Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Prosedur Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah dan Swasta
(Perpres 56/2011 dan Permen PPN 3/2012)
Jenis infrastruktur dalam Perpres 67/2005 jo 13/2010 jo 56/2011
2
3
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama
• Rencana Pengadaan
Badan Usaha
PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA
Penanggung Jawab Pro...
Perencanaan
Proyek Kerjasama
Penyiapan
Proyek
Kerjasama
Transaksi Proyek
Kerjasama
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian Kerjas...
Tahap Persetujuan sebagai Badan
Usaha Pemrakarsa
Tahap Pengadaan Badan USaha
Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama atas Pra...
Badan Usaha Mengajukan
Minat Terhadap Usulan
Proyek (LoI)
Membalas Surat
Persetujuan Membuat
Dokumen Pra-fs
Persetujuan Me...
Identifikasi & Pemilihan
Proyek Kerjasama
Penetapan
Prioritas Proyek
Kerjasama
Dokumen Studi
Pendahuluan
1.Analisis Kebutu...
Penyiapan Kajian
Awal Pra-studi
Kelayakan
Penyiapan
Kesiapan
Dokumen
Penyiapan
Proyek
Kerjasama
1.Kajian Hukum & Kelembaga...
Penyelesaian Pra-FS
Pengadaan Badan
Usaha
Dokumen
Transaksi
Proyek
Kerjasama
1.Kajian Akhir Prastudi Kelayakan
a.persetuju...
Perencanaan
Manajemen
Pelaksanaan
Perjanjian
Kerjasama
Manajemen
Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Dokumen / Laporan
Pelaks...
11
PPP
Project
Agreement
PUBLIC Sector
PRIVATE Sector
Government
Project
Team
PPP Co.
Consortium SPV
(Special Purpose
Vehi...
Tahapan dalam Siklus
KPS
Indikasi Komponen Kebutuhan Anggaran Pemerintah
Perencanaan Proyek
Kerjasama
• Biaya Konsultasi P...
Layak Secara Ekonomi tetapi
Tidak Layak Secara Finansial
Layak Secara Ekonomi dan
Finansial Marjinal
Layak Secara Ekonomi ...
 PJPK melaksanakan Penyiapan Proyek Kerjasama setelah
melakukan identifikasi, pemilihan dan penetapan prioritas Proyek
Ke...
Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama
15
Kategori Risiko KPS
16
Publik vs Privatisasi
PUBLIC
Sector
Delivery
PRIVATE
Sector
Delivery
Bangun &
Kelola oleh
Publik
Manajemen
Kontrak
Kontrak...
APBN/D KPS
Tujuan Pengadaan Aset Pengadaan investor utk melakukan
penyediaan infrastruktur
Jangka Waktu
Pelaksanaan
Jangka...
TERIMA KASIH
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

11.254 Aufrufe

Veröffentlicht am

disampaikan oleh Gunsairi (Bappenas), 2013.

Veröffentlicht in: Investorbeziehungen

Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta

  1. 1. Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Perpres 56/2011 dan Permen PPN 3/2012)
  2. 2. Jenis infrastruktur dalam Perpres 67/2005 jo 13/2010 jo 56/2011 2
  3. 3. 3 Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama • Rencana Pengadaan Badan Usaha PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/BAPPENAS PJPK, KKPPI, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, BPN PJPK, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPENAS, KLH PJPK, KKPPI, BKPM, BAPPENAS, Kementerian Keuangan (PPRF), BUPI, BPN, KLH Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama PROSES PENGADAAN TANAH Konsultasi Publik: Penyebarluasan Informasi Konsultasi Publik: Interaksi Konsultatif Konsultasi Publik: Penjajakan Minat Pasar Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Penyelesaian Prastudi Kelayakan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama Output: Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Identifikasi dan Pemilihan Proyek Kerjasama Konfirmasi/Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Output: Daftar Prioritas Proyek Dokumen Studi Pendahuluan Output: Dok. Perjanjian Kerjasama Dok. Pejaminan & Dok. Regress • Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama • Pelaksanaan Pengadaan BU Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Output: Perolehan Pembiayaan; Kontrak EPC; Kontrak Operasi Output Dokumen Prastudi Kelayakan Penetapan Prioritas Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Output: Laporan Berkala Pelaksanaan Manajemen PK TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA TAHAP II: PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA TAHAP IV: MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / PJPK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / BU Proses alokasi, pencairan, pengawasan & pemantauan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau pemantauan & evaluasi pelaksanaan Perjanjian Penjaminan & Perjanjian Regress
  4. 4. Perencanaan Proyek Kerjasama Penyiapan Proyek Kerjasama Transaksi Proyek Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK) 1. Identifikasi dan Pemilihan 1. Penyiapan Kajian Awal PraStudi Kelayakan Dokumen Outline Business Case 1.Penyelesaian Kajian Akhir Pra-SK (Final Business Case) 2.Rancangan Rencana Pengadaan. Dokumen Prastudi Kelayakan 1. Perencanaan MPPK • Pembentukan Unit Manajemen • Penyusunan Rencana Kerja DILAKSANAKAN OLEH MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) 1. Perencanaan Pengadaan 2. Pelaksanaan Pengadaan 3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Penjaminan Dokumen Perjanjian Regress 2. Penetapan Prioritas Dokumen Studi Pendahuluan 2. Penyiapan Kajian Kesiapan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama 2. Pelaksanaan MPPK • Tahap Pra- Konstruksi • Tahap Konstruksi • Tahap Operasi Dokumen Laporan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Prakarsa PJPK (Solicited Project) 4
  5. 5. Tahap Persetujuan sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Tahap Pengadaan Badan USaha Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) Langkah 1 • 1A :Penyiapan Dokumen Konsep Proyek & Kualifikasi calon pemrakarsa (CP) • 1B: PJPK mengevaluasi Dokumen Konsep Proyek • 1C: PJPK menerbitkan surat persetujuan bagi CP utk melanjutkan penyiapan prastudi kelayakan Langkah 2 • 2A: CP melaksanakan penyelesaian prastudi kelayakan • 2B: PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Prastudi Kelayakan • 2C: PJPK menerbitkan suarat persetujuan bagi CP utk melanjutkan penyiapan studi kelayakan Langkah 3 • 3A: CP melaksanakan penyelesaian Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyar:atan Prakualifikasi • 3B: PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Prakualifikasi • 3C: PJPK menetapkan CP sbg badan usaha pemrakarsa (BUP) dan menetapkan kompensasi bagi BUP Langkah 4 • 4: PJPK menyiapkan Rencana Pengadaan Badan Usaha secara kompetitif dan terbuka Langkah 5 • 5A: Pernyataan Minat (EOI) • 5B: BU menyampaikan pernyataan minat Langkah 6 • 6A: Prakualifikasi (RfP) • 6B: BU mengikuti prakualifikasi Langkah 7 • 7A: Permintaan penawaran • 7B: BU yg lolos prakualifikasi & BUP memasukkan penawaran Langkah 8 • 8A: Permintaan penawaran • 8B: Penyampaian & Evaluasi Dokumen Penawaran Langkah 9 •9A: Penetapan Pemenang - Opsi Bonus Nilai •9B: Penetapan Pemenang – Opsi Right to Match Langkah 10 •10: Penetapan Pemenang Langkah 11 •11: Penyiapan & Penandatanganan perjanjian Kerjasama 5
  6. 6. Badan Usaha Mengajukan Minat Terhadap Usulan Proyek (LoI) Membalas Surat Persetujuan Membuat Dokumen Pra-fs Persetujuan Melanjutkan Pembuatan Dokumen FS Penetapan Nilai Kompensasi Penetapan Sebagai Pemrakarsa dan Penawaran Bentuk Kompensasi Penyempurnaan Substansi Dokumen Pra FS Evaluasi Terhadap Substansi FS Dan Kelengkapannya Pemilihan Bentuk Kompensasi Tim Independen 1 8 2 6 5 Tender Mereview Kesesuaian Kriteria Unsolicited dan Substansi Dokumen Pra-FS 4 Mengajukan Dokumen Pra FS Kriteria (Pasal 10 Perpres 56/2011): 1. Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan 2. Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan 4. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 5. Layak secara ekonomi dan finansial 6. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial Mengajukan Dokumen FS dan Kelengkapannya Menyempurnakan Dokumen FS dan Kelengkapannya 3 10 9 7 11 12 13 o Rencana bentuk kerjasama o Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana o Rencana penawaran kerjasama mencakup jadwal, proses dan cara penilaian Prosedur Pelaksanaan Unsolicited Project 6
  7. 7. Identifikasi & Pemilihan Proyek Kerjasama Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama Dokumen Studi Pendahuluan 1.Analisis Kebutuhan a.Termasuk dalam rencana dan program pembangunan Pemerintah b.Memiliki dasar pemikiran tehnis & ekonomi c.mendapat dukungan dari pemangku kepentingan 2.Kriteria Kepatuhan : a.Kesesuaian dengan RPJM Nasional/ daerah & rencana strategis sektor infrastruktur b.Kesesuaian lokasi dengan RTRW c.keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 3.Kriteria Faktor Penentu Manfaat Keterlibatan Swasta a.Investasi modal besar yang memerlukan pengelolaan resiko b.Swasta memiliki keahlian dalam pelaksanaan yang dapat memberikan nilai manfaat uang c.Pelayanan yang memungkinkan diswastakan agar efektif, pemerataan, dan akuntabilitas dpt terjamin selama periode proyek d.Teknologi dan aspek lain pada sektor terkait relatif stabil dan tidak rentan terhadap perubahan e.Terdapat insentif yang kuat untuk sektor swasta 1. Penyaringan menggunakan metode Analisis Multi Kriteria: a. kejelasan deskripsi Proyek Kerjasama; b. hambatan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya utama bagi pelaksanaan Proyek Kerjasama; c. kejelasan hasil keluaran Proyek Kerjasama; d. dampak sosial dan lingkungan yang mampu untuk dikelola dan dikendalikan; e. potensi permintaan yang berkelanjutan; f. potensi kemudahan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; g. tingkat kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan pemerintah; h. kesiapan aspek kelembagaan; dan i. Proyek Kerjasama masuk dalam prioritas strategis dan/atau perencanaan pemerintah. 2. Dari hasil evaluasi Dokumen Studi Pendahuluan, Proyek Kerjasama dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan apabila tidak memenuhi ketentuan berdasarkan analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan, kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan badan usaha serta mendapat skor yang rendah dalam penetapan prioritas yang dilakukan melalui AMK. 3. Proyek Kerjasama yang memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Proyek. • Latar belakang Proyek Kerjasama • Deskripsi Proyek Kerjasama, yang mencakup sekurangnya landasan hukum, kondisi Proyek Kerjasama saat ini, dan permasalahan, kebutuhan infrastruktur • Manfaat Proyek Kerjasama,yang mencakup sekurangnya konsep Proyek Kerjasama, potensi untiuk dikerjasamakan, layak teknis, layak ekonomis, potensi dan hambatan lingkungan, hasil konsultasi publik, serta kebutuhan manajemen proyek • Lingkup pekerjaan dan metode pemilihan pengadaan. • identifikasi perkiraan lokasi dan kebutuhan luas tanah. Perencanaan Proyek Kerjasama 7
  8. 8. Penyiapan Kajian Awal Pra-studi Kelayakan Penyiapan Kesiapan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama 1.Kajian Hukum & Kelembagaan a.Analisis Peraturan perundang undangan b.Analisis Kelembagaan 2.Kajian Teknis a. Analisis Teknis b.Penyiapan Tapak c.Rancang Bangun Awal d.Lingkup Proyek Kerjasama e.Spesifikasi Keluaran 3.Kajian Kelayakan Proyek a.Analisis Biaya dan Manfaat Sosial b.Analisis Pasar c.Analisis Keuangan d.Analisis Risiko e.Analisis Struktur Tarif 4.Kajian Lingkungan dan Sosial a.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek yang wajib AMDAL b.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek wajib UKL-UPL c.Analisis Sosial d.Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali 5.Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur 6.Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah 1.Kajian kesiapan dilakukan oleh PJPK. 2.Kajian Kesiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: a.persetujuan para pemegang kepentingan mengenai konsep Proyek Kerjasama; b.permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dalam hal diperlukan; c.Tim Pengelola Proyek Kerjasama telah dibentuk, disahkan dan berfungsi sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan; dan d.penyusunan rancangan anggaran serta rencana jadwal pelaksanaan kesiapan tapak/tanah, pemukiman kembali, kepatuhan lingkungan hidup serta penyelesaian permasalahan hukum. 3.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka proyek tersebut dilanjutkan ke tahap Transaksi Proyek Kerjasama. 4.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut tidak layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka PJPK dapat mempertimbangkan proyek tersebut sebagai non Proyek Kerjasama. 1.Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama terdiri dari : a.Laporan Kajian Awal Prastudi Kelayakan; dan b.Laporan Kesiapan Proyek Kerjasama. 2.Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama sekurang-kurangnya menggambarkan mengenai: a.Kelayakan proyek terkait dengan analisa biaya dan risiko; b.Kelayakan manfaat sosial, ketertarikan pasar; c.Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah; dan d.Analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial, serta rencana pengadaan tanah dan program pemukiman kembali. Penyiapan Proyek Kerjasama 8
  9. 9. Penyelesaian Pra-FS Pengadaan Badan Usaha Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama 1.Kajian Akhir Prastudi Kelayakan a.persetujuan pemegang kepentingan mengenai Proyek Kerjasama; b.pemutakhiran dan konfirmasi Kajian Awal Prastudi Kelayakan; c.konfirmasi kesiapan Proyek Kerjasama; d.konfirmasi mengenai ketertarikan pasar; e.penetapan struktur tarif; f. konfirmasi mengenai ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah; dan g.penetapan mekanisme pelaksanaan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah serta struktur pembiayaan. 2.Penyiapan rencana Pengadaan Badan Usaha a.Rancangan rencana pengadaan Badan Usaha b.Rancangan Ketentuan Perjanjian Kerjasama (term sheets) 3.PJPK mengadakan penjajakan minat pasar untuk memperoleh masukan dan mengetahui minat para calon investor terhadap Proyek Kerjasama yang akan ditawarkan dan membuat daftar calon investor yang diindikasikan berminat pada Proyek Kerjasama. 1.Rencana Pengadaan Badan Usaha (BU) a.Pembentukan Panitia Pengadaan BU b.Penyusunan jadwal pengadaan BU c.Penjajakan Minat d.Perhitungan HPS e.Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama f. Penyusunan Dokumen Pengadaan 2.Pelaksanaan Pengadaan BU a.Pengumuman Prakualifikasi dan pengadaan b.Prakualifikasi c.Penyusunan daftar peserta,penyampaian undangan & pengambilan dokumen pengadaan d.Penjelasan Pengadaan e.Penyampaian Dokumen penawaran f. Pembukaan Dokumen penawaran g.Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU h.Pembuatan Berita Acara hasil pengadaan. i. Penetapan Pemenang j. penetapan penawar tunggal k. Pengumuman pemenang penetapan penawar tunggal l. Sanggahan Peserta m.Penerbitan surat penetapan pemegang penetapan n.Penerbitan surat penetapan penawar tunggal 3.Penyiapan Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama a.Pembentukan BU b.Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 1.Dokumen Pra-Studi Kelayakan 2.Dokumen Pelelangan Umum 3.Dokumen Perjanjian Kerjasama 4.Dokumen Perjanjian Penjaminan 5.Dokumen Perjanjian Regres. Transaksi Proyek Kerjasama 9
  10. 10. Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dokumen / Laporan Pelaksanaan Manajemen Perjanjian Kerjasama 1. Pembentukan unit manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. 2. Penyusunan Rencana Kerja 3. Penyusunan rencana Manajemen 4. Persiapan peningkatan kapasitas anggota Unit Manajemen. 1. Prakonstruksi, sejak penanda tanganan perjanjian s/d perolehan pembiayaan (financial close) 2. Konstruksi, sejak dimulai konstruksi s/d Perjanjian Kerjasama beroperasi secara komersial 3. Operasi komersial, sejak Perjanjian Kerjasama beroperasi komersial s/d berakhirnya jangka waktu kerjasama 4. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha kepada PJPK: 1.Pada masa pra konstruksi meliputi: a.rencana terperinci pelaksanaan Proyek Kerjasama termasuk Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design); b.seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha dengan pihak ketiga meliputi perjanjian perancangan, penyediaan dan pembangunan (engineering procurement construction contract) atau perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan (operation and maintenance contract); c.laporan administrasi; d.laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam kaitannya dengan upaya Badan Usaha untuk mencapai perolehan pembiayaan (financial close); dan e.persetujuan pemutakhiran Izin Lingkungan. 2.Pada masa konstruksi meliputi: a.laporan administrasi; b.laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus); c.laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus); dan d.laporan keuangan tahunan. 3.Pada masa operasi meliputi: a.laporan administrasi; b.laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/ atau laporan khusus); dan c.laporan keuangan tahunan. 4.Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama meliputi: a.laporan keuangan tahunan terakhir; b.laporan penilaian aset; c.berita acara pemeriksaan aset; dan d.berita acara pengalihan aset Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 10
  11. 11. 11 PPP Project Agreement PUBLIC Sector PRIVATE Sector Government Project Team PPP Co. Consortium SPV (Special Purpose Vehicle) Advisors to Agency Advice Advisors & Consultants to the SPV Debt ProvidersDebt Finance Equity Partners Equity Finance Design & Construct Contractor Facilities Manager, Operator Advice Due Diligence Design Team & Architect Specialist Operator Services Government Authority Sponsor Struktur Umum Proyek KPS 11
  12. 12. Tahapan dalam Siklus KPS Indikasi Komponen Kebutuhan Anggaran Pemerintah Perencanaan Proyek Kerjasama • Biaya Konsultasi Publik • Biaya Pelaksanaan dan Penyusunan Studi Pendahuluan Penyiapan Proyek Kerjasama Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan • Biaya Penyusunan Outline Business Case (OBC) • Biaya Penyusunan AMDAL • Biaya Penysunan LARAP dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kajian Kesiapan • Biaya Penyusunan Kajian Kesiapan Transaksi Proyek Kerjasama Kajian Akhir Pra- Studi Kelayakan • Biaya Penyusunan Dokumen Pra-studi Kelayakan • Biaya Market Sounding • Biaya Pengadaan Tanah • Biaya Pemukiman Kembali Pengadaan Badan Usaha Biaya Transaksi (Pengadaan Badan Usaha): • Penyusunan Dokumen Tender • Biaya Persiapan dan Pelaksanaan EOI, Prakualifikasi, RFP, Negosiaisi dan Finalisasi Perjanjian Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama • Biaya Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan • Biaya Pemantauan Pelaksanaan Proyek (Pra-konstruksi, Konstruksi, Operasi Komersial dan Berakhirnya Proyek KPS) • Biaya Penilaian dan Pengalihan Aset Indikasi Komponen Biaya Penyiapan dan Transaksi Proyek Kerjasama 12
  13. 13. Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal Layak Secara Ekonomi dan Finansial Pemerintah Swasta Pemerintah Swasta Swasta Swasta Swasta Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi 1 2 3 Hybrid Financing PPP Dengan Dukungan Pemerintah PPP Reguler Skema Alternatif Pembiayan Proyek KPS Skema PembiayaanKelayakan Proyek 13
  14. 14.  PJPK melaksanakan Penyiapan Proyek Kerjasama setelah melakukan identifikasi, pemilihan dan penetapan prioritas Proyek Kerjasama.  Penyiapan Proyek Kerjasama bertujuan untuk memastikan kesanggupan PJPK untuk melaksanakan Proyek Kerjasama, pengalihan risiko dari PJPK kepada Badan Usaha telah dikaji secara seksama dan memberikan manfaat bagi masyarakat.  Tahap Penyiapan Kerjasama Proyek Kerjasama: o Penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan o Penyiapan Kajian Kesiapan  Biaya yang timbul dalam penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama dapat dibebankan kepada pemenang lelang oleh PJPK. Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud dibebankan kepada pemenang lelang, maka pemenang lelang dapat memperhitungkan beban tersebut sebagai salah satu komponen biaya Proyek Kerjasama 14 Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama
  15. 15. Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama 15
  16. 16. Kategori Risiko KPS 16
  17. 17. Publik vs Privatisasi PUBLIC Sector Delivery PRIVATE Sector Delivery Bangun & Kelola oleh Publik Manajemen Kontrak Kontrak O & M BOOT BOT Bangun Serah (Turnkey) Kerjasama Operasional Divestasi Merger & Akusisi Bentuk Kerjasama 17
  18. 18. APBN/D KPS Tujuan Pengadaan Aset Pengadaan investor utk melakukan penyediaan infrastruktur Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka Pendek (rata-rata kontrak disain dan konstruksi antara 2-4 thn) Jangka Panjang (karena merupakan perpaduan antara rancang, bangun, pembiayaan dan pemeliharaan proyek kerjasama) Spesifikasi Input-based Output-based Performance Alokasi Risiko Risiko ditanggung oleh Pemerintah Risiko ditanggung oleh pihak yang dianggap paling mampu menanggung Risiko Disain dan konstruksi Risiko ditanggung oleh Pemerintah; tergantung pada jangka waktu konstruksi dan cost overruns Risiko ditanggung oleh Swasta; Tanggung Jawab pengoperasian Risiko ditanggung oleh Pemerintah Risiko ditanggung oleh Swasta; Administrasi kontrak Multiple Contracts Kontrak tunggal Berakhirnya kontrak, transfer aset Tidak dispesifikasikan Adanya pengaturan mengenai transfer of assets Perbedaan Pengadaan Proyek KPS – APBN/D 18
  19. 19. TERIMA KASIH

×