3. Percik
Juni 2009
01 DARI REDAKSI
emasuki tahun 2009 ini,
M banyak proyek AMPL di
Indonesia yang telah dan
akan segera berakhir, diantaranya
Waspola 2. Setelah melalui satu
dekade, akhirnya sebagaimana kata
pepatah “Tiada pesta yang tak
berakhir”, Waspola 2 per Juni 2009
telah tutup buku. Di ujung proyek,
salah satu kewajiban dari pengelola
proyek adalah menyusun laporan
akhir.
Harapannya, laporan tersebut
akan dibaca oleh khalayak. Namun
kenyataannya, sebagian besar lapor-
an tersebut hanya mengisi pojok
berdebu dari rak buku di kantor
pemerintah. Menyadari hal tersebut,
Percik kemudian bekerjasama de-
ngan Waspola mencoba menuangkan Tim Waspola dan Pokja AMPL berpose bersama usai acara Serah Terima Waspola 2.
laporan akhir tersebut kedalam for- Foto: Bowo Leksono
mat majalah. Tepatnya menjadi isi
dari edisi khusus Percik pada bulan rintah tetapi merupakan hasil kerja- Sebagai ilustrasi, sekretariat Pokja
Juni 2009. sama dengan berbagai pihak. Pada AMPL telah memiliki beragam bentuk
Informasi dan data tentang saat yang bersamaan, Percik media kampanye, mulai dari majalah
Waspola 2 dikemas dalam berbagai Yunior pun telah mendapat lampu Percik, Percik Yunior yang terbit
rubrik seperti laporan utama, wawan- hijau untuk didanai dari sumber non setiap 3 bulan; news letter mingguan
cara, wawasan, regulasi, praktek ung- pemerintah, melanjutkan kesepa- on-line dan news letter bulanan cetak.
gulan, dan info seputar pelaku. katan tahun-tahun sebelumnya. Belum termasuk situs baik situs
Produk Waspola 2 pun mendapat Kepercayaan ini menjadi bekal kami AMPL, situs Pokja AMPL daerah,
porsi untuk ditampilkan baik yang untuk menjadi lebih baik lagi ke situs AMPL yunior, situs WES Unicef,
berupa buku, audio visual, bahkan depan. digital library (digilib), situs Jejaring
situs. Apakah dengan cara ini kemu- Bukan hanya format Percik yang AMPL, situs Gugus Tugas Pengolahan
dian khalayak akan tertarik membaca berubah. Kantor redaksi Percik pun Sampah. Bahkan juga telah meman-
hasil Waspola 2. Hanya waktu yang telah pindah ke Jl. R.P. Soeroso 50 faatkan jejaring sosial seperti face
bisa menjawab. Menteng, Jakarta Pusat. Kepindahan book.
Edisi kali ini merupakan edisi ke kantor baru sepertinya menjadi Budaya mengkomunikasikan apa
khusus kedua, setelah edisi khusus salah satu faktor pendukung timbul- yang kita kerjakan, apa yang kita
pertama dengan tema Pengelolaan nya semangat dan keberanian kami ketahui, apa yang kita alami mulai
Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM) untuk mencoba terbit dengan format menjadi sebuah keniscayaan. Semoga
yang sebenarnya merupakan upaya baru. fenomena ini dapat menyumbang
memasyarakatkan PSBM ke tengah Jika dicermati, terlihat fenomena kepada semakin meningkatnya
masyarakat. Ini merupakan terobosan baru di dunia AMPL. Semakin banyak kesadaran semua pihak akan pen-
kami agar pembaca tidak merasa proyek dan/atau institusi yang me- tingnya AMPL bagi kemaslahatan
bosan dengan gaya yang sama dari nganggap kampanye publik adalah umat manusia.
tahun ke tahun. Direncanakan sepan- bagian tidak terpisahkan dari upaya Akhir kata, upaya kami ini tidak
jang tahun 2009, Percik akan terbit meningkatkan profil pembangunan akan berarti tanpa adanya dukungan
dalam bentuk edisi khusus sebanyak 5 AMPL di Indonesia. Contohnya, dari seluruh pemangku kepentingan
kali. semakin banyak majalah, news letter AMPL. Terima kasih atas dukungan
Hal yang membanggakan bahwa baik on-line maupun cetak, buku ter- Anda semua. Selamat membaca. Kami
kesemua edisi khusus tersebut masuk situs dengan fokus khusus tunggu kritik dan sarannya. (OM)
didanai tidak lagi dari kocek peme- AMPL.

4. Percik
Juni 2009
02 SUARA ANDA
Percik untuk Daerah ma tulisan tentang Pamsimas, baik Konsultasi Soal Sanitasi
Pamsimas pembelajaran maupun praktek ung-
gulannya. Yth. Redaksi Percik
Yth. Redaktur Percik Perkenalkan saya Okta, mahasiswi
Senang juga baca-baca majalah Cara Mendapat Buku-buku Politeknik Depkes RI Jakarta II
Percik, disamping dapat memperoleh AMPL Jurusan Kesehatan Lingkungan. Saya
gambaran tentang masalah air minum baru pertama kali membaca majalah
dan sanitasi, juga beberapa topik dapat Yth. Redaksi Percik Percik edisi Agustus 2008 di suatu
memicu untuk berbuat lebih banyak Saya sudah dua kali mengikuti perpustakaan instansi pemerintah,
dan lebih baik lagi bagi perkembangan pelatihan fasilitator AMPL. Pertama saya langsung tertarik dengan segala
AMPL. kali di Yogyakarta, Agustus 2008 yakni ilmu yang saya dapatkan dari majalah
Kebetulan saya bekerja di CMAC pelatihan fasilitator AMPL mitra pokja. Percik. Hal ini karena perkuliahan
Pamsimas sebagai health hygiene spe- Dan baru-baru ini pelatihan orientasi saya sama dengan bidang sanitasi dan
cialist. Saya mau minta bantuan nih: MPA/PHAST di Makassar. Dari pe- saya calon sanitarian. Dan dalam mata
- Apakah kami bisa langganan Percik, latihan tersebut saya membuat tulisan kuliah saya ada tentang Pengolahan
berapa biaya langganan? tentang air bersih dan sanitasi dan Air Bersih dan Air Limbah.
- Ada 15 provinsi dengan sekitar 110 telah dimuat pada koran lokal yaitu Pertanyaan saya:
kabupaten daerah Pamsimas. Apakah Fajar pada 22 November 2008. 1. Apakah saya bisa mendapatkan
mungkin Percik disebarluaskan ke Literatur penulisan saya banyak majalah Percik? Jika bisa, mohon
daerah tersebut? Bagaimana caranya? diperoleh dari Percik serta brosur dan dikirimkan ke alamat Jl. A.M.D 10
- Mudah-mudahan suatu saat ada beri- buku panduan yang dibagikan sewaktu No. 36 RT 10/RW 01. Petukangan
ta tentang keberhasilan desa pelatihan. Bagaimana cara memper- Utara. Jakarta Selatan 12260.
Pamsimas yang bisa masuk Percik, oleh Percik secara berkala dan buku- 2. Bagaimana saya bisa mendapat-
tapi tunggu dulu ya. buku yang berkaitan dengan penye- kan majalah Percik edisi
- Saya dengar kantor pindah ya dari Jl. hatan lingkungan? Dapatkah saya sebelumnya?
Cianjur ke Jl. RP Suroso, dimana mengirimkan tulisan mengenai kondisi 3. Saya mahasiswi tingkat akhir,
posisi tepatnya? lingkungan di Makassar? untuk menyelesaikan perkulihan
Nuhun pisan Suriyanti H. Salama saya wajib membuat karya tulis
Supriyanto Margono Makassar dan saya membuat karya tulis ten-
Jl. Melawai Raya No. 7 Kebayoran Baru tang "Pengolahan Air Bersih".
Jakarta Yth. Ibu Suriyanti, Pertanyaan saya apakah saya dapat
Kami senang dan salut mendengar melakukan konsultasi tentang
Yth. Bapak Supriyanto, bahwa Anda menuliskan pengalaman karya tulis saya kepada redaksi
Untuk berlangganan Percik, ter- Anda di salah satu koran, termasuk Percik. Jika bisa, saya dapat
masuk edisi sebelumnya, dan mem- juga bahwa Percik menjadi bahan menghubungi ke bagian mana
peroleh buku-buku terkait AMPL, rujukan. Silahkan Anda mengirimkan untuk mendapatkan informasi ten-
silahkan menghubungi Gerai AMPL tulisan ke Percik, dengan senang hati tang "Pengolahan Air Bersih".
(http://geraiampl.com). Dapat juga kami akan memuatnya. Okta
menghubungi Perpustakaan Pokja Cara memperoleh Percik dan Jakarrta
AMPL Jl. R.P. Soeroso 50 Menteng, dokumen lainnya silahkan lihat jawab-
Jakarta Pusat telp. (021) 31904113. an sebelumnya. Saudari Okta yang baik,
Karena keterbatasan dana, sejak Juli Cara memperoleh Percik terma-
2009, kami mengenakan ongkos kirim Majalah Percik Pindah suk edisi terdahulu dan dokumen lain-
pada pelanggan pribadi Kantor nya silahkan lihat jawaban sebelum-
Pada dasarnya kami senang jika Redaksi Majalah Percik sejak 1 Juni nya.
Percik dapat disebarluaskan di dae- 2009 resmi pindah kantor dari Jl. Anda juga dapat berkunjung ke
rah Pamsimas, tapi tentunya kami Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta ke kan- Perpustakaan Pokja AMPL Jl. R. P.
perlu bekerjasama dengan Pamsimas tor baru Jl. R.P. Soeroso No. 50 Soeroso No. 50 Menteng, Jakarta
dalam pendanaannya. Menteng, Jakarta. Demikian pemberi- Pusat, Telp. (021) 31904113
Kami dengan senang hati meneri- tahuan dari kami.

6. Percik
Juni 2009
04 LAPORAN UTAMA
dekatan suplai (supply driven). Dalam
pendekatan tanggap kebutuhan,
masyarakat merupakan komponen
yang utama dalam proses perencanaan
pembangunan, karena masyarakat
harus menentukan sendiri keputusan-
keputusan yang diambil terkait dengan
pembangunan sarana air minum dan
penyehatan lingkungan. Pihak luar
masyarakat, termasuk pemerintah
merupakan pihak yang member-
dayakan, harus memberi peluang
kepada masyarakat untuk dapat
menyampaikan kebutuhannya melalui
dampingan pemberdayaan.
Para fasilitator Waspola dan masyarakat berbaur bersama melakukan pelatihan terkait
Menetapkan Tujuan Pembangun- AMPL. Foto: Dok. Waspola
an AMPL sarana air minum dan penyehatan kuat terhadap batasan administratif,
Tujuan pembangunan AMPL dite- lingkungan, yaitu keberlanjutan dan sedangkan sektor air minum dan
tapkan secara bersama-sama dalam efektivitas penggunaan sarana AMPL penyehatan lingkungan lebih bersifat
serial lokakarya dan rapat kelompok yang dibangun. Dengan demikian ma- sistem, yang adakalanya menafikan
kerja. Pada awalnya tujuan selalu ter- ka cakupan pelayanan merupakan batasan administratif tersebut.
paku pada peningkatan cakupan bagian yang padu di dalam keber- Menjadi tugas para pengambil
pelayanan, karena persoalan tingkat lanjutan dan efektifitas penggunaan. keputusan dan para pelaku pemba-
pelayanan dipandang masih menjadi Karena unsur cakupan sudah ngunan AMPL untuk melakukan
tujuan besar yang harus dicapai. inheren di dalam keberlanjutan dan redefinisi tentang peristilahan terse-
Melalui diskusi-diskusi baik dalam efektivitas penggunaan, maka peneri- but, yang perlu mempertimbangkan
lokakarya maupun rapat kelompok maan para pihak terhadap usulan ini aspek pengambilan keputusan dan
kerja, penetapan tujuan ini harus menjadi solid. Tanpa keberlanjutan pengelolaan sarana. Pada satu sisi ada
dilakukan melalui tinjauan terhadap sarana dan atau penggunaan yang masyarakat, baik individu maupun
isu dan persoalan pokok yang harus efektif dari sarana, maka cakupan juga kelompok, sedangkan pada sisi yang
diatasi. Persoalan yang selalu menge- akan terpengaruh. lain ada lembaga, seperti PDAM,
muka adalah keberlanjutan sarana dan Secara konseptual pembangunan perusahaan swasta, dinas, koperasi,
prasarana yang dibangun berbagai AMPL yang berkelanjutan merupakan dan LSM. Tetapi diantara keduanya
proyek pemerintah, yang berakhir de- sebuah sistem yang terdiri dari berba- ada wilayah abu-abu yang merupakan
ngan terbengkalainya sarana yang gai aspek yang satu dengan lainnya sa- kombinasi atau kerjasama dari
dibangun. Persoalan inilah yang harus ling berkaitan dan saling mempenga- masyarakat dengan lembaga.
dijawab lebih dulu, karena cakupan ruhi. Kelima aspek keberlanjutan itu Pada awal perkembangannya,
merupakan fungsi linier dari keberlan- adalah kelembagaan, teknologi, ke- muncul istilah pembangunan air
jutan itu sendiri. Dalam penjabaran- uangan, sosial budaya, dan lingkung- minum dan penyehatan lingkungan
nya, tujuan pembangunan AMPL diba- an. skala kecil dan menengah, sebagai
gi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan antitesa terhadap pendekatan perko-
tujuan khusus. Tujuan umum meru- Dikotomi Perkotaan dan Perde- taan dan perdesaan. Alasan di
pakan tujuan jangka panjang yang saan versus Berbasis Masyarakat belakang istilah ini adalah adanya area
diharapkan terjadi sebagai hasil dari dan Berbasis Lembaga pelayanan yang bisa di perkotaan dan
pembangunan AMPL, yaitu mencip- WASPOLA dirancang untuk fokus juga perdesaan, yang memiliki skala
takan kesejahteraan masyarakat pada sektor AMPL di perdesaan. berbeda dengan pengelolaan sarana
melalui pelayanan air minum dan Namun demikian, perbedaan perko- oleh institusi seperti PDAM, PDAL,
penyehatan lingkungan yang berkelan- taan dan perdesaan dalam konteks sek- Dinas, dan lain-lain. Peristilahan ini
jutan. Tujuan khusus lebih kepada tor AMPL sangat tidak jelas. Perkotaan terus-menerus ditinjau guna menda-
tujuan langsung dari pembangunan dan perdesaan memiliki konotasi yang patkan istilah yang lebih cocok, yang

7. Percik
Juni 2009
05 LAPORAN UTAMA
akhirnya sampai pada peristilahan WASPOLA (WASPOLA 1)
Berbasis Masyarakat dan Berbasis
ASPOLA adalah program berjangka penyusun kebijakan, mulai dari tingkat
Lembaga.
Pada dasarnya ciri yang membe-
dakan antara berbasis masyarakat dan
W waktu 5 tahun (1998-2003). Fokus
utama diarahkan pada fasilitas
penyediaan air bersih dan penyehatan
yang paling tinggi sampai tingkat yang
paling rendah.
berbasis lembaga adalah pada pengam- lingkungan permukiman skala kecil dan Komponen Proyek
menengah yang dikelola oleh masyarakat a.Komponen Perubahan Kebijakan.
bilan keputusan. Pada berbasis
pengguna. Dalam pengembangan kebijakan, Komponen ini mencakup: (i) lokakarya
masyarakat, pengambil keputusan WASPOLA melakukan pendekatan kemi- tingkat lokal, nasional dan regional
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, traan, di bawah pimpinan Permerintah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan
dan sistem operasi pemeliharaan bera- Indonesia dengan bantuan dari AusAID dan sektoral dan identifikasi isu yang
da pada pihak masyarakat, sedangkan Bank Dunia, melalui program Water and mungkin membutuhkan perubahan kebi-
Sanitation Program for East Asia and Pacific jakan, (ii) studi kasus dan studi sektoral
pada berbasis lembaga sebagai
(WSP-EAP). untuk memperjelas gambaran tentang
pengambil keputusan adalah pengelola masalah dan besaran perubahan yang
lembaga tersebut. Pembedaan pe- Tujuan WASPOLA sesuai, (iii) strategi sektoral dan ren-
ngelolaan AMPL antara berbasis Tujuan akhir proyek WASPOLA adalah cana kegiatan yang didasarkan pada
masyarakat dengan berbasis lembaga identifikasi dan kajian ulang pelajaran-pela- kebijakan-kebijakan baru yang mungkin
jaran yang didapat dari proyek-proyek air timbul dalam proses pengkajian.
dirasa lebih cocok, karena tidak lagi
bersih dan penyehatan lingkungan yang lalu, b. Komponen Peningkatan Pelayanan.
terkungkung dengan batasan adminis- baik di Indonesia maupun di negara-negara Proyek ini dirancang untuk memperbesar
tratif. Pada kenyataannya, di perko- lain, dan ujicoba pendekatan-pendekatan manfaat yang dihasilkan oleh investasi
taan masih dijumpai pengelolaan oleh baru dan fasilitasi kerangka kebijakan skala besar untuk perdesaan dan kota kecil
masyarakat, sedangkan di perdesaan nasional air bersih dan penyehatan ling- yang dirancang berdasarkan proses
kungan, yang memungkinkan masyarakat penyusunan kebijakan yang dikembangkan
pengelolaan oleh kelompok yang telah
kurang mampu di Indonesia dapat memper- oleh WASPOLA. Komponen ini mencakup
mapan dapat dikelompokkan sebagai oleh pelayanan air bersih secara ujicoba prinsip-prinsip baru terkait kebi-
pengelolaan lembaga. berkesinambungan. jakan yang dikembangkan.
c. Komponen Proses Pembelajaran dan
Membongkar Mitos Sasaran Proyek Komunikasi.
Meningkatkan kemampuan Pemerintah Salah satu nilai utama untuk dapat
Mitos atau cerita yang dipercaya
Indonesia untuk mengembangkan dan menerima pembiayaan hibah dari
tetapi tidak berdasarkan pada fakta, menerapkan kebijakan melalui pen- WASPOLA adalah identifikasi pen-
juga terjadi pada sektor pembangunan dekatan tanggap kebutuhan dan pelak- dekatan yang paling efektif dan efisien
air minum dan penyehatan lingkungan sanaan yang partisipatif. untuk dapat secara berkesinambungan
(AMPL). Mitos ini seringkali meng- Menguji pilihan-pilihan kebijakan yang memenuhi kebutuhan akan air bersih
mendorong inisiatif pemenuhan kebu- dan penyehatan lingkungan masyarakat
ganggu dalam penerapan pendekatan
tuhan masyarakat miskin. miskin di Indonesia, sehingga dapat
pembangunan AMPL yang berorientasi Memperkuat dan mengembangkan mempengaruhi kebijakan masa yang
pada keberlanjutan. Dalam pemba- kemampuan Indonesia untuk mengum- akan datang dan pengambilan keputus-
ngunan AMPL berbasis masyarakat, pulkan dan menganalisa data sektor air an yang menyangkut investasi.
masyarakat memiliki posisi kunci bersih dan penyehatan lingkungan dan Komponen ini mencakup studi-studi
membuat data tersebut dapat diakses yang mendukung dan diseminasi pembe-
dalam seluruh proses pembangunan,
sedemikian rupa sehingga dapat diman- lajaran dalam bidang yang relevan.
mulai tahap perencanaan, pelak- faatkan oleh konsumen, pemasok dan
sanaan, dan operasi serta pemeli-
haraannya. Tetapi mitos yang berkem- ka tidak mengetahui apa yang ter- karena faktor sosial budaya, seba-
bang pada saat itu sangat bertentangan baik bagi mereka. Realita: ma - gian besar kepentingan perem-
dengan prinsip ini, misalnya: syarakat miskin memiliki kreati - puan tidak terpenuhi, kecuali
Mitos 1: masyarakat miskin tidak vitas, mereka mampu membentuk perempuan secara khusus ditar-
mau dan tidak mampu membayar sistem dan aturan mengelola getkan untuk dilibatkan dan ada
pelayanan air minum. Realita: sumberdaya alam. strategi yang disusun untuk mem-
masyarakat miskin seringkali Mitos 3: jika masyarakat sudah berdayakan perempuan.
membayar air minum lebih mahal dilibatkan dalam membuat kepu- Mitos 4: lembaga teknis dan sek-
dari masyarakat yang mampu. tusan, maka kepentingan perem- toral harus menjadi pelaksana
Mitos 2: masyarakat miskin puan sebagai pengelola utama penyediaan sarana AMPL, karena
tidak mampu memecahkan atau penggunaan air minum rumah tugas utamanya adalah memba-
mengelola masalah teknis, mere- tangga sudah terpenuhi. Realita: ngun sarana dan indikator keber-

8. Percik
Juni 2009
06 LAPORAN UTAMA
hasilannya adalah sarana yang annya. Realita: konsep partisipasi memberikan konsekuensi kepada
terbangun. Realita: lembaga tek- dapat dilaksanakan dan diukur aspek lain. Ketika istilah air minum
nis dapat mencapai keberhasilan dengan mudah. Mengukur, mem- digunakan dalam kebijakan, kon-
dengan memonitor dan mem- onitor dan mengevaluasi partisi- sekuensinya seluruh penyedia layanan
berikan bantuan teknis kepada pasi masyarakat mempermudah air minum terikat dengan kualitas air
pihak lain. Tugas utamanya lembaga terkait dalam memper- yang harus disediakannya. Hal ini akan
adalah membangun kemampuan tanggungjawabkan upayanya memberatkan. Pada awalnya disepa-
masyarakat dalam mengelola dalam peningkatan sumber daya kati bahwa istilah air bersih lebih tepat
sarana yang terbangun untuk manusia. digunakan.
mencapai keberlanjutan. Baru pada diskusi naskah kebi-
Mitos 5: pengambilan keputusan Dari Air Bersih ke Air Minum jakan ketiga pada awal tahun 2003,
oleh masyarakat merupakan hal Ketika gagasan awal diluncurkan, terminologi air minum ini diangkat lagi
yang penting, namun kendali atas terminologi menjadi salah satu ke permukaan. Pertimbangan uta-
pelaksanaan program harus tetap bahasan yang menjadi pokok diskusi manya adalah bahwa kebijakan ini
berada pada manajer proyek. kelompok kerja. Ketika didiskusikan harus menjadi daya dorong dalam
Realita: hakikat proses partisi- dalam bahasa Inggris, istilah water upaya perbaikan pelayanan air minum
patif adalah memberi pilihan dan supply dapat diterima dan difahami dan penyehatan lingkungan di In -
kesempatan kepada masyarakat oleh kelompok kerja, namun ketika donesia. Konsekuensi dari penerapan
untuk menyampaikan aspirasi. mulai masuk ke dalam peristilahan istilah tersebut disadari sangat berat,
Partisipasi masyarakat tidak bisa bahasa Indonesia, perdebatan mulai namun sebagai kebijakan, sebagai
dihidup-hidupkan oleh pihak muncul. Istilah "air bersih" dan "air dokumen acuan yang memiliki jang-
luar, proses partisipatif adalah minum" tidak begitu saja dipahami kauan rentang waktu yang panjang,
memberikan kendali pada dan diterima. Air minum lebih dipa- perlu menetapkan suatu acuan yang
masyarakat. hami sebagai air yang memiliki kuali- ideal yang perlu dicapai oleh seluruh
Mitos 6: pendekatan partisipatif tas tertentu sehingga dapat langsung pelaku pembangunan AMPL di Indo-
memerlukan waktu lama. Realita: diminum, sedangkan air bersih dipa- nesia.
ketika proyek dilaksanakan de- hami sebagai air dengan kualitas ter-
ngan pendekatan tanggap kebu- tentu yang memerlukan satu tahap Dinamika Perkembangan Kon-
tuhan, masyarakat dapat bertin- pengolahan lagi untuk dapat diminum. sep Kebijakan
dak dan mengorganisir diri de- Diskusi terminologi ini tidak Dalam perjalanannya, WASPOLA
ngan cepat. berhenti sampai disitu saja, karena telah memfasilitasi Kelompok Kerja
Mitos 7: pendekatan partisipatif ternyata penggunaan istilah tersebut AMPL Nasional dan telah berhasil
sulit dilaksanakan dalam skala
besar karena membutuhkan
pemimpin yang karismatik, LSM,
dan orang berbakat. Realita: par-
tisipasi masyarakat dapat dire -
plikasi. Pemimpin karismatik
berperan dalam memulai proses.
LSM sering berhasil dalam me -
nerapkan strategi pemberdayaan
masyarakat dan merupakan
mediator yang efektif. Kete -
rampilan teknis, kemampuan
mendesain dan melaksanakan
program secara partisipatif meru-
pakan proses bekerja sambil bela-
jar.
Mitos 8: partisipasi merupakan
proses yang tidak pasti sehingga Proses penyusunan kebijakan pembangunan AMPL berbasis masyarakat meli-
sulit ditentukan batasan dan ukur- batkan beragam pemangku kepentingan. Foto: Dok. Waspola

9. Percik
Juni 2009
07 LAPORAN UTAMA
Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah De-
partemen Keuangan.
Kebijakan yang Disepakati
Dokumen kebijakan terakhir yang
disepakati berjudul: Kebijakan Na-
sional Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat. Kebijakan ini terdiri dari
tujuan umum, dua butir tujuan khusus,
11 butir kebijakan umum dan 16 butir
Dalam pelatihan AMPL perlu menyelipkan permainan-permainan untuk mengurangi kebosanan strategi pelaksanaan.
peserta. Foto: Dok. Waspola
menanamkan gagasan tentang perlu- menjadi: Kebijakan Nasional Pem- Dari Berbasis Masyarakat ke Ber -
nya keberadaan suatu kebijakan yang bangunan Prasarana dan Sarana Air basis Lembaga
menjadi acuan dalam pembangunan Bersih dan Penyehatan Lingkungan Keberhasilan Kelompok Kerja
AMPL, khususnya yang berbasis pe- Berbasis Pengelolaan Masyarakat. AMPL Nasional dalam menyusun Ke-
ngelolaan masyarakat. Ketiadaan kebi- Naskah ketiga ini memuat tiga bab: bijakan Nasional AMPL Berbasis
jakan ikut andil dalam tidak efektifnya Pendahuluan, Kebijakan Pembangun- Masyarakat telah memberi semangat
pembangunan AMPL, terbukti dengan an terdiri dari 11 kebijakan, dan untuk melangkah lebih jauh, yaitu
rendahnya keberlanjutan sarana yang Strategi Pelaksanaan terdiri dari 17 melengkapinya dengan Kebijakan
dibangun oleh proyek pemerintah. strategi. Naskah ini ditandatangani Nasional AMPL Berbasis Lembaga.
Pengulangan-pengulangan kegagalan oleh Deputi Bidang Sarana dan Gagasan ini mulai dilontarkan oleh
yang sama dalam hal tidak Prasarana Bappenas. Ketua Pokja AMPL pada waktu itu,
berfungsinya sarana menjadi daya Pada Juni 2003, diterbitkan yaitu Ir Basah Hernowo. Pada tahun
dorong dalam penyusunan kebijakan naskah keempat dengan judul berubah 2004 awal, gagasan ini mulai bergulir
AMPL, khususnya yang berbasis pe- menjadi: Kebijakan Nasional Pemba- terutama dengan dukungan yang kuat
ngelolaan masyarakat. ngunan Air Minum dan Penyehatan dari anggota Pokja AMPL Nasional
Pada awalnya, Kelompok Kerja Lingkungan Berbasis Masyarakat. dari Departemen Pekerjaan Umum.
AMPL Nasional bersepakat dengan Naskah keempat atau final ini memuat Cita-cita ideal waktu itu adalah menyi-
sebuah judul Kebijakan Pembangunan empat bab: Pendahuluan, Kebijakan apkan dokumen kebijakan berbasis
Air Bersih dan Sanitasi Skala Kecil dan Pembangunan Air Minum dan lembaga, yang kemudian disandingkan
Menengah di Indonesia: Dari, Oleh, Penyehatan Lingkungan Berbasis dengan kebijakan berbasis masyarakat,
dan Untuk Masyarakat. Naskah perta- Masyarakat yang terdiri dari 11 kebi- yang kemudian dipayungi oleh kebi-
ma kebijakan ini dilahirkan pada April jakan umum, dan Strategi Pelaksanaan jakan menyeluruh tentang AMPL.
2000, terdiri atas 5 bab: Pendahuluan, yang terdiri dari 16 strategi. Naskah ini Berbeda dengan kebijakan berbasis
Pengalaman Masa Lalu, Pelajaran Apa ditandatangani oleh enam pejabat masyarakat, kebijakan berbasis lemba-
yang dapat Kita Petik, Kebijakan eselon 1 yaitu: Deputi Menteri ga memiliki tantangan yang lebih kom-
Dasar, dan Strategi Pelaksanaan. Negara/Kepala Bappenas Bidang pleks, mengingat telah banyaknya
Pada Agustus 2001, diterbitkan Sarana dan Prasarana, Direktur diluncurkan beberapa produk pera-
naskah kedua, dengan judul sama: Jenderal Pemberantasan Penyakit turan sektoral mengenai sektor air mi-
Kebijakan Pembangunan Air Bersih Menular dan Penyehatan Lingkungan num.
dan Sanitasi Skala Kecil dan Menengah Departemen Kesehatan, Direktur Pengalaman keberhasilan dalam
di Indonesia: Dari, Oleh, dan Untuk Jenderal Tata Perkotaan dan Tata penyusunan kebijakan AMPL berbasis
Masyarakat. Naskah kedua ini terdiri Perdesaan Departemen Permukiman masyarakat tidak terjadi pada pengem-
dari tiga bab: Pendahuluan, Kebijakan dan Prasarana Wilayah, Direktur bangan kebijakan berbasis lembaga.
Dasar Program, dan Strategi Jenderal Bina Pembangunan Daerah Pada wilayah berbasis masyarakat
Pelaksanaan. Departemen dalam Negeri, Direktur memang saat itu terjadi kekosongan
Pada April 2002, diterbitkan Jenderal Pemberdayaan Masyarakat atau ketiadaan kebijakan, sehingga
naskah ketiga dengan judul berubah dan Desa Departemen Dalam Negeri, semua pelaku dengan aklamasi men-

10. Percik
Juni 2009
08 LAPORAN UTAMA
dukung proses penyusunan kebijakan Adopsi dan Implementasi Kebi- yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten
ini. Pada wilayah berbasis lembaga, hal jakan AMPL Musi Banyuasin, Kabupaten Subang
tersebut tidak sama, sehingga sulit Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan Kabupaten Sumba Timur.
menyamakan persepsi dalam men- yang disempurnakan dengan UU No. Pada putaran berikutnya di tahun
dudukkan kebijakan ini dalam konste- 32 tahun 2004, pembangunan 2004, ketika UU No. 32 tahun 2004
lasi produk-produk sejenis. pelayanan dasar termasuk di dalamnya sebagai revisi UU No. 22 tahun 1999
Sesungguhnya, pemahaman dasar sektor air minum dan penyehatan diberlakukan, implementasi kebijakan
kedua wilayah kebijakan sudah diper- lingkungan merupakan kewajiban mulai melibatkan provinsi, tetapi fokus
oleh, bahwa baik pada berbasis daerah, baik provinsi maupun kabu- masih di tingkat kabupaten. Kabu-
masyarakat maupun berbasis lembaga paten. Sedangkan kewajiban pemerin- paten yang difasilitasi meliputi Kabu-
diperlukan upaya-upaya perbaikan. tah pusat dibatasi hanya pada aspek paten Sawahlunto Sijunjung, Bangka
Perlu dilakukan pelibatan banyak pembinaan, pengawasan, dan bantuan Selatan, Lebak, Kebumen, Lombok
pihak dalam memperbaiki kinerja teknis saja. Barat, Pangkep, dan Gorontalo.
pembangunan AMPL bagi keduanya. Hal tersebut sudah diantisipasi Pada tahun 2005, ketika peranan
Dan kalau belajar dari kebijakan oleh pemerintah pusat (kelompok provinsi sudah lebih jelas, peranan
berbasis masyarakat, sesungguhnya kerja lintas departemen) dengan provinsi ditingkatkan untuk men-
hal yang penting adalah bukan doku- berusaha meningkatkan kapasitas dampingi kabupaten. Provinsi yang
men kebijakannya, tetapi proses inter- daerah dalam pengelolaan air minum didampingi adalah wilayah kerja
aksi para pelaku dalam pengembangan dan penyehatan lingkungan, khusus- sebelumnya, yaitu provinsi-provinsi
kebijakannya. Di situ para pelaku nya yang dikelola berbasis masyarakat. Sumatera Barat, Bangka Belitung,
dapat saling belajar untuk memper- Upaya ini dijabarkan dalam bentuk Banten, Jawa Tengah, NTB, Sulawesi
baiki kekurangan dalam penyeleng- fasilitasi kebijakan kepada daerah Selatan, dan Gorontalo yang masing-
garaan pembangunan AMPL di secara bertahap. Asumsinya adalah masing provinsi mendampingi 3 kabu-
Indonesia. apabila daerah telah memahami kebi- paten di wilayahnya.
Dengan upaya yang keras dari jakan, kemudian mengadopsinya, Sampai dengan tahun 2009, telah
Pokja AMPL Nasional, draf pertama diharapkan dapat memiliki kemam- dilakukan fasilitasi adopsi dan imple-
Kebijakan AMPL Berbasis Lembaga puan dalam pengelolaan sektor AMPL mentasi Kebijakan AMPL Berbasis
dapat tersusun pada Maret 2003. Pada sesuai dengan tujuan kebijakan itu Masyarakat di 9 provinsi dan 70 kabu-
Mei 2003 dilakukan revisi pada konsep sendiri, yaitu yang menekankan pada paten/kota, yang langsung dilakukan
pertama, pada Juni 2003 konsep per- aspek keberlanjutan baik teknis, pem- Pokja AMPL Nasional melalui WAS-
tama direvisi untuk kedua kali. Konsep biayaan, sosial, institusi, dan ling- POLA. Sedangkan melalui proyek lain,
kedua tersusun pada November 2004. kungan. telah mencakup 4 provinsi melalui
Konsep ketiga pada Desember 2004. Dalam perkembangannya, proses CWSHP-ADB, 3 provinsi baru melalui
Konsep ketiga revisi pertama pada adopsi dan implementasi kebijakan WES-UNICEF.
Desember 2004 dan revisi kedua pada berjalan secara evolutif, sejalan dengan
April 2005. Konsep terakhir dari teori Gunn yang menyatakan bahwa; Leadership dalam Perubahan
Kebijakan Pembangunan AMPL implementation as an evolutionary Kebijakan
Berbasis Lembaga, telah dikonsul- process. Juga sejalan dengan Bardach Perubahan kebijakan atau refor-
tasikan kepada pejabat eselon 1 di (1977) yang menyatakan bahwa; imple- masi kebijakan memerlukan pe-
Kementerian Lingkungan Hidup, mentation as a political game: imple- ngawalan, yaitu individu yang memili-
Ditjen PMD Depdagri, dan Ditjen Bina mentation is a game of "bargaining, ki komitmen penuh untuk melakukan
Bangda Depdagri. persuasion, and maneuvering under perubahan. Persyaratan tersebut
Dengan makin intensifnya kegiatan conditions of uncertainty. diperlukan karena reformasi kebijakan
implementasi Kebijakan Nasional Ketika mulai diujicobakan, pada adalah proses yang penuh tantangan,
AMPL Berbasis Masyarakat di daerah, saat itu sedang bersamaan dengan terutama dalam merubah cara pan-
perhatian Pokja AMPL Nasional ter- proses pelaksanaan UU No. 22 tahun dang dan cara pikir yang telah diyakini
hadap kebijakan berbasis lembaga 1999, di mana peranan kabupa - sebagai kebenaran. Dalam perkem-
menjadi kurang. Dan sampai saat ini ten/kota sangat dominan, sedangkan bangannya, upaya reformasi kebijakan
belum ada rencana untuk melanjutkan peranan provinsi tidak begitu jelas pembangunan AMPL di Indonesia
kegiatan perbaikan atau upaya-upaya didefinisikan. Uji coba kebijakan, oleh mengalami banyak tantangan, teruta-
lanjutannya. karena itu langsung ke kabupaten; ma dari pelaku kuncinya sendiri.

11. Percik
Juni 2009
09 LAPORAN UTAMA
selanjutnya sepenuhnya berada dalam
kendali Pokja AMPL. Kegiatan
WASPOLA lebih intensif melakukan
pendampingan daerah dalam rangka
meningkatkan kapasitas pemerintah
daerah dalam pengelolaan pemba -
ngunan AMPL berbasis masyarakat.
Diseminasi kebijakan giat dilakukan,
pelatihan-pelatihan dilakukan baik
secara nasional maupun regional. Pada
kurun ini, lahir majalah Percik yang
terbit tiga bulanan dengan fokus
mewartakan informasi bagi para
Waspola memancing kepekaan berpikir para peserta pelatihan AMPL. pelaku AMPL di Indonesia.
Foto: Dok. Waspola
Periode ini merupakan periode
Hanya dengan upaya yang keras dan pola pikir dan cara pandang baru ter- ekstensifikasi Pokja AMPL, melalui
sungguh-sungguh saja, kalau sekarang hadap pembangunan air minum dan media yang dimilikinya berusaha men-
telah tersusun Kebijakan Nasional penyehatan lingkungan yang berbasis jangkau semua stakeholder pemba -
AMPL Berbasis Masyarakat. masyarakat. ngunan AMPL. Patut dicatat sebagai
Pada awalnya, kelompok kerja Ketika Medrilzam mengakhiri capaian penting, selain hasil tersebut
WASPOLA - yang kemudian lebih tepat tugasnya di Biro Permukiman Perko- di atas adalah newsletter AMPL,
disebut Pokja AMPL - merupakan taan Bappenas, Basah Hernowo seba- Percik Yunior, publikasi elektronik
sekelompok individu yang berasal dari gai atasannya yang selama itu men- berupa CD/DVD, dan terbentuknya
berbagai departemen yang dipimpin dukung Medrilzam, turun tangan lang- Jejaring AMPL. Jejaring ini meru-
oleh Bappenas. Mereka terikat secara sung menangani kegiatan terkait de- pakan sebuah wadah bagi para pelaku
historis karena terlibat dalam pemba- ngan kegiatan pengembangan kebi- yang peduli AMPL di Indonesia, terdiri
ngunan air bersih -istilah ini kemudian jakan. Di tangan Basah Hernowo -saat dari lembaga dan individu, yang sepa-
menjadi air minum- khususnya Proyek itu sebagai Kabag Permukiman pada kat untuk bahu-membahu bersinergi
Inpres. Pada tahap awal, figur yang Biro Permukiman dan Perkotaan, sam- dalam mengusung keberlanjutan pem-
menonjol dan aktif dalam kelompok pai akhirnya menjabat Direktur Per- bangunan AMPL di Indonesia.
kerja adalah Medrilzam, seorang staf mukiman dan Perumahan Bappenas- Ketiga orang di atas merupakan
Bappenas yang ditugaskan menjadi kegiatan dilanjutkan. Pada periode figur kunci dalam proses reformasi
koordinator kegiatan-kegiatan WAS- Basah Hernowo-lah kebijakan disele- pembangunan AMPL khususnya yang
POLA. saikan, dengan langsung melakukan berbasis masyarakat. Tetapi hasil yang
Kegiatan yang dilakukan adalah pengeditan akhir secara internal di dicapai bukan semata-mata jerih
rapat-rapat, lokakarya, dan pelatihan Bappenas. payah mereka, karena anggota kelom-
bagi anggota kelompok kerja, baik Pada awal tahun 2004, pena- pok kerja lain yang berasal dari
dilakukan di dalam negeri maupun nganan kegiatan WASPOLA dan departemen terkait juga sangat berpe-
luar negeri. Medrilzam -saat itu staf kelompok kerjanya diserahkan kepada ran. Beberapa nama perlu dicatat disi-
Biro Perkotaan dan Perdesaan- telah Oswar Mungkasa yang telah aktif sejak ni, dari Departemen Pekerjaan Umum,
berhasil menanamkan fondasi refor- tahun 2003. Oswar Mungkasa adalah antara lain Handi B. Legowo, Bambang
masi kebijakan sektor air minum (saat staf Direktorat Permukiman dan Purwanto, Joko Mursito, Andreas
itu air bersih) dan penyehatan ling- Perumahan Bappenas dengan posisi Suhono, Purnama, Endang Setia-
kungan. Sampai dengan tahun 2002, terakhir sebagai Kasubdit Drainase ningrum, Essy Assiah, Savitri Rus-
WASPOLA dan kelompok kerja yang dan Persampahan. Pada periode ini, dyanti, Rina Agustin, Nina Indrasari,
didukung WSP-EAP berhasil melaku- dilakukan perubahan besar. Kelompok Muria Istamtiah, Tamin MZ Amin, dan
kan berbagai ujicoba dan melakukan kerja yang tadinya dikenal sebagai Susmono. Dari Departemen Kesehatan
studi-studi lapangan untuk mem- kelompok kerja WASPOLA lebih antara lain Abdullah Munthalib,
perkaya khasanah kebijakan yang se- didudukkan sebagaimana mestinya, Hening Darpito, Hartoyo, Suprapto,
dang dikembangkan. Sejalan dengan sebagai Kelompok Kerja AMPL. Sutjipto, Djoko Wartono, Ismail Malik,
itu, secara pelan terus membangun Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Zainal Nampira, Upi Pimanih, Atje

12. Percik
Juni 2009
10 LAPORAN UTAMA
Hayati, dan Wan Alkadri. Dari
Departemen Dalam Negeri antara lain WASPOLA 2
Djohan Susmono, Ivan Rangkuti, Pipip ASPOLA 2 merupakan kelanjutan dari Komponen Kegiatan
Rip'ah, Rewang Budiyana, Veronica
Dwi Utari, Frida Ariyanti, Togap
Siagian, Rheidha Pambudhi, Helda
W Proyek WASPOLA--yang kemudian
disebut WASPOLA 1-yang telah
berhasil dilaksanakan pada kurun waktu 1998-
Penerapan Kebijakan
Penerapan kebijakan meliputi kegiatan
dalam operasionalisasi kebijakan yang telah
2003. WASPOLA 1 fokus pada dukungan teknis dikembangkan pada WASPOLA 1. Kebijakan
Nusi, dan Indar Parawansa. Dari KLH
dalam penyusunan kebijakan untuk mengantisi- Nasional AMPL Berbasis Masyarakat perlu
diantaranya Wiryono, Chairudin, pasi masalah rendahnya akses dan tingkat diadopsi dan diimplementasikan oleh para pe-
Ratna Kartikasari. Dari Bappenas pelayanan, yang menyebabkan buruknya kondisi ngelola pembangunan AMPL.
dicatat antara lain Sujana Rohyat, kesehatan lingkungan, terutama untuk Reformasi Kebijakan
Arum Atmawikarta, Utin Kiswanti, masyarakat miskin di Indonesia. WASPOLA 1 Komponen ini merupakan jawaban ter-
fokus pada pengelolaan air minum dan penye- hadap kebutuhan yang lebih luas dan proses per-
Pungkas AB, Virgiyanti, Salusra
hatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat baikan yang menerus, sebagai tanggapan ter-
Widya, Maraita Listyasari, dan inovasi pendekatan dan metodologi penerapan hadap pengalaman periode sebelumnya dan
Nugroho Tri Utomo. pendekatan tanggap kebutuhan dan partisipatif. perubahan dalam berbagai aspek. Fokus kompo-
Orang-orang tersebut di atas meru- Durasi proyek WASPOLA 2 mulai 2004 sampai nen ini adalah perbaikan aspek penyehatan
pakan pengawal kegiatan reformasi 2009. lingkungan, baik pada kebijakan berbasis
masyarakat maupun berbasis lembaga, serta
kebijakan. Mereka adalah orang-orang
Tujuan Umum kebijakan air minum berbasis lembaga.
yang ditugaskan untuk meluangkan Untuk meningkatkan akses masyarakat Manajemen Pengetahuan
waktu, tenaga, dan sumber dayanya Indonesia, terutama masyarakat miskin ter- Komponen ini menjawab kebutuhan dalam
untuk mengawal kegiatan-kegiatan hadap pelayanan air minum dan penyehatan hal mendapatkan dan menyebarkan informasi
yang berkaitan dengan proses refor- lingkungan yang layak. untuk memfasilitasi perencanaan dan peman-
tauan sektor AMPL, serta untuk mendukung
masi kebijakan pembangunan AMPL
Tujuan Khusus pengembangan kapasitas yang berkelanjutan.
di Indonesia. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kegiatan yang tercakup dalam komponen ini
Dukungan orang-orang kunci pada Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan antara lain keterkaitan dengan stakeholder lain
tahap awal merupakan kunci keber- meneruskan proses reformasi kebijakan sektor termasuk proyek lain, donor, LSM, swasta, dan
hasilan adopsi kebijakan pada tingkat AMPL, dan mendorong penerapan pendekatan perguruan tinggi yang berpotensi dalam per-
tanggap kebutuhan dan partisipasi. tukaran pembelajaran. Studi, penerapan pen-
nasional. Melalui proses konsultasi,
dekatan yang inovatif, dan pelatihan-pelatihan
para anggota kelompok kerja mem- terkait juga tercakup dalam komponen ini.
berikan masukan kepada Komite
Pengarah Pusat (CPC=Central Project bat secara aktif dalam berbagai peningkatan kapasitas Pokja AMPL
Committe) terdiri dari Direktur kegiatan yang dilakukan dengan Daerah. Seiring dengan itu, eksistensi
Jenderal Cipta Karya Departemen difasilitasi oleh satu sekretariat proyek Pokja AMPL Nasional semakin ber-
Pekerjaan Umum, Departemen Dalam yang dinamai WASPOLA. kibar, dan sekretariat WASPOLA lebih
Negeri terdiri dari Direktorat Jenderal memposisikan diri sebagai pendukung
Pembangunan Daerah dan Direktorat Ekstensifikasi Pokja dalam dari kegiatan Pokja.
Jenderal Pengembangan Masyarakat Implementasi Kebijakan AMPL Setelah sukses dengan ujicoba di
dan Desa, Direktorat Jenderal Ketika proyek WASPOLA mulai empat kabupaten di 4 provinsi pada
Pemberantasan Penyakit Menular dan digulirkan, kegiatan yang dilakukan tahun 2002/2003, implementasi kebi-
Penyehatan Lingkungan Departemen terbatas pada hal-hal yang sifatnya jakan dikembangkan ke 7 provinsi di 7
Kesehatan, Departemen Keuangan, introduksi pada pentingnya reformasi kabupaten/kota pada tahun 2004,
dan Kementrian Lingkungan Hidup, kebijakan. Beberapa aktifitas kemudian dikembangkan lagi menjadi
yang dipimpin oleh Deputi Sarana dan dilakukan dengan frekuensi yang tidak 9 provinsi di 49 kabupaten/kota pada
Prasarana Bappenas. tinggi. Rapat kelompok kerja, seminar, tahun 2006. Tahun 2005 tidak ada
Komite pengarah tersebut memberi lokakarya dilakukan dengan jadwal penambahan provinsi, namun kabu-
arahan dalam rapat yang diseleng- yang relatif jarang. paten/kota bertambah menjadi 24.
garakan tiap semester kepada kelom- Inisiatif kegiatan lebih cenderung Tidak berhenti disini, daerah lain pun
pok kerja antar departemen yang ter- dilakukan oleh WSP-EAP melalui disasar melalui kemitraan dengan
diri dari pejabat eselon 2 ke bawah. sekretariat WASPOLA. Baru pada proyek AMPL yang sedang maupun
Kelompok kerja yang dipimpin oleh tahun 2003 menjelang peralihan ke akan berjalan, misalnya WSLIC-2,
Direktur Permukiman dan Perumahan WASPOLA 2, kegiatan lebih intensif ProAir, CWSHP, WES UNICEF, dan
Bappenas inilah yang sehari-hari terli- dilakukan, khususnya dalam kegiatan PAMSIMAS.

13. Percik
Juni 2009
11 LAPORAN UTAMA
Ada kesepakatan pada tingkat yang dapat meningkatkan akselerasi 8,5 triliun pertahunnya sampai dengan
pengambil keputusan nasional, bahwa adopsi dan implementasi kebijakan, tahun 2015.
daerah harus memiliki kemampuan supaya pencapaian daerah dapat Kesenjangan pendanaan ini dapat
dalam pengelolaan AMPL, khususnya menyeluruh di Indonesia. Walaupun dipenuhi melalui berbagai skema pen-
yang berbasis masyarakat, karena secara nasional seluruh stakeholder danaan, seperti pinjaman luar negeri,
diyakini akan meningkatkan kinerja telah mengadopsi dan mengimplemen- investasi swasta, dan penggalian
pembangunan, khususnya keberlan- tasikan kebijakan, ini karena mereka potensi masyarakat. Banyak program
jutan sarana yang dibangun. Sampai terlibat langsung dalam proses pe- telah dirancang oleh pemerintah, baik
saat ini, daerah-daerah baik mitra nyusunan, tetapi pada tingkat daerah melalui dana sektoral maupun pin -
langsung maupun melalui proyek lain, hal tersebut memerlukan pengujian. jaman. Namun demikian, investasi
telah diperkenalkan kepada substansi Secara teori, apabila logika kebi- baru ini perlu optimalisasi dengan
Kebijakan Nasional AMPL Berbasis jakan dapat diterima oleh sebagian lebih memperhatikan aspek keberlan-
Masyarakat. besar daerah, baik daerah yang sudah jutan sarana yang dibangun. Tanpa itu,
Sebagian besar telah mengikuti mengenal kebijakan cukup lama investasi baru tidak akan memberikan
pelatihan-pelatihan dalam materi- maupun daerah yang baru, maka pe- kontribusi terhadap peningkatan akses
materi yang dibutuhkan untuk menjadi luang penerapan kebijakan secara luas yang berkelanjutan karena investasi
pengelola AMPL berbasis masyarakat. cukup tinggi. yang lama sudah rusak atau tidak
Pelatihan-pelatihan yang telah Permasalahan kritis berikutnya dipergunakan.
diberikan, diantaranya pembentukan adalah masalah efisiensi fasilitasi kebi- Perhatian terhadap sektor masih
kelompok kerja, metodologi partisi- jakan dalam rangka meningkatkan perlu dipacu
patif, dasar fasilitasi, teknik keberhasilan adopsi dan implementasi Besaran belanja pemerintah untuk
penyusunan rencana strategis, komu- kebijakan. Apakah model fasilitasi sektor AMPL merupakan bagian dari
nikasi dan CLTS. Hasil dari pelatihan yang selama ini berlangsung dapat komponen perumahan dan fasilitas
tersebut adalah terbentuknya Pokja diteruskan setelah proyek WASPOLA umum sebesar Rp 2,3 triliun. Ini meru-
AMPL Daerah, tersusunnya rencana berakhir? Apakah sumber daya yang pakan proporsi yang sangat kecil dari
strategis AMPL daerah dan berlang- ada dapat mendukung kegiatan seru- belanja pemerintah pusat, yaitu 0,3%
sungnya fasilitasi kebijakan pada pa? Atau perlu dicari model lain yang dari Rp 266 triliun. Bila dibandingkan
tingkat daerah. lebih efisien dari segi biaya tanpa me- dengan sektor jalan sebesar Rp 10,8
Sejalan dengan upaya perluasan ngurangi kualitas hasil yang diperoleh? triliun, maka sektor air minum dan air
wilayah dampingan, di tingkat pusat Persoalan klasik: dana tidak pernah limbah sangat kecil dalam jumlah yang
pun kegiatan Pokja AMPL Nasional mencukupi. menunjukkan juga kecilnya prioritas
semakin luas. Kegiatan pengembangan Pemerintah juga memiliki komit- sektor ini.
Jejaring AMPL adalah salah satu men untuk mencapai target milenium Rendahnya prioritas pembangunan
kegiatan yang mendapat sambutan (MDGs) yang harus dipenuhi pada AMPL ini bukan saja pada tingkat
luas dari stakeholder AMPL nasional. tahun 2015, yaitu melayani separuh pemerintah pusat, tetapi juga pada
Dalam konteks ini, WASPOLA menem- penduduk yang belum memiliki akses tingkat pemerintah daerah.
patkan diri sebagai bagian dari jejaring terhadap air minum dan sanitasi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh
ini, sekaligus menjadi back up bagi Berdasarkan national action plan proyek WASPOLA tahun 2005, tentang
Pokja AMPL nasional dalam melaku- bidang air minum dan sanitasi Pembangunan Air Minum dan
kan kegiatannya. Departemen Pekerjaan Umum 2004, Penyehatan Lingkungan Pasca
untuk sub sektor air minum diperlukan Desentralisasi yang dilakukan di 10
Jalan Masih Panjang peningkatan pelayanan sampai dengan kabupaten (Musi Banyuasin, Solok,
Luas wilayah menjadi tantangan 88% dari 74% pada tahun 2015. Subang, Sumba Timur, Lamongan,
Mengingat jumlah kabupaten dan Sedangkan untuk sub sektor sani- Bandung, Takalar, Kuningan,
provinsi di Indonesia yang demikian tasi (air limbah) harus mencapai 75% Lumajang, dan Sikka), alokasi dana
besar, sekitar 500 kabupaten/kota dan dari 54% pada tahun 2015. Adapun sektor air minum dan sanitasi di sepu-
33 provinsi, maka yang dilakukan oleh perkiraan dana yang diperlukan untuk luh daerah studi sepanjang tahun
kelompok kerja dan sekretariat memenuhi target tersebut adalah Rp 2003-2005 berkisar antara 0.01% sam-
WASPOLA baru mencapai 11 persen 42 triliun untuk air minum dan sekitar pai 1.37% dari total belanja APBD.
kabupaten dan 20% provinsi. Rp 43 triliun untuk sanitasi. Artinya Data tersebut diperkuat dengan
Diperlukan upaya-upaya terobosan diperlukan dana investasi sekitar Rp temuan studi review pembiayaan sek-

14. Percik
Juni 2009
12 LAPORAN UTAMA
tor AMPL di daerah WASPOLA yang dah sekali, seperti ditampilkan pada melihat bahwa penempatan prioritas
dilakukan oleh WSP-EAP World Bank, tabel di bawah ini. Michel Camdesus yang rendah oleh pemerintah terhadap
yang menyimpulkan bahwa anggaran dalam catatannya pada World Panel on pendanaan sektor air minum dan sani-
pemerintah untuk sektor AMPL ren- Financing Water Infrastructure (2003) tasi merupakan isu yang utama. Di
samping itu, sektor AMPL masih
menghadapi isu internal yang masih
belum terselesaikan, seperti kebi-
ngungan masalah sosial, lingkungan,
komersial, masalah politis, kelemahan
manajemen dan ketidakjelasan tujuan
pengelolaan, ketidakcukupan kerangka
kebijakan, kurangnya transparansi,
ketiadaan badan regulasi, dan resisten-
si terhadap prinsip cost recovery.
*National Project Coordinator
Lokakarya Sinergi Rencana Pelaksanaan
Program Waspola Facility (Waspofa) dan Serah
Terima Waspola 2
rogram Water Supply and diwadahi melalui Kelompok Kerja Air berbagai pihak mempunyai harapan
P Sanitation Formulation and
Action Planning (Waspola) 2
berakhir Juni 2009. Program yang
Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) yang kemudian dengan
fasilitasi Waspola diaplikasi di kabu-
besar program Waspola setelah
berakhirnya Waspola 2 terus berlanjut
untuk melanjutkan daerah-daerah
diinisiasi Pemerintah Indonesia, paten/kota dan provinsi. yang belum mendapatkan akses air
didanai AusAID dan difasilitasi WSP Sampai saat ini telah terbentuk 63 minum dan sanitasi secara baik.
Bank Dunia telah berlangsung sejak Pokja AMPL kabupaten/kota dan 13 Menandai keberlanjutan program
1998 dengan fokus penyusunan Pokja AMPL provinsi. Untuk itulah, Waspola, pada Kamis, 25 Juni 2009
Kebijakan Nasional Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat.
Kegiatan ini berakhir pada tahun
2003 dan disebut sebagai Waspola 1.
Kemudian dilanjutkan dengan Waspola
2 hingga tahun 2009 dengan fokus pada
implementasi kebijakan dan pe-
ningkatan kapasitas.
Waspola merupakan kerja terpadu
yang melibatkan Departemen
Pekerjaan Umum, Departemen
Kesehatan, Departemen dalam Negeri,
Kemeterian Lingkungan Hidup,
Departemen Keuangan dibawah koor-
dinasi Bappenas. Keterpaduan
Perwakilan Waspola menyerahkan tanda mata kepada pejabat dari Departemen terkait.
Foto: Stela Vendredi

15. Percik
Juni 2009
13 LAPORAN UTAMA
Permukiman Bappenas Budi Hidayat
memaparkan bagaimana program
Waspola Facility sebagai kelanjutan
Waspola 2. Waspofa, paparnya, mem-
punyai tujuan umum adalah
meningkatkan akses masyarakat
Indonesia khususnya masyarakat
miskin terhadap layanan AMPL yang
cukup berkelanjutan.
”Sementara tujuan khususnya,
memperkuat kapasitas pemerintah
dalam pengelolaan AMPL melalui fasi-
litas yang fleksibel yang dapat men-
dukung kebutuhan terkait dengan
pengembangan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan dan pengelolaan sektor
AMPL,” ungkap Budi.
Budi Hidayat melanjutkan,
lokakarya ini mengamanatkan, perlu-
Sebelum acara serah terima Waspola 2, diawali santap malam. Foto: Bowo Leksono nya memelihara momentum kegiatan
diselenggarakan Lokakarya Sinergi pengarah (steering committee) yang agar tidak terjadi stagnasi yang terlalu
Rencana Pelaksanaan Program terdiri dari tiga pihak yaitu Pemerintah, lama. Perlu disiapkan rencana kerja 6
Waspola Facility (Waspofa) dan Serah AusAID, dan Bank Dunia. Sementara bulan pertama, diantaranya terpenting
Terima Waspola 2, di Jakarta. kegiatan persiapan yang akan adalah persiapan administrasi, penilai-
Lokakarya diselenggarakan sebagai dilakukan adalah penyelesaian persetu- an kebutuhan, dan penyiapan Rencana
upaya mendapatkan masukan bagi juan antara Pemerintah dengan Kerja tahun pertama. ”Amanat lain
penyusunan desain Waspofa atau AusAID, penyelesaian persetujuan adalah secepatnya disediakan kantor
Waspola 3 yang merupakan kelanjutan hibah antara Bank Dunia dengan untuk kegiatan Waspofa dan segera
Waspola 2. Lokakarya kemudian dilan- Pemerintah Indonesia, dan kesepa- merekrut tim inti untuk menyelesaikan
jutkan dengan penyerahan simbolis katan mekanisme penganggaran. proses persiapan proyek,” tuturnya.
hasil Waspola 2 kepada pemerintah Deputi Sarana dan Prasarana Pada lokakarya itu, peserta ber-
Indonesia yang diwakili Deputi Sarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna dalam kesempatan mendengarkan tanggapan
dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi sambutannya mengatakan Waspola dan masukan dari lembaga donor dan
Priatna. adalah suatu program yang bagus dan departemen terkait. Pelaksana tugas
Lokakarya sehari tersebut dihadiri penting untuk dilanjutkan pada regional Team Leader WSP-EAP Isabel
wakil dari Bappenas, Departemen Waspola 4 dan seterusnya. ”Ke depan Blackett memberikan apresiasi yang
Keuangan, Departemen Pekerjaan harus lebih ditingkatkan koordinasi baik kepada Waspola. ”Waspola benar-
Umum, Departemen Kesehatan, dan sinkronisasi antardepartemen,” benar memprakarsai perubahan yang
Departemen Dalam Negeri dan difasili- tuturnya. berkelanjutan. Ada proyek-proyek WES
tasi sekretariat Waspola. terkait yang berkembang dari pe-
Lokakarya menyepakati beberapa Waspola Facility ngaruhnya,” terangnya.
hal tetapi yang terpenting adalah pe- Hasil lokakarya adalah berupa Sementara Direktur Fasilitas
ngelolaan Waspofa dilaksanakan kelanjutan Waspola 2 dengan nama Penataan Ruang dan Lingkungan
melalui mekanisme on budget, tetapi Waspola 3 atau Waspofa. Besaran dana Hidup Departemen Dalam Negeri
dengan dua tipe pelaksanaan yaitu dari AusAID sebesar 10 juta dolar Sofyan Bakar melihat persoalan AMPL
Bank Dunia sebagai pelaksana dan Australia dan pengelolaan Waspofa sangat kurang mendapat tanggapan
pemerintah sebagai pelaksana. dilakukan melalui dua mekanisme dari pemerintah daerah. ”Dengan
Seperti halnya pada pelaksanaan Bank Dunia dan Bappenas. adanya Musrenbang diharapkan sektor
program Waspola sebelumnya, pelak- Pada kesempatan serah terima AMPL masuk Renstra dinas-dinas
sanaan Waspofa diperlukan komite Waspola 2, Direktur Perumahan dan terkait,” tuturnya. Bowo Leksono

16. Percik
Juni 2009
14 LAPORAN UTAMA
WASPOLA
10 Tahun Membangun Paradigma
Pembangunan Berkelanjutan
di Bidang AMPL
ektor air minum dan sanitasi hadap masyarakat waktu itu, pandang-
S dasar, secara pelan tetapi pasti
telah bergulir menjadi sektor
yang mendapat perhatian dalam pem-
Oleh: Subari*
kegiatan pemerintah karena yang
"punya gawe" pemerintah sementara
an pertama pembangunan air minum
dan sanitasi sarat dengan teknis,
masyarakat tidak mampu dan kalau
bangunan di negeri ini. Senyatanyalah masyarakat diposisikan sebagai peneri- dipaksakan taruhannya adalah kualitas
sektor ini "seksi", sehingga dilakukan ma manfaat proyek, terlebih pelaksana tidak sesuai yang diharapkan dan
oleh banyak departemen, antara lain dan tenaga yang bekerja untuk proyek memakan waktu lama, di sisi lain
Departemen Pekerjaan Umum sebagai tersebut adalah orang dari luar proyek dibatasi oleh waktu tahun
pemegang mandat utama dalam penye- masyarakat desa itu sendiri, karena ter- anggaran oleh karenanya proyek harus
diaan infrastruktur, Departemen gantung pada siapa pemenang tender. dipihak ketigakan karena mereka
Kesehatan sebagai pemegang mandat Istilah partisipasi masyarakat adalah ahlinya.
utama dalam peningkatan status kese- dalam pembangunan telah bergulir Pandangan kedua, masyarakat itu
hatan masyarakat melalui penyediaan sejak jaman orde baru dan dijadikan punya potensi, mereka akan mampu
layanan air minum dan sanitasi dasar. platform pembangunan, namun kalau diberi kesempatan dan dimam-
Departemen Dalam Negeri, demikian rentang pengertian partisi- pukan melalui penguatan kapasitas,
Departemen Sosial, Badan Geologi, pasi dalam aplikasinya sangat berva- mereka memiliki kepentingan dengan
Departemen Transmigrasi semuanya riasi. Masyarakat dikumpulkan kebutuhannya, kunci keberlanjutan
juga bersinggungan dengan program bersama perangkat desa, diberi penyu- adalah ditangan masyarakat sendiri
pembangunan fasilitas air minum dan luhan tentang rencana proyek air karena pemerintah tidak memiliki
sanitasi. Berbeda departemen, berbeda minum dan sanitasi sudah disebut par- sumber daya yang cukup untuk me-
pula kebijakannya dan berbeda pula tisipasi. Masyarakat dilibatkan sebagai ngawal paska proyek, oleh karenanya
pendekatan yang diterapkan dalam tenaga kerja yang dibayar untuk jenis proyek harus didesain berbasis
pelaksanaan pembangunan air minum pekerjaan tertentu juga disebut partisi- masyarakat.
dan sanitasi. pasi, masyarakat diwajibkan menyiap- Pandangan di atas tidak hanya ter-
Paradigma tempo dulu bahwa kan kontribusi inkind juga disebut par- jadi di kalangan pemerintah saja, di
"pemerintah memenuhi layanan air tisipasi, masyarakat dilibatkan dalam lingkungan LSM pun juga demikian.
minum dan sanitasi" diterjemahkan pengambilan keputusan juga partisi- Bahkan LSM dengan platform charity
dengan "pemerintah berkewajiban pasi, masyarakat terlibat dalam waktu itu memiliki pandangan bahwa
membangun sarana". Sarana yang telah pengambilan keputusan dan mereka masyarakat yang dibantu adalah
dibangun selanjutnya diserahkan kepa- bertanggung jawab dalam pengorgan- masyarakat miskin, mereka tidak ber-
da masyarakat dengan harapan isasian dan pengelolaan paska proyek daya, mereka harus ditolong, untuk
masyarakat mengoperasikan, memeli- juga disebut partisipasi. ikut pertemuan dan bekerja berarti
hara dan memanfaatkannya. Perbedaan pandang mengenai par- mereka kehilangan pendapatan oleh
Kegiatan pembangunan sarana air tisipasi dengan berbagai alasan dan karenanya mereka harus dibayar.
minum dan sanitasi oleh pemerintah cara pandang terhadap masyarakat LSM dengan platform community
pusat pada saat itu selalu diberi judul berimplikasi terhadap penerapan kon- development berpandangan lain ter-
"proyek". Istilah proyek oleh sep partisipasi. Setidaknya ada dua hadap masyarakat yang dibantu, bahwa
masyarakat diidentikkan dengan pandangan yang berseberangan ter- mereka adalah masyarakat yang memi-

17. Percik
Juni 2009
15 LAPORAN UTAMA
liki potensi, potensi itu akan berkem-
bang apabila mereka diberdayakan,
biarkan mereka mengambil keputus-
annya sesuai dengan latar belakang
dan kemampuannya, jangan biarkan
mereka berketergantungan, oleh kare-
nanya meskipun mereka mengelu-
arkan waktu untuk pembangunan
tidak harus dibayar, kalau toh harus
dibayar hanya untuk jenis pekerjaan
tertentu dan diputuskan oleh mereka
sendiri karena pada dasarnya segala
bentuk bantuan adalah untuk mem-
bantu mereka dalam menyelesaikan
permasalahannya sendiri, walaupun
prosesnya cukup panjang yang penting
keberlanjutan terjadi.
Kedua madzhab pembangunan air
minum dan sanitasi di atas terlaksana
di Indonesia dengan dua macam hasil,
yaitu sarana tidak berkelanjutan dan Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan AMPL. Berbeda dengan dulu karena bersifat
jadi monumen dari hasil madzhab per- proyek yang datangnya dari pusat. Foto: Dok. Waspola
tama, sedang hasil madzhab yang Pemerintah Australia yang difasilitasi Lingkungan Hidup, Departemen
kedua sarana berkelanjutan dan tetap oleh WSP-World Bank merupakan Keuangan di bawah koordinasi
dinikmati masyarakat walaupun proyek dalam rangka reformasi kebi- Bappenas.
proyek tersebut telah berakhir puluhan jakan sektor air minum dan sanitasi
tahun. dalam rangka menanggapi berbagai Rute Panjang Menuju Kesamaan
persoalan ketidakberlanjutan pemba- Pandang
Kesadaran Kritis ngunan air minum dan sanitasi. Serangkaian lokakarya, puluhan
Ternyata kita telah banyak berbuat Serangkaian kajian, studi dan pem- pertemuan koordinasi dan bahkan
dan berinvestasi untuk pembangunan belajaran proyek-proyek air minum ratusan kali, dengan melibatkan berba-
air minum dan sanitasi. Ternyata dan sanitasi dari berbagai sumber gai pemangku kepentingan telah dilak-
banyak sarana yang tidak berfungsi pembiayaan di Indonesia dan penga- sanakan untuk mencari bentuk,
dan hanya menjadi monumen. laman dari negara lain dilakukan menyamakan persepsi, membedah
Ternyata peningkatan jumlah hutang untuk menemukenali persoalan men- pengalaman gagal dan pengalaman
untuk pembangunan air minum dan dasar dan merunut ulang tahapan sukses dalam pembangunan air minum
sanitasi dengan pendekatan proyek demi tahapan yang dilaksanakan sela- dan sanitasi serta memetakan faktor-
berbanding lurus dengan meningkat- ma ini untuk mengambil pembelajaran faktor yang mempengaruhi keberlan-
nya jumlah monumen hasil pemba- dan yang terpenting apa yang harus jutan proyek.
ngunan yang tidak berkelanjutan, kita lakukan serta kebijakan mana Serangkaian kegiatan tersebut pada
karena jumlah tersebut terakumulasi yang harus direformasi. akhirnya mengerucut pada kesepa-
dengan proyek sebelumnya. Demikian WASPOLA merupakan komitmen katan perlunya melakukan reformasi
pula di kalangan LSM dengan platform Pemerintah Indonesia untuk meng- kebijakan pembangunan bidang air
charity semakin besar jumlah bantuan hasilkan pembangunan sektor air minum dan sanitasi. Berdasarkan
juga berbanding lurus dengan monu- minum dan sanitasi yang efisien dan intensitas permasalahannya disepakati
men plus ketergantungannya. berkelanjutan. WASPOLA merupakan pentingnya melakukan reformasi kebi-
Water and Sanitation Policy kerja terpadu yang melibatkan jakan untuk pembangunan air minum
Formulation and Action Planning Departemen Pekerjaan Umum, dan sanitasi berbasis masyarakat ter-
(WASPOLA), sebuah kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen lebih dahulu dan segera ditindaklan-
Pemerintah Indonesia dengan Dalam Negeri, Kementerian juti reformasi kebijakan pembangunan

18. Percik
Juni 2009
16 LAPORAN UTAMA
air minum dan sanitasi berbasis lem-
baga.
Perjalanan panjang selama lima
tahun dari tahun 1998-2002 pada
akhirnya telah menghasilkan draf kebi-
jakan dengan nama Kebijakan
Nasional Pembangunan Air Bersih dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis
Masyarakat, sementara kebijakan
berbasis lembaga masih dalam peng-
godogan lebih lanjut. Lamanya waktu
yang dilalui menunjukkan betapa pen-
tingnya sektor ini sekaligus betapa
banyaknya persoalan yang harus
Masyarakat sendiri yang mengelola dan merawat sarana AMPL, bukan pemerintah.
dirunut dan ditata, serta disepakati ke Foto: Dok. Waspola
dalam satu paradigma sampai meng-
hasilkan rumusan kebijakan. Pembangunan Air Minum dan ini diperkenalkan oleh fasilitator men-
Langkah strategis untuk Penyehatan Lingkungan Berbasis jadi tantangan pertama yang harus
meningkatkan leverage kinerja tim Masyarakat dan sampai sekarang telah dilalui. Apa yang dilakukan oleh
pemerintah dalam penanganan populer dengan sebutan Kebijakan pemerintah pusat dalam fasilitasi
WASPOLA akhirnya sepakat untuk Nasional AMPL-BM. pelaksanaan kebijakan merupakan
membentuk kelembagaan Kelompok Untuk memastikan kebijakan ini advokasi untuk membongkar paham
Kerja Air Minum dan Penyehatan dapat dipahami dan dapat diopera- bahwa pembangunan dengan
Lingkungan (Pokja AMPL) yang selan- sionalkan di daerah, maka pada mengedepankan peran masyarakat
jutnya menjadi garda depan dalam November 2002-April 2003 dilakukan dan berorientasi pada proses jauh lebih
upaya operasionalisasi kebijakan uji coba fasilitasi di empat kabupaten, terjamin keberlanjutannya dibanding
dalam skala luas. Kelembagaan terdiri yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten dengan pembangunan yang berorien-
dari tim pengarah dengan anggota Musi Banyuasin, Kabupaten Subang tasi target. Bermacam ragam peneri-
pejabat eselon 2 dari semua departe- dan Kabupaten Sumba Timur. Uji coba maan daerah pada awal perkenalan
men tekait dan tim teknis dari pejabat ini telah menghasilkan beberapa kebijakan dari negatif sampai positif
eselon 3 masing-masing. masukan penting sebelum kebijakan dan ragu-ragu.
Perdebatan penggunaan istilah "air difinalkan, salah satunya adalah di-
bersih" atau "air minum" merupakan tambahnya satu butir kebijakan yang Salah Persepsi
salah satu rute yang harus dilewati oleh sebelumnya tidak ada yaitu pemba- Berapa besar dana yang
pemangku kepentingan yang ter- ngunan AMPL yang "berorientasi pada dialokasikan pusat?
gabung dalam Pokja AMPL. Salah satu pemulihan biaya". Siapa yang akan melaksanakan
kesamaan pandang yang disepakati proyek nanti, pusat atau daerah?
adalah "air minum" yang menjadi Pekerjaan Besar Baru Dimulai Kalau hanya kebijakan saja kami
mandat dalam rangka pemenuhan Perjalanan panjang selama lima tidak membutuhkan, yang kami
layanan dasar air minum. Fakta bahwa tahun dengan hasil tersusunnya butuhkan proyek.
kualitas air yang dihasilkan masih dalam Kebijakan Nasional AMPL-BM, ketika Biasanya pemerintah pusat kalau
taraf air bersih memang dipahami, kebijakan ini telah disepakati untuk sosialisasi kebijakan selalu diikuti
namun tidak mengurangi keinginan ter- dioperasionalkan di daerah justru proyek.
hadap upaya meningkatkannya menjadi pekerjaan yang sebenarnya baru dimu- Ini kan kebijakan pusat, kami
berkualitas air minum. lai dan memerlukan upaya besar untuk yang harus melakukan tentu ada
Pada tahun 2003 draf kebijakan memastikan kebijakan ini diterima dananya kan, mana dananya?
dengan tajuk Kebijakan Nasional oleh daerah, diadopsi dan dioperasio- Pertanyaan-pertanyaan di atas
Pembangunan Air Bersih dan nalkan ke dalam mekanisme dan merupakan pertanyaan klasik yang
Penyehatan Lingkungan Berbasis pelaksanaan pembangunan di daerah. harus dijawab dengan arif oleh fasilita-
Masyarakat telah diubah secara final Sikap sinis, pesimis dan keraguan tor sambil meyakinkan kembali bahwa
menjadi Kebijakan Nasional dari pejabat daerah ketika kebijakan program ini bukan proyek fisik,

19. Percik
Juni 2009
17 LAPORAN UTAMA
kegiatan ini terbatas pada bantuan tek- ditekankan bahwa pemba- Melangkah ke Pemikiran Strate-
nis. Bahkan ada beberapa pemerintah ngunan/layanan air minum dan sani- gik
daerah setelah mengikuti diseminasi tasi dasar adalah merupakan urusan Hasil pelaksanaan kebijakan pada
kebijakan, walaupun telah dijelaskan wajib yang harus dilakukan oleh dae- tahap awal agak sulit untuk diukur dan
program ini merupakan bantuan tek- rah sebagaimana amanat undang- dipastikan apakah setelah fasilitasi
nis, dalam melayangkan surat per- undang otonomi daerah. berakhir daerah masih tetap konsisten
mintaan untuk difasilitasi mengajukan Lambat laun akhirnya mulai dipa- menindak lanjuti? Inilah pertanyaan
syarat dimana pemerintah daerah mau hami oleh sebagian pemangku ke- keraguan WASPOLA, terlebih laju
menyiapkan alokasi dana operasional pentingan daerah dan mereka mulai mutasi pejabat ke dinas lain yang tidak
dengan catatan pemerintah pusat merasakan manfaat dari acara loka- terkait dengan AMPL sangat tinggi.
menyiapkan alokasi dana miliaran karya yang mengurai kondisi layanan Ada tiga hal penting yang menjadi per-
rupiah untuk proyek. Kendala ini air minum dan sanitasi dasar dengan timbangan dalam hal ini, yaitu output
memberikan pembelajaran bahwa segala permasalahannya. Mereka yang mengindikasikan keberlanjutan
untuk pelaksanaan kebijakan nasional mulai melihat dari sisi manfaatnya, pasca pendampingan, pendekatan pen-
AMPL-BM di daerah, yang pertama bahwa dengan peta masalah yang dite- dampingan yang mengindikasikan alih
harus dilakukan adalah menata mind- mukan menjadi dasar alat justifikasi peran dan pilihan kegiatan penguatan
set pejabat dan staf teknis mengenai untuk usulan kegiatan dan program kapasitas yang menjawab isu konteks-
konsep kebijakan dan pembangunan dari dinasnya. tual.
AMPL yang berkelanjutan. "Lalu, apa nanti peran pusat untuk
"Bagaimana mungkin masyarakat mengatasi permasalahan sarana tidak Renstra AMPL
harus kontribusi tunai untuk pemba- berfungsi? Mestinya pemerintah harus Mulai tahun 2005 fasilitasi pelak-
ngunan, untuk kebutuhan sehari-hari bertanggung jawab karena proyek- sanaan kebijakan menetapkan ter-
saja tidak cukup. Nanti dulu, ini bukan proyek yang tidak berfungsi itu seba- susunnya rencana strategis pemba-
Jawa, disini kondisi orang miskin beda gian besar proyek yang datangnya dari ngunan AMPL (Renstra AMPL) daerah
dengan miskin di Jawa". pusat". menjadi salah satu keluaran utama
Sikap penolakan seperti ini juga Masih harus tetap diyakinkan, dari serangkaian penguatan kapasitas.
dihadapi oleh fasilitator dan tidak bahwa di era otonomi peran pusat ter- Renstra AMPL dimaksudkan sebagai
tanggung-tanggung ini disampaikan batas, pemerintah pusat hanya ter- instrumen untuk mengarahkan peren-
oleh pimpinan daerah. Bahkan ada batas memberikan bantuan teknis, canaan AMPL dapat tertuang dalam
salah seorang anggota DPRD yang arahan dan pedoman untuk dijadikan RPJMD. Pokok-pokok kebijakan dan
mendapat undangan dari Bappeda dasar pijak pembangunan di daerah, program selanjutnya dijadikan acuan
untuk acara lokakarya mengenai kebi- kalau toh masih ada dukungan pro- masing-masing SKPD dalam
jakan AMPL-BM menanyakan kepada gram air minum dan sanitasi hal terse- penyusunan rencana kerja.
fasilitator, "Besok ada uang honornya but bersifat terbatas, porsi besar harus Bagi daerah yang telah menyusun
(uang duduk) tidak?". Setelah dije- menjadi tanggung jawab daerah. Renstra SKPD terkait AMPL, Renstra
laskan oleh fasilitator bahwa kegiatan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan AMPL dijadikan acuan dalam
ini tidak menyiapkan uang honor, pada langkah awal dimaksudkan agar: melakukan review terhadap Renstra
mereka mengatakan besok tidak Pemerintah daerah menemu- SKPD. WASPOLA mengenalkan pen-
datang kalau tidak ada uang duduknya kenali isu dan permasalahan pem- dekatan penyusunan renstra dengan
walaupun acara tersebut dilakukan di bangunan dan layanan AMPL di proses partisipatif yang melibatkan
ruang rapat DPRD. daerahnya. seluruh elemen sejak lokakarya identi-
Memiliki kepedulian untuk fikasi isu dan permasalahan AMPL,
Pelan tapi Pasti melakukan upaya pemecahan kajian keberhasilan dan kegagalan
Keinginan pada setiap pelaksanaan masalahnya. proyek AMPL, proses penyiapan/draf
kegiatan lokakarya di daerah adalah Memahami dan menerima kebi- renstra, lokakarya finalisasi renstra,
untuk meyakinkan dan melalui proses jakan nasional AMPL berbasis dialog publik sampai dengan kerangka
partisipatif, bahwa "ini milik Anda, masyarakat sebagai konsep pen- regulasinya.
bukan milik saya atau milik pemerin- dekatan.
tah pusat" artinya manfaat atau keluar- Menyusun rencana kerja konkrit Pendekatan Fasilitasi
an yang dihasilkan setiap lokakarya dalam rangka mengatasi per- Dari tahun 2004 sampai dengan
yang akan memiliki kepentingan masalahan keberlanjutan AMPL. berakhirnya WASPOLA-2 tahun 2009,
adalah daerah sendiri. Senantiasa pendekatan fasilitasi mengalami

20. Percik
Juni 2009
18 LAPORAN UTAMA
pergeseran strategi dari penanganan Berdasar kemandirian dan Penguatan Kapasitas
langsung di tingkat kabupaten berubah prakarsanya mereka melakukan Tema penguatan kapasitas untuk
berbasis provinsi dan pada akhirnya pengembangan daerah dalam pelak- peningkatan pemahaman kebijakan
pendekatan fasilitasi provinsi berbasis sanaan kebijakan di daerahnya. dan pengetahuan metodologi pelak-
demand. Cara ini ditempuh dengan Tesis ini terbukti berjalan, setidak- sanaan pembangunan AMPL Berbasis
pertimbangan strategik bahwa jumlah tidaknya menjelang WASPOLA Masyarakat, dan pendampingan
kabupaten di Indonesia banyak dan berakhir justru provinsi mulai penyusunan rencana kerja mulai
tidak sebanding dengan tenaga fasilita- mengembangkan sayapnya dengan diarusutamakan untuk memastikan
tor dari pusat. menambah daerah layanan fasilitasi AMPL berada dalam salah satu priori-
Tesis yang digunakan adalah kebijakan di kabupaten lain di wilayah- tas. Kerangka strategis penguatan ka-
bahwa provinsi pada dasarnya meru- nya, demikian pula demand untuk pasitas ini digambarkan pada bagan di
pakan kepanjangan pusat, dengan penguatan kapasitas tematik juga samping.
memperkuat provinsi maka provinsi meningkat.
akan dapat menggantikan peran pusat. Bagaikan Bongkar Pasang Puzzle
Tidak segampang teori dan ucapan,
tantangan dan kendala yang menjadi
Pekerjaan Rumah WASPOLA dan
harus disikapi secara arif antara lain:
Pergantian pimpinan daerah dan
pejabat teknis di lingkungan dinas
teknis di daerah
Iklim politik sangat dinamis di
daerah, suksesi pimpinan daerah juga
mempengaruhi tingkat intensitas per-
hatian terhadap kegiatan pelaksanaan
kebijakan. Tidak jarang ditemui sela-
ma proses fasilitasi para Kepala
Bappeda mengalami pergantian lebih
tiga kali, bahkan di provinsi Sulawesi
Tenggara mengalami pergantian
sebanyak 4 kali, artinya upaya untuk
memperkenalkan kembali kebijakan
nasional dan pelaksanaan kebijakan
harus dilakukan sebanyak 4 kali oleh
Pokja AMPL dan WASPOLA. Dampak
nyata dari pergantian ini adalah fluk-
tuasi ketersediaan alokasi dana opera-
sional Pokja AMPL daerah.
Pergantian anggota kelompok
kerja AMPL akibat pindah tugas kare-
na mutasi jabatan
Mutasi jabatan merupakan isu
nasional dan fenomena nyata, hal ini
diluar jangkauan WASPOLA. Namun
demikian kondisi ini sangat mempe-
ngaruhi kinerja Pokja AMPL. Sebagian
besar anggota pokja AMPL yang telah
mendapatkan pelatihan mengenai
pelaksanaan kebijakan telah pindah
tugas. Pengganti yang mengisi posisi