Undang-undang ini membahas tentang perusahaan daerah dan konservasi sumber daya alam hayati. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini dengan modal kekayaan daerah dan bertujuan memberikan jasa dan kemanfaatan umum. Konservasi sumber daya alam hayati bertujuan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan yang lestari.

3. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
Dalam mengimplementasikan kebijakan air minum dan penyehatan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
lingkungan berbasis masyarakat yang telah berhasil disusun oleh pemerin- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962
tah, para pelaku di sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) tentang Perusahaan Daerah …... 1
seringkali bersinggungan dengan masalah hukum dan peraturan perundang-
an-undangan yang terkait dengan masalah pembangunan AMPL. Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
perundangan tersebut seringkali berubah seiring dengan perubahan sosial- tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya ……...2
politik kemasyarakatan dan perubahan standard pelayanan umum.
Kondisi tersebut mengharuskan para pelaku di bidang air minum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992
penyehatan lingkungan untuk selalu up to date terhadap peraturan perun- tentang Perumahan dan Permukiman …. 3
dang-undangan. Ketersediaan media informasi yang praktis dan padat san-
gat dibutuhkan oleh para pelaku tersebut. Kebutuhan tersebut mendorong Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992
Kami untuk menerbitkan buku "Kumpulan Regulasi Terkait AMPL." Buku tentang Kesehatan …………... 5
ini antara lain berisikan regulasi yang terkait langsung maupun tidak lang-
sung, mulai dari bentuk UU, Perpu, PP, Keppres, Perpres, Kepmen, Permen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997
dan Perda. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup …………………………. 6
Buku ini hanya menjelaskan secara garis besar dari masing-masing per-
aturan perundang-undangan yang dihimpun. Hal ini dimaksudkan untuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
memudahkan para pembaca dalam memahami isi peraturan perundang- tentang Kehutanan …………..………….………….………......…. 8
undangan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan AMPL.
Dengan hadirnya buku ini, diharapkan bahan referensi bagi para pelaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
bidang AMPL menjadi semakin lengkap. tentang Keuangan Negara ….………….………….…………….... 10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Jakarta, 13 November 2007 tentang Perbendaharaan Negara……………….………….………. 12
Direktur Permukiman dan Perumahan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004
Sebagai Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan tentang Sumber Daya Air ……. 14
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
Basah Hernowo tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional … ………… 16
i ii

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa
Pemerintah Daerah ………………………..…………………....…. 17 Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan …………….………….… 33
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah … 35
Tahun 2005 - 2025 ……………………………….…………..…… 19
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001
PERATURAN PEMERINTAH tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 dan/atau Lahan …………………….………….…….....………….. 36
Tahun 1999 tentang Kehutanan ................…………....................... 20
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun ……........….. 38
tentang Pengendalian Pencemaran Air ….......…………………… 21
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur" ……… 23 Pencemaran Air ……………………..……………….........…..…… 40
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002
tentang Sungai ……..………….………….………….…………. 24 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif ………..……...........……. 41
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Republik
dan Beracun ………………………………………..……………. 26 Indonesia dalam Modal Perum Jasa Tirta I ...............................….. 43
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan …………..……. 28 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ……....…. 44
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengendalian Pencemaran Udara ……………….……... 29 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum …………. 46
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Pinjaman Daerah ………….………….…........………....... 48
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun ……………………….………….………………….. 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan ………..……………………………... 49
iii iv

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang
tentang Hibah kepada Daerah ……………..............……………… 50 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
…………………………….…………………………… 65
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang
Pelayanan Minimal ……..…………………………….………….... 51 Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
…………………………………………….………………… 66
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2006
tentang Desa ………..…………….………….………....….……… 53 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
tentang Kelurahan ……... 55 …………………………………….………………………… 67
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang
Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Permukiman Nasional ....... 69
……………………………………………………………………….............
..... 56 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang …………………………...…………… 70
Irigasi ……….… 58
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang
PERATURAN PRESIDEN Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi
…………………………….……………………………. 71
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 - 2009
……..……………………. 61 PERATURAN MENTERI
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air
…………….……………61 ................................................................... 73
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai dan 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Air dan/atau Sumber Air pada
Pemeliharaan Kelestarian Daerah Sungai Wilayah Sungai ......................………......... 74
…………………………………………………………...…………………
………… 64 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor
49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air
v vi

6. KUMPULAN REGULASI
Undang-Undang Republik Indonesia Pegawai; Bab IX Tahun Buku; Bab X Anggaran Perusahaan; Bab
Nomor 5 Tahun 1962 XI Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan
tentang Perusahaan Daerah Perusahaan; Bab XII Laporan Perhitungan Tahunan; Bab XIII
Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Per- Produksi; Bab XIV Kepegawaian; Bab XV Kontrol; Bab XVI
usahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan ber- Penyerahan Kepada Daerah dan Pemindahan ke Tangan
dasarkan Undang-Undang ini yang seluruh atau sebagian modal- Perkumpulan Koperasi; Bab XVII Pembubaran; Bab XVIII
nya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika Peralihan; Bab XIX Ketentuan Penutup.
ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.
Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang
bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum Undang-Undang Republik Indonesia
dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah dipimpin oleh Nomor 5 Tahun 1990
suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan
dalam peraturan pendiriannya. Direksi berada dibawah peng- Ekosistemnya
awasan Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas atau
badan yang ditunjuknya. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertu-
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan ta- juan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam
hunannya terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih
Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian mutu kehidupan manusia. Hal ini merupakan tanggung jawab dan
Perusahaan Daerah. kewajiban Pemerintah serta masyarakat.
Dalam hal likuiditas, Daerah bertanggung jawab atas kerugian Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga
oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari
sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam
Daftar Isi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Sifat, Tujuan dan Lapangan Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan
Usaha; Bab III Modal; Bab IV Saham-saham; Bab V Penguasaan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan
dan Cara Mengurus; Bab VI Rapat Pemegang Saham; Bab VII keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.
Pengawasan; Bab VIII Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk memper-
1 2

7. tahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan menjadi Undang-Undang
beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan Nomor 3 Tahun 1964 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, perkembangan, sehingga perlu diatur kembali ketentuan menge-
dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama nai perumahan dan permukiman dalam Undang-Undang yang ba-
waktu tertentu. ru.
Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar ma-
dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah nusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pem-
melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna, bentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta
diantaranya melalui pendidikan dan penyuluhan. Dalam rangka dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan
pelaksanaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan penghidupan masyarakat. Untuk menjamin kepastian dan
Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang terse- ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap
but kepada Pemerintah Daerah. pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang
dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan
Daftar Isi perundang-undangan yang berlaku.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perlindungan Sistem Penyang- Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada
ga Kehidupan; Bab III Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tum- asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan,
buhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya; Bab IV Kawasan Suaka kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian
Alam; Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; Bab VI Pe- lingkungan hidup. Pemerintah melakukan pendataan rumah untuk
manfaatan Secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Eko- menyusun kebijaksanaan di bidang perumahan dan permukiman.
sistemnya; Bab VII Kawasan Pelestarian Alam; Bab VIII Pemanfa- Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pem-
atan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; Bab IX Peran Serta Rakyat; bangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana
Bab X Penyerahan Urusan dan Tugas Pembantuan; Bab XI secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang berta-
Penyidikan; Bab XII Ketentuan Pidana; Bab XIII Ketentuan hap. Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha
Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup. di bidang pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan
siap bangun atau di lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri.
Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang
Undang-Undang Republik Indonesia sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta, baik dilakukan
Nomor 4 Tahun 1992 secara perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama dalam
tentang Perumahan dan Permukiman pembangunan perumahan dan permukiman. Pemerintah dapat
menyerahkan sebagian urusan di bidang perumahan dan per-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Per- mukiman kepada Pemerintah Daerah.
aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar
3 4 04

8. ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang dikenakan lihan kesehatan.
sanksi pidana. Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sumber daya kesehatan sebagai pendukung penyelenggaraan
ketentuan pidana tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang upaya kesehatan, harus tetap melaksanakan fungsi dan tanggung
pembangunan perumahan dan permukiman, maka izin usaha jawab sosialnya, dengan pengertian bahwa sarana pelayanan ke-
badan tersebut dicabut. sehatan harus tetap memperhatikan golongan masyarakat yang
kurang mampu dan tidak semata-mata mencari keuntungan.
Daftar Isi Masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berperan serta
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber daya-
Perumahan; Bab IV Permukiman; Bab V Peran Serta Masyarakat; nya. Peran serta masyarakat untuk memberikan pertimbangan da-
Bab VI Pembinaan; Bab VII Ketentuan Pidana; Bab VIII Ketentuan lam ikut menentukan kebijaksanaan pemerintah pada penyeleng-
Lain-lain; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup. garaan kesehatan dapat dilakukan melalui Badan Pertimbangan
Kesehatan Nasional, yang beranggotakan tokoh masyarakat dan
pakar lainnya.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 1992 Daftar Isi
tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum; Bab II Azas dan Tujuan; Bab III Hak
dan Kewajiban; Bab IV Tugas dan Tanggung Jawab; Bab V Upaya
Dalam undang-undang ini diatur tentang asas dan tujuan yang Kesehatan; Bab VI Sumber Daya Kesehatan; Bab VII Peran Serta
menjadi landasan dan memberi arah pembangunan kesehatan Masyarakat; Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab IX
yang dilaksanakan melalui upaya kesehatan untuk meningkatkan Penyidikan; Bab X Ketentuan Pidana; Bab XI Ketentuan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi orang Peralihan; Bab XII Ketentuan Penutup.
sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal
tanpa membedakan status sosialnya.
Hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh derajat Undang-Undang Republik Indonesia
kesehatan yang optimal serta wajib untuk ikut serta di dalam Nomor 23 Tahun 1997
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tugas dan tanggung jawab Pemerintah pada dasarnya adalah
mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-
kesehatan serta menggerakkan peran serta masyarakat. undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Upaya kesehatan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, Pengelolaan Lingkungan Hidup karena Undang-Undang Nomor 4
dan berkesinambungan melalui pendekatan peningkatan kese- Tahun 1982 dianggap sudah tidak sesuai lagi.
hatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemu- Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu
5 6 05

9. oleh instansi Pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tang- jukan usul untuk mencabut izin tersebut kepada pejabat yang
gungjawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pemba- berwenang.
ngunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh me-
dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan lalui 2 cara, yaitu :
hidup. 1. Melalui pengadilan
Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional dilaksa- 2. Di luar pengadilan : diselenggarakan untuk mencapai kesepa-
nakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dikoor- katan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau
dinasi oleh Menteri. Pemerintah berdasarkan peraturan perun- mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan ter-
dang-undangan dapat melimpahkan wewenang tertentu penge- jadinya/terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan
lolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah dan meng- hidup.
ikutsertakan peran Pemda untuk membantu Pemerintah Pusat
dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Daftar Isi
Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib me- Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas, Tujuan, dan Sasaran; Bab
lakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan yang III Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat; Bab IV Wewenang
dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Hal ini diatur Pengelolaan Lingkungan Hidup; Bab V Pelestarian Fungsi
lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Lingkungan Hidup; Bab VI Persyaratan Penataan Lingkungan
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak Hidup; Bab VII Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Bab
besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Am- VIII Penyidikan; Bab IX Ketentuan Pidana; Bab X Ketentuan
dal untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup.
yang diberikan oleh pejabat berwenang. Dalam menerbitkan izin
melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan renca-
na tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomen- Undang-Undang Republik Indonesia
dasi pejabat yang berwenang. Keputusan izin melakukan usaha Nomor 41 Tahun 1999
dan/atau kegiatan wajib diumumkan. tentang Kehutanan
Dalam hal pengawasan dilakukan oleh Menteri. Menteri dapat
menetapkan pejabat yang berwenang (Kepala Daerah menetap- Karena sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan
kan pejabat yang berwenang) untuk melakukan pengawasan. Pe- dan pengurusan hutan dan tuntutan perkembangan keadaan
ngendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh Pe- ketentuan Pokok Kehutanan perlu diganti.
merintah. Dalam undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang
Jika terjadi pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa pencabut- Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa pe-
an izin usaha dan/atau kegiatan. Kepala Daerah dapat menga- nyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat lestari, kerak-
7 8 07

10. yatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak
Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk ke- yang bersengketa.
kayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara Daftar Isi
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bab I Ketentuan Umum; Bab II Status dan Fungsi Hutan; Bab
Pengurusan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang III Pengurusan Hutan; Bab IV Perencanaan Kehutanan; Bab V Pe-
sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran ngelolaan Hutan; Bab VI Penelitian dan Pengembangan, Pendi-
rakyat. Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan dikan dan Latihan Serta Penyuluhan Kehutanan; Bab VII Peng-
perencanaan kehutanan; pengelolaan hutan; penelitian dan pe- awasan; Bab VIII Penyerahan Kewenangan; Bab IX Masyarakat
ngembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan ke- Hukum Adat; Bab X Peran Serta Masyarakat; Bab XI Gugatan
hutanan, dan pengawasan. Perwakilan; Bab XII Penyelesaian Sengketa Kehutanan; Bab XIII
Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap Penyidikan; Bab XIV Ketentuan Pidana; Bab XV Ganti Rugi dan
BUMN, BUMD, dan BUMS Indonesia yang memperoleh izin usa- Sanksi Administratif; Bab XVI Ketentuan Peralihan; Bab XVII
ha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil Ketentuan Penutup.
hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan ko-
perasi masyarakat setempat.
Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan SDM ber- Undang-Undang Republik Indonesia
kualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan tek- Nomor 17 Tahun 2003
nologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang tentang Keuangan Negara
Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembang-
an, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang ber- Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan
kesinambungan. pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, me- pemerintahan. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan
nelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN
tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupa- terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembia-
kan umpan balik bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan pengurus- yaan. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
an hutan lebih lanjut. Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun
Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemda. pendapatan negara. Sedangkan APBD merupakan wujud pe-
Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke peng- ngelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan
adilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap keru- Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, ang-
sakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat. Penyelesai- garan belanja, dan pembiayaan.
an sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal
9 10 09

11. dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada tanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD; Bab IX Keten-
DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. tuan Pidana, Sanksi Administratif, dan Ganti Rugi; Bab X Keten-
Mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan tuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup.
Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga
Asing maka Pemerintah Pusat dan Bank Sentral berkoordinasi
dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Undang-Undang Republik Indonesia
Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Nomor 1 Tahun 2004
Pemda berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan tentang Perbendaharaan Negara
pusat dan daerah. Pemerintah Pusat dapat memberikan
hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari Sehubungan Undang-Undang Perbendaharaan Indone-
pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR. sia/Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor
Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah ter-
APBD, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang ten- akhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tidak dapat
tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR beru- lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban
pa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat- keuangan negara, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan Perbendaharaan Negara meliputi pelaksanaan pendapatan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada dan belanja negara, pelaksanaan pendapatan dan belanja dae-
DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, rah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara, pelak-
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran sanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, pengelolaan kas,
berakhir. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah, pengelolaan in-
vestasi dan barang milik negara/daerah, penyelenggaraan akun-
Daftar Isi tansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah,
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kekuasaan Atas Pengelolaan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/-
Keuangan Negara; Bab III Penyusunan dan Penetapan APBN; APBD, penyelesaian kerugian negara/daerah, pengelolaan Badan
Bab IV Penyusunan dan Penetapan APBD; Bab V Hubungan Ke- Layanan Umum, dan perumusan standar, kebijakan, serta sistem
uangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan ne-
Daerah, Serta Pemerintah/Lembaga Asing; Bab VI Hubungan gara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusa- Menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/Peng-
haan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana guna Barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpin-
Masyarakat; Bab VII Pelaksanaan APBN dan APBD; Bab VIII Per- nya. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang bagi kementerian negara/lembaga
11 12 11

12. yang dipimpinnya. Bab IX Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBN/APBD;
Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Bab X Pengendalian Intern Pemerintah; Bab XI Penyelesaian
Januari sampai dengan 31 Desember. Menteri Keuangan selaku Kerugian Negara/Daerah; Bab XII Pengelolaan Keuangan Badan
Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menye- Layanan Umum; Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV
lenggarakan rekening pemerintah. Pemerintah Pusat dapat mem- Ketentuan Penutup.
berikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan
yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Undang-Undang Republik Indonesia
Pemerintah dapat melakukan invetasi jangka panjang untuk mem- Nomor 7 Tahun 2004
peroleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. tentang Sumber Daya Air
Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara.
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan ba- Dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (se-
rang milik daerah. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Ke- lanjutnya disingkat SDA) disebutkan bahwa penguasaan sumber
uangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum
utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan per- adat setempat. Hak guna air (berupa hak guna pakai air dan hak
hitungannya. guna usaha air) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan
Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akunta- sebagian atau seluruhnya.
bilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pe- Presiden berhak untuk menetapkan wilayah sungai dan ce-
merintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengenda- kungan air tanah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
lian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Setiap SDA Nasional. Dalam pengelolaan SDA, sebagian wewenang Pe-
kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melang- merintah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
gar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan dengan peraturan perundangan-undangan.
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah berhak mengatur dan menetapkan penggunaan SDA un-
Daftar Isi tuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi,
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pejabat Perbendaharaan Nega- dan pemenuhan prioritas penggunaan SDA. Untuk pengembang-
ra; Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; an sistem penyediaan air minum adalah tanggung jawab Pemerin-
Bab IV Pengelolaan Uang; Bab V Pengelolaan Piutang dan Utang; tah dan Pemerintah Daerah. Koperasi, badan usaha swasta, dan
Bab VI Pengelolaan Investasi; Bab VII Pengelolaan Barang Milik masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pe-
Negara/Daerah; Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang ngembangan sistem penyediaan air minum.
Milik Negara/Daerah dan/atau Yang Dikuasai Negara/Daerah; Pengusahaan SDA permukaan yang meliputi satu wilayah su-
13 14 13

13. ngai hanya dapat dilaksanakan oleh BUMN atau BUMD dibidang dan Organisasi; Bab XV Penyidikan; Bab XVI Ketentuan Pidana;
pengelolaan SDA atau kerjasama antara BUMN dengan BUMD. Bab XVII Ketentuan Peralihan; Bab XVIII Ketentuan Penutup.
Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem
informasi SDA yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi. Undang-Undang Republik Indonesia
Dalam hal pembiayaan pengelolaan SDA ditetapkan berdasarkan Nomor 25 Tahun 2004
kebutuhan nyata pengelolaan SDA. Sumber dana untuk setiap je- tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
nis pembiayaan tersebut dapat berupa anggaran pemerintah,
anggaran swasta, dan/atau hasil penerimaan biaya jasa pengelo- Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demok-
laan SDA. rasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanju-
Dalam hal terjadi sengketa, penyelesaian sengketa SDA tahap tan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga
pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Perencanaan
sepakat. Jika tidak diperoleh kesepakatan, maka para pihak dapat Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perenca-
menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (me- naan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bi-
lalui arbitrase) atau melalui pengadilan. Masyarakat yang dang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik
dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan SDA berhak Indonesia.
mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan. Begitu pula se- Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi pe-
tiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat nyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksa-
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maupun sumber air naan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Penyusunan
dan prasarananya akan ditindak sesuai dengan ketentuan pidana RPJP dilakukan melalui urutan penyiapan rancangan awal renca-
yang berlaku. na pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan dan
penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
Daftar Isi Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional. Sedangkan
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Wewenang dan Tanggung Ja- Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Pengen-
wab; Bab III Konservasi Sumber Daya Air; Bab IV Pendaya- dalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh ma-
gunaan Sumber Daya Air; Bab V Pengendalian Daya Rusak Air; sing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pe-
Bab VI Perencanaan; Bab VII Pelaksanaan Konstruksi, Operasi rangkat Daerah. Perencanaan pembangunan didasarkan pada
dan Pemeliharaan; Bab VIII Sistem Informasi Sumber Daya Air; data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawab-
Bab IX Pemberdayaan dan Pengawasan; Bab X Pembiayaan; kan.
Bab XI Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat; Bab XII Koordina- Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas
si; Bab XIII Penyelesaian Sengketa; Bab XIV Gugatan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan Kepala Dae-
15 16 15

14. rah menyelenggaran dan bertanggung jawab atas perencanaan b). Sumber Daya Alam: kehutanan, pertambangan umum,
pembangunan daerah di daerahnya. Rencana Pembangunan perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan
Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka gas bumi dan pertambangan panas bumi.
Menengah Nasional ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan se- 2. Dana Alokasi Umum (DAU): jumlah keseluruhan DAU ditetap-
telah diundangkannya Undang-Undang ini. kan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri
Daftar Isi Netto yang ditetapkan dalam APBN.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Asas dan Tujuan; Bab III Ruang 3. Dana Alokasi Khusus (DAK): besarnya DAK ditetapkan setiap
Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional; Bab IV Tahapan tahun dalam APBN.
Perencanaan Pembangunan Nasional; Bab V Penyusunan dan Lain-lain Pendapatan terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pen-
Penetapan Rencana; Bab VI Pengendalian dan Evaluasi Pe- dapatan Dana Darurat. Untuk Hibah kepada Daerah yang bersum-
laksanaan Rencana; Bab VII Data dan Informasi; Bab VIII Kelem- ber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah. Daerah tidak
bagaan; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup. dapat melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.
Sedangkan Dana Darurat, Pemerintah mengalokasikannya yang
bersumber dari APBN untuk keperluan mendesak yang diaki-
Undang-Undang Republik Indonesia batkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang
Nomor 33 Tahun 2004 tidak dapat ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat sumber APBD.
dan Pemerintah Daerah Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemda meru- Sejak berlakunya undang-undang ini maka Undang-undang
pakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pemba- Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
gian tugas antara Pemerintah dan Pemda. Penyelenggaraan uru- Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
san Pemda dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) dinyatakan tidak
oleh APBD. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksa- berlaku.
nakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi
didanai oleh APBN. Sedangkan penyelenggaraan urusan Pe- Daftar Isi
merintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka Tugas Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip Kebijakan Perimbangan
Pembantuan didanai oleh APBN. Dana Perimbangan terdiri atas : Keuangan; Bab III Dasar Pendanaan Pemerintahan Daerah; Bab
1. Dana Bagi Hasil : IV Sumber Penerimaan Daerah; Bab V Pendapatan Asli Daerah;
a). Bersumber dari pajak: PBB (Pajak Bumi Bangunan), Bab VI Dana Perimbangan; Bab VII Lain-lain Pendapatan; Bab
BPHTB, PPh (Pajak Penghasilan). VIII Pinjaman Daerah; Bab IX Pengelolaan Keuangan dalam
17 18 17

15. Rangka Desentralisasi; Bab X Dana Dekonsentrasi; Bab XI Dana naan RPJP Nasional. Sedangkan Pemerintah Daerah melakukan
Tugas Pembantuan; Bab XII Sistem Informasi Keuangan Daerah; pengendalian dan evalusi pelaksanaan RPJP Daerah.
Bab XIII Ketentuan Peralihan; Bab XIV Ketentuan Penutup.
Daftar Isi
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Program Pembangunan Nasio-
nal; Bab III Pengendalian dan Evaluasi; Bab IV Ketentuan Per-
Undang-Undang Republik Indonesia alihan; Bab V Ketentuan Penutup.
Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasio-
nal yang ditetapkan dengan undang-undang.
RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-
dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.
Program Pembangunan Nasional periode 2005 - 2025 dilaksa-
nakan sesuai dengan RPJP Nasional. Dalam rangka menjaga ke-
sinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan ke-
kosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang se-
dang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajib-
kan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun
pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksa-
19 20 19

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan
Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di
bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan men-
dorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indo-
nesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Un-
P E R AT U R A N
dang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
P E M E R I N TA H
tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum da-
lam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama
bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-
Undang tersebut. Ketidakpastian itu terjadi karena dalam ketentu-
an Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyata-
kan bahwa perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan
yang berada di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlaku-
nya Undang-Undang tersebut tetap berlaku.
Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari
izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-Un-
dang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan men-
jadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4)
yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan lin-
dung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertam-
bangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku
sesudah berlakunya Undang-Undang tersebut dan tidak diber-
lakukan surut.
21 21

17. Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha per- kan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan program
tambangan di kawasan hutan tersebut dapat mengakibatkan Pe- peningkatan kualitas air.
merintah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan Untuk pengendalian pencemaran air di daerah dilakukan oleh
iklim investasi. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Menteri setelah berkonsultasi
dengan Menteri lain dan atau Pimpinan lembaga pemerintah non-
departemen yang bersangkutan menetapkan baku mutu limbah
cair. Baku mutu air, daya tampung beban pencemaran dan baku
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mutu limbah cair ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya se-
Nomor 20 Tahun 1990 kali dalam lima tahun.
tentang Pengendalian Pencemaran Air Setiap orang atau badan yang membuang limbah cair wajib
mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam
Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup izin pembuangan limbah cair yang ditetapkan baginya. Baku mutu
orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap limbah cair yang diizinkan dibuang ke dalam air oleh suatu ke-
bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hi- giatan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ber-
dup lainnya. Oleh karena itu Pemerintah dipandang perlu untuk dasarkan baku mutu limbah cair yang ditetapkan.
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pen- Setiap orang yang mengetahui atau menduga terjadinya pen-
cemaran Air. cemaran air berhak melaporkan kepada Gubernur Kepada Dae-
Gubernur menunjuk instansi teknis di daerah untuk melakukan rah Tingkat I atau aparat Pemerintah Daerah terdekat atau Kepala
inventarisasi kualitas dan kuantitas air untuk kepentingan pengen- Kepolisian Resort atau Aparat Kepolisian terdekat.
dalian pencemaran air. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, mene- Dalam hal pembiayaan inventarisasi kualitas dan kuantitas air
tapkan prioritas pelaksanaan inventarisasi kualitas dan kuantitas dibebankan pada anggaran daerah yang bersangkutan. Se-
air. Data kualitas dan kuantitas air disusun dan didokumentasikan dangkan biaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan
pada instansi teknis yang bertanggung jawab, di bidang pencemaran air akibat suatu kegiatan dibebankan kepada pe-
pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Kemudian Gubernur nanggungjawab kegiatan yang bersangkutan.
Kepala Daerah Tingkat I mengidentifikasi sumber-sumber pence- Apabila untuk suatu jenis kegiatan belum ditentukan baku mutu
maran air. limbah cairnya, maka baku mutu limbah cair yang boleh dibuang
Ketetapan tentang baku mutu air untuk golongan air ditetapkan ke dalam air oleh kegiatan tersebut ditetapkan oleh Gubernur
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Kepala Daerah Tingkat I setelah berkonsultasi dengan Menteri.
ini. Metode analisa untuk setiap parameter baku mutu air dan
baku mutu limbah cair ditetapkan oleh Menteri. Apabila kualitas air
lebih rendah dari kualitas air menurut golongan yang telah ditetap-
22 23 23

18. Daftar Isi dalam pelaksanaannya dibantu oleh Direktur Jenderal berda-
sarkan ketentuan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri. Se-
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Inventarisasi Kualitas dan Ku-
lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai ber-
antitas Air; Bab III Penggolongan; Bab IV Upaya Pengendalian;
laku, Direksi mengirimkan rencana kerja dan anggaran Per-
Bab V Perizinan; Bab VI Pengawasan dan Pemantauan; Bab VII
usahaan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran eksplo-
Pembiayaan; Bab VIII Sanksi; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X
itasi kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya berda-
Ketentuan Penutup.
sarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan.
Iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
pengairan dan hasil penjualan tenaga listrik dari pembangkit listrik
Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum
tenaga air didasarkan pada asas memperoleh penghasilan yang
(Perum) "Otorita Jatiluhur"
cukup bagi Perusahaan untuk menutup biaya pengusahaan yang
ditetapkan dengan keputusan Menteri atas usul Direksi, setelah
Peraturan ini merupakan penyesuaian dari Peraturan Pe-
mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.
merintah Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Peru-
Menteri melakukan pengawasan umum atas jalannya Per-
sahaan Umum "Otorita Jatiluhur" sebagaimana telah diubah de-
usahaan. Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas yang ber-
ngan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980.
tanggung jawab kepada Menteri. Dewan Pengawas mengadakan
Perusahaan ini adalah badan usaha yang menyelenggarakan
rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-wak-
usaha-usaha eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan
tu apabila diperlukan. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan
serta mengusahakan air, sumber-sumber air, dan ketenagalistrik-
tugas Dewan Pengawas, Menteri dapat mengangkat seorang Se-
an. Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jati-
kretaris atas beban Perusahaan.
luhur. Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisah-
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahun-
kan dari APBN dan tidak terbagi atas saham-saham.
an yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Pembu-
Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan perusahaan
baran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan de-
dapat berasal dari dana intern perusahaan, penyertaan modal
ngan Peraturan Pemerintah. Semua kekayaan Perusahaan sete-
negara melalui APBN, pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri,
lah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
serta sumber-sumber lainnya yang sah. Perusahaan dipimpin dan
dikelola oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan
sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bi-
Daftar Isi
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pendirian Perusahaan; Bab III
dang usahanya. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh
Anggaran Dasar Perusahaan; Bab IV Ketentuan Peralihan; Bab V
Presiden atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan
Penutup.
Menteri Keuangan.
Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Menteri yang
24 25 25

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia kegiatan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan sungai, pe-
Nomor 35 Tahun 1991 nanggulangan bahaya banjir, maupun pengamanan sungai, se-
tentang Sungai hingga dapat merasa ikut memiliki dan dengan demikian ikut me-
rasa bertanggung jawab.
Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pemba- Daftar Isi
ngunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipan- Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penguasaan Sungai; Bab III
dang perlu melakukan pengaturan mengenai sungai yang meliputi Fungsi Sungai; Bab IV Wewenang dan Tanggung Jawab Pembi-
perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian. naan; Bab V Perencanaan Sungai; Bab VI Pembangunan Ba-
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang- ngunan Sungai; Bab VII Eksploitasi dan Pemeliharaan Sungai dan
Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang direvisi ke Bangunan Sungai; Bab VIII Pengusahaan Sungai dan Bangunan
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Da- Sungai; Bab IX Pembangunan, Pengelolaan dan Pengamanan
ya Air. Waduk; Bab X Penanggulangan Bahaya Banjir; Bab XI Penga-
Lingkup pengaturan sungai berdasarkan PP ini mencakup per- manan Sungai dan Bangunan Sungai; Bab XII Kewajiban dan La-
lindungan, pengembangan, penggunaan, dan pengendalian su- rangan; Bab XIII Pembiayaan; Bab XIV Pengawasan; Bab XV Ke-
ngai termasuk danau dan waduk. Wewenang dan tanggung jawab tentuan Pidana; Bab XVI Ketentuan Peralihan; Bab XVII Ketentu-
pembinaan sungai ada pada Pemerintah yang pelaksanaannya an Penutup.
dilakukan oleh Menteri. Wewenang dan tanggung jawab pembina-
an sungai ini juga dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik
negara. Sepanjang belum dilimpahkan kepada badan usaha milik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
negara, dapat dilimpahkan juga kepada Pemerintah Daerah da- Nomor 18 Tahun 1999
lam rangka tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perun- tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dang-undangan yang berlaku. dan Beracun
Untuk mencapai keterpaduan yang menyeluruh dalam per-
lindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian su- Dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khu-
ngai, bagi tiap kesatuan wilayah sungai disusun perencana pem- susnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula
binaan sungai yang ditetapkan oleh Menteri. jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan be-
Selain sungai merupakan salah satu sumber daya air, juga me- racun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehat-
miliki potensi yang lain yaitu sebagai sumber bahan galian khu- an manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23
susnya bahan galian berupa pasir dan batu. Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu
Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dalam dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19
pembangunan nasional, maka masyarakat diikutsertakan dalam Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 ten-
26 27 27

20. tang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan me-
Daftar Isi
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Identifikasi Limbah B3; Bab III
nanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Pelaku Pengelolaan: Bagian Pertama : Penghasil, Bagian Kedua :
yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan
Pengumpul, Bagian Ketiga: Pengangkut, Bagian Keempat : Pe-
kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fung-
manfaat, Bagian Kelima : Pengolah, Bagian Keenam : Penimbun;
sinya kembali.
Bab IV Kegiatan Pengelolaan : Bagian Pertama : Reduksi Limbah
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
B3, Bagian Kedua : Pengemasan, Bagian Ketiga : Penyimpanan,
menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau mengha-
Bagian Keempat : Pengumpulan, Bagian Kelima : Pengangkutan,
silkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah
Bagian Keenam : Pemanfaatan, Bagian Ketujuh : Pengolahan,
limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. Untuk pengumpul,
Bagian Kedelapan : Penimbunan; Bab V Tata Laksana : Bagian
pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah B3 dila-
Pertama : Perizinan, Bagian Kedua : Pengawasan, Bagian Ketiga:
kukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan ter-
Perpindahan Lintas Batas, Bagian Keempat : Informasi dan Pe-
sebut.
laporan, Bagian Kelima : Penanggulangan dan Pemulihan, Bagian
Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan,
Keenam : Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan, Bagian Ke-
pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan
tujuh : Pembiayaan; Bab VI Sanksi; Bab VII Ketentuan Peralihan;
limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang
Bab VIII Ketentuan Penutup.
bertanggung jawab. Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilaku-
kan oleh Menteri dan pelaksanaannya diserahkan kepada instan-
si yang bertanggung jawab. Penghasil, pengumpul, pemanfaat,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3 bertanggung ja-
Nomor 27 Tahun 1999
wab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkun-
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
gan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi
tanggung jawabnya.
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan di
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan
daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II untuk skala
penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun
yang bisa ditanggulangi oleh kegiatan penghasil dan/atau pe-
1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
ngumpul dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau
Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (selanjutnya di-
penimbun. Dalam hal pembiayaan, segala biaya untuk memper-
singkat AMDAL) merupakan bagian kegiatan studi kelayakan ren-
oleh izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3 dibebankan ke-
cana usaha dan/atau kegiatan. Jenis usaha dan/atau kegiatan
pada pemohon izin.
yang wajib memiliki AMDAL ditetapkan oleh Menteri setelah men-
dengar dan memperhatikan saran dan pendapat Menteri lain dan/
28 29 29

21. atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ter- ngenai Dampak Lingkungan Hidup; Bab III Tata Laksana; Bab IV
kait. Pembinaan; Bab V Pengawasan; Bab VI Keterbukaan Informasi
Untuk menilai kerangka acuan, AMDAL, rencana pengelolaan dan Peran Masyarakat; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan
lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup ma- Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup.
ka dibentuk Komisi Penilai. Komisi Penilai dibentuk oleh Menteri
di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah dibentuk oleh Gu-
bernur. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Kerangka acuan sebagai dasar pembuatan AMDAL disusun Nomor 41 Tahun 1999
oleh pemrakarsa. Pemrakarsa menyusun AMDAL, rencana pe- tentang Pengendalian Pencemaran Udara
ngelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan
hidup berdasarkan kerangka acuan yang telah mendapatkan ke- Ketentuan ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor
putusan dari instansi yang bertanggung jawab. Untuk penyusunan 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
AMDAL bagi usaha dan/atau kegiatan ekonomi lemah dibantu Pe- Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari
merintah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah memper- usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spe-
hatikan saran dan pendapat instansi yang membidangi usaha sifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik
dan/atau kegiatan yang bersangkutan. yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi
Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib diumumkan terlebih da- dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah tu-
hulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun runnya mutu udara ambien.
AMDAL. Warga masyarakat yang berkepentingan wajib dilibatkan Perlindungan mutu udara ambien didasarkan pada baku mutu
dalam proses penyusunan kerangka acuan, penilaian kerangka udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, am-
acuan, AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan ren- bang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang ba-
cana pemantauan lingkungan hidup. tas kebisingan dan Indeks Standar Pencemar Udara.
Dalam hal pembiayaan, untuk pelaksanaan kegiatan komisi pe- Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan pe-
nilai dan tim teknis AMDAL di tingkat pusat dibebankan pada ang- nanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan
garan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan se- melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber
dangkan di tingkat daerah dibebankan pada anggaran instansi yang pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak ber-
ditugasi mengendalikan dampak lingkungan daerah tingkat I. gerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keada-
an darurat.
Daftar Isi Menteri melakukan pengawasan terhadap penataan penang-
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Komisi Penilai Analisis Me- gung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan
terjadinya pencemaran udara. Dalam hal wewenang pengawasan
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Gubernur/Bupati/Waliko-
30 31 31

22. tamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat melakukan pengawasan Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Ber-
terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bahaya dan Beracun.
yang membuang emisi dan/atau gangguan. Pasal I mengubah ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari upaya pengenda- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
lian pencemaran udara dan/atau gangguan dari sumber tidak ber- Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
gerak yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau ke-
giatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau ke- Pasal 6 :
giatan yang bersangkutan. Setiap orang atau penanggung jawab Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan/atau uji
usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan terjadinya pence- karakteristik dan/atau uji toksikologi.
maran udara wajib menanggung biaya penanggulangan pence- Pasal 7 :
maran udara serta biaya pemulihannya. (1)Jenis limbah B3 menurut sumbernya meliputi limbah B3 dari
sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, limbah B3
Daftar Isi dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perlindungan Mutu Udara; Bab buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
III Pengendalian Pencemaran Udara; Bab IV Pengawasan; Bab V (2)Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud
Pembiayaan; Bab VI Ganti Rugi; Bab VII Sanksi; Bab VIII pada ayat (1) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan
Ketentuan Peralihan; Bab IX Ketentuan Penutup. Pemerintah ini.
(3)Uji karakterisitik limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah
terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia bersifat korosif.
Nomor 85 Tahun 1999 (4)Pengujian toksikologi untuk menentukan sifat akut dan/atau
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah kronik.
Nomor 18 Tahun 1999 Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222, dan
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya D223 dapat dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji karakteris-
dan Beracun tik dan/atau uji toksikologi.
Untuk mengenali limbah yang dihasilkan secara dini diperlukan Pasal 8 :
identifikasi berdasarkan uji toksikologi dengan penentuan nilai (1)Limbah yang dihasilkan dari kegiatan yang tidak termasuk da-
akut dan/atau kronik untuk menentukan limbah yang dihasilkan lam Lampiran I, Tabel 2 Peraturan Pemerintah ini, apabila ter-
termasuk sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Se- bukti memenuhi Pasal 7 ayat (3) dan/atau ayat (4) maka lim-
hubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mengubah bah tersebut merupakan limbah B3.
dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah
32 33 33

23. (2)Limbah B3 dari kegiatan yang tercantum dalam Lampiran I, 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Un-
Tabel 2 Peraturan Pemerintah ini dapat dikeluarkan dari daf- dang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pe-
tar tersebut oleh instansi yang bertanggung jawab, apabila da- nyelesaian Sengketa.
pat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan lim- Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
bah B3 berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh instansi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak
yang bertanggung jawab setelah berkoordinasi dengan ins- yang telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hi-
tansi teknis, lembaga penelitian terkait dan penghasil limbah. dup di luar pengadilan, maka gugatan yang disampaikan melalui
(3)Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinya-
(2) dilakukan berdasarkan uji karakteristik limbah B3, uji toksi- takan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak
kologi, dan/atau hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang berseng-
yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan ganggu- keta menarik diri dari perundingan.
an kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk lembaga penyedia jasa dapat dibentuk oleh Pemerintah
(4)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau masyarakat. Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh
dan ayat (3) akan ditetapkan oleh instansi yang bertanggung Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di
jawab setelah berkoordinasi dengan instansi teknis dan lem- instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak
baga penelitian terkait. lingkungan. Sedangkan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah
ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dan berkedudukan di instan-
Pasal II : si yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak ling-
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar kungan di daerahnya. Pendirian penyedia jasa yang dibentuk oleh
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per- masyarakat dibuat dengan Akta Notaris.
aturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Orang-orang yang menjalankan fungsi sebagai arbiter atau me-
Negara Republik Indonesia. diator atau pihak ketiga lainnya terikat pada kode etik profesi yang
penilaian dan pengembangannya dilakukan oleh asosiasi profesi
yang bersangkutan. Kesepakatan yang dicapai melalui proses pe-
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nyelesaian sengketa dengan menggunakan mediator atau pihak
Nomor 54 Tahun 2000 ketiga lainnya wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis di
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan atas kertas bermaterai.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Mengenai biaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup me-
di Luar Pengadilan lalui arbiter tunduk pada ketentuan arbitrase. Biaya untuk media-
tor atau pihak ketiga lainnya dibebankan atas kesediaan dari sa-
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai pelaksana lah satu pihak atau para pihak yang bersengketa atau sumber-
ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat. Segala biaya
34 35 35

24. kesekretariatan yang diperlukan dibebankan kepada Pemerintah merintah daerah dapat juga mencari sumber-sumber pembiayaan
Pusat maupun Pemerintah Daerah pada anggaran belanja instan- lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling
si yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak ling- menguntungkan.
kungan di pusat ataupun daerah yang bersangkutan. Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD
tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Perda tentang
Daftar Isi APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Untuk setiap
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kelembagaan; Bab III Per- pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Oto-
syaratan Penunjukan Pihak Ketiga Netral; Bab IV Tata Cara Pe- risasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu
nyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Lembaga Pe- oleh pejabat yang berwenang.
nyedia Jasa; Bab V Pembiayaan Lembaga Penyedia Jasa; Bab VI Untuk setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib
Ketentuan Penutup. membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara
realisasi pelaksanaan APBD dibandingkan dengan APBD. Pe-
merintah Daerah juga menyampaikan laporan triwulan pelaksa-
naan APBD kepada DPRD. Pemeriksaan atas pelaksanaan, pe-
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ngelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan
Nomor 105 Tahun 2000 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah Daftar Isi
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pa- Bab III Penyusunan dan Penetapan APBD; Bab IV Pelaksanaan
da peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, APBD; Bab V Perhitungan APBD; Bab VI Pertanggungjawaban
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas Keuangan Daerah; Bab VII Pengawasan Pengelolaan Keuangan
keadilan dan kepatutan. APBD merupakan dasar pengelolaan ke- Daerah; Bab VIII Pemeriksaan Keuangan Daerah; Bab IX Ke-
uangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Struktur APBD rugian Keuangan Daerah; Bab X Ketentuan Penutup.
merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan.
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus di-
dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam
jumlah yang cukup. Semua transaksi keuangan daerah baik pe-
nerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan me-
lalui kas daerah. Apabila diperkirakan pendapatan daerah lebih
kecil dari rencana belanja, daerah dapat melakukan pinjaman. Pe-
36 37 37

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan mengko-
Nomor 4 Tahun 2001 ordinasikan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan lintas
tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau propinsi dan/atau lintas batas negara. Gubernur bertanggung ja-
Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan wab terhadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran
dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan
dan/atau lahan yang dampaknya lintas Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari keten- Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian kerusakan
tuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara periodik untuk
Di dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hi- mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dan
dup secara tegas dikemukakan dalam Tap MPR No.IV/MPR/1999 secara intensif untuk menanggulangi dampak dan pemulihan ling-
tentang GBHN, bahwa pemanfaatan potensi sumber daya alam kungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau
dan lingkungan hidup harus disertai dengan tindakan konservasi, lahan.
rehabilitasi, dan penghematan penggunaan dengan menerapkan Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pe-
teknologi ramah lingkungan. Penerapan kebijakan ini diharapkan ngendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup
dapat memperkecil dampak yang akan merugikan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai
hidup dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi upaya pence- Dalam hal pembiayaan untuk melakukan kegiatan tersebut
gahan, penanggulangan, dan pemulihan serta pengawasan ter- diatas dibebankan pada APBN, APBD dan sumber dana lainnya
hadap pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kriteria baku kerusakan Daftar Isi
lingkungan hidup daerah. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kriteria Baku Kerusakan Ling-
daerah ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada kungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau
ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional. Lahan; Bab III Baku Mutu Pencemaran Lingkungan Hidup; Bab IV
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan Tata Laksana Pengendalian; Bab V Wewenang Pengendalian Ke-
dan/atau lahan juga berkewajiban mencegah terjadinya kerusak- rusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan
an dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan de- dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan; Bab VI Pengawasan;
ngan kebakaran hutan dan/atau lahan. Setiap orang yang meng- Bab VII Pelaporan; Bab VIII Peningkatan Kesadaran Masyarakat;
akibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan wajib mela- Bab IX Keterbukaan Informasi dan Peran Masyarakat; Bab X
kukan pemulihan dampak lingkungan hidup.
38 39 39

26. Pembiayaan; Bab XI Sanksi Administrasi; Bab XII Ganti Kerugian; edaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan
Bab XIII Ketentuan Pidana; Bab XIV Ketentuan Peralihan; Bab XV (Material Safety Data Sheet).
Ketentuan Penutup. Dalam rangka pengelolaan B3 dibentuk Komisi B3 yang mempu-
nyai tugas untuk memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada
Pemerintah. Komisi B3 terdiri dari wakil instansi yang berwenang,
wakil instansi yang bertanggung jawab, wakil instansi yang terkait,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia wakil perguruan tinggi, organisasi lingkungan, dan asosiasi.
Nomor 74 Tahun 2001 Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan instansi yang
dan Beracun berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Dalam hal tertentu wewenang tersebut dapat diserahkan menjadi
Sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang urusan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib
maka ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Ba- menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan B3 secara
han Berbahaya dan Beracun (B3). berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada ins-
Pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan/atau mengu- tansi yang bertanggung jawab dan instansi yang berwenang di bi-
rangi risiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan dang tugas masing-masing dengan tembusan kepada Guber-
manusia dan makhluk hidup lainnya. nur/Bupati/Walikota.
B3 dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu B3 yang dapat diper- Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi tentang upa-
gunakan, B3 yang dilarang dipergunakan, dan B3 yang terbatas ya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan penge-
dipergunakan. lolaan B3.
Setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan/atau
pengimpor. Tata cara registrasi dan sistem registrasi nasional B3 Daftar Isi
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Instansi yang bertanggung Bab I Ketentuan Umum; Bab II Klasifikasi B3; Bab III Tata Lak-
jawab. Setiap orang yang melakukan kegiatan ekspor B3 yang sana dan Pengelolaan B3; Bab IV Komisi B3; Bab V Keselamatan
terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke otoritas dan Kesehatan Kerja; Bab VI Penanggulangan Kecelakaan dan
negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang Keadaan Darurat; Bab VII Pengawasan dan Pelaporan; Bab VIII
bertanggung jawab. Sedangkan yang melakukan kegiatan impor Peningkatan Kesadaran Masyarakat; Bab IX Keterbukaan In-
B3 wajib mengikuti prosedur notifikasi. formasi dan Peran Masyarakat; Bab X Pembiayaan; Bab XI Sank-
Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar si Administrasi; Bab XII Ganti Kerugian; Bab XIII Ketentuan Pi-
Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet). Dan seti- dana; Bab XIV Ketentuan Peralihan; Bab XV Ketentuan Penutup.
ap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan peng-
40 41 41

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ngan Perda Kab/Kota. Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib
Nomor 82 Tahun 2001 membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada
tentang Pengelolaan Kualitas Air dan keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
Pengendalian Pencemaran Air
Daftar Isi
Peraturan ini merupakan pelaksanaan ketentuan dari Pasal 14 Bab I Ketentuan Umum; Bab II Pengelolaan Kualitas Air; Bab III
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penge- Pengendalian Pencemaran Air; Bab IV Pelaporan; Bab V Hak dan
lolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban; Bab VI Persyaratan Pemanfaatan dan Pembuangan
Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di- Air Limbah; Bab VII Pembinaan dan Pengawasan; Bab VIII
selenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem. Sanksi; Bab IX Ketentuan Peralihan; Bab X Ketentuan Penutup.
Hal tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Upaya pengelolaan kualitas air
dilakukan pada :
1. Sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung; 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
2. Mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan Nomor 27 Tahun 2002
3. Akuifer air tanah dalam. tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif
Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas propinsi
dan/atau lintas batas negara. Pemerintah Propinsi mengkoordina- Peraturan Pemerintah ini sebagai pelaksana dari ketentuan
sikan pengelolaan kualitas air lintas Kab/Kota. Sedangkan Peme- Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
rintah Kab/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kab/Kota. Ketenaganukliran. Peraturan ini mengatur klasifikasi limbah
Pemerintah dapat menentukan baku mutu air yang lebih ketat radioaktif, manajemen perizinan, pengolahan, pengangkutan, dan
dan/atau penambahan parameter pada air yang lintas Propinsi penyimpanan limbah radioaktif, program jaminan kualitas, pe-
dan/atau lintas batas negara, serta sumber air yang pengelolaan- ngelolaan dan pemantauan lingkungan, pengolahan limbah
nya di bawah kewenangan Pemerintah. radioaktif tambang bahan galian nuklir dan tambang lainnya, pro-
Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan gram dekomisioning, serta penanggulangan kecelakaan nuklir
Menteri dengan tetap memperhatikan saran masukan dari instan- dan/atau radiasi.
si terkait. Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Per- Pengelolaan limbah radioaktif bertujuan untuk melindungi
aturan Daerah Propinsi. keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat, dan
Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana lingkungan hidup dari bahaya radiasi dan/atau kontaminasi.
dan/atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pe- Limbah radioaktif diklasifikasikan dalam jenis limbah radioaktif
merintah Kab/Kota dapat dikenakan retribusi yang ditetapkan de-
42 43 43

28. tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Kecelakaan Nuklir dan/atau Radiasi; Bab XI Sanksi Administratif;
Setiap orang atau badan yang akan melakukan pemanfaatan Bab XII Ketentuan Pidana; Bab XIV Ketentuan Penutup.
tenaga nuklir wajib menyatakan kepada Badan Pengawas bahwa
limbah radioaktif akan dikembalikan ke negara asal atau dise-
rahkan kepada Badan Pelaksana untuk dikelola. Pengolahan lim-
bah radioaktif tingkat rendah dan tingkat sedang dapat dilakukan 27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
sendiri oleh penghasil limbah radioaktif. Nomor 45 Tahun 2002
Pengelola limbah radioaktif sebelum melaksanakan pengelo- tentang Penambahan Penyertaan Modal
laan limbah radioaktif harus membuat program jaminan kualitas Pemerintah Republik Indonesia Dalam
untuk kegiatan desain, pembangunan, pengoperasian dan per- Modal Perum Jasa Tirta I
awatan, dekomisioning instalasi, serta pengelolaan limbah
radioaktif. Pengelola limbah radioaktif harus melakukan pe- Pemerintah melakukan penambahan penyertaan modal ke da-
mantauan tingkat radiasi dan radioaktivitas lingkungan di sekitar lam modal Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, yang didi-
instalasi. rikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999
Badan Pelaksana atau badan yang melakukan penambangan tentang Perum Jasa Tirta I. Penambahan penyertaan modal terse-
bahan galian nuklir wajib melakukan pengumpulan, pengelom- but berasal dari kekayaan Negara.
pokkan, atau pengolahan dan penyimpanan sementara limbah Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam
radioaktif. Sebelum melaksanakan dekomisioning instalasi pengo- Perum Jasa Tirta I dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pe-
lahan limbah radioaktif, setiap pengolah limbah radioaktif wajib merintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum
menyampaikan dokumen program dekomisioning kepada Badan (PERUM), Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang
Pengawas. Penghasil, pengolah, dan pengelola limbah radioaktif Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Ke-
harus melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan nuklir uangan Pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan
dan/atau radiasi. Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) Kepada
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan peraturan
Daftar Isi perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup, Asas dan Tu-
juan; Bab III Klasifikasi Limbah Radioaktif; Bab IV Manajemen Daftar Isi
Perizinan; Bab V Pengolahan, Pengangkutan dan Penyimpanan Bab I Penambahan Penyertaan Modal; Bab II Pelaksanaan
Limbah Radioaktif; Bab VI Program Jaminan Kualitas; Bab VII Penambahan Penyertaan Modal; Bab III Ketentuan Penutup.
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan; Bab VIII Pengolahan
Limbah Radioaktif Tambang Bahan Galian Nuklir dan Tambang
Lainnya; Bab IX Program Dekomisioning; Bab X Penanggulangan
44 45 45