Dokumen tersebut menjelaskan 2 langkah utama dalam penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur, yaitu: 1) penetapan prioritas dan pemilihan proyek melalui analisis multi kriteria, dan 2) pra-studi kelayakan/studi kelayakan untuk menentukan aspek teknis, biaya, manfaat, dan risiko proyek."

1. MEKANISME DAN TAHAPAN
PENYIAPAN PROYEK KERJASAMA
PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Bastary Pandji Indra
Direktorat PKPS - Bappenas
1

2. PROSES KPS PADA TINGKAT
NASIONAL/SEKTOR
Daftar Proyek KPS Melaksanakan pra Pengelolaan
Pemegang
SUBSEKTOR
Non studi kelayakan * Pelelangan Umum Negosiasi Kontrak
LINGKUP
Subsektor setelah
Kewenangan KPS
melalui penyaringan
(untuk melakukan awal menggunakan
kontrak) AMK Prioritas
KPS sektor Laporan Laporan
Prioritas KPS sub-sektor
Kementerian Kementerian
LINGKUP
Non Daftar Proyek KPS Sektor
SEKTOR
KPS setelah melalui mengajukan proyek
Terkait & penyaringan lingkup sektor KPS sektor
Simpul P3 menggunakan AMK
Laporan Laporan
Memerlukan
LINGKUP NASIONAL
tambahan kajian Dukungan
Daftar proyek KPS pemerintah
bagi kesiapan
proyek nasional setelah tidak
KKPPI melalui penyaringan diperlukan
lingkup nasional
& Pusat P3 menggunakan AMK
Laporan ke Dukungan
Kementerian pemerintah Dukungan pemerintah
Departemen belum tersedia diperlukan
Keuangan & Kaji Ulang Anggaran
Unit Pengelola (pasca persetujuan CATATAN:
KKPPI/ Depkeu) Dukungan KPS: Kemitraan Pemerintah
Resiko dan Swasta
pemerintah
Daftar Proyek tersedia AMK: Analisa Multi Kriteria
Sektor Publik
(APBN) Dukungan pemerintah  rute utama;  rute pilihan
* untuk proyek KPS yang
dianggap tidak cocok memerlukan dukungan pemerintah, harus
untuk proyek KPS ini dilakukan studi kelayakan penuh.
2

3. ALUR PROSES KPS
Studi
Proses Manajemen
Seleksi & Kelayakan Negosiasi
Tender Kontrak
Prioritisasi Proyek & Uji Tuntas
• Penyiapan
• Studi Kelayakan
dokumen Lelang • Checklist
• Identifikasi
• Penetapan cara negosiasi
kebutuhan • Financial closing
• Analisis evaluasi • Pembentukan
dukungan • Konstruksi
kebutuhan (need • Pembentukan Tim Negosiasi
Pemerintah • Commissioning
analysis) Panitia • Negosiasi draft
• Analisis Resiko • Operasi
• identifikasi dan (Transaction perjanjian
• Pemilihan • Monitoring
penetapan Team) kerjasama
bentuk KPS • Pengalihan di
prioritas proyek • Proses Lelang • Negosiasi
• Uji Tuntas akhir masa
• Analisis Value • Evaluasi Tender alokasi risiko
• Penetapan konsesi (jika
for Money • Penetapan • Penetapan
untuk dapat ada)
Calon Pemenang
ditenderkan
Pemenang
3

4. LANGKAH PENYIAPAN PROYEK KPS
 LANGKAH 1: menetapan prioritas dan
pemilihan proyek-proyek KPS
 LANGKAH 2: Pra-Studi Kelayakan/Studi
Kelayakan
4

5. LANGKAH 1: PENETAPAN PRIORITAS
DAN PEMILIHAN PROYEK KPS (1)
 Terdapat banyak proyek yang berpotensi untuk
dikerjasamakan dengan badan usaha
 Tujuan Langkah 1 adalah mengidentifikasikan proyek
yang dapat bertahan dengan atau tanpa dukungan
Pemerintah, dan memiliki sedikit risiko, atau risikonya
dapat dikendalikan, untuk menarik sektor swasta.
 Penyaringan dilakukan dengan menggunakan Analisis
Multi Kriteria (AMK):
 Metodologinya dapat diterima
 Menggunakan tujuan-tujuan yang ditetapkan Pemerintah
sebagai kriterianya
 Keputusan untuk dilanjutkan didasarkan pada kesiapan
(readiness) dari proyek
5

6. LANGKAH 1: PENETAPAN PRIORITAS
DAN PEMILIHAN PROYEK KPS (2)
 Dimulai dengan analisis kebutuhan (demand analysis)
 Pendekatan Nilai Uang (Value for Money) untuk memilih
apakah akan di-KPS-kan.
 Prioritisasi pada tingkat sub-sektor
 Konsultasi publik untuk meng-konfirmasi analisis
kebutuhan dan mendapatkan komitmen stakeholders
 Prioritisasi pada tingkat sektor
 Keputusan untuk dilanjutkan didasarkan pada kesiapan
(readiness) dari proyek untuk masuk ke proses pra-FS
6

7. LANGKAH 1: Tabel AMK Untuk Seleksi
Proyek KPS
Proyek # 1 Proyek # 2
Nomor kolom 1 2 3 4 1 2 3 4
No. Kriteria Skor Terbilang Skor Bobot Skor Skor Terbilang Skor Bobot Skor
x x
Bobot Bobot
1 Kelayakan Finansial / Dukungan Menengah 5 15 7.5 Tinggi 9 15 13.5
Fiskal
2 Kesiapan & Risiko Menengah – Tinggi 7 15 10.5 Menengah – Tinggi 8 15 12.0
3 Manfaat sosial ekonomi Tinggi 9 10 9.0 Tinggi 9 10 9.0
(termasukpekerjaan &
pengentasan kemiskinan)
4 Pembangunan Daerah/ Kontribusi Menengah – Tinggi 7 10 7.0 Menengah – Tinggi 7 10 7.0
Integrasi Nasional ke PNB
5 Peran Proyek di dalam Rencana Tinggi 8 12 9.6 Menengah – Tinggi 8 12 9.6
Sektoral
6 Keamanan Nasional Tinggi 9 0 0.0 Rendah 0 0 0.0
7 Pengadaan Lahan Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
8 Lingkungan/ Pemukiman Ulang Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
9 Dampak Pendapatan dari Ekspor Menengah 5 10 5.0 Menengah 5 10 5.0
10 Keselamatan Menengah 5 11 5.5 Menengah 5 11 5.5
11 Jenis/Biaya Proyek Menengah 6 5 3.0 Rendah 2 5 1.0
12 Permintaan/ Kapasitas/ Tinggi 9 10 9.0 Tinggi 9 10 9.0
Permintaan
Total Skor (dari 100) 80 10 77.1 72 10 82.6
7

8. LANGKAH 1: Pembobotan
Berdasarkan Pengguna
Level Sub Sektor Level Sektor Level Nasional
No. Kriteria yang Disarankan Bobot Kriteria yang Disarankan Bobot Kriteria yang Disarankan Bobot
Kelayakan Finansial /Dukungan Kelayakan Finansial /Dukungan
15 Kelayakan Finansial /Dukungan Fiskal 10 15
1 Fiskal Fiskal
2 Kesiapan & Risiko 15 Kesiapan & Risiko 15 Kesiapan & Risiko 15
Manfaat sosial ekonomi (termasuk Manfaat sosial ekonomi (termasuk
Manfaat sosial ekonomi (termasuk
pekerjaan & pengentasan 10 10 pekerjaan & pengentasan 15
pekerjaan & pengentasan kemiskinan)
3 kemiskinan) kemiskinan)
Pembangunan Daerah/ Kontribusi Pembangunan Daerah/ Kontribusi Pembangunan Daerah/ Kontribusi
10 10 15
4 Integrasi Nasional ke PNB Integrasi Nasional ke PNB Integrasi Nasional ke PNB
Keutamaan Peran Jaringan Sektoral Keutamaan Peran Jaringan Sektoral di Keutamaan Peran Jaringan Sektoral
12 15 12
5 di dalam Rencana Sektoral dalam Rencana Sektoral di dalam Rencana Sektoral
6 Keamanan Nasional 0 Keamanan Nasional 0 Keamanan Nasional 15
7 Pengadaan Lahan 11 Pengadaan Lahan 10 Pengadaan Lahan 0
8 Lingkungan/Pemukiman Ulang 11 Lingkungan/Pemukiman Ulang 10 Lingkungan/Pemukiman Ulang 0
9 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10 Dampak Pendapatan dari Ekspor 10
10 Keselamatan 11 Keselamatan 10 Keselamatan 8
11 Jenis/Biaya Proyek 5 Jenis/Biaya Proyek 10 Jenis/Biaya Proyek 0
12 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 10 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 10 Permintaan/Kapasitas/Permintaan 15
Skor Rata-rata 10.00 Skor Rata-rata 10.00 Skor Rata-rata 10.00
8

9. LANGKAH 2: PRA-STUDI KELAYAKAN/
STUDI KELAYAKAN
Kenapa Pra-FS/FS harus disiapkan?
 Sebagai landasan untuk pembuatan
dokumen tender
 Mengurangi biaya-biaya transaksi
 Mempercepat implementasi PSP
 Sebagai dasar negosiasi dengan Badan
Usaha pemenang tender. Termasuk
didalamnya adalah negosiasi mengenai
alokasi resiko dan dukungan fiskal
9

10. LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/ FS
 Peramalan (forecasting)
 Aspek teknis dan biaya
 Analisis biaya dan manfaat sosial (SCBA),
termasuk didalamnya dampak lingkungan dan
dampak sosial
 Rencana usaha (business case) yang mencakup
rencana dan analisis keuangan serta dukungan
Pemerintah yang diperlukan (jika ada)
 Kajian resiko dan alokasinya
 Bentuk kerjasama (PSP modalities) yang sesuai
10

11. LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/FS (1)
 Aspek Teknis, utamanya ketepatan biaya modal
 Termasuk didalamnya adalah analisis permintaan-penyediaan, engineering dan disain
serta teknologi
 Prakiraan kebutuhan, termasuk survai kebutuhan khusus jika diperlukan. Prakiraan
tersebut hendaknya untuk jangka pendek, menengah dan panjang (10, 15, 20+ tahun)
dan hendaknya menyediakan berbagai skenario dan tingkat sensitivitas.
 Rancangan awal, termasuk survai tanah teknis cukup untuk menyusun perkiraan biaya
modal sampai dalam batas akurasi ±20%.
 Analisis Manfaat Biaya Sosial Ekonomi (SCBA);
 Tujuan utamanya ialah menentukan apakah suatu Proyek memiliki kesinambungan
ekonomi yaitu pemakaian uang dan sumberdaya publik secara efektif dan tepat waktu.
 Landasan Proyek, manfaat dan kajian-kajian kuantitatif sesuai dengan Panduan yang
diberikan
 Harus mencakup pernyataan dampak lingkungan hidup yang menetapkan semua
dampak utama, mitigasi yang diusulkan dan perkiraan kasar biaya-biaya mitigasi
(sebagai masukan untuk biaya ekonomi Proyek).
 Dampak sosial; Harus mengidentifikasikan semua dampak sosial dan penyelesaiannya,
mitigasi yang diusulkan dan biaya-biaya terkaitnya (sebagai masukan untuk biaya
ekonomi Proyek).
 Menggunakan shadow pricing/harga konstan, SCF
11

12. LANGKAH 2: Contoh Manfaat
Pembangkitan Tenaga listrik Transmisi Listrik Minyak dan Gas Bumi Air dan Sanitasi
Manfaat
Biaya-biaya alternatif Beban/Kapasitas meningkat Penghematan Biaya/ Surplus
Pertambahan Nilai produksi
Konsumen
Konsumsi yang diinduksi/Surplus Pengurangan Kehilangan Manfaat kesehatan
Konsumen Transmisi Penghematan dari penurunan harga
bahan bakar dibandingkan dengan
Biaya Ekonomi Pemadaman bahan bakar lain Penghematan Waktu (untuk
mengumpulkan air)
Penggunaan kapasitas yang Manfaat lingkungan hidup Manfaat kesehatan
lebih efektif
Penghematan efisiensi bahan bakar Pertambahan nilai produk
(irigasi)
Nilai ekonomi pasokan Dampak sosial
Penghematan biaya angkutan
(pasokan bahan bakar)
Pelabuhan Bandara Kereta Api Jalan Tol
Penghematan Tanah Penghematan Tanah Penghematan Tanah Penghematan Waktu
Waktu Kapal/antri Penghematan Biaya Pesawat Penghematan Waktu Penghematan biaya operasonal
kendaraan
Penghindaran Biaya Pengapalan Penghematan waktu Pengoperasian yang lebih efektif Penghematan biaya bahan bakar
lanjutan penumpang
Penghindaran biaya pengalihan Kepariwisataan Penghindaran biaya jalan Pengurangan kecelakaan
jalan
Surplus Konsumen Surplus Konsumen Surplus Konsumen Surplus Konsumen
Biaya inventaris angkutan termasuk Keselamatan Pertambahan nilai bersih dari Keselamatan
berkurangnya kerusakan barang produk-produk yang diangkut
Keselamatan/Kecelakaan Keselamatan
berkurang 12

13. LANGKAH 2: Proyek Infrastruktur
Yang Memerlukan AMDAL
Sektor-sektor usaha Kapasitas
Listrik: • > 150 KV
 Pembentukan jaringan transmisi • > 150 MW
 PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU • > 15 m/20 Ha/50 MW
 Pembangkit tenaga listrik air • > 55 MW
 Eksploitasi dan pembangunan gas panas bumi • > 10 MW
 Pembangkit tenaga listrik listrik dari sumber-sumber lain
Minyak dan Gas Bumi: • Lapangan MInyak > 5.000 BOPD • Tanah:
 Eksploitasi dan pembangunan produksi Minyak dan Gas Bumi di  - Panjang > 50 Km
darat • Lapangan Gas > 30 MMSCFD  - Garis tengah > 20
 Eksploitasi dan pembangunan produksi Minyak dan Gas Bumi di • Seluruh kapasitas inci
pantai laut • Laut: seluruh kapasitas
 Transmisi Minyak dan Gas Bumi
Transportasi: • Panjang > 25 Km
 Kereta Api • Panjang > 200 m atau lebar > 6.000 m
 Pelabuhan dengan sarana sbb: • Panjang > 200 m
• dermaga • Lebar > 5 Ha
• tembok laut • Untuk kapal > 10.000 DWT
• terminal, gudang, dsb • Semua kapasitas
• teluk tambatan tunggal
 Bandara beserta sarana-sarananya
Pekerjaan Umum: • Semua kapasitas
 Jalan Tol • Lebar > 500 Ha
 Persediaan air dan sanitasi: • Panjang > 10 Km
• Pembangunan penyaluran
• Pembangunan transmisi
13

14. LANGKAH 2: Lingkup Pra-FS/FS (2)
 Analisis Aspek bisnis/komersial
 Model keuangan harus dihasilkan dalam bentuk yang sederhana namun
lengkap
 Skenario-skenario keuangan harus diuji termasuk;
 Tarif-tarif yang ada, perolehan kembali biaya, lain-lain
 Eskalasi/kenaikan tarif
 Pilihan perbandingan hutang-modal
 Pilihan pengembalian hutang (pembayaran bunga/jangka pengembalian
pokok dsb)
 Keluaran model keuangan harus mencakup paling sedikit: FIRR, FNPV,
Pembayaran kembali dan rasio kecukupan pengembalian hutang
 Model itu juga harus mengidentifikasikan kebutuhan dukungan
fiskal/subsidi dari pemerintah jika ada
 Model itu harus mengkaji jenis dukungan kontinjen (bersifat tidak pasti)
dan non- kontinjen (bersifat tetap).
 Biaya-biaya dan waktu penyediaan setiap dukungan fiskal /subsidi juga
harus diidentifikasi.
14

15. LANGKAH 2: Analisis Keuangan
 Analisis keuangan harus mampu
menunjukkan:
 Apakah Proyek memiliki kesinambungan
keuangan dan menetapkan kinerja keuangan
Proyek sepanjang usianya;
 Apa yang akan diperlukan untuk menjaga
kelangsungan Proyek itu jika ternyata hanya
memiliki kesinambungan marjinal; dan
 Identifikasi secara jelas mengenai sumber
dukungan fiskal Proyek dan bagaimana dukungan
tersebut dapat disediakan dan diminimalkan.
15

16. LANGKAH 2: Input Model Keuangan
 Biaya-biaya keuangan Proyek (konstruksi, tanah, rekayasa, survai
dsb.) dan menurut tahun pengeluarannya
 Kebutuhan/permintaan (output, volume lalu lintas, dsb.)
 Tarif Tahun Pertama dan Rumusan Eskalasi Tarif yang disepakati
 Biaya-Biaya Operasi dan Pemeliharaan Tahunan (perkiraan tahun
dasar ditambah kenaikan yang terkait dengan inflasi atau dapat
dikaitkan pro rata dengan pendapatan terkait dengan inflasi)
 Pengaturan pengembalian hutang dan biaya-biayanya (berdasarkan
jenis hutang dan suku bunga, tenggang waktu dan jangka waktu
pembayaran kembali)
 Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Copportunity
Cos of Capital) – sebagai gambaran diasumsikan 20% pada sub-
proyek Dephub tahun 2005.
 Jenis Modal
 Rasio Hutang terhadap Modal (berkisar antara 80:20 dan 60:40,
umumnya 70:30)
 Tarif pajak (tarif perusahaan nasional)
 Tingkat penyusutan yang diizinkan (berdasarkan peraturan nasional)
16

17. LANGKAH 2: Output Model Keuangan
 Arus kas Proyek secara menyeluruh.
 Arus kas yang tersedia bagi pemilik modal (para investor).
 Profitabilitas/Kesinambungan: Tingkat Pendapatan Intern
Keuangan/Pendapatan atas Modal (FIRR/atau ROE Proyek). Ini
didasarkan atas proses matematika yang sama seperti EIRR akan tetapi
sebagai gantinya menggunakan biaya-biaya keuangan dan pendapatan
sepanjang usia Proyek dan menggunakan biaya sebenarnya (riil) yang
dibandingkan dengan pendapatan sebenarnya.
 Waktu Pengembalian Biaya: jumlah tahun untuk membayar kembali
investasi modal (normanya adalah 5-7 tahun untuk Proyek komersial
akan tetapi Proyek Infrastruktur umumnya menyediakan pembayaran
kembali dalam waktu 10-15 tahun atau lebih).
 Rasio Pengembalian hutang: proyeksi arus kas minimal haruslah
mencukupi pembayaran kembali hutang. Persyaratan yang umum
digunakan adalah bahwa arus kas bersih tiap tahun harus paling sedikit
1,2 kali nilai pembayaran hutang yang jatuh tempo dalam tahun
tersebut.
 Perkiraan FNPV
17

18. LANGKAH 2: Kajian Output Model
Keuangan
 Lamanya waktu konsesi yang diperlukan untuk menghasilkan imbal
hasil modal yang diinginkan.
 Dampak keuangan berbagai jenis hutang dan modal
 Rasio hutang-modal yang paling optimal
 Kerugian-kerugian pada tahun-tahun awal (jika ada) yang perlu
diantisipasi oleh pemegang konsesi KPS (dan/atau melalui dukungan
fiskal).
 Dukungan fiskal yang mungkin diperlukan (dan sebagai masukan
proyeksi biaya jaminan)
 Dampak keuangan dan penentuan waktu optimal untuk ‘menarik
kembali’ [‘claw back’] dukungan fiskal yang diberikan Pemerintah.
 Pendapatan Pajak Perusahaan untuk Pemerintah
 Dampak perubahan variabel utama seperti tarif, biaya-biaya proyek
dsb.
 Pendapatan Pemerintah jika menjadi pemilik modal (dan jika dalam
posisi berbeda terhadap sektor swasta, misalnya sebagai penyedia
modal sekunder).
18

19. MODUL 2: Lingkup Pra-FS/FS (3)
 Pengkajian dan Alokasi Risiko
 Risiko harus diidentifikasi dan dikaji
 Alokasi risiko awal harus dilakukan
 Bentuk/skema kerjasama KPS
 Bentuk/skema kerjasama harus ditinjau untuk melihat
kelebihan dan kekurangan yang mungkin ada pada
masing-masing jenis kerjasama berkaitan dengan Proyek
tertentu.
 Rekomendasi-rekomendasi harus dibuat bagi jenis
kerjasama yang paling tepat (atau dalam beberapa hal
alternatif bentuk/skema kerjasama)
 Laporan termasuk Ringkasan Eksekutif dan
rekomendasi termasuk tentang Struktur Proyek KPS
19

20. LANGKAH 2: Manajemen Risiko
Suatu risiko hendaknya dipikul oleh pihak yang paling mampu
mengelolanya dengan biaya terendah. Alokasi risiko yang optimal
tidak sama dengan pengalihan risiko secara maksimal kepada
sektor swasta.
Beberapa risiko di sisi Pemerintah
 Ketersediaan dan perolehan tanah (jika lahan tidak tersedia pada saat
lelang);
 Repatriasi laba;
 Konstruksi dan operasi infrastruktur;
 Kelayakan komerisal/pasar dari infrastruktur tersebut; dan
 Aturan perundang-undangan (regulasi)
 Spesifik:
 Fuel supply
 Right of way
20

21. LANGKAH 2: Dukungan Fiskal
Dukungan fiskal jumlahnya sangat terbatas:
 Idealnya tidak ada dukungan fiskal untuk proyek-proyek
KPS
 Jika dukungan fiskal diperlukan maka jumlahnya harus
diminimalkan
 Terdapat berbagai jenis dukungan dengan dampak yang
berbeda-beda
 Estimasi biaya
 Mengurangi biaya-biaya transaksi
 Mempercepat implementasi PSP
 Prinsip pengembalian (claw back) dukungan fiskal yang
telah dikeluarkan Pemerintah sebaiknya dimasukkan
dalam kontrak KPS
21

22. LANGKAH 2: Strategi Pemberian
Dukungan Pemerintah
 Mengkaji perlunya dukungan melalui hasil-hasil studi kelayakan
 Tentukan maksud dan tujuan dukungan
 Memastikan bahwa dukungan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh
Depkeu
 Mengkaji bagaimana memfokuskan dukungan dan waktunya
 Mengkaji bagaimana memperkecil dukungan dan risiko-risiko
 Mengkaji biaya-biaya dan risiko-risiko dari berbagai jenis dukungan
 Mengkaji persetujuan strategi dukungan terbaik dari sudut pandang
Pemerintah
 Tentukan dukungan maksimal yang dapat dibenarkan untuk proyek
 Menyepakati strategi awal yang tepat untuk dukungan Pemerintah
sebelum melakukan lelang
 Menegaskan dan/atau mempertajam strategi dukungan Pemerintah
dalam kaitan dengan pelelangan proyek
 Bernegosiasi atas dasar informasi di atas yang dapat sempurnakan
selama proses KPS.
22

23. LANGKAH 2: Pemilihan Bentuk KPS
(Modality)
Investasi Efisiensi Ketrampilan Ketrampilan
Swasta Sektor swasta Manajemen Teknis
Kontrak Jasa Tidak Beberapa sedikit ya
Kontrak operasi dan tidak Beberapa beberapa ya
pemeliharaan
BT tidak Beberapa beberapa ya
BOT tidak Ya ya ya
BOOT ya Ya ya ya
ROOT ya Ya ya ya
BOO ya Ya ya ya
ROO ya Ya ya ya
Privatisasi ya Ya ya ya
23

24. LANGKAH 2: Struktur Tipikal KPS
24

25. SELANJUTNYA: PENGADAAN BADAN
USAHA (1)
 Dalam KPS, pengadaan dimaksudkan
untuk mendapatkan Badan Usaha yang
dianggap mampu sebagai mitra
Pemerintah dalam pelaksanaan proyek
KPS atau sebagai pemegang konsesi
 Pengadaan kontraktor EPC menjadi
tanggung jawab Badan Usaha pemegang
konsesi
25

26. SELANJUTNYA: PENGADAAN BADAN
USAHA (2)
Proses pengadaan dilakukan melalui 2
tahap:
 Proses prakualifikasi
 Proses tender dan seleksi
Diperlukan studi yang mencukupi bagi
semua peserta untuk mengikuti tender
26

27. SELANJUTNYA: Proses Pelelangan
Langkah 2
Pembentukan
Panitia Evaluasi
Penyiapan Dokumen
Penawaran
Permintaan Kualifikasi (RFQ)
Tahap Pertama
Pra-kualifikasi
MODUL 3
Permintaan Surat Penawaran (RFP)
Penjelasan Tender
(anwising)
Pengajuan Penawaran Tahap Kedua
Evaluasi Penawaran
Pengumuman Pemenang
Lelang
27
Negosiasi

28. PENUTUP
 Kualitas proyek menjadi prioritas utama untuk
mengangkat kredibilitas Pemerintah
 Tujuan KPS adalah tersedianya layanan infrastruktur
secara efisien dan tepat waktu
 Proses transaksi tidak hanya terbatas pada proses
lelang tetapi juga pencapaian financial close, operasi
infrastruktur, monitoring, penghentian kerjasama
dan pengalihan (jika ada)
 Rencana transaksi yang jelas dan komitmen
pemrakarsa akan sangat membantu penyiapan
model proyek
28

29. Terima Kasih!
29