SK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kinerja program STBM

1. MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
NOMOR 852/MENKES/SK/IX/2008 Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
TENTANG Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Menimbang :
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
bahwa dalam rangka memperkuat upaya pembudayaan hidup Nomor 4438);
bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis
lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
mengimplementasikan komitmen Pemerintah untuk Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara
meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar yang Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan
berkesinambungan dalam pencapaian Millenium Development Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
Goals (MDGs) tahun 2015, perlu disusun Strategi Nasional
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang ditetapkan dengan 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Keputusan Menteri Kesehatan; Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33
Mengingat : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4490);
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Republik Indonesia Nomor 3273); Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara
Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Republik Indonesia Nomor 3469);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor - 2009;
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3495); 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/
1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); Lingkungan;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan
Indonesia Nomor 4377); Umum;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Air;

2. MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
16 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/ Lampiran
2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air
Minum; Keputusan Menteri Kesehatan
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Nomor : 852/Menkes/SK/IX/2008
Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor Tanggal : 9 September 2008
1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat;
STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ MASYARAKAT
2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan I. PENDAHULUAN
Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
A. Latar Belakang
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/
2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah
2005 - 2009; air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil
studi Indonesia Sanitation Sector Development Program
(ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih
MEMUTUSKAN : berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun
dan tempat terbuka.
Menetapkan :
Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia
Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah
STRATEGI NASIONAL SANITASI TOTAL BERBASIS (i) setelah buang air besar 12%, (ii) setelah membersihkan
MASYARAKAT. tinja bayi dan balita 9%, (iii) sebelum makan 14%, (iv) sebelum
memberi makan bayi 7%, dan (v) sebelum menyiapkan
Kedua : Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat makanan 6 %. Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. pengelolaan air minum rumah tangga menunjukan 99,20%
merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50 %
Ketiga : Strategi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli.
menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan instansi yang
terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka
pemantauan, dan evaluasi terkait dengan sanitasi total kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kejadian
berbasis masyarakat. diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per seribu
penduduk pada semua umur dan 16 provinsi mengalami
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan Case Fatality Rate
(CFR) sebesar 2,52.
Ditetapkan di Jakarta Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu
Pada tanggal 9 September 2008 melalui pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikan melalui
hasil studi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diare menurun
MENTERI KESEHATAN, 32% dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi
dasar, 45% dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun,
dan 39% perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah
tangga. Sedangkan dengan mengintegrasikan ketiga perilaku
intervensi tersebut, kejadian diare menurun sebesar 94%.
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K) Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higiene
dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free dan

3. MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 3. Open Defecation Free yang selanjutnya disebut sebagai
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas
(RPJMN) Tahun 2004 ñ 2009. Hal ini sejalan dengan komitmen tidak buang air besar sembarangan.
pemerintah dalam mencapai target Millennium Development
Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air 4. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan
minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.
separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan
akses. 5. Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya
disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan,
Menyadari hal tersebut di atas, pemerintah telah melaksanakan penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang
beberapa kegiatan, antara lain melakukan uji coba implementasi digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral
Community Led Total Sanitation (CLTS) di 6 Kabupaten pada lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan
tahun 2005, dilanjutkan dengan pencanangan gerakan sanitasi makanan/minuman bayi.
total oleh Menteri Kesehatan pada tahun 2006 di Sumatera
Barat serta pencanangan kampanye cuci tangan secara 6. Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas:
nasional oleh Menko Kesra bersama Mendiknas dan Meneg ß Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
Pemberdayaan Perempuan tahun 2007. ß Mencuci tangan pakai sabun.
ß Mengelola air minum dan makanan yang aman.
Sebagai tindak lanjut, dilakukan replikasi CLTS di berbagai ß Mengelola sampah dengan benar.
lokasi oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non ß Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
pemerintah, yang menghasilkan perubahan perilaku buang
air besar di sembarang tempat, sehingga pada tahun 2006 7. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang
sebanyak 160 desa telah ODF dan tahun 2007 mencapai 500 efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
desa. (Depkes, 2007).
8. Sanitasi dasar adalah sarana sanitasi rumah tanggayang
Perlunya strategi nasional sanitasi total berbasis masyarakat meliputi sarana Buang air besar, sarana pengelolaan
berangkat dari pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan sampah dan limbah rumah tangga.
sektoral dan subsidi perangkat keras selama ini tidak memberi
daya ungkit terjadinya perubahan perilaku hygienis dan
peningkatan akses sanitasi, sehingga diperlukan strategi yang II. ISU DAN TANTANGAN
baru dengan melibatkan lintas sektor sesuai dengan tugas
dan pokok dan fungsi masing-masing dengan leading sektor ß Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah
Departemen Kesehatan karena sanitasi total berbasis sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air
masyarakat ini menekankan kepada 5 (lima) perubahan perilaku besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air
hygienis. yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan
higienis lainnya.
B. Maksud Dan Tujuan
ß Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab
Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ini kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau
merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya
pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk
sanitasi total berbasis masyarakat. Domestik Bruto (studi World Bank, 2007).
ß Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
C. Pengertian penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah,
tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan
1. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya
disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu
perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan
masyarakat dengan metode pemicuan. penganggarannya.
2. Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang
berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan III. STRATEGI NASIONAL
kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.
A. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

4. MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
1. Prinsip D. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)
Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis 1. Prinsip
dan saniter. Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam
sanitasi total.
2. Pokok Kegiatan
ß Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah 2. Pokok kegiatan
dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang ß Mengembangkan dan mengelola pusat data dan
ß Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di informasi.
daerah. ß Meningkatkan kemitraan antar program-program
ß Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam
Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga peningkatan pengetahuan dan pemberlajaran sanitasi
Swadaya Masyarakat dan Swasta. di Indonesia.
ß Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total
B. Peningkatan Kebutuhan dalam kurikulum pendidikan.
1. Prinsip E. Pembiayaan
Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter
untuk mendukung terciptanya sanitasi total. 1. Prinsip
Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi
2. Pokok kegiatan dasar.
ß Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan
dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi 2. Pokok kegiatan
pengembangan kebutuhan. ß Menggali potensi masyarakat untuk membangun
ß Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang sarana sanitasi sendiri
konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air ß Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan ß Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas
perilaku komunitas. sanitasi komunal.
ß Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih
teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang F. Pemantauan Dan Evaluasi
sehat.
ß Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat 1. Prinsip
(natural leader) untuk menfasilitasi pemicuan Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan
perubahan perilaku masyarakat. evaluasi
ß Mengembangkan sistem penghargaan kepada
masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga 2. Pokok kegiatan
keberlanjutan sanitasi total. ß Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh
masyarakat
C. Peningkatan Penyediaan ß Pemerintah Daerah mengembangkan sistem
pemantauan dan pengelolaan data.
1. Prinsip ß Mengoptimumkan pemanfaatan hasil pemantauan
Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai d a r i k e g i a ta n - k e g i a ta n l a i n y a n g s e j e n i s
dengan kebutuhan masyarakat. ß Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan
sistem pemantauan berjenjang.
2. Pokok kegiatan
ß Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam
penyediaan sarana sanitasi. IV. PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR
ß Mengembangkan kemitraan dengan kelompok
masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan A. Rencana Kerja
pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
ß Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana
perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total
sarana sanitasi tepat guna. y a n g d i s a m pa i k a n k e pa d a p e m e r i n ta h d a e r a h .

5. MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
B. Indikator
TINGKAT INSTITUSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Output : 2. Mengembangkan pengusaha lokal untuk
ß Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap produksi dan suplai bahan serta memonitor
sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan kualitas bahan tersebut
komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat 3. Mengevaluasi dan memonitor kerja
(ODF). lingkungan tempat tinggal
ß Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air 4. Memelihara database status kesehatan yang
minum dan makanan yang aman di rumah tangga. efektif dan tetap ter-update secara berkala
ß Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam
suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, Kabupaten Pemerintah 1. Mempersiapkan rencana kabupaten untuk
puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan Kabupaten mempromosikan strategi yang baru
(air,sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang 2. Mengembangkan dan mengimplemen-tasikan
mencuci tangan dengan benar. kampanye informasi tingkat kabupaten
ß Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar. mengenai pendekatan yang baru
ß Setiap rumah tanga mengelola sampahnya dengan benar. 3. Mengkoordinasikan pendanaan untuk
implementasi strategi STBM
Outcome : 4. Mengembangkan rantai suplai sanitasi di
ß Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis tingkat kabupaten
lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan 5. Memberikan dukungan capacity building yang
perilaku. diperlukan kepada semua institusi di
kabupaten.
V. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN
Provinsi Pemerintah 1. B e r k o o r d i n a s i d e n g a n b e r b a g a i
Provinsi instansi/lembaga terkait tingkat Provinsi dan
TINGKAT INSTITUSI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB mengembangkan program terpadu untuk
RT/Dusun/ Tim Kerja STBM 1. Mempersiapkan masyarakat untuk semua kegiatan STBM
Kampung tingkat RT/Dusun/ berpartisipasi (gotong royong) 2. Mengkoordinasikan semua sumber
Kampung 2. Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat pembiayaan terkait dengan STBM
3. Menyelesaikan permasalahan/konflik 3. Memonitor perkembangan strategi nasional
masyarakat STBM dan memberikan bimbingan yang
4. Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya,
setelah mencapai keberhasilan sanitai total diperlukan kepada tim Kabupaten
(ODF) di lingkungan tempat tinggalnya 4. Mengintegerasikan kegiatan higiene dan
5. Membangun kapasitas kelompok pada lokasi sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM
kegiatan STBM 5. M e n g o r g a n i s i r pertukaran
6. Membangun kesadaran dan meningkatkan pengetahuan/pengalaman antar kabupaten
kebutuhan
7. Memperkenalkan opsi-opsi teknologi Pusat Pemerintah 1. B e r k o o r d i n a s i d e n g a n b e r b a g a i
8. Mempunyai strategi pelaksanaan dan exit
strategi yang jelas Pusat instansi/lembaga terkait tingkat Pusat dan
mengembangkan program terpadu untuk
Desa Tim Kerja STBM 1. Membentuk tim fasilitator desa yang semua kegiatan STBM
Desa anggotanya berasal dari kader-kader desa, 2. Mengkoordinasikan semua sumber
Para Guru, dsb untuk memfasilitasi gerakan pembiayaan terkait dengan STBM
masyarakat. Tim ini mengembangkan rencana 3. Memonitor perkembangan strategi nasional
desa, mengawasi pekerjaan mereka dan STBM dan memberikan bimbingan yang
menghubungkan dengan perangkat desa
2. Memonitor kerja kader pemicu STBM dan diperlukan kepada tim Provinsi
memberikan bimbingan yang diperlukan 4. Mengintegerasikan kegiatan higiene dan
3. Mengambil alih pengoperasian dan sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM
pemeliharaan (O & M) yang sedang berjalan 5. M e n g o r g a n i s i r pertukaran
dan tanggungjawab ke atas pengetahuan/pengalaman antar kabupaten
4. Memastikan keberadilan di semua lapisan dan/atau provinsi serta antar negara
masyarakat, khususnya kelompok yang peka
Kecamatan Pemerintah 1. Berkoordinasi dengan berbagai lapisan Badan
Kecamatan Pemerintah dan memberi dukungan bagi
kader pemicu STBM

6. MENTERI KESEHATAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
VI. PENUTUP
STRATEGI NASIONAL
Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
mengandung strategi nasional yang menginduk dan menjadi SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT
kelengkapan bagian daripada Kebijakan Nasional Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-
BM).
Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan penilaian
upaya peningkatan akses sanitasi, baik oleh Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah. Penetapan strategi dalam
pedoman ini dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil
pencapaiannya dapat lebih terarah dan terukur.
Strategi tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
dalam menentukan kebijakan yang sesuai spesifik lokal serta
memicu penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan
kebutuhan, peningkatan penyediaan, dan pengelolaan
pengetahuan dalam akses sanitasi serta perilaku masyarakat
yang higienis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perilaku
higienis masyarakat dan meningkatkan akses terhadap sarana
sanitasi khususnya serta meningkatkan derajat kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
MENTERI KESEHATAN,
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)
DEPARTEMEN KESEHATAN RI
JAKARTA
2009

7. MINISTER OF HEALTH MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
CHAPTER I As a follow-up, CLTS has been replicated in various locations by
INTRODUCTION many government and non-government institutions, leading to a
behavioral change so that 160 villages were declared to be ODF
A. BACKGROUND in 2006 and 500 villages were declared to be ODF in 2007 (MoH,
Indonesia still faces great challenges in relation to water, hygiene 2007).
and sanitation. Study of the Indonesian Sanitation Sector
Development Program (ISSDP) in 2006 showed that 47% of the Old implementation of sector-based approach and hardware
populations still defecate at rivers, fields, pools, gardens and other subsidy were not successful to increase peopleís access to
open places. sanitation and change their hygienic behavior. In this regard, it is
necessary to establish a NATIONAL STRATEGY FOR
Based on a study of Basic Human Services (BHS) in Indonesia COMMUNITY-BASED TOTAL SANITATION (CBTS/STBM) led
in 2006, the percentage of people washing their hands (i) after by the Ministry of Health which involves cross-sectors with their
defecating was 12%; (ii) after cleaning feces of babies and children own task, subject, and function by focusing on 5 (five) pillars for
under-five 9%, (iii) before taking meals 14%; (iv) before feeding
peopleís hygiene and sanitation behavior changes.
babies 7%; and (v) before preparing meals 6%. Another BHS study
on household water treatment shows that 99.20% of Indonesian
B. AIM AND OBJECTIVES
people boil water to get drinking water but apparently 47.50% of
the water still contains Escherichia coli. This National Strategy for Community-Based Total Sanitation is
used for reference in planning, implementing, monitoring and
Such a condition contributes to the high incidence of diarrhea in evaluating the community-based total sanitation Program.
Indonesia. The 2006 national diarrhea incidence was reported to
be 423 per one thousand people at all ages and 16 provinces C. DEFINITION
had Extraordinary Incidences (KLB) of diarrhea with a Case Fatality 1. Community-Based Total Sanitation, which is later called
Rate (CFR) of 2.52. Such a condition can be controlled through CBTS, is an approach to change peopleís hygiene and
an integrated intervention adopting total sanitation approach. This sanitation behavior through community empowerment by
was proved by a WHO study in 2007 which indicated that diarrhea employing a triggering method.
incidence could be reduced by 32% through improving peopleís 2. Community is a group of people interacting socially on the
access to basic sanitation, 45% through washing hands with soap, basis of the same needs and values to achieve a goal.
and 39% through safely treating water in households. In addition, 3. Open Defecation Free, which is later called ODF, is a condition
by integrating the three behavioral interventions, the diarrhea when every individual in a community does not defecate in
incidence can be reduced by 94%. open space.
4. Washing Hands with Soap is the behavior of washing hands
In 2009, the government has given attention to hygiene and using soap and clean flowing water.
sanitation by establishing Open Defecation Free (ODF) program 5. Household Water Treatment, which is later called PAMRT,
and improvement of healthy and hygienic behavior into its National is a process of treatment, storage and use of drinking water
Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2004-2009. This is in and water used in food production and other oral purposes
line with the governmentís commitment to achieving the Millennium such as mouth rinse, teeth brushing, and baby food/drink
Development Goals (MDGs) targets in 2015, i.e. increasing access preparation.
to drinking water and basic sanitation on a sustainable basis by 6. Stakeholders are individuals or a group of individuals, a
as much as half of the population who are without such access. community, institutions, organizations, and/or companies that
have an interest/stake or have certain issues/problems that
Being aware of this, the government has taken some initiatives are common to all and they can either influence the
such as Community-Led Total Sanitation (CLTS) that was
development, change policies and/or can be affected by the
implemented in 6 Districts in 2005, followed by total sanitation
consequences of that issue.
campaign that was launched by the Minister of Health in 2006 in
7. Total sanitation is achieved when a community has met the
West Sumatra and National hand-washing with soap campaign
that was launched by the Coordinating Minister of Peopleís Welfare following criteria:
together with the National Education Minister and the State Minister ß Does not defecate in open space (open-defecation free)
of Women Empowerment in 2007. ß Washes hands with soap

8. MINISTER OF HEALTH MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
ß Manage drinking water and food safely 3.1.2 Increase demand
ß Manage garbage properly a. Principle
ß Manage domestic liquid waste safely. Create hygienic and sanitary community behavior to
achieve total sanitation that is based on community
8. Improved latrine is an effective sanitation facility to break a participation and empowerment.
disease transmission link. b. Main activities
9. Basic sanitation refers to household sanitation facilities ß Increase the participation of all stakeholders in
including latrines, garbage and domestic liquid waste planning and implementing the socialization of
management facilities. needs development.
ß Raise the community awareness on the
consequences of poor sanitation behavior
CHAPTER II (defecating in the open) followed by triggering the
ISSUES AND CHALLENGES community for behavior change.
ß Build the community capacity to choose specific
ß The challenges of sanitation development in Indonesia are socio- technology, materials and costs of improved
cultural issues and practices of open defecation particularly in sanitation facilities.
water bodies which are also used for washing, bathing and other ß Develop natural leader in the community to facilitate
hygienic purposes. community behavior change triggering.
ß Poor sanitation is one of the causes for 19% or 100,000 deaths ß Develop a reward system for the community to
of children under 3 years old per annum associated with diarrhea improve and maintain the sustainability of total
and an economic loss representing 2.3% of the Gross Domestic sanitation.
Product (World Bank study, 2007).
ß Under Law Number 32 Year 2004, it is the authority of local 3.1.3 Improve supply
governments to address sanitation issues but no significant progress a. Principle
has been made so far. Therefore, local governments should provide ß Increase the availability of appropriate sanitation
support through their policies and budgets. facilities that meet the communityís needs.
b. Main Activities
ß Increase local private production capacity to
CHAPTER III provide sanitation facilities with appropriate
NATIONAL STRATEGY technology, affordable and of good quality (meet
the requirement of ìhealthy latrineî).
3.1 STRATEGY COMPONENTS ß Develop partnership with community groups,
3.1.1 Create a conducive environment cooperatives, financial institutions and local
a. Principle entrepreneurs in providing sanitation facilities.
Increase support from the government and other ß Improve cooperation with universitiesí research
stakeholders in improving hygiene and sanitation institutions to develop an effective design of
behavior that is based on community participation and sanitation facilities.
empowerment.
b. Main Activities 3.1.4 Knowledge management
ß Provide advocacy and dissemination of information a. Principle
to the government and other stakeholders in a ß Maintain knowledge and disseminate learning in
gradual manner (by phases). total sanitation
ß Build the capacity of implementing agencies in b. Main activities
local areas. ß Develop and manage data and information centers.
ß Increase partnership among Central Government, ß Improve partnerships between government, non-
Local Governments, Community Organizations, government and private sector programs in
Non-Governmental Organizations and the Private developing knowledge and learning of sanitation
Sector. in Indonesia.

9. MINISTER OF HEALTH MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
ß Integrate the total sanitation approach into Outcomes:
educational curricula. ß Reduction of diarrhea incidence and other environment-borne
diseases in relation to sanitation and behavior.
3.1.5 Financing
a. Principle
Do not provide subsidies for basic sanitation facilities CHAPTER V
b. Main activities ROLE AND RESPONSIBILITY OF STAKEHOLDERS
ß Explore and encourage the communityís potential
to build their own sanitation facilities. Level Institutions Functions and Responsibilities
ß Develop social solidarity (community self-help) RT/Hamlet/ CBTS Working 1. Prepare the community to participate
ß Subsidies may only be provided for communal Kampong Teams at (community self-help)
sanitation facilities. RT/Hamlet/ 2. Monitor work at community level
Kampong Levels 3. Resolve problems/conflicts in the community
3.1.6 Monitoring and evaluation 4. Support/motivate other communities after
achieving total sanitation (ODF) in their
a. Principle neighborhood
Involve the community in monitoring and evaluation 5. Build the capacity of groups in the CBTS
b. Main activities locations
ß Monitor activities that are conducted within and 6. Raise awareness and increase demand
by the community 7. Introduce technology options
8. Have clear implementation and exit strategy
ß Local Governments together with the local
communities develop monitoring and data Village Village CBTS 1. Form a village facilitation team which
management system Working Team members consist of village cadres, teachers
ß Optimize the use of monitoring results from other etc to facilitate community movements. This
similar activities team will develop village plans, monitor their
work and have a connection with village
ß The Central Government and Local Governments authorities.
develop a gradual monitoring system. 2. Monitor the work of CBTS triggering cadres
and provide necessary guidance
3. Take over current operation and maintenance
CHAPTER IV (O&M) and be responsible to its superior
4. Ensure equity in all community layers,
DEVELOPMENT OF WORK PLAN AND INDICATORS particularly sensitive groups.
4.1 WORK PLAN
Every CBTS development actor will develop an action plan and Sub-district Sub-district 1. Coordinate with various layers of Government
its budget that is submitted to the local government in order to (Kecamatan) (Kecamatan) Agencies and provide support for CBTS
Government triggering cadres
achieve total sanitation. 2. Develop local entrepreneurs to produce and
supply materials and also monitor the quality
4.2 INDICATORS 3. Evaluate and monitor work in its residential
Outputs: area
ß Every individual in a community has access to basic sanitation 4. Maintain effective and regularly updated health
status database
facilities to achieve an open defecation free (ODF) community. 1. Prepare a district plan to promote a new
ß Every household has implemented safe household drinking strategy
water treatment and food management. 2. Develop and implement district information
ß All houses and public facilities in a community (such as schools, campaigns about a new approach
offices, restaurants, community health centers (puskesmas), 3. Coordinate funding for CBTS strategy
implementation
markets and terminals) have provided hand washing facilities 4. Develop a sanitation supply chain at district
(water, soap, hand washing facilities) so that every person are level
able to wash their hands properly. 5. Provide necessary capacity building for all
ß Every household manages their liquid waste properly. institutions in the district
ß Every household manages their garbage properly.

10. MINISTER OF HEALTH MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
Level Institutions Functions and Responsibilities CHAPTER VI
District District Government 1. Coordinate with various related
CLOSING
Provincial Provincial Government agencies/institutions at Provincial Level and
develop integrated program for all CBTS With Godís blessing and mercy, this National Strategy for Community-
activities Based Total Sanitation (CBTS/STBM) can be completed. This strategy
2. Coordinate all CBTS-related financing sources is based on and complements the National Policies on Water Supply
3. Monitor the progress of the CBTS National and Community-Driven Environmental Sanitation (AMPL-BM).
Strategy and provide necessary guidance to
the District Team This strategy is expected to be used for reference in planning,
4. Integrate existing hygienic and sanitation implementation, guidance and assessment of the efforts in improving
activities into the CBTS Strategy access to sanitation by both the central and local governments. This
5. Organize exchange of knowledge/ strategy is prepared in such a way that the outputs will be more
experiences between districts appropriate and measurable and it can be used as the basis for making
locality-specific policies.
National National Government 1. Coordinate with various related
agencies/institutions at National Level and We really appreciate the contributions from those involved in the
develop integrated program for all CBTS preparation of this strategy. Of course, this strategy will serve its
activities
purpose if all stakeholders work hard to implement it. This strategy is
2. Coordinate all CBTS-related financing sources
expected to trigger the creation of a conducive environment, increase
3. Monitor the progress of the CBTS National
in demand, increase in supply, knowledge management on access to
Strategy and provide necessary guidance to
the Provincial Team
sanitation and communityís hygienic behavior.
4. Integrate existing hygienic and sanitation
activities into the CBTS Strategy This National Strategy for Community-Based Total Sanitation will
5. Organize exchange of knowledge/ hopefully improve the communityís hygienic behavior and increase
experiences between districts and/or access to sanitation facilities in particular and community degree of
provinces and between countries. health and welfare in general.
Established in Jakarta
th
On September 9 , 2008
MINISTER OF HEALTH
DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K

11. MINISTER OF HEALTH MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
CONTENTS NATIONAL STRATEGY FOR COMMUNITY-BASED
TOTAL SANITATION (CBTS)
CONTENTS ................................................................................. i
I. INTRODUCTION.................................................................. 1
A. BACKGROUND............................................................... 1
B. AIM AND OBJECTIVES .................................................. 3
C. DEFINITIONS.................................................................. 3
II. ISSUES AND CHALLENGES.............................................. 4
III. NATIONAL STRATEGY....................................................... 5
A. Create a conducive environment .................................... 5
B. Increase demand ............................................................ 5
C. Improve supply ................................................................ 6
D. Knowledge Management ................................................ 6
E. Financing......................................................................... 7
F. Monitoring and Evaluation............................................... 7
IV. DEVELOPMENT OF WORK PLAN AND INDICATORS...... 7
A. WORK PLAN................................................................... 7
B. INDICATORS .................................................................. 8
OUTPUTS ....................................................................... 8
OUTCOMES.................................................................... 8
V. ROLE AND RESPONSIBILITY OF STAKEHOLDERS....... 10
VI. CLOSING ............................................................................ 11
MINISTER OF HEALTH DECREE NUMBER 852/2008
JAKARTA, SEPTEMBER 9th, 2008

12. MINISTER OF HEALTH MINISTER OF HEALTH
REPUBLIC OF INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
CONTENTS NATIONAL STRATEGY FOR COMMUNITY-BASED
TOTAL SANITATION (CBTS)
CONTENTS ................................................................................. i
I. INTRODUCTION.................................................................. 1
A. BACKGROUND............................................................... 1
B. AIM AND OBJECTIVES .................................................. 2
C. DEFINITIONS.................................................................. 2
II. ISSUES AND CHALLENGES.............................................. 3
III. NATIONAL STRATEGY....................................................... 3
A. Create a conducive environment .................................... 3
B. Increase demand ............................................................ 4
C. Improve supply ................................................................ 4
D. Knowledge Management ................................................ 4
E. Financing......................................................................... 5
F. Monitoring and Evaluation............................................... 5
IV. DEVELOPMENT OF WORK PLAN AND INDICATORS...... 5
A. WORK PLAN................................................................... 5
B. INDICATORS .................................................................. 5
OUTPUTS ....................................................................... 5
OUTCOMES.................................................................... 6
V. ROLE AND RESPONSIBILITY OF STAKEHOLDERS....... 6
VI. CLOSING ............................................................................ 8
MINISTER OF HEALTH DECREE NUMBER 852/2008
JAKARTA, SEPTEMBER 9th, 2008

13. MENTERI KESEHATAN MINISTER OF HEALTH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIC OF INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN MINISTER OF HEALTH DECREE
REPUBLIK INDONESIA NUMBER 852/2008
NOMOR 852/MENKES/SK/IX/2008
TENTANG NATIONAL STRATEGY FOR
STRATEGI NASIONAL COMMUNITY
SANITASI TOTAL BASED
BERBASIS TOTAL
MASYARAKAT SANITATION