Dokumen tersebut membahas pengelolaan air minum berbasis masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas sistem air minum. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendukung kelembagaan pengelola air minum agar dapat berkelanjutan.

1. Beberapa Pembelajaran
Pengelolaan Air Minum Berbasis
Masyarakat
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL) Nasional
Kuta, 26 Agustus 2008

2. Mengapa Berbasis Masyarakat?
 Ketidakpahaman pemerintah karena
 fokus pada fasilitas daripada pelayanan
 fokus pada target daripada kebutuhan
sehingga hasil pembangunan tidak optimal  fasilitas
menjadi monumen
 Desentralisasi/otonomi
 peran pemerintah bertambah dari hanya penyedia
menjadi fasilitator, koordinator, dan pendukung 
aktualisasi potensi tersembunyi masyarakat

3. Apa itu Berbasis Masyarakat?
 Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai pengambil
keputusan pada semua aspek penting dalam
perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan
tanggungjawab pengelolaan dan pemeliharaan sistem
AMPL.
 Karakteristik
 Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi, bentuk
layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk
pengaturan.
 Masyarakat bertanggungjawab  pemeliharaan,
pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan
mendanai

4. Persyaratan Dasar
 Kemampuan mengelola
 mempunyai keahlian
 kemampuan membayar
 Keinginan mengelola
 adanya kebutuhan
 kesediaan membayar
 manfaat
 penerimaan  teknologi, layanan

5. Keuntungan
 Sistem  sesuai kebutuhan
 layanan  kebutuhan dan kemampuan
 ketergantungan  rendah
 sistem pembayaran dan iuran  sesuai kemampuan
 kemampuan masyarakat  meningkat
 pemilikan aset  milik masyarakat, hak kelola
 pengembangan selanjutnya
 kepercayaan  meningkat

6. Kerugian
 komitmen masyarakat  sementara
 didominasi oleh elite
 pengaturan keuangan bermasalah
 konflik antar pengelola dan pemerintah desa
 ketergantungan pada fasilitator

7. Implikasi
 legalitas
 kepemilikan aset
 aktifitas menghasilkan dana
 mempunyai kesempatan menerima dana dari luar
 mempunyai kemampuan meminjam dana
 menjadi mitra pemerintah dan pihak lain

8. Peran Pemerintah
 Peran  tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan,
menyediakan regulasi, dll
 Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel,
mendorong dan memotivasi masyarakat
 Kebutuhan  peningkatan kapasitas  pelatihan
 Paradigma  lebih pada proses dan bukan target, lebih
pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas,
pendekatan terpadu melibatkan semua pihak
berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).

9. Implikasi Bagi Pemerintah
Positip
 Beban  tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta
penagihan iuran berkurang
 Kualitas perencanaan  membaik
 Kemampuan pelayanan  membaik
 Ketersediaan dana pembangunan sistem baru  lebih banyak
Negatip
 Psikologis  kehilangan kekuasaan, status
 Butuh waktu yang lebih banyak
 Standarisasi pendekatan lebih sulit
 Dukungan pelayanan lebih kompleks

10. Bentuk Dukungan
Fungsi Skala
Nas Prop Kab Masy
Kebijakan
Peraturan
Koordinasi Departemen dan donor
Strategi dan Petunjuk
Pemantauan
Dukungan dana
Peningkatan kapasitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengelolaan

11. Pentingnya Kelembagaan
 Perwujudan tanggungjawab masyarakat untuk
mengelola dan memelihara fasilitas
 Menjamin keberlanjutan hasil pembangunan
AMPL
 Menjamin kualitas layanan fasilitas AMPL
 Mitra kerja pemerintah (desa dan kabupaten)

12. Prinsip Dasar Kelembagaan Masyarakat
 kebersamaan,
 keputusan ada di tangan masyarakat,
 berorientasi pada komunitas lokal,
 tidak berorientasi mendapatkan keuntungan
tetapi untuk kemanfaatan bersama.
 mengikuti azas kejujuran/keterbukaan, keadilan,
dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.

13. Penguatan Kelembagaan
 Penguatan jaringan, sehingga masyarakat (institusi
masyarakat) mempunyai peluang dan akses lebih banyak
kepada pelaku lain, agar dapat mengembangkan potensi
yang ada dan membuka diri terhadap peluang yang
disediakan oleh pelaku lain
 Peningkatan kapasitas masyarakat berupa penciptaan
peluang bagi pendidikan dan pelatihan, baik untuk materi
yang menyangkut teknis penyediaan sistem air minum,
maupun materi non-teknis, seperti manajemen, keuangan
dan administrasi, sistem data-base, dan sebagainya
 Kejelasan pemilikan aset. Masyarakat dapat diberi hak
pengelolaan, bahkan kepemilikan, agar penyelenggaraan
layanan dapat berkelanjutan dan dikembangkan oleh
masyarakat.

14. Legalisasi Lembaga
 Keamanan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan
hak, kewajiban, aset dan kepemilikan, sampai dengan
mekanisme penyelenggaraan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;
 Meningkatkan posisi tawar masyarakat sebagai salah
satu institusi yang diakui oleh berbagai pelaku terkait,
sehingga terbuka peluang dan akses terhadap berbagai
jaringan pelaku lain. Sebagai contoh  akses
terhadap lembaga perbankan atau donor lain, apabila
diperlukan untuk mengembangkan sistem yang telah
ada.

15. Fungsi Badan Pengelola Air Minum
 Manajemen sebagai penanggung jawab untuk
kelancaran pelaksanaan jalannya pengoperasian
prasarana dan sarana air minum
 Teknis sebagai penanggung jawab teknis perencanaan,
pelaksanaan, operasional & pemeliharaan, dan
pengembangan pelayanan air minum
 Administrasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan
pengumpulan iuran air minum, pencatatan
administrasi keuangan, dan pelaporan keuangan

16. Pembinaan Lembaga
Pembinaan merupakan tanggungjawab langsung dari
pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, dan
dimaksudkan membantu pengelola agar:
 dapat menemukan berbagai alternatif pemecahan
masalah yang dihadapi kelompok
 mampu menggali, menemukan dan mendayagunakan
sumberdaya yang tepat guna untuk perkembangan
lembaga
 mendapat dukungan serta kepercayaan dari masyarakat
 dapat mengembangkan kemampuan potensial yang
dimiliki.

17. Isu Penting Lainnya
 Manajemen multi desa  sistem berdasar sumber air
 Lembaga bertopang pada sistem dan bukan kampiun
 Koordinasi dan kemitraan dengan pemerimtah desa 
pemerintah desa merupakan lembaga otonom
 Audit keuangan perlu dipikirkan  beberapa lembaga
pengelola sudah punya aset mencapai ratusan juta
Rupiah
 Pendampingan oleh pemerintah kabupaten  peran
pokja AMPL.

18. Sekian – Terima Kasih