Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur
•Als PPTX, PDF herunterladen•
0 gefällt mir•1,474 views
Dokumen tersebut membahas panduan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur, termasuk peraturan terkait, tahapan pelaksanaan proyek kerjasama, dan proses identifikasi proyek prioritas."
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur
Ähnlich wie Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur (20)
Mehr von Oswar Mungkasa
Mehr von Oswar Mungkasa (20)
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur
- 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur Rachmat Mardiana Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sosialisi Kerjasama Pemerintah dan Swasta Jambi, 13 Juni 2013
- 2. Pasal 51 Keppres 80/2003 Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah dengan badan usaha, diatur dengan Keputusan Presiden tersendiri Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres 13/2010 tentang Perubahan Perpres 67/2005 Perpres 56/2011 tentang Perubahan Kedua Perpres 67/2005 Permen PPN/Ka Bappenas 4/2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (OGM) Permen PPN/Ka Bappenas 03/2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (OGM) Kerangka Peraturan KPS 2
- 3. Panduan Umum Pelaksanaan Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut Panduan Umum, adalah pedoman dan tata cara yang menjadi acuan bagi penanggung jawab Proyek Kerjasama dalam pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Panduan Umum bertujuan untuk: o memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dalam pelaksanaan Proyek Kerjasama untuk mendorong partisipasi swasta dalam Penyediaan Infrastruktur; o memberikan pedoman bagi Menteri dalam menyusun panduan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah pada sektor yang bersangkutan. 3 Definisi dan Tujuan Pedoman Umum Pelaksanaan Proyek Kerjasama
- 4. 4 Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama • Rencana Pengadaan Badan Usaha PERAN SERTA INSTANSI / LEMBAGA Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)/BAPPENAS PJPK, KKPPI, PPRF, BUPI, BKP M, BAPPENAS, BPN PJPK, PPRF, BUPI, BKPM, BAPPE NAS, KLH PJPK, KKPPI, BKPM, BAPPENAS, Kementerian Keuangan (PPRF), BUPI, BPN, KLH Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama PROSES PENGADAAN TANAH Konsultasi Publik: Penyebarluasan Informasi Konsultasi Publik: Interaksi Konsultatif Konsultasi Publik: Penjajakan Minat Pasar Proses Permohonan Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Penyelesaian Prastudi Kelayakan Kajian Awal Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama Output: Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama Identifikasi dan Pemilihan Proyek Kerjasama Konfirmasi/Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah Output: Daftar Prioritas Proyek Dokumen Studi Pendahuluan Output: Dok. Perjanjian Kerjasama Dok. Pejaminan & Dok. Regress • Penyiapan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama • Pelaksanaan Pengadaan BU Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Output: Perolehan Pembiayaan; Kontrak EPC; Kontrak Operasi Output Dokumen Prastudi Kelayakan Penetapan Prioritas Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Output: Laporan Berkala Pelaksanaan Manajemen PK TAHAP I: PERENCANAAN PROYEK KERJASAMA TAHAP II: PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA TAHAP III: TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA TAHAP IV: MANAJEMEN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / PJPK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP / BU Proses alokasi, pencairan, pengawasan & pemantauan Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau pemantauan & evaluasi pelaksanaan Perjanjian Penjaminan & Perjanjian Regress
- 5. Perencanaan Proyek Kerjasama Penyiapan Proyek Kerjasama Transaksi Proyek Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (MPPK) 1. Identifikasi dan Pemilihan 1. Penyiapan Kajian Awal PraStudi Kelayakan Dokumen Outline Business Case 1.Penyelesaian Kajian Akhir Pra-SK (Final Business Case) 2.Rancangan Rencana Pengadaan. Dokumen Prastudi Kelayakan 1. Perencanaan MPPK • Pembentukan Unit Manajemen • Penyusunan Rencana Kerja DILAKSANAKAN OLEH MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA DAERAH SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJASAMA (PJPK) 1. Perencanaan Pengadaan 2. Pelaksanaan Pengadaan 3. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Kerjasama Dokumen Perjanjian Penjaminan Dokumen Perjanjian Regress 2. Penetapan Prioritas Dokumen Studi Pendahuluan 2. Penyiapan Kajian Kesiapan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama 2. Pelaksanaan MPPK • Tahap Pra- Konstruksi • Tahap Konstruksi • Tahap Operasi Dokumen Laporan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Prakarsa PJPK (Solicited Project) 5
- 6. Badan Usaha Mengajukan Minat Terhadap Usulan Proyek (LoI) Membalas Surat Persetujuan Membuat Dokumen Pra-fs Persetujuan Melanjutkan Pembuatan Dokumen FS Penetapan Nilai Kompensasi Penetapan Sebagai Pemrakarsa dan Penawaran Bentuk Kompensasi Penyempurnaan Substansi Dokumen Pra FS Evaluasi Terhadap Substansi FS Dan Kelengkapannya Pemilihan Bentuk Kompensasi Tim Independen 1 8 2 6 5 Tender Mereview Kesesuaian Kriteria Unsolicited dan Substansi Dokumen Pra-FS 4 Mengajukan Dokumen Pra FS Kriteria (Pasal 10 Perpres 56/2011): 1. Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan 2. Kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 3. Terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan 4. Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 5. Layak secara ekonomi dan finansial 6. Tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa kontribusi fiskal dalam bentuk finansial Mengajukan Dokumen FS dan Kelengkapannya Menyempurnakan Dokumen FS dan Kelengkapannya 3 10 9 7 11 12 13 o Rencana bentuk kerjasama o Rencana pembiayaan proyek dan sumber dana o Rencana penawaran kerjasama mencakup jadwal, proses dan cara penilaian Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama Unsolicited Project 6
- 7. Tahap Persetujuan sebagai Badan Usaha Pemrakarsa Tahap Pengadaan Badan USaha Tahapan Pelaksanaan Proyek Kerjasama atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project) Langkah 1 • 1A :Penyiapan Dokumen Konsep Proyek & Kualifikasi calon pemrakarsa (CP) • 1B: PJPK mengevaluasi Dokumen Konsep Proyek • 1C: PJPK menerbitkan surat persetujuan bagi CP utk melanjutkan penyiapan prastudi kelayakan Langkah 2 • 2A: CP melaksanakan penyelesaian prastudi kelayakan • 2B: PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Prastudi Kelayakan • 2C: PJPK menerbitkan suarat persetujuan bagi CP utk melanjutkan penyiapan studi kelayakan Langkah 3 • 3A: CP melaksanakan penyelesaian Dokumen Studi Kelayakan dan Pemenuhan Persyar:atan Prakualifikasi • 3B: PJPK mengevaluasi secara mendalam Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Pemenuhan Persyaratan Prakualifikasi • 3C: PJPK menetapkan CP sbg badan usaha pemrakarsa (BUP) dan menetapkan kompensasi bagi BUP Langkah 4 • 4: PJPK menyiapkan Rencana Pengadaan Badan Usaha secara kompetitif dan terbuka Langkah 5 • 5A: Pernyataan Minat (EOI) • 5B: BU menyampaikan pernyataan minat Langkah 6 • 6A: Prakualifikasi (RfP) • 6B: BU mengikuti prakualifikasi Langkah 7 • 7A: Permintaan penawaran • 7B: BU yg lolos prakualifikasi & BUP memasukkan penawaran Langkah 8 • 8A: Permintaan penawaran • 8B: Penyampaian & Evaluasi Dokumen Penawaran Langkah 9 •9A: Penetapan Pemenang - Opsi Bonus Nilai •9B: Penetapan Pemenang – Opsi Right to Match Langkah 10 •10: Penetapan Pemenang Langkah 11 •11: Penyiapan & Penandatanganan perjanjian Kerjasama 7
- 8. Memperoleh gambaran yang jelas dan akurat mengenai diperlukan atau tidaknya pembangunan suatu infrastruktur, kesesuaian Proyek Kerjasama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta kelayakan suatu proyek untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha; Mendukung koordinasi perencanaan dan pengembangan rencana Proyek Kerjasama serta memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat mengenai rencana Proyek Kerjasama. 8 Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama
- 9. Identifikasi & Pemilihan Proyek Kerjasama Penetapan Prioritas Proyek Kerjasama Dokumen Studi Pendahuluan 1.Analisis Kebutuhan a.Termasuk dalam rencana dan program pembangunan Pemerintah b.Memiliki dasar pemikiran tehnis & ekonomi c.mendapat dukungan dari pemangku kepentingan 2.Kriteria Kepatuhan : a.Kesesuaian dengan RPJM Nasional/ daerah & rencana strategis sektor infrastruktur b.Kesesuaian lokasi dengan RTRW c.keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 3.Kriteria Faktor Penentu Manfaat Keterlibatan Swasta a.Investasi modal besar yang memerlukan pengelolaan resiko b.Swasta memiliki keahlian dalam pelaksanaan yang dapat memberikan nilai manfaat uang c.Pelayanan yang memungkinkan diswastakan agar efektif, pemerataan, dan akuntabilitas dpt terjamin selama periode proyek d.Teknologi dan aspek lain pada sektor terkait relatif stabil dan tidak rentan terhadap perubahan e.Terdapat insentif yang kuat untuk sektor swasta 1. Penyaringan menggunakan metode Analisis Multi Kriteria: a. kejelasan deskripsi Proyek Kerjasama; b. hambatan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya utama bagi pelaksanaan Proyek Kerjasama; c. kejelasan hasil keluaran Proyek Kerjasama; d. dampak sosial dan lingkungan yang mampu untuk dikelola dan dikendalikan; e. potensi permintaan yang berkelanjutan; f. potensi kemudahan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; g. tingkat kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan pemerintah; h. kesiapan aspek kelembagaan; dan i. Proyek Kerjasama masuk dalam prioritas strategis dan/atau perencanaan pemerintah. 2. Dari hasil evaluasi Dokumen Studi Pendahuluan, Proyek Kerjasama dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan apabila tidak memenuhi ketentuan berdasarkan analisis kebutuhan, kriteria kepatuhan, kriteria faktor penentu manfaat keterlibatan badan usaha serta mendapat skor yang rendah dalam penetapan prioritas yang dilakukan melalui AMK. 3. Proyek Kerjasama yang memenuhi persyaratan sebagai prioritas proyek yang akan dikerjasamakan dimasukkan dalam Daftar Prioritas Proyek. • Latar belakang Proyek Kerjasama • Deskripsi Proyek Kerjasama, yang mencakup sekurangnya landasan hukum, kondisi Proyek Kerjasama saat ini, dan permasalahan, kebutuhan infrastruktur • Manfaat Proyek Kerjasama,yang mencakup sekurangnya konsep Proyek Kerjasama, potensi untiuk dikerjasamakan, layak teknis, layak ekonomis, potensi dan hambatan lingkungan, hasil konsultasi publik, serta kebutuhan manajemen proyek • Lingkup pekerjaan dan metode pemilihan pengadaan. • identifikasi perkiraan lokasi dan kebutuhan luas tanah. Tahap Perencanaan Proyek Kerjasama 9
- 10. Penyiapan Proyek Kerjasama bertujuan untuk memastikan kesanggupan PJPK untuk melaksanakan Proyek Kerjasama, pengalihan risiko dari PJPK kepada Badan Usaha telah dikaji secara seksama dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tahap Penyiapan Kerjasama Proyek Kerjasama: o Penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan o Penyiapan Kajian Kesiapan Penyiapan Kajian Awal Prastudi Kelayakan dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan awal kelayakan komersial dari Proyek Kerjasama. Penyiapan Kajian Kesiapan dimaksudkan untuk memastikan bahwa Proyek Kerjasama siap untuk dilanjutkan ke tahap Transaksi Proyek Kerjasama. 10 Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama
- 11. Penyiapan Kajian Awal Pra-studi Kelayakan Penyiapan Kesiapan Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama 1.Kajian Hukum & Kelembagaan a.Analisis Peraturan perundang undangan b.Analisis Kelembagaan 2.Kajian Teknis a. Analisis Teknis b.Penyiapan Tapak c.Rancang Bangun Awal d.Lingkup Proyek Kerjasama e.Spesifikasi Keluaran 3.Kajian Kelayakan Proyek a.Analisis Biaya dan Manfaat Sosial b.Analisis Pasar c.Analisis Keuangan d.Analisis Risiko e.Analisis Struktur Tarif 4.Kajian Lingkungan dan Sosial a.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek yang wajib AMDAL b.Kajian lingkungan hidup bagi Proyek wajib UKL-UPL c.Analisis Sosial d.Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali 5.Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur 6.Kajian Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah 1.Kajian kesiapan dilakukan oleh PJPK. 2.Kajian Kesiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut: a.persetujuan para pemegang kepentingan mengenai konsep Proyek Kerjasama; b.permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah, dalam hal diperlukan; c.Tim Pengelola Proyek Kerjasama telah dibentuk, disahkan dan berfungsi sesuai dengan peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan; dan d.penyusunan rancangan anggaran serta rencana jadwal pelaksanaan kesiapan tapak/tanah, pemukiman kembali, kepatuhan lingkungan hidup serta penyelesaian permasalahan hukum. 3.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka proyek tersebut dilanjutkan ke tahap Transaksi Proyek Kerjasama. 4.Dalam hal hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan menyatakan bahwa Proyek Kerjasama tersebut tidak layak secara teknis, ekonomi dan finansial, maka PJPK dapat mempertimbangkan proyek tersebut sebagai non Proyek Kerjasama. 1.Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama terdiri dari : a.Laporan Kajian Awal Prastudi Kelayakan; dan b.Laporan Kesiapan Proyek Kerjasama. 2.Dokumen Penyiapan Proyek Kerjasama sekurang-kurangnya menggambarkan mengenai: a.Kelayakan proyek terkait dengan analisa biaya dan risiko; b.Kelayakan manfaat sosial, ketertarikan pasar; c.Kebutuhan Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah; dan d.Analisis mengenai dampak lingkungan dan sosial, serta rencana pengadaan tanah dan program pemukiman kembali. Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama 11
- 12. Tahap Penyiapan Proyek Kerjasama 12
- 13. Publik vs Privatisasi PUBLIC Sector Delivery PRIVATE Sector Delivery Bangun & Kelola oleh Publik Manajemen Kontrak Kontrak O & M BOOT BOT BOO Bangun Serah (Turnkey) Kerjasama Operasional Divestasi Merger & Akusisi Bentuk Kerjasama 13
- 14. Layak Secara Ekonomi tetapi Tidak Layak Secara Finansial Layak Secara Ekonomi dan Finansial Marjinal Layak Secara Ekonomi dan Finansial Pemerintah Swasta Pemerintah Swasta Swasta Swasta Swasta Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi 1 2 3 Hybrid Financing PPP Dengan Dukungan Pemerintah PPP Reguler Skema Alternatif Pembiayan Proyek KPS Skema PembiayaanKelayakan Proyek 14
- 15. Tidak semua kegiatan pemberian layanan di bidang infrastruktur melalui skema KPS memberikan tingkat pengembalian yang wajar (cost recovery atau financially viable). Untuk meningkatkan kelayakan finansial tersebut diperlukan campur tangan pemerintah berupa pemberian dukungan pemerintah. Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengimplementasikan pemberian dukungan fiskal adalah apabila tarif layanan (user charge) yang sudah tidak dapat dinaikan lagi serta jangka waktu konsesi tidak dapat diperpanjang lagi dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek KPS tersebut. Dukungan Pemerintah 15
- 16. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap Proyek Kerjasama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerjasama. • Kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama DEFINISI • Perizinan • Pengadaan tanah • Dukungan sebagian konstruksi, dan/atau • Bentuk lainnya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah BENTUK Dukungan Pemerintah 16
- 18. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama terdiri dari kegiatan penyelesaian Prastudi Kelayakan dan pengadaan Badan Usaha Penyelesaian Prastudi Kelayakan Proyek Kerjasama bertujuan untuk memperbarui seluruh hasil Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Kesiapan serta memastikan alokasi risiko, mekanisme pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah serta struktur pembiayaan Proyek Kerjasama sebagai dasar penyusunan Dokumen Prastudi Kelayakan. Pengadaan Badan Usaha dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan mitra terbaik bagi PJPK dalam melaksanakan Proyek Kerjasama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas-asas persaingan yang sehat. Panitia Pengadaan dibentuk untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha setelah menyelesaikan Dokumen Prastudi Kelayakan, mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama. 18 Tahap Transaksi Proyek Kerjasama
- 19. Penyelesaian Pra-FS Pengadaan Badan Usaha Dokumen Transaksi Proyek Kerjasama 1.Kajian Akhir Prastudi Kelayakan a.persetujuan pemegang kepentingan mengenai Proyek Kerjasama; b.pemutakhiran dan konfirmasi Kajian Awal Prastudi Kelayakan; c.konfirmasi kesiapan Proyek Kerjasama; d.konfirmasi mengenai ketertarikan pasar; e.penetapan struktur tarif; f. konfirmasi mengenai ketersediaan anggaran untuk pengadaan tanah; dan g.penetapan mekanisme pelaksanaan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah serta struktur pembiayaan. 2.Penyiapan rencana Pengadaan Badan Usaha a.Rancangan rencana pengadaan Badan Usaha b.Rancangan Ketentuan Perjanjian Kerjasama (term sheets) 3.PJPK mengadakan penjajakan minat pasar untuk memperoleh masukan dan mengetahui minat para calon investor terhadap Proyek Kerjasama yang akan ditawarkan dan membuat daftar calon investor yang diindikasikan berminat pada Proyek Kerjasama. 1.Rencana Pengadaan Badan Usaha (BU) a.Pembentukan Panitia Pengadaan BU b.Penyusunan jadwal pengadaan BU c.Penjajakan Minat d.Perhitungan HPS e.Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama f. Penyusunan Dokumen Pengadaan 2.Pelaksanaan Pengadaan BU a.Pengumuman Prakualifikasi dan pengadaan b.Prakualifikasi c.Penyusunan daftar peserta,penyampaian undangan & pengambilan dokumen pengadaan d.Penjelasan Pengadaan e.Penyampaian Dokumen penawaran f. Pembukaan Dokumen penawaran g.Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU h.Pembuatan Berita Acara hasil pengadaan. i. Penetapan Pemenang j. penetapan penawar tunggal k. Pengumuman pemenang penetapan penawar tunggal l. Sanggahan Peserta m.Penerbitan surat penetapan pemegang penetapan n.Penerbitan surat penetapan penawar tunggal 3.Penyiapan Penanda-tanganan Perjanjian Kerjasama a.Pembentukan BU b.Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 1.Dokumen Pra-Studi Kelayakan 2.Dokumen Pelelangan Umum 3.Dokumen Perjanjian Kerjasama 4.Dokumen Perjanjian Penjaminan 5.Dokumen Perjanjian Regres. Tahap Transaksi Proyek Kerjasama 19
- 20. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penyediaan jasa/layanan serta pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dari PJPK dan Badan Usaha telah dipenuhi sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dilakukan pada 4 (empat) masa, yaitu: o Prakonstruksi; o Konstruksi; o Operasi Komersial; dan o Masa Berakhirnya Perjanjian Kerjasama. 20 Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
- 21. Perencanaan Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Dokumen / Laporan Pelaksanaan Manajemen Perjanjian Kerjasama 1. Pembentukan unit manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. 2. Penyusunan Rencana Kerja 3. Penyusunan rencana Manajemen 4. Persiapan peningkatan kapasitas anggota Unit Manajemen. 1. Prakonstruksi, sejak penanda tanganan perjanjian s/d perolehan pembiayaan (financial close) 2. Konstruksi, sejak dimulai konstruksi s/d Perjanjian Kerjasama beroperasi secara komersial 3. Operasi komersial, sejak Perjanjian Kerjasama beroperasi komersial s/d berakhirnya jangka waktu kerjasama 4. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama Dokumen-dokumen yang harus disampaikan oleh Badan Usaha kepada PJPK: 1.Pada masa pra konstruksi meliputi: a.rencana terperinci pelaksanaan Proyek Kerjasama termasuk Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design); b.seluruh salinan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Badan Usaha dengan pihak ketiga meliputi perjanjian perancangan, penyediaan dan pembangunan (engineering procurement construction contract) atau perjanjian pengoperasian dan pemeliharaan (operation and maintenance contract); c.laporan administrasi; d.laporan kemajuan pekerjaan, terutama dalam kaitannya dengan upaya Badan Usaha untuk mencapai perolehan pembiayaan (financial close); dan e.persetujuan pemutakhiran Izin Lingkungan. 2.Pada masa konstruksi meliputi: a.laporan administrasi; b.laporan kemajuan pekerjaan (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus); c.laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/atau laporan khusus); dan d.laporan keuangan tahunan. 3.Pada masa operasi meliputi: a.laporan administrasi; b.laporan kinerja (laporan bulanan dan laporan tahunan dan/ atau laporan khusus); dan c.laporan keuangan tahunan. 4.Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama meliputi: a.laporan keuangan tahunan terakhir; b.laporan penilaian aset; c.berita acara pemeriksaan aset; dan d.berita acara pengalihan aset Tahap Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 21
- 22. 22 PPP Project Agreement PUBLIC Sector PRIVATE Sector Government Project Team PPP Co. Consortium SPV (Special Purpose Vehicle) Advisors to Agency Advice Advisors & Consultants to the SPV Debt ProvidersDebt Finance Equity Partners Equity Finance Design & Construct Contractor Facilities Manager, Operator Advice Due Diligence Design Team & Architect Specialist Operator Services Government Authority Sponsor Struktur Umum Proyek KPS 22
- 23. Perolehan pembiayaan dianggap telah terlaksana bila: o telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerjasama, dan o sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi. 23 Perolehan Pembiayaan (Financial Close)
- 24. Tahapan dalam Siklus KPS Indikasi Komponen Kebutuhan Anggaran Pemerintah Perencanaan Proyek Kerjasama • Biaya Konsultasi Publik • Biaya Pelaksanaan dan Penyusunan Studi Pendahuluan Penyiapan Proyek Kerjasama Kajian Awal Pra-Studi Kelayakan • Biaya Penyusunan Outline Business Case (OBC) • Biaya Penyusunan AMDAL • Biaya Penysunan LARAP dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kajian Kesiapan • Biaya Penyusunan Kajian Kesiapan Transaksi Proyek Kerjasama Kajian Akhir Pra- Studi Kelayakan • Biaya Penyusunan Dokumen Pra-studi Kelayakan • Biaya Market Sounding • Biaya Pengadaan Tanah • Biaya Pemukiman Kembali Pengadaan Badan Usaha Biaya Transaksi (Pengadaan Badan Usaha): • Penyusunan Dokumen Tender • Biaya Persiapan dan Pelaksanaan EOI, Prakualifikasi, RFP, Negosiaisi dan Finalisasi Perjanjian Kerjasama Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama • Biaya Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan • Biaya Pemantauan Pelaksanaan Proyek (Pra-konstruksi, Konstruksi, Operasi Komersial dan Berakhirnya Proyek KPS) • Biaya Penilaian dan Pengalihan Aset Indikasi Komponen Biaya Penyiapan dan Transaksi Proyek Kerjasama 24
- 25. TERIMA KASIH