah tangga. Bahkan
keberadaan energi ini sudah berlangsung
hampir satu dekade yang dirintis oleh PT
Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan mem-
buat instalasi gas rumah tangga ke 60 rumah.
Mantan Manajer Area Batam PGN, Sabarud-
din,ketikaberbincangdenganHUDMagazine
beberapa waktu lalu mengungkapkan pada
tahun 2006 proyek rintisan itu dibangun di
Perumahan Bida Asri dan Puri Legenda, yang
letaknya di antara pusat pemerintahan kota
Batam dan bandara Hang Nadim. Ini meru-
pakan dampak dari penjualan gas dari proyek
gas alam yang ada di Grissik, Sumatera Sela-
tan, ke Singapura.
“Saat itu pemimpin kami
memiliki visi yang bagus,
pipa gas ini disinggahkan
dulu ke Batam. Karena saat
itu dia meyakini Batam akan
berkembang dan mem-
butuhkan energi yang
besar,” kata Sabaruddin
yang saat itu masih
menjadi Manajer Area
Batam.
Batam beruntung.
Umumnya, instalasi gas rumah tangga bi-
asanya dibangun di dekat sumber-sumber
gas alam. Hal itu terjadi sejak perusahaan gas
Belanda masih mengeksplorasi gas alam di
Indonesia. Gas yang digunakan di Batam dia-
lirkan dari Grissik melalui pipa gas berdiam-
eter 28-32 inci. Pipa itu membentang di dasar
laut sejauh 400 kilometer menuju Batam dan
Singapura. Aliran gas yang masuk di Stasiun
PGN Panaran pada awalnya dialirkan meng-
gunakan pipa menuju Batam Centre. Pipa
itu menyalurkan gas ke berbagai kawasan
industri yang dilaluinya. Kawasan industri
seperti Batamindo, Panbil, Cammo danTunas
mendapat aliran gas yang berfungsi seba-
gai bahan bakar pembangkit listrik mandiri.
Pusat perbelanjaan Mega Mall dan Hotel
Haris dan Harmony One juga menggunakan
gas alam. Gas itu juga digunakan oleh PT Pe-
layanan Listrik Nasional (PLN) Batam untuk
menghasilkan listrik di Pembangkit Listrik
Tenaga Gas (PLTG) Panaran.
Namun angka pertumbuhan pengguna
rumah tangga sangat lambat. Hingga akhir
tahun 2013 jumlahnya kurang dari 200 pe-
langgan di wilayah yang dilalui
oleh pipa. Sementara di akhir
tahun 2014 jumlahnya pada
kisaran 400 pelanggan. Padahal
pamor gas alam di Batam sedang
naik setelah beberapa kali
gas elpiji yang menjadi
andalan langka di pasar.
Warga kerap bertanya
mengapa proyek gas
alam rumah tangga tak
kunjung dilanjutkan.
Gas bumi
memang
menjadi masa
depan energi
bangsa.
18. 18
Rasa penasaran warga boleh saja tinggi,
tetapi animo itu tak serta merta menambah
pelanggan gas alam. Halim, salah satu peng-
guna gas alam untuk usaha kuliner di kom-
pleks Puri Legenda mengatakan, salah satu
yang membuat warga tidak memilih gas
alam PGN adalah biaya instalasinya. Halim
mengatakan, warga membayar sekitar Rp.2
juta rupiah untuk instalasi dari meteran yang
di dekat pagar rumah hingga ke kompor. Ka-
lau ada yang ingin memasang pemanas air,
biayanya akan membengkak.
“Warga ada yang berpikir, ketimbang
membayar sebanyak itu, masih lebih murah
membeli kompor dan tabung gas,”ujar Halim.
Apalagi, sejak 2008 pemerintah melakukan
program konversi minyak tanah ke gas untuk
mengurangi subsidi BBM dari minyak tanah.
Program ini kemudian melahirkan gas elpiji
bersubsidi tiga kilogram yang dikemas dalam
tabung hijau muda. Gas ini jauh lebih murah
ketimbang gas elpiji 12 kilogram. Program
elpiji bersubsidi juga membuat warga yang
sebelumnyatidakkuatmembelitabunggas12
kilogram dan isi ulangnya akhirnya dapat me-
masak menggunakan gas. Sabaruddin tidak
menolak ada pengaruh program pemerintah
denganminimnyaanimomasyarakatterhadap
gas alam, meski ia mengaku tidak punya data
pasti soal itu.“Tapi kemungkinan itu ada.”
Di samping ketidaktahuan warga ter
hadap manfaat gas alam, pada tahun 2006
masyarakat masih menikmati subsidi minyak
tanah. Kebanyakan pengguna gas alam saat
itu adalah industri yang beralih dari bahan
bakar minyak yang subsidinya dicabut pe-
merintah.
Sebenarnya bukan hanya Batam yang
mengalami pertumbuhan pelanggan rumah
tangga yang sangat lambat. Di seluruh Indo-
nesia, pertumbuhan pelanggan rumah tang-
ga baru mencapai 132 ribu rumah tangga.
Padahal PGN, sudah berusia 50 tahun.
Kendala utama dalam mengalirkan gas
alam ke rumah tangga adalah persoalan in-
frastruktur. Tidak seperti elpiji yang dicairkan
dan dimasukkan ke dalam tabung sehingga
memudahkan pengangkutannya, jenis gas
alam memerlukan infrastruktur pipa un-
tuk mengalirkan gasnya. Elan Biantoro saat
masih menjabat sebagai Kepala Bagian Hu-
mas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
mengatakan gas bumi sebenarnya bisa di-
pasarkan dalam bentuk tabung, namun tidak
ekonomis sehingga harganya akan jauh lebih
Di tengah
banyaknya
kendala,
PGN mulai
memperluas
jaringan gas
rumah tangga
di Batam.
19. 19
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
mahal. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan
PGN Heri Yusup mengungkapkan tidak mu-
dah untuk memperluas jaringan penyaluran
gas. Persoalan pertama adalah investasi pipa
yang mahal. Kedua, di beberapa daerah per-
izinan pemerintah daerah setempat sulit.
Ketiadaan infrastruktur yang memadai
membuat penyaluran gas alam untuk rumah
tangga sangat minim. Laporan SKK Migas ta-
hun 2012 menyebutkan dari 3.550,07 miliar
British Thermal Unit per hari (BBTUD) produksi
gas alam, hanya 0,45 BBTUD atau 0,01 persen
yang digunakan untuk kepentingan gas kota.
Padahal, menurut Elan Biantoro, Indonesia
lebih banyak menghasilkan gas alam berupa
gas metana dan gas etana, ketimbang gas
yangdigunakanuntukelpiji.Celakanya,kebu-
tuhan elpiji Indonesia tinggi terlebih dengan
adanya program konversi elpiji bersubsidi.
Di tengah banyaknya kendala, PGN mulai
memperluas jaringan gas rumah tangga di
Batam. Bulan Februari 2014 lalu, PGN menda-
patkan tambahan pelanggan rumah tangga
dalam jumlah relatif banyak. Sekitar 110 ru-
mah tangga di kompleks perumahan Kurnia
Djaja Alam (KDA) mulai berlangganan gas
alam. Kesempatan menikmati gas alam itu
datang setelah PGN melakukan penambahan
jaringan ke kawasan industri di daerah Kabil,
kecamatan Nongsa. Pipa jaringan sepanjang
8,55 kilometer tak hanya memberikan tenaga
pasokan bahan bakar untuk tenaga listrik ka-
wasan industri di daerah itu, namun rumah
tangga di sepanjang pipa gas alam nantinya
bisa merasakan sumber energi tersebut.
Jaringan baru juga dibangun dari Baloi
menujuBatuampar.Saatinidisepanjangjalan
arteri Baloi-Batuampar sudah banyak span-
duk yang menutupi proyek pembangunan
pipa gas PGN.“Dari Batuampar jaringan akan
kita belokkan ke kawasan niaga Nagoya,”kata
Sabaruddin. Di jalur tersebut, PGN mencoba
agar bisa menyalurkan gas ke rumah susun
Jamsostek dan Lancang Kuning.
Menteri ESDM, Sudirman Said, dalam
kunjungannya ke Batam akhir Januari 2015
mengungkapkan penambahan jaringan gas
alam untuk industri di Batam dapat men-
dorong penambahan pelanggan gas rumah
tangga. Karena gas rumah tangga bergan-
tung pada jaringan utama yang melayani
kawasan industri. Direktur Utama PGN juga
bertekad mendorong pertumbuhan peng-
gunaan gas alam untuk kepentingan rumah
tangga. n
(Yermia Riezky Santiago)
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
20. 20
S
ejak Desember 1948, Majelis Umum
PBB mendeklarasikan “The Universal
Declaration of Human Rights” yang
pada artikel 22 menyebutkan: “Everyone , as
a member of society , has the right to social
security and is entitled to realization, through
national effort and international co-operation
and in accordance with the organization and
resources of each state, of the economic, social
and cultural indispensable for his dignity and
the free development of his personality”. Selan-
jutnya Konferensi PBB yang kedua tentang
Permukiman Manusia yang diselenggarakan
pada Juni 1996 di Istanbul, Turki menetap-
kan perubahan penting dalam pendekatan
pembangunan permukiman manusia di era
urbanisasi dunia. Dalam konferensi ini, yang
dihadiri oleh 171 negara anggota PBB, di
sepakati bahwa perumahan yang layak me
rupakan hak asasi manusia yang mendasar
(HABITAT-II,1996). Penelitian selanjutnya
telah menemukan bahwa masalah kesen-
jangan perumahan bermula dari banyaknya
keluarga miskin di Asia, Afrika, Amerika Latin
dan bahkan di negara maju. Mereka tidak
memiliki dana dan akses pinjaman untuk
membangun atau membeli rumah. Menurut
PeterWard (2001), kurangnya dana dan akses
terhadap kredit memaksa keluarga untuk
membangun rumah yang kurang layak huni.
Penelitian menunjukkan bahwa lembaga
pembiayaan perumahan, yang bertujuan
untuk membantu keluarga berpenghasilan
rendah, sering tidak dapat diakses oleh ma
yoritas masyarakat miskin. “Kegagalan ba
nyak keluarga miskin untuk mengakses pin-
jaman sering dianggap sebagai gejala dari
masalah yang mendasari kesenjangan peru-
mahan yang lebih besar. Upah yang rendah
dan pengangguran merupakan faktor pe-
nentu penting dari kesenjangan perumahan
(Jennifer dan Emily, 2005).
Membandingkan Kota Batam
dengan Singapura
Dasar negara kita menjamin, bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan diper-
Perumahan
yang layak
merupakan
hak asasi
manusia.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
oleh Mulia Pamadi, Dekan FTS&P UIB)
BatamTanpa Kesenjangan Perumahan (2020):
Sebuah Impian atau Kenyataan
21. 21
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat (UUD 45, pasal 33, ayat 3) dan setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan ling-
kungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 45,
pasal 28H). Selanjutnya merupakan amanah
bahwa Negara bertanggungjawab atas pe-
nyelenggaraan perumahan dan kawasan per-
mukiman yang pembinaannya dilaksanakan
oleh pemerintah (UU No.1/2011 Pasal 5 Ayat
1), kemudian dipertegas bahwa urusan pe-
merintahan yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintahan daerah provinsi dan pemerin-
tahan daerah kabupaten/kota, berkaitan de
ngan pelayanan dasar (PP No.38/2007 Pasal 7
Ayat 1), diantaranya adalah perumahan (ayat
2g). Dengan demikian, pemerintah daerah
Kota Batam (Pemda Batam) dan Badan Peng
usahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bertang-
gungjawab atas kesenjangan perumahan
kota Batam.
Data terkini menunjukkan perkiraan
jumlah perumahan di Batam tahun 2013
sekitar 242.000 (Dispenda kota Batam/PLN/
ATB, 2014) dengan penduduk Batam seki-
tar 1.300.000 (SKPD Bota Batam/BPS, 2013).
Dengan asumsi index ART kota Batam = 4.5,
perkiraan kekurangan rumah sekitar 46.900
unit atau diprediksikan rumah bermasalah
(Ruli) sekitar 47.000 unit. Kesenjangan peru-
mahan dapat mengakibatkan tumbuhnya
kawasan kumuh, merusak penataan kota
Batam, kesenjangan sosial dan potensi krimi-
nalitas, merusak citra dan martabat bangsa.
Karenanya kesenjangan perumahan perlu
menjadi perhatian serius pemerintah dae
rah kota Batam dan BP Batam serta seluruh
pemangku kepentingan yang terkait, dian-
taranya pengembang swasta dan BUMN.
Otorita Pengembangan Daerah Industri
Pulau Batam (Otorita Batam) adalah peme-
gang Hak Pengelolaan pulau Batam (Keppres
41/73) untuk mengembangkan pembangun
an pulau Batam sebagai daerah industri. Kep-
pres No. 41/1973 tersebut memberikan hak
pengelolaan lahan kepada Otorita Batam
yang kemudian diperkuat dengan adanya SK
Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977
dan termasuk Keputusan Menteri Agraria/
Kepala BPN No. 9-VIII-1993. Kewenangan
yang dimiliki Otorita Batam atau sekarang
dikenal BP Batam sebagai pemegang HPL
mengadopsi Undang-Undang Pembebasan
Lahan Singapura 1967 dimana Otorita Batam
memiliki otoritas untuk mengelola lahan di
Pulau Batam secara maksimal sebagaimana
keberhasilan pemerintah Singapura me-
nata kotanya. Dengan perkataan lain, Oto-
rita Batam memiliki land banking yang tidak
dimiliki daerah lain di Indonesia.
Singapura dinilai sebagai Negara yang
sangat sukses dalam penyediaan rumah bagi
masyarakatnya, walaupun dengan biaya
hidup yang relatif tinggi, masyarakat Singa
pura yang berpendapatan rendah pun dija-
min memiliki perumahan flat (apartemen/
rusun) yang nilainya diatas satu miliar Rupiah.
Singapura memiliki latar belakang perumah-
an rakyat yang sukses di bawah manajemen
Housing and Development Board (HDB) yang
didirikan pada tahun 1960. Pada tahun 1967,
pemerintah menetapkan Undang-Undang
Otorita Batam
memiliki land
banking yang
tidak dimiliki
daerah lain.
22. 22
PembebasanLahanyangdiberdayakanuntuk
memperoleh tanah dengan biaya rendah un-
tuk kepentingan umum (Land banking). Hari
ini, 90% dari lahan dimiliki negara berban
ding 49% pada tahun 1965. Undang-undang
ini, bersama dengan kebijakan pemukiman
yang sensitif, memungkinkan HDB untuk
membersihkan penghuni liar dan daerah ku-
muh dengan lancar dan membangun aparte-
men HDB yang baru.
Kota Singapura terencana secara terpadu
dan berubah dinamis sesuai perkembangan
kota metropolitan. Kota Batam juga berkem-
bang dinamis sehingga terjadi perubahan
yang relatif cepat terhadap perda RTRW
2001-2011, RTRW 2004-2014 dan terakhir
2008-2028 yang kandas karena tersandung
masalah hutan lindung dan fungsi hutan
lainya. Pengembangan pulau Batam tidak
didukung oleh komitmen yang kuat dari
pemerintah, salah satu contohnya masalah
terindikasi hutan lindung belum tuntas sejak
tahun 2007 hingga sekarang.
Lahan di Singapura dibentuk atau di-
matangkan oleh pemerintah, kemudian
dialokasikan kepada investor melalui tender
yang transparan. Dengan demikian, peme
rintah Singapura dapat mengendalikan se-
cara baik pengembangan kota, tata ruang,
pasar properti, semuanya terkendali oleh pe-
merintah, sehingga jarang terjadi oversupply/
defisit property, harga properti jarang jatuh/
booming secara tidak wajar. Hal ini berbeda
dengan pengelolaan kota Batam yang meng
alokasikan lahan mentah dan membiarkan
investor/pengembang membebaskan rumah
liar, merancang fatwa planologi masing-ma
sing, akibatnya permukaan tanah satu lokasi
dan tetangganya tidak teratur/serasi, drai-
nase tidak terhubung dengan baik sehingga
mudah terjadi banjir, secara keseluruhan
pembangunan kurang terkendali, kadang
over supply sehingga dikenal kota seribu ruko
yang kosong tanpa penghuni, pasar properti
berfluktuasi cepat dan tidak pasti sehingga
beresiko bagi investasi.
Saat ini, ada lebih dari 900.000 flat HDB
di Singapura, dengan 90% dimiliki oleh ma
syarakat Singapura dan 10% sisanya sewa.
Selama 50 tahun terakhir, pemerintah Sin-
gapura selalu merumuskan kebijakan apar-
temen HDB, bukan hanya jumlah unitnya,
kualitas dan fasilitas lingkungan yang terus
ditingkatkan, bahkan saat ini telah memasuki
pengembangan green building, irit energi
dan rumah pintar (smart-home). HDB juga
memmerhatikan kebutuhan spesifik dari
heterogen masyarakat yang beragam, se
perti untuk pasangan muda, keluarga multi-
generasi, orang tua, generasi muda yang
23. 23
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
masih sendirian. Produk HDB terjangkau dan
menjadi kebanggaan masyarakat Singapura.
Menurut survei sampel Rumah Tangga pada
tahun 2008, terbukti 96,4% Rumah Tangga di
Singapura merasa puas dengan flat mereka
dan 80% penduduk Singapura tinggal di flat
HDB sisanya 20% di kondominium dan ru-
mah tapak.
Pemerintah Singapura terus menjaga
harga jual apartemen HDB terjangkau untuk
berbagai kelompok usia dan kemampuan.
“Saya akan memastikan setiap keluarga Sin-
gapura yang bekerja mampu membeli rumah
mereka”, kata PM Lee dalam pidato kenega-
raan pada Nasional Rally Day 2013. Sebagai
permulaan, pemerintah akan memastikan
bahwa keluarga dengan pendapatan rumah
tangga bulanan sebesar $ 1.000 akan mam-
pu membayar apartemen HDB. Pemerintah
tidak akan mengurangi kualitas apartemen
HDB tapi akan memberikan lebih banyak
dukungan melalui beberapa skema bantuan
keuangan seperti Additional CPF Housing
Grant (AHG).
Diajugameyakinkankeluargadenganto-
tal pendapatan dolar Singapura (SGD) $ 2.000
per bulan akan mampu membeli sebuah
apartemen tiga kamar sementara mereka
yang berpendapatan SGD $ 4000 akan dapat
membeli apartemen empat kamar. Sebuah
apartemen tiga kamar yang harganya SGD
$ 170.000 (sekitar Rp.1,56 Miliar), bisa dibeli
oleh penghasilan keluarga SGD $ 2.000 (Rp.
18,4 juta) per bulan. Keluarga tersebut akan
dapat melakukannya melalui kombinasi hi-
bah yang dapat mencapai SGD $ 55.000 dan
kemampuan untuk membayar melalui reke
ning CPF mereka. Diupayakan mereka tidak
ada pembayaran tunai. Sementara itu, empat
kamar datar yang biasanya dihargai SGD $
285.000, bisa dibeli oleh keluarga berpeng-
hasilan SGD $ 4.000 per bulan melalui hibah
yang berjumlah SGD $ 35,000. Pembayaran
melalui rekening CPF mereka dan mereka
hanya perlu membayar tunai bulanan SGD $
67.
UU Perumahan dan Pengembangan Si
ngapura (1960) memberikan kewenangan/
otoritas hukum kepada Dewan Perumahan
dan Pengembangan (The Housing and Deve
lopment Board /HDB) menyediakan peru
mahan terjangkau, seperti Perum PERUMNAS
di Indonesia. HDB dengan dukungan Central
Provident Fund (CPF) seperti JAMSOSTEK di
Indonesia, namun peranannya lebih maksi-
mal dengan pemerintah melalui CPF adalah
Bank Perumahan Rakyat yang dapat menja-
min pembiayaan yang lebih murah untuk pe-
rumahan rakyat dan pemerintah melalui HDB
tidak memperhitungkan tanah dalam harga
jual apartemen.
BP Batam dan/atau bersama Pemda Kota
Batam dan/atau bersama PERUM PERUMNAS
dapat mengambil peran HDB dan Kemen-
pera dengan FLPP dapat bersinergi dengan
JAMSOSTTEK dengan PUMP dan/atau Bank
Pembangunan Daerah dapat mengambil alih
peran CPF. Jika simulasi ini dapat diwujudkan
maka tidak tertutup kemungkinan penye
diaan tempat tinggal khususnya rusunawa
dan rusunami di Batam dapat terpenuhi, se-
lanjutnya impian Batam menjadi KOTATANPA
KESENJANGAN PERUMAHAN dapat menjadi
kenyataan. n
Kota Batam
juga berkem-
bang dinamis
sehingga
terjadi
perubahan
yang relatif
cepat.
24. 24
P
ada tahun 2009, pemerintah telah
meresmikan Kawasan Batam seba-
gai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas (free trade zone). Hal terse-
but didasarkan pada posisi menguntungkan
bagi Kota Batam dalam dunia perdagangan
internasional. Posisi strategis kota Batam
yang berada di lintasan jalur perdagangan in-
ternasional serta berada di garis pulau terluar
di Indonesia berpotensi sebagai kota bandar
metropolitan berskala dunia yang madani
serta menjadi andalan pusat perekonomian
nasional. Bagaimana tidak? Posisi yang ber-
dampingan dengan negara-negara tetangga
seperti Singapura dan Malaysia dan sebagai
jalur perdagangan internasional mampu
mengembangkankotaBatamsebagaidaerah
industri. Oleh sebab itu, kota Batam diperca-
ya memiliki peranan penting bagi kehidupan
tatanan kota terutama sektor ekonominya.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Ta-
hun 1973 yang selanjutnya diubah menjadi
Keputusan Presiden No. 113 Tahun 2000, ter-
surat dengan jelas bahwa kota Batam secara
keseluruhan wilayahnya menjadi kawasan
pengembangan industri di bawah suatu
lembaga otorita yaitu Otorita Pengembang
an Daerah Industri Pulau (OPDIP) Batam
atau yang disebut pula dengan nama Oto-
ritas Batam. Pasca penetapan tersebut,
kota Batam mengalami peningkatan drastis
sebagai daerah industri, perdagangan, jalur
internasional, pariwisata yang mendukung
pada pertumbuhan kota Batam. Hal inilah
yang menjadi daya tarik kota Batam sebagai
kawasaninvestasi bagi para pendatang baik
dalam negeri maupun luar negeri sehingga
akan meningkatkan lapangan kerja bagi
Menuju Batam sebagai
Kota Metropolitan:
Peluang danTantangan
Assoc. Prof.DR.Ir. Budi Prayitno, M.Eng, Kepala PUSPERKIM UGM
Center for Housing and Urban Development Department of Architecture, Gadjah Mada University
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
25. 25
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
masyarakat itu sendiri maupun luar daerah.
Secara teoritis, kemampuan pengelo-
laan potensi sumber daya yang dimiliki oleh
suatu daerah akan berdampak pula pada
tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Me-
mang disatu sisi mengandung makna betapa
besar peluang dan potensi yang bisa dikem-
bangkan dan disisi yang lain mengandung
makna betapa besar pula tantangan dan
kerentanan yang harus kita hadapi dan
kelola apabila visi tersebut benar-benar bisa
diwujudkan. Ketakutan yang terjadi adalah
ketidakmampuan daerah dalam mengim-
plementasikan visi yang menjadi acuan
karena berbagai faktor seperti sumber daya
manusia, gencaran pembangunan berorien-
tasi ekonomi tanpa memandang dimensi so-
sial. Oleh sebab itu, guna menyeimbangkan
pembangunan kota Batam maka diperlukan
strategi-strategi solutif dalam merencana-
kan kota industri ber-“outcome”-kan “well
being” bagi masyarakat.
Pada akhirnya, peran pemerintah daerah
sebagai amanat penyelenggara urusan di
daerah harus mampu memampukan dan
mengelola potensi sumber daya yang
dimilikinya. Selain itu, perencanaan berbasis
livelihoodsdansustainablecitymenjadilan-
dasan dalam menyelenggarakan penataan
kota sehingga meminimalisir dampak negatif
yang akan timbul. Untuk itu aspek intervensi,
institusi,inovasi,investasidaninfrastruktur
(5“i”) yang dijabarkan dalam perekayasaan
teknis dan perekayasaan pengelolaan ter-
hadap kota Batam secara profesional mu
tlak harus dilakukan. Baik pemerintah pusat
maupun daerah harus mampu menjadi aktor
penggerak perbaikan tata kelola perumahan.
Hal ini karena keberhasilan pemenuhan ke
sejahteraan papan di Batam secara empiris
senantiasa membutuhkan political will dari
unsur kepranataan pemerintah pusat dan
daerah tersebut. Negara haruslah hadir untuk
memberikan jaminan kepastian hak bermu-
kim setiap masyarakat dalam bentuk tidak
melepaskan bidang perumahan pada meka-
nisme pasar semata, melainkan menyiapkan
kepranataan yang kondusif untuk memenuhi
keswadayaan lokal.
Isu Strategis
Daya tarik investasi atas dasar pertim-
bangan ketersediaan tenaga kerja, teknologi
dasar dan kekayaan alam serta wilayah strat-
egis kepulauan merupakan potensi yang
masih harus kita kembangkan. Hal ini dika
renakan mengingat persaingan kualitas
perdagangan secara global merupakan pra-
syarat utama untuk menjadikan Batam seba-
gai kota bandar metropolitan internasional.
Tantangan menuju perkotaan sesuai dengan
visi perkotaan nasional 2050 untuk mewu-
judkan kota yang aman dan nyaman dalam
sebuah perekayasaan kota hijau yang tang
guh dan berkelanjutan serta dalam sistem
Pemerintah
telahmeresmi-
kanKawasan
Batamsebagai
kawasanperda-
ganganbebas
danpelabuhan
bebas(freetrade
zone).
26. 26
tata kelola perkotaan yang berdaya saing
dan berbasis IT yang handal perlu kita jadi-
kan acuan visi dan misi kota Batam menuju
kota metropolitan.
Berbagai peluang besar pengembangan
investasi di bidang perdagangan, indus-
tri, perkapalan, kelautan, pelabuhan, serta
kepariwisataan menuntut prasyarat pereka
yasaan teknis infrastruktur yang handal
dan perekayasaan pengelolaan yang pro
fesional untuk mewujudkan pembangunan
kota yang berdaya saing. Pilar penyelengga
raan tata kelola Kota Batam yang terdiri dari
Pemerintah Kota Batam, Badan Pengelola,
serta masyarakat yang terdiri dari elemen
akademisi dan wakil masyarakat perlu di-
jalankan melalui kejelasan dan ketepatan
pembagian peran (‘role sharing’)nya. Hal
ini mengingat banyak hal yang harus secara
cepat dan tepat untuk segera diputuskan da-
lampercaturanperdaganganberskalaglobal.
Kerentanan terhadap konflik akibat berba-
gai kepentingan yang berujung pada kebun-
tuan pengambilan keputusan akan sangat
cepat direspon secara negatif oleh situasi
pasar perdagangan. Kejelasan dan kepas
tianregulasi beserta proses legalitasnya juga
menjadi pertimbangan penting yang harus
benar-benar dikelola secara profesional.
Demikian pula berbagai kerentanan
yang ditimbulkan akibat kesenjangan distri
busi kesejahteraan antara pelaku usaha dan
tenaga kerja yang berujung pada atmosfir
investasi yang negatif juga harus dipertim-
bangkan secara cermat. Hal yang tidak kalah
pentingnya adalah kerentanan kerusakan
lingkungan baik akibat ketidakserasian pe-
manfaatan ruang maupun akibat pencemar
an limbah harus benar-benar-benar dilaku-
kan pelindungan dan mitigasi kerusakannya
secara cermat melalui pengendalian tata
ruang dan perijinannya yang dilakukan se-
cara akuntabel, transparan, dan tegas dalam
penegakkannya.
Mengingat kekayaan potensi strategis
Kota Batam, pemerintah daerah kota Batam
sebaiknya merencanakan pembangunan
daerah untuk kepentingan jangka panjang
bukan hanya pada tataran skala pendek. In-
vestasi masuknya industri baru di wilayah
kota Batam perlu penyaringan dan penga-
wasan yang ketat demi menjaga kelesta
rian lingkungan. Terlebih dengan adanya isu
pembuangan limbah industri ke dalam laut
dengan dalih kemudahan dan lebih murah
biayanya. Hal ini tentu akan memicu ter-
jadinya degradasi kualitas alamnya terutama
laut dan pesisir. Padahal melihat dari kondisi
geografis dimana kota Batam ini merupa-
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
27. 27
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
kan daerah dengan sebutan pulau kecil yang
memiliki karakteristik biogeofisik yang cukup
menonjol. Kesadaran terhadap pembangun
an berbasis ekologi telah menjadi isu global
karena pengaruh perkembangan dunia in-
dustri. Sinkronisasi kepentingan antarstake
holders menjadi main key dalam menyeleng-
garakan pembangunan kota Batam.
Penguatan kelembagaan menjadi isu
yang tak kalah pentingnya untuk dikaji se-
cara serius. Umumnya daerah tidak mampu
mengoptimalkan potensi yang ada karena
keterbatasan kapasitas baik secara finansial,
sumber daya manusia, maupun benturan
regulasi yang ada. Jelas hal tersebut akan
mengurangi nilai manfaat yang seharusnya
diperoleh oleh daerah dan tentu akan ber-
dampak pada tujuan pembangunan daerah.
Terlebih untuk mewujudkan visi Kota Batam
yaitu “Terwujudnya kota Batam sebagai Ban-
dar Dunia Madani yang Modern dan Menjadi
Andalan Pusat Pertumbuhan Perekonomian
Nasional”sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam 2011-2016. Se-
lain itu, untuk mewujudkan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batam 2011-
2031 yaitu “Terwujudnya Bandar dunia yang
madani berbasis industri, pariwisata, perda
gangan dan jasa, yang produktif, aman, nya-
man, maju, berkualitas, berwawasan ling
kungan dan berkelanjutan serta berdaya
saing kuat di era global”.
Wujud penguatan kelembagaan yang
dibutuhkan untuk mengakselerasi pem-
bangunan di kota Batam adalah salah satu
bagian dari pembentukan kemitraan multi
aktor dalam kebijakan pembangunan dan
perumahan. Hal penting yang mendesak di-
lakukan adalah memastikan bahwa setiap ak-
tor yang terlibat dalam perumusan maupun
implementasi kebijakan pembangunan dan
perumahan memiliki kapasitas yang mema
dai sehingga mampu mendukung upaya pe-
menuhan cita-cita kesejahteraan papan. Oleh
karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasi-
tas kelembagaan guna menguatkan posisi
tawar (bargaining position) untuk mereduksi
kemungkinan terjadinya distorsi kebijakan
maupun hambatan lain.
Rekayasa Permukiman
Kota yang terletak di Provinsi Kepu-
lauan Riau dengan luas 3.990 km² ini telah
direncanakan sebagai kota Bandar Interna-
sional yang tentunya berimbas pada pening-
katan sektor industri. Bahkan pertumbuhan
ekonomi kota Batam yang terus meningkat
danmampubertahandisaatkrisisglobalme-
landa dunia, menjadikan kota Batam sebagai
lokomotif pembangunan ekonomi nasional.
Secara historikal, pulau yang disebut dengan
kembaran Singapura merupakan daerah ja-
jahan Pemerintahan Belanda dengan mak-
sud penguasaan perdagangan di perairan
Selat Malaka. Dengan kata lain, potensi kota
Batam telah diketahui sejak zaman kolonial-
isasi namun upaya pengembangannya be-
lum sepesat saat ini. Oleh sebab itu, untuk
mewujudkan tujuan sebagai kota Bandar
Internasional tentu akan berimbas pula pada
sektor lainnya sehingga diperlukan perenca-
naan secara holistik.
Pemerintah
daerahkota
Batamsebaiknya
merencanakan
pembangunan
daerahuntuk
kepentingan
jangkapanjang.
28. 28
Peluang besar investasi di sektor indus
tri, perdagangan dan jasa serta pariwisata
tentunya akan diikuti kebutuhan pemukim
an beserta infrastrukturnya. Kompleksitas
pembangunan berbagai sektor tersebut
membutuhkan konsep pembangunan pe-
rumahan dan perkotaan yang terpadu yang
mampu mensinergikan berbagai ragam
moda penyediaan perumahan yaitu peru-
mahan komersial, perumahan pekerja, peru-
mahan bagi warga asing, perumahan umum
dan perumahan sosial. Setiap moda penyedi-
aan ini memiliki tuntutan penanganan yang
spesifik baik dari sisi teknis perencanaan,
pengelolaan maupun dari sisi regulasi. Di
sisi lain, pemerintah dituntut untuk mampu
mengubah persepsi dari negative input vari
able menjadi future well becoming khusus-
nya permukiman liar di kawasan industri.
Sementara itu, berdasarkan data yang telah
dihimpun, persebaran kawasan kumuh pada
umumnya berada di kawasan permukiman
nelayan di daerah Nongsa dan di kawasan
industri di daerah Batu Ampar,Tanjung Piayu,
dan Sekupang. Melalui surat keputusan wa-
likota telah menetapkan setidaknya terdapat
18 titik kawasan kumuh di kota Batam. Hal ini
harus segera teratasi agar citra kota Batam
sebagai Bandar Internasional akan semakin
menguat.
Termasuk dalam hal ini adalah kecukup
an dan ketersediaan infrastruktur berupa
transportasi publik dan prasarana dasar baik
bagi pengembangan kawasan permukiman
maupun bagi pengembangan kawasan in-
dustri , perdagangan dan pariwisata. Dan se-
bagai prasyarat utamanya adalah efektivitas
pengendalian terhadap pemanfaatan tata
ruangnya. Perekayasaan tersebut berupa
peningkatan aksesibilitas menuju Batam,
peningkatan jaringan infrastruktur transpor
tasi intra Batam, peningkatan infrastruktur
pendukung berupa pelabuhan yang me-
madai untuk kegiatan perdagangan ekspor-
impor, peningkatan infrastruktur pendu-
kung kegiatan permukiman, perdagangan,
pariwisata dan industri serta peningkatan
jaringan intra Batam ke daerah sekitar
sebagai basis pengembangan kota Batam
menuju kota bandar metropolitan.
Selain daripada itu, pengaturan kepemi
likan baik rumah, fasilitas pengembangan
usaha maupun pengaturan pertanahan
serta pengaturan kepenghuniannya mem-
butuhkan sebuah konsep kebijakan yang
tepat. Mengacu pada Keputusan Presiden
No. 41 Tahun 1973, dijelaskan bahwa hak pe
ngelolaan lahan di Pulau Batam diberikan ke-
pada Otorita Batam. Hal ini jelas tersikronisasi
dengan era desentralisasi yang mengacu
pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Peme
rintahan Daerah.
Jaminan kepastian bermukim dan
berkegiatan ekonomi serta kejelasan
pengaturannya menjadi syarat mutlak bagi
terselenggarakannya tata kelola kota me
tropolitan yang madani. Ketidaktepatan da-
Walikotatelah
menetapkan
setidaknya
terdapat18
titikkawasan
kumuhdikota
Batam.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
29. 29
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
lam melakukan pengaturan tersebut akan
berdampak pada ketidakjelasan tata kelola
yang berujung pada konflik kepentingan
yang pada akhirnya akan menciptakan iklim
investasi yang negatif. Berbagai peraturan
perundangan baik secara nasional maupun
daerah sampai saat ini belum mampu men-
jawab tuntutan dan tantangan tersebut.
Sudah saatnya bidang perumahan di kota
Batam tidak lagi dipandang dengan pres-
pektif “charity” yang sarat akan pemahaman
bahwa pemenuhan kebutuhan perumahan
harus dilaksanakan dengan memberdaya-
kan masyarakat kelompok sasaran. Hal ini
mengingat bahwa sebagai penyedia rumah
layak huni yang didasari oleh landasan kon-
stitusi, pemerintah memiliki andil yang besar
untuk menjamin hak bermukim setiap warga
negara. Dengan demikian sudah selayaknya
bila isu tentang perumahan harus ditempat-
kan sebagai aspek yang dimitrakan sehingga
masing-masing aktor yang terlibat dalam
kebijakan perumahan di kota Bata ini senan-
tiasa menyadari fungsinya untuk melaksana-
kan penguatan pasokan secara berkesinnam-
bungan. Pembentukan kemitraan yang solid
antar aktor dalam kebijakan perumahan ini
sekaligus dapat dijadikan sebagai bagian dari
rekayasa inovatif kebijakan perumahan bagi
masyarakat di kawasan Kota Batam.
Rekayasa Pengelolaan
Konsep sinergi dan ko-produksi pe
ngelolaan kota Batam merupakan prasyarat
utama untuk menghindari resiko dan ke
rentanan konflik yang terkait dengan pem
bagian peran dan kewenangan pengelo
laan yang dilakukan oleh badan pengelola
dan pemerintah kota. Hal ini didasarkan pada
status kawasan ekonomi khusus yang sudah
ditetapkanataskotaBatam.Resikokegagalan
dalam mewujudkan sinergi dan ko-produksi
pengelolan kota Batam akan berdampak
langsung pada kinerja investasi yang meru
pakan penopang keberlangsungan pem
bangunan kota. Terlebih apabila dikaitkan
dengan rencana pengembangan kota Batam
menuju kota bandar metropolitan maka
kompleksitas dan tantangan serta kesiapan
tata kelola baik dari aspek kelembagaan
maupun regulasinya harus benar-benar
diperhitungkan secara cerdas dan cermat.
Selain itu, pengendalian terhadap pena-
taan ruang yang beresiko terhadap konflik
pemanfaatan lahan serta pengendalian
pemerataan kesejahteran yang mempunyai
kerentanan terhadap terciptanya kesen
jangan kesejahteraan antara pelaku usaha
dan pekerja juga menjadi hal yang harus
dipertimbangkan secara matang dalam tata
kelola pemerintahan kota. Maka kejelasan
pembagian peran dan kewenangan dalam
perencanaan dan pengendalian pemba
ngunan; perencanaan, pemanfaatan dan
Pemerintah
memilikiandil
yangbesar
untukmenjamin
hakbermukim
setiapwarga
negara.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
30. 30
pengendalian tata ruang; penyediaan sa
rana dan prasarana umum; pengendalian
lingkungan hidup; pengelolaan pertanah
an serta pengelolaan penanaman modal
menjadi mutlak harus dilakukan. Pemerintah
kota Batam yang mengemban amanah se-
bagai penyelenggara pemerintahan daerah
harus mampu memposisikan perannya se-
bagai pengendali penataan ruang dalam
bentukpenerbitanperijinan serta menghin
dari terjadinya bias fungsi pengendalian
berupaperijinanmenjadisumberpendapat
daerah. Sedangkan badanpengelolaBatam
yang mempunyai otorita kewenangan dalam
pengelolaan tanah harus mampu mendistri-
busikan tanah dalam bentuk pencadangan
tanah beserta pengendalian harganya da-
lam bentuk bank tanah baik yang bersifat
umum (general land banking) dalam jumlah
yang relatif besar untuk kepentingan publik
serta tidak berorientasi pada kepentingan
profit maupun bank tanah yang bersifat
khusus (special land banking) untuk ke-
pentingan komersial atau berorientasi pada
profit. Sehingga tanah secara keseluruhan
masih dalam kewenangan pengendalian
pengelola yang tidak sepenuhnya dikenda
likanolehmekanismepasar. Selain daripada
itu, pelaku usaha yang bertanggung jawab
dalam hal pemenuhan kewajibannya mem
bayar pajak serta menciptakan lapangan
kerja juga harus menunaikan tanggung
jawab sosialnya dalam bentuk corporate
social responsibility (CSR). Hal ini dimaksud-
kan untuk mengurangi resiko konflik sosial
akibat kemungkinan terjadinya kesenjang
an dan kecemburuan sosial. Demikian pula
masyarakat secara umum diharapkan juga
harus mampu menjalankan kewajibannya
sebagai warga kota yang baik untuk mewu
judkan kota nyaman dan aman sehingga
tercipta iklim pembangunan yang kondusif
terhadapinvestasiyangberdampakterhadap
semakin meningkatnya kinerja pemangunan
kota Batam menuju kota metropolitan. Hal ini
tentu saja perlu dukungan lembaga asosiasi
danakademisiyangberfungsisebagaipeng
awas dan pemberi masukan pemikiran bagi
pembangunan kota yangamandannyaman
huni dalam lingkungan yang sehat, tang
guh serta berdaya saing.
Epilog
Pembangunan berkelanjutan yang ter-
perencana jangka panjang menjadi fokus
utama dalam mengembangkan kota Batam
sebagai kota Bandar Internasional. Perenca-
naan yang tidak hanya terfokus pada dimensi
ekonomi namun juga memperhatikan di-
mensi lingkungan dan sosial “kemanusiaan”
Masyarakat
secaraumum
diharap-
kanjuga
harusmampu
menjalankan
kewajibannya
sebagaiwarga
kotayangbaik.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
31. 31
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
menjadi peran penting. Pembangunan ka-
wasan industri yang terintegrasi dengan pe-
nataan kota serta penyediaan perumahan
menjadi isu strategis untuk merumahkan
masyarakat. Memampukan sumber daya
yang ada, mutlak untuk dijadikan dasar pe
rencanaan Kota Batam guna menggali po-
tensi yang lebih mendalam. Dengan kata lain
dapat disebutkan bahwa, proses implemen-
tasi kebijakan di Kota Batam harus senantiasa
dilaksanakan secara humanis. Kelompok
sasaran perlu diinput sebagai salah satu aktor
dalam perumusan kebijakan sehingga ada
korelasi positif yang tercipta antara tahapan
perencanaan dan pelaksanaannya.
Perekayasaan tata kelola kelembagaan
dan regulasi dalam menyongsong program
kota Batam menuju kota bandar metropoli
tan membutuhkan kesiapan kemampuan
pemangkukepentinganuntukmewujudkan
kinerja yang akuntabel, kesiapan kemam
puan kerjasama antarpemangku kepen
tingan (pemerintah kota, badan pengelola
,pelaku usaha dan masyarakat), kesiapan
pengelolaan yang partisipatif dalam pro
ses pembangunan serta didukung kesiapan
SDM dan akses komunikasi serta informasi
bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi
berbagai aktor kebijakan perumahan di Kota
Batam, perlu melaksanakan pengembang
an kapasitas untuk meningkatkan posisi ta-
war sehingga proses kemitraan tata kelola
perumahan yang dikembangkan dapat di-
laksanakan dengan lebih strategis. Hal ini
karena untuk mengakselerasi pemenuhan
kesejahteraan papan, tata kelola bidang pe-
rumahan harus berbasis kemitraan.
Kesadaran mengenai urgensi kemitraan
dalam tata kelola perumahan di kota Batam
sejatinya merupakan salah satu solusi (pro
blem solving) untuk mengatasi berbagai
limitasi kondisi yang tercipta akibat tumpang
tindih maupun problema substansi regulasi.
Misalnya tentang problema tumpang tin-
dihnya kewenangan antarinstitusi, secara
empiris dapat diselesaikan melalui berba-
gai bentuk kerja sama antarlembaga. Hal ini
karena melalui kerjasama antara lembaga ini
sangat dimungkingkan terjadinya degradasi
ego sektoral maupun ego institusional yang
justru bermuara positif terhadap upaya ak-
seleratif pemenuhan kesejahteraan papan
di kota Batam. Dengan demikian pereka-
yasaan kebijakan perumahan dan permuki-
man dapat diawali dengan membentuk relasi
harmonis antar stakeholders dalam bentuk
kemitraan strategis.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
32. 32
S
udah lebih dari dua dekade Kemi-
traan Pemerintah-Swasta (KPS) atau
Public-Private Partnership (PPP) atau
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) menjadi konsep yang sangat populer
dalam wacana pembangunan infrastruktur
di tanah air. Lewat skema KPBU, diharapkan
Pemerintah dan Swasta “kawin” bersanding
untuk membangun dan mengoperasikan
infrastruktur publik selama jangka waktu
tertentu, dengan biaya yang lebih murah
dibandingkan bila dilakukan sendiri oleh pe-
merintah. Dengan KPBU idealnya diperolah
nilai tambah danefisiensi – value for money
(VfM), sebagai buah dari inovasi swasta da-
lam menghemat biaya dan mengelola risiko.
Dengan berbagai alasan, pemerintah di
seluruh dunia terus berupaya menarik pem-
biayaan swasta untuk menjembatani ke
senjangan infrastruktur publik. Di Indonesia,
dukungan bilateral dan multilateral untuk
pembangunan infrastruktur Kerjasama Pe-
merintah dengan Badan Usaha (KPBU) terus
mengalir. Namun, ketika proyek prioritas
ditawarkan ke pasar, transaksi tidak terjadi.
Dengan pengalaman jelek masa lalu, kini
Pemerintah masih terus berusaha untuk
mengembangkan kerangka kerja KPBU, ke-
bijakan, pedoman dan baru-baru ini sudah
mendirikan beragam lembaga keuangan dan
penjaminan infrastuktur, termasuk pemikiran
pendirian lembaga khusus untuk pembia
yaan infrastruktur. Apa yang salah dan
kurang? Berikut ini pandangan akademik
dari serangkain diskusi bersama para pelaku,
yaitu masyarakat, swasta, birokrat dan insti-
tusi pengetahuan.
Empat puluh tahun yang silam, pemba
KerjasamaPemerintah
denganBadanUsaha:
Trial and Error Berlanjut
Harun al-Rasyid LUBIS
Kaprodi Master dan Doktoral Teknik Sipil – ITB;
Chairman IPKC (Infrastructure Partnership and Knowledge Center)
33. 33
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
ngunan infrastruktur dipandang sebagai
tanggung jawab pemerintah, meskipun ga-
gasanketerlibatansektorswastaperdebatan-
nya sudah muncul sejak abad ke-19 ketika di
Belanda dibahas apakah proyek infrastruktur
di Indonesia, misalnya kereta api, harus dida-
nai oleh dompet publik atau swasta.
Kurangnya investasi infrastruktur men-
ciptakan biaya transportasi dan logistik yang
tinggi, kemacetan di perkotaan memboros-
kan sumber daya, semua inimenghambat
daya saing produk nasional dan mengganjal
pertumbuhan. Jika pertumbuhan ekonomi
terus berlanjut dan dapat dipacu, meskipun
banyak disumbangkan oleh konsumsi rumah
tangga, menurut laporan McKinsey Global
Institute, Indonesia diperkirakan menjadi
kekuatan ekonomi terbesar ketujuh di dunia
pada tahun 2030, melebihi Inggris dan Jer-
man, bahkan menurut laporan Citibank men-
jadi terbesar ke-empat di tahun 2040, setelah
China, India dan Amerika Serikat.
Tertimpa dua kali krisis finansial pada
tahun 1998 dan 2008, belanja infrastruktur
sampai sekarang belum juga pulih ke tingkat
pre-krisis.SebelumkrisiskeuanganAsia1997,
investasi di bidang infrastruktur kita menca-
pai puncaknya pada level 7% PDB, kemudian
jatuh secara dramatis, dan baru sekarang mu-
lai pulih ke level 3,2% PDB, ini jauh di bawah
apa yang dibutuhkan. Level 4% sampai 5%
PDB dianggap wajar dan mencukupi. Seba-
gai perbandingan India dan China, belanja
infrastuktur dalam kisaran 7-9% PDB.
Dukungan bilateral maupun multilateral
bagi KPBU terus mengalir. Seminar, konfe
rensi, pameran, daftar proyek KPBU, proyek
contoh (showcase), membentuk komite di
tingkat pusat dan daerah, mendirikan lem-
baga keuangan pendukung dan penjamin,
sinergiantar (SK Bersama) Kementerian,
tetapi tetap saja transaksi mandeg. Hanya
satu dua proyek“ready-to-offer”yang berhasil
atau mendekati closing, namun lanjutan im-
plementasi selalu saja terhambat; sebagian
dikarenakan pembebasan lahan, atau terjadi
dispute otoritas perijinan di tingkat daerah.
Akhirnya karena eksekusi terus molor, biaya
terus membengkak, dan proyek akhirnya
mangkrak.
Lambat dan tersendatnya transaksi KPBU
selama ini sudah dimaklumi oleh Pemerintah
sendiri. Dikatakan Pemerintah underestimate
tentang proses dan prosedur KPBU yang
baik. Sehingga ada yang terputus (missing
link) antara kebutuhan pendanaan KPBU
yang sangat besar dan modal swasta yang
juga berlimpah dipasar.Puncak gunung es
yang terlihat hanyalah perkara kapasitas
anggaran (fiskal) yang terbatas, sehingga di
benak pengambil kebijakan solusinya perlu
Gambar:
Belanja Infrastruktur
(Sumber: Ditjen
Anggaran, Kemenkeu RI)
34. 34
segera dicari sumber pendanaan pengganti,
atau pelengkap. Celakanya modal atau dana
dari sumber swasta ini, biayanya akan lebih
mahal, yang kemudian tentu akan mening-
katkan tarif kepada konsumen.
Persoalan-persoalan masif di bawahnya
yang tak terungkap antara lain tujuan KPBU
yang masih tidak jelas, persiapan proyek
tidak matang, masalah SDM dan kapasitas
lembaga di semua lini baik di pusat maupun
daerah masih rendah, praktek good gover
nance masih lemah, merebaknya korupsi,
iklim kompetisi tidak sehat, industri jasa kon-
struksi dan operator swasta yang mumpuni
masih sangat terbatas, dan lainnya. Daftar
panjang ini belum banyak tersentuh untuk
diselesaikan secara sistemik.
Kini Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah (RPJM) ke-3 tahun 2015-2019 sudah
final, seperti biasa, KPBU tetap masih menja-
di harapan dan andalan. Perkiraan kebutuh
an pendanaan infrastruktur total sebesar Rp
5.500 Triliun, lihat Tabel 1. Pendanaan publik
hanya tersedia 50% (APBN + APBD), sisanya
diharapkan dapat dipenuhi dari BUMN dan
swasta (termasuk KPBU dan B to B). Namun
dengan pencapaian transaksi KPBU yang sa
ngat minim selama ini, serta sederet tantang
an dan hambatan tadi, sebaiknya dari mana
pembenahan mulai dilakukan?
Tabel:
Perkiraan
Kebutuhan
Pendanaan
Infrastruktur
(2015-2019)
35. 35
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
Masih Bisakah KPBU Diharapkan ?
Dalam rangka membangun kerangka
peraturan lintas sektoral untuk menerapkan
KPBU dalam pembangunan infrastruktur,
Pemerintah telah melakukan perubahan
Keputusan Presiden Nomor 67/2005 tentang
KPBU sebanyak tiga kali yaitu Keputusan Pre
siden Nomor 13/2010, No. 56/2011 dan No.
66/2013, dan baru-baru ini telah menggan-
tinya menjadi Perpres No. 38/2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur. Beragam
jenis infrastruktur ekonomi juga sosial se
perti infrastruktur kesehatan dan perumahan
sudah dicakup dalam Perpres 38/2015 yang
baru ini.
Jawaban dari pertanyaan di atas adalah-
bisa, kalau…… yang Pertama, KPBU yang
selama ini diatur hanya sebatas Perpres, se
yogyanya hirarkinya ditingkatkan untuk me-
mastikan konsistensi kebijakan yang dapat
meyakinkan calon mitra atau investor. Siklus
proyek infrastruktur umumnya bisa menca-
pai puluhan tahun sejak persiapan hingga
aset diserahkan kembali ke negara. Lamanya
melebihi masa efektifnya satu atau dua pe-
merintahan. Untuk itu, perlu diagendakan
undang-undang khusus tentang KPBU. Ne
gara tetangga seperti Philipina dan Thailand
terus berbenah kerangka legal dan kelem-
bagaan KPBU mereka. Malaysia sudah jauh
meninggalkan kita.
Yang kedua, ambivalensi tentang kelem-
bagaan KPBU dapat disudahi dengan mendi-
rikan unit atau Pusat KPBU yang profesional
terpisah dari rutinitas birokrasi. Hendaknya
didirikan Pusat KPBU baru yang ditempatkan
langsung dibawah kantor Presiden/Wapres
atau Kemenkoperek. Di Pusat ini persiapan
proyek-proyek KPBU dimatangkan, dan ber-
kumpul ahli dan profesional (expert pool)
yang menetap dan dapat diakses nasehatnya
oleh simpul KPBU di Kementerian/Pemda.
Baru-baru ini, sebelum pergantian presi-
den eksperimen lebih lanjut kelembagaan
KPBU terjadi, sebuah lembaga baru bernama
Komite Percepatan Pembangunan Infrastruk-
tur Prioritas (KPPIP) telah didirikan berdasar-
kan Peraturan Presiden Nomor 75/2014
tentang Percepatan Prioritas Pembangunan
Infrastruktur, mengganti sebelumnyaKomite
Kebijakan Percepatan Pembangunan In-
frastruktur (KKPPI) suatu forum kordinasi
antarmenteri untuk keputusan tingkat tinggi
dalam pembangunan infrastruktur.
Komite baru KPPIP ini diketuai oleh Men-
teri Koordinator Bidang Perekonomian dan
beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) dan Kepala Badan Pertanahan
Nasional (BPN/ATR). KPPIP memiliki tiga tu-
gas utama, pertama, strategi dan kebijakan
untuk mempercepat Prioritas Pembangunan
Infrastruktur penetapan. Yang kedua adalah
memantau dan mengendalikan pelaksanaan
strategi dan kebijakan dalam rangka mem-
percepat pembangunan infrastruktur priori-
tas. Yang ketiga adalah memasilitasi pening-
katan kapasitas aparatur dan lembaga yang
terkait dengan pengembangan infrastruktur
prioritas. Dalam melaksanakan tugasnya,
KPPIP dibantu dengan menetapkan tim
dan kelompok kerja atau sekretariat, yang
Siklusproyek
infrastruktur
umumnyabisa
mencapai
puluhantahun.
36. 36
semuanya kemungkinan besar berasal dari
birokrasi. Juga KPPIP dapat mengundang ke-
menterian lain, lembaga, pemerintah daerah,
perusahaan, dan pihak lain yang fungsi dan
tugas yang berhubungan dengan perce
patan pembangunan infrastruktur prioritas.
KPPIP juga dapat merekrut ahli individual, in-
stitusi dan atau perusahaan dan membentuk
panel konsultan. Namun karena masih baru,
fungsi efektif dan peran KPPIP belum terlihat,
menunggu serangkaian peraturan lanjutan.
Sekedar mengganti baju KKPPI menjadi
KPPIP diperkirakan akan tetap terkendala
dalam hal kordinasi seperti yang terjadi
selama ini dengan KKPPI.
Ketiga, target proyek KPBU yang terca
kup di dalam RPJM 2015-2019 haruslah sa
ngat selektif dan realistis. Alokasi pendanaan
APBN, sebagian harus mencadangkan dana
viability gap funding (VGF) bagi tender proyek-
KPBU yang ingin ditingkatkan kelayakan fi
nansialnya ke batas wajar. Sehingga, dengan
keterbatasan anggaran, masih ada target dan
prioritas KPBU yang viable dan bankable. Pera-
turan tentang penyaluran dan mekanisme
dana VGF perlu dilengkapi, untuk menjamin
kepastian hukumnya. Peran Pusat KPBU yang
profesional dan berdedikasi akan sangat me-
nentukan pencapaian target proyek KPBU.
Kompetisi dan
Industri Konstruksi Handal
Masih banyak pekerjaan rumah untuk
membenahi kemandegan KPBU selama ini.
BUMN adalah termasuk dalam entitas swasta
yang dimaksud. Netralitas kompetisi BUMN
terhadap badan usaha swasta lain belum
diatur secara fair hingga saat ini, juga peran
Kementerian yang terdistorsi karena insen-
tif dan kemudahan. Semua proposal yang
berasal dari Kementerian dan BUMN harus
dapat dipersandingkan dengan proposal
KPBU, atau sebaliknya proposal KPBU harus
dapat dipersandingkan dengan proposal an-
dai proyek dieksekusi oleh Kementerian atau
BUMN. Belajar dari negara yang KPBU nya
sudah dewasa seperti Inggris, Australia dan
Canada, ataupun Korea, perolehan nilai tam-
bah adalah buah dari inovasi yang terpupuk
lewat pengaturan kompetisi yang berkea
dilan dan pembinaan industri konstruksi na-
sional yang handal.
Jangan-jangan memang KPBU selama
ini salah dimengerti banyak pihak. Daftar
proyek KPBU yang ditawarkan selama ini, ke-
layakannya sama sekali belum dan tidak
terbukti memberi perolehan efisiensi (value
for money), sehingga wajar saja tak kunjung
ada realisasi KPBU. Ini termasuk konsesi jalan
tol yang sudah berjalan selama ini, tidak
atau belum memiliki bukti keras efisiensi ini.
Tanpa uji efisiensi, risikonya, kalaupun ada
proyek yang lolos transaksi, tidak menjamin
menghasilkan harga (tarif) yang terbaik bagi
konsumen. KPBU hanya bisa berhasil bila
ada kepemimpinan nasional yang kuat,
dibantu oleh birokrat yang berjiwa en
trepreneur. Karena KPBU bukan membeli
jasa, tetapi menjual dan menawarkan
prospek usaha lewat pembagian risiko
dan pengembalian (return) yang adil ke-
pada para pihak.
Jangan-
jangan
memang
KPBUselama
inisalah
dimengerti
banyakpihak.
37. 37
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
Kantor Pemasaran:
Komplek Puri Pesona Batam
Blok H3 No. 11Tanjung Uncang
Batam
Telp: 085100081618
38. S
ejak ditetapkan sebagai daerah industri dengan berbagai
fasilitas khusus bagi investor, Batam selalu menarik perha-
tian banyak kalangan. Banyaknya investasi yang masuk telah
menyedot tenaga kerja yang ingin mengadu nasib di kota pulau
ini. Sejak lama, Batam diidentikkan dengan kemakmuran karena
besarnya jumlah uang yang beredar di sana.
Kondisi ini membuat lonjakan penduduk Batam tak terkendali.
Saat ini, angka pertumbuhan penduduk Kota Batam tercatat sebe-
sar delapan persen. Angka tersebut merupakan salah satu yang
tertinggi di Indonesia. Dari jumlah penduduknya sebanyak 1,3 juta
jiwa, Batam sudah layak disebut sebagai kota metropolitan.
Akibat langsung pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah
kebutuhan akan perumahan yang terus menerus meningkat. Se-
makin lama, Batam makin kekurangan lahan untuk membangun
rumah. BP Batam sebagai pemegang kuasa atas lahan harus cermat
mengalokasikan lahan untuk industri dan pengembang properti.
Hal ini menjadi perhatian serius Ketua DPD REI Khusus Batam,
Djaja Roeslim. Sejak terpilih lagi menjadi Ketua DPD REI Khusus
Batam pada Maret 2014 lalu, ia mulai mendorong agar pembangun
an properti di Batam dilakukan dengan memerhatikan kondisi ling-
kungan. Ia juga menawarkan konsep kepada pemerintah soal cara
mengatasipersoalanperumahanliarmaupunkiosliaryangtumbuh
subur di Batam. Secara khusus, Djaja melihat kepastian hukum atas
lahan di Batam kerap masih menjadi persoalan. Kepada HUD Maga
zine, Djaja menyempatkan waktu berbincang mengenai tantangan
dan upaya memenuhi kebutuhan papan bagi warga Batam.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam
“TataRuangBatam
MasihBanyakTidakJelas”
39. 39
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
Dari sudut pandang pengusaha pro
perti, seperti apa kota metropolitan?
Kalau kita bicara kota metropolitan, ada
beberapa syarat. Pertama dari jumlah pen-
duduk. Metropolitan itu kan minimal satu
juta. Batam sudah 1,2 juta lebih. Itu me-
menuhi syarat dari jumlah penduduk. Tapi
menjadi kota metropolitan tidak semata-
mata dari jumlah penduduk. Ada kriteria lain
seperti infrastruktur, kemudian kesiapan pe-
merintah dalam hal ini regulasi.
Untuk Batam, jumlah penduduk sudah
memenuhi. Namun faktor apa yang mem-
buat Batam masih belum bisa dikatakan
kota metropolitan?
Dari regulasi kita sebenarnya agak
keteteran. Tata ruang kita saja masih banyak
ketidakjelasan. Ini harus segera dibenahi.
Dari yang paling dasar, yakni kepastian hak
atas lahan. Untuk saat ini saja masih banyak
ketidakpastian di Batam. Misalnya lahan di
sebut hutan lindung sementara nyatanya su-
dah berdiri bangunan. Setelah ada kepastian
mengenai lahan, kemudian tata ruangnya.
RTRW-nya, peruntukannya. Sampai saat ini
pun kami hanya memegang RTRW yang lama
tahun 2004 yang sudah berakhir di tahun
2014.
Nah yang baru belum ada karena se-
bagian lahan terkena hutan lindung. Di Per-
pres 87/2011 sudah lebih jelas, tapi itu pun
masih di arsir pada bagian yang terkena hu-
tan lindung. Dengan terbitnya Surat Kepu-
tusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Nomor 76 pada bulan Februari 2015,
sebagian Batam sudah terbebas dari hutan
lindung dan sebagian kecil lagi yang harus
diselesaikan untuk kejelasan status lahannya.
Hal seperti ini yang mengakibatkan Batam
sebagai kota metropolitan masih terhambat
karena dari segi regulasi, banyak hal-hal yang
masih belum jelas. Belum lagi infrastruktur.
Kalau saat ini air masih sanggup.Tapi dengan
perkembangan Batam yang ada sekarang,
berapa lama cadangan air dapat bertahan?
Kemudian dengan cadangan listrik, berapa
banyak bisa mendukung? Kemudian kapa-
sitas jalan. Kalau jalan sementara saya lihat
cukup. Lalu transportasi publik. Batam masih
kurang untuk moda transportasi umum yang
menghubungkan feeder dari Batam Center
dengan daerah Batuaji.
Selain kekurangan itu, ada kelebihan
dari jumlah penduduk. Selain itu, apa
modalyangmembuatBatammenjadikota
metropolitan?
Kalau dari segi penduduk sudah masuk.
Sebenarnya Batam ini sudah cukup seksi
dan menarik. Dari sisi letak geografis sangat
strategis karena dekat dengan Singapura,
Malaysia. Jadi perkembangan Batam banyak
terimbas dari pertumbuhan negara tetangga
karena sangat dekat. Ini satu modal yang be-
sar.
Dari segi pajak, Batam kan paling me-
narik dibanding daerah lain. Tapi dengan FTZ
masih ada kendala sehingga perlu memberi-
kan kejelasan kepada investoryang ingin ber-
investasi di sini. Kalau kekurangan itu tidak
dibenahi, itu bisa menjadi kendala. Sekarang
kita lihat itu sebagai keunggulan Batam. Ke-
unggulan lain dari segi lahan. Saat ini hanya
Perkembangan
Batambanyak
terimbasdari
pertumbuhan
negara
tetangga.
40. 40
pulau Batam saja yang dikuasai pemerintah.
Seluruhnya kan HPL yang diberikan oleh BP
Batam. Ini kan lebih mudah karena dengan
adanya land bank ini tanah terkontrol. Ke-
mudian bisa diawasi, bisa dikendalikan sede-
mikian rupa dengan regulator lebih mudah
ketimbang daerah yang lain. Penataannya
bisa jauh lebih mudah karena semuanya satu
pintu. Lalu harga tanah bisa lebih terkontrol.
Ada plus dan minusnya. Kalau dari sisi pe-
nyediaan lahan ini sangat positif karena akan
mendukung pembangunan Batam yang su-
dah dikelompokkan dan daerah mana yang
harus dibangun. Lebih jelas dan tidak bakal
tumpang tindih karena sumber keluarnya
satu dari BP semua. Jadi kalau ada dobel,
itu hanya karena oknum. Tapi kalau secara
sistem, ini sudah aman karena satu pintu.
Dibanding daerah lain, apa keunggul
an sistem land bank?
Satu hal yang pasti dengan adanya land
bank harga tanah terkontrol. Ada dua sisi.
Dari sisi pengembangan sangat bagus kare-
na harga lahan terkontrol jadi pembangunan
itu masih bisa dijangkau. Karena harga tanah
tidak melambung gila-gilaan. Jeleknya, bagi
pengusaha tidak menarik karena harga ta-
nah tidak naik-naik. Sedangkan di daerah lain
sebentar saja harga tanah naik. Sekarang ka-
camatanya dari mana. Sebenarnya seperti di
Singapura, tanah sudah mulai dikuasai oleh
pemerintah. Cuma bagusnya mereka tanah
itu ditender. Jadi harga tanah itu bisa dinaik
kan di tinggikan, sehingga harga tanah itu
bisa meningkat sesuai dengan harga pasar.
Kalau sekarang di sini tidak.
Kalau di Batam, apa penyebab harga
properti naik?
Itu karena kenaikan material. Kemudian
kurs mata uang Rupiah terhadap Dollar Si
ngapura. Karena material bahan bangunan
dinilai dengan Dollar Singapura. Kemudian
selebihnya karena banyaknya arus masuk
permintaan sehingga harga bisa meningkat.
Jadi kenaikan itu disebabkan kenaikan harga
bahan bakunya sendiri dan kedua akibat
depresiasi Rupiah, lainya karena ada arus per-
mintaan.
Salah satu isu utama di Batam adalah
soal kependudukan. Sangat besar urbani
sasi. Batam banyak didatangi penduduk
usia produktif. Kondisi pembangunan
perumahan seperti apa, apakah sudah
menjangkau masyarakat berpenghasilan
rendah?
Saya tadi mau tambahkan, kenapa arus
permintaannya tinggi? Karena yang masuk
ke sini pendatang usia produktif. Sehingga
ini mengakibatkan pasar permintaan ru-
mah meningkat pesat. Karena usia produktif
masuk kerja sebentar sudah beli rumah kecil.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
41. 41
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
Kerja dua tiga tahun kemudian ganti rumah
sedang. Kemudian kerja lagi beberapa tahun
setelah lebih mapan, beli lagi rumah yang
lebihbesar,atauminimalbelirumahsatulagi.
Ini lah yang membuat permintaan rumah itu
cukup besar.
Kemudian, terkait perumahan MBR
(Masyarakat Berpenghasilan Rendah), untuk
saat ini masih bisa dibangun. Rumah untuk
MBR itu yang kita sebut dengan RST, Rumah
Sejahtera Tapak. Itu yang harga jualnya di-
batasi. Untuk Batam Rp 125 juta. Rumah itu
masih ada di Batam, untuk tipe 36 ke bawah
daerahnya di Batuaji arah Tanjunguncang
dan Piayu. Di sana masih bisa. Di daerah
Batam centre itu sudah sulit. Karena harga ta-
nah sudah jauh lebih mahal. Makanya perlu
diperhatikan ke depannya Batam sebagai
kota metropolitan mau dijadikan seperti
apa? Kota metropolitan dengan kriterianya
seperti apa. Apakah kota metropolitan yang
kumuh, atau kota metropolitan yang green
dan ramah lingkungan, aman dan nyaman
untuk masyarakat yang tinggal.
Kalau kita mau bicara kota metropolitan
cukup dari persyaratannya. Tapi kita mau
Batam menjadi kota metropolitan yang
aman, nyaman, untuk masyarakatnya. Lalu
hijau dan berwawasan lingkungan. Itu yang
harus dipikirkan pemerintah mulai dari seka-
rang.
Batam punya masalah ruli (perumahan
liar). Ini mengganggu perkembangan Batam
menjadi kota metropolitan yang hijau, aman,
nyaman yang berwawasan lingkungan, jika
dibiarkan semakin kumuh dan tidak sesuai
dengan peruntukannya. Hal ini seharusnya
pemerintah menyediakan lahan, Dalam hal
ini BP sebagai land banknya. Kalau dalam hal
ini di daerah tersebut sudah tidak ada lahan
yang kosong kan bisa bekerja sama dengan
swasta.
Orang-orang ini kalau digusur tidak
mungkin. Mereka bekerja hidup di daerah
sekitar situ. Misalnya kita bicara di sekitar
Nagoya atau Batam Centre lalu dipindahkan
harus tinggal di Kabil. Mereka tinggal segitu
jauh dan harus bolak balik. Lalu sarana tran
sportasi umumnya belum ada. Akhirnya ong-
kosnya mahal, akhirnya mereka akan tinggal
lagi mencari tempat yang dekat dengan tem-
pat kerjanya.
Kalau begini polanya tidak cocok dan
tidak bisa dijalankan. Orang-orang ini seha
rusnya jangan digusur, dipindahkan saja di
daerah yang dekat dengan tempat dia. Apa
yang harus dilakukan pemerintah? Untuk
yang mampu bisa membeli rusunami dan
ada fasilitas pemerintah seperti FLPP. Untuk
yang kurang mampu rusunawa, kalau sangat
tidak mampu, pemerintah bisa menyiapkan
rumah sosial untuk orang-orang ini. Dengan
semuanya ditampung, pasti akan tertata rapi.
Tapi ada syarat lainnya, penegakan hukum.
SUMBER FOTO: ISTIMEWA
Dengan
adanyalandbank
hargatanah
terkontrol.
42. 42
Berarti REI sudah bisa memberikan
usul bagaimana meyelesaikan permukim
an kumuh?
Sudah beberapa kali. Terakhir kami ke-
temu dengan BP. Kami sampaikan kami
memiliki visi bagaimana Batam menjadi kota
metropolitan yang indah, yang tidak kumuh,
yang aman, dan nyaman. Itulah yang kita
sampaikan konsep itu untuk menyelesaikan
ruli dan kios liar. Kami siap membicarakannya
dengan pemerintah untuk menyelesaikan
ini. Mereka pun punya kemampuan untuk
membayar. Yang tidak ada adalah kesempat
an untuk memiliki tempat yang layak dan
tidak perlu digusur-gusur lagi. Itu saja tugas
pemerintah sebagai regulator mengatur ini
semua. Membuat aturan main dan membuat
sanksi hukum yang jelas sehingga kalau me-
langgar mereka harus diberi sanksi.
Dari pengamatan Bapak, apakah
masihbanyakwargayangkesulitanmemi-
liki rumah?
Iya masih. Ada warga yang kesulitan.
Makanya ada 3 (tiga) yang bisa dilakukan
untuk masyarakat MBR ini. Mereka kan kita
kategorikan hanya 1 (satu), berpenghasilan
rendah. Namun ada sub-subnya sangat ren-
dah, rendah sedang, dan rendah menengah.
Kalau yang rendah menengah ini seharusnya
mereka mampu untuk membeli rusunami
atau RST. Itu kan 125 juta. Mereka harusnya
bisa membeli. Yang kurang atau tidak mam-
pu mereka disediakan rusunawa. Bayarnya
dengan sewa bulanan sampai mereka mam-
pu membeli RST atau rusunami. Untuk yang
benar-benar tidak mampu inilah ada rumah
sosial yang benar-benar menampung me
reka yang tidak mampu.
Untuk saat ini belum ada?
Saat ini kan tidak ada.
Apakah pengadaan rumah sosial itu
bisa bekerja sama dengan pemerintah?
Itu kan tanggung jawab pemerintah.
Merumahkan rakyat itu kan tanggungjawab
negara. Dalam hal ini negara menjalankan
tugasnya kalau kesulitan bisa bekerja sama
dengan pihak swasta untuk merumahkan
itu.
Di UU 1/2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman itu sudah dijelaskan.
Pemerintah daerah seharusnya membantu
untuk mengadakan lahan-lahan untuk pe-
rumahan rakyat. Kalau di Batam seharusnya
mudah. Lahan kalau disiapkan untuk peme
rintah tinggal swasta bekerjasama bangun.
Pemerintah kan pasti seharusnya menyiap-
kan anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Ini
salah satu dari tiga kebutuhan pokok selain
pangan, sandang, dan papan. Pangan dan
sandang oke, tapi papan seolah-olah bukan
menjadi tanggung jawab pemerintah. Kalau
rakyatgakmakanpastipemerintahrepot,jadi
diperhatikan oleh negara. Tidak berpakaian
juga tidak mungkin. Nah yang tidak berumah
ini yang belum terlalu tersentuh. Seolah-olah
ini menjadi tanggungjawab swasta. Padahal
dari UUD sudah jelas, hal itu sebagai kewa-
jiban negara untuk merumahkan rakyat. Hak
bermukim setiap warga negara kan dijamin
UUD 45.
43. 43
April 2015
L I P U T A N K H U S U S B A T A M
Jadi, pemerintah harus jadi penggerak
utama dalam hal perumahan?
Iya, dan pemerintah dalam menyelesai-
kan itu dapat bekerja sama dengan swasta.
Kita menyiapkan rumah dan dibantu oleh pe-
merintah. Ini baru bisa terwujud. Kalau tidak
kita tidak mampu. Bagaimana swasta mampu
menyiapkan perumahan MBR dengan ke-
mampuannya sendiri kalau tidak didukung
pemerintah.
Sebenarnya Pemerintah sudah memiliki
program bantuan. Bentuknya PSU (bantuan
infrastruktur prasarana umum), DAK (prasa-
rana air, listrik dan pembuangan komunal).
Kemudian dari segi pembiayaan ada FLPP
dan dari Jamsostek ada subsidi uang muka.
Cuma untuk sementara di BPJS belum jalan.
Bukan berarti pemerintah tidak memiliki
peran sama sekali. Ada dan sudah berjalan,
tapi ini tidak maksimal dan pola-polanya
yang mesti diperbaiki. Misalnya FLPP. Untuk
mereka benar-benar tidak mampu, ya sudah
uang mukanya disubsidi dibayar oleh peme
rintah. Sisanya mereka bisa mereka cicil de
ngan fasilitas FLPP lagi dengan bunga ren-
dah sehingga mereka benar-benar mampu
untuk memiliki itu. Nah kedua, apa yang
dibeli mereka kan tergantung dengan kom-
ponen infrastrukturnya. Jalan, saluran be-
serta bangunannya. Kalau infrastrukturnya
pemerintah yang bantu, sekalian saja mereka
bantu. Soal fasilitas umum, itu pemerintah
yang mengerjakan fasilitas umumnya. Untuk
prasarana umum, pemerintah misalnya me-
nyiapkan, membangun lalu harga diatur.
Pekerja sudah disediakan banyak ru-
mah susun. Untuk saat ini, apakah pem-
bangunan rumah susun sudah lebih ba
nyak dan mengganti rumah tapak?
Harusnya begitu. Kalau melihat perkem-
bangan Batam, memang sudah harus me
ngarah ke perumahan vertikal. Terutama di
Nagoya dan Batam Centre. Batam hanya satu
pulauyangterbatas.Maukemanalagi?Begitu
tanah habis, kalau tidak vertikal berarti perlu-
asan lahan atau reklamasi. Nah reklamasi bisa
dilakukan karena ada batas perairan interna-
sional. Kedua tanah lama-lama habis. Paling-
palingsedotpasirlautlagi.Tapinantimenjadi
masalah lingkungan. Jadi sudah harus mulai
ditekan di daerah dengan tingkat kepadatan
tinggi hunian harus vertikal. Yang kepadatan
rendah boleh tapak. Seperti di Kabil dan Tan-
junguncang. Tapi untuk hunian Batam Center
dan Nagoya sudah harus vertikal.
Di tempat yang kepadatan tinggi sa
ngat sedikit rusunami. Apa yang meng-
hambat?
SUMBER FOTO: ISTIMEWA