1. Dokumen ini adalah perjanjian kontrak kerja antara PT. A dan PT. B untuk melaksanakan pekerjaan land clearing, pembuatan jalan, dan pembuatan parit di areal perkebunan kelapa sawit seluas beberapa ratus hektar. 2. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun dan mencakup ruang lingkup, hak dan kewajiban para pihak, syarat pelaksanaan pekerjaan, jangka waktu, dan cara pembayaran. 3. PT.

1. 1
SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
antara
PT. _______________ dan PT. _____________________
No. _____________________
Surat Perjanjian Kontrak Kerja (selanjutnya disebut sebagai : “PERJANJIAN”) ini
ditandatangani dan disepakati pada hari ini .............., Tanggal ............ Bulan ............. Tahun
.............................. (Tgl-Bln-Thn) bertempat di ............, oleh dan antara:
1. PT _______________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada
hukum Republik Indonesia yang berkedudukan di ..........................................................
NPWP: ................................, dalam hal ini diwakili oleh ................ selaku Direktur Utama
(Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”).
2. PT _____________________, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk
pada hukum Republik Indonesia yang beralamat di .....................................................,
NPWP: ..................................., dalam hal ini diwakili oleh ...................... selaku Direktur
(Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai : “PARA
PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK setuju untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pekerjaan, Land
Clearing, Pembuatan Jalan termasuk Pembuatan Mating-mating dan Pembuatan Parit di
areal ................................................, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam
pasal-pasal berikut :
PASAL 1
KETENTUAN UMUM
Definisi kata dan ungkapan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah :
a. PERJANJIAN adalah perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang menetapkan ketentuan dan syarat-syarat, berikut
lampiran, addendum dan/atau perubahannya apabila ada.
b. Pekerjaan adalah, tebang habis pohon yang berdiri, cincang kayu, Land Clearing
(rumpuk mekanis), Pembuatan Jalan termasuk Penimbunan jalan, Pembuatan Mating-
mating dan Pembuatan Parit di kawasan Blok “P” PT. _______________ di
.........................................................
c. Lampiran adalah lampiran-lampiran dari PERJANJIAN yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini, yaitu Tarif Harga Satuan Kontrak Kerja.
d. PIHAK PERTAMA adalah Unit Managemen pemegang Ijin Usaha Perkebunan Kelapa
Sawit PT. _______________ di ....................................................., seluas ± ..............
hektar.
e. PIHAK KEDUA adalah PT. _____________________.(Selanjutnya disebut PT. ‘ M ' )
bergerak dalam bidang kontraktor pelaksana land clearing untuk perkebunan kelapa
sawit.

2. 2
f. Land clearing ( LC) adalah : suatu kegiatan pembukaan lahan dan juga pengelolaan
lahan hingga siap ditanami oleh tanaman kelapa sawit
g. Force Majeure/Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi jalannya
pelaksanaan pekerjaan/kegiatan di luar kemampuan Kedua Belah Pihak seperti :
bencana alam (gempa bumi, banjir, dan sebagainya), sehingga tidak dapat
menyelesaikan target Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN JENIS PEKERJAAN
Ruang lingkup dan jenis Pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 1 huruf b
di atas dengan mengikuti tanda-tanda areal yang ditentukan oleh Wakil PIHAK
PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA yang melaksanakan Pekerjaan wajib menyelesaikan pekerjaan Land
Clearing, Pembuatan Jalan dan Pembuatan Parit di areal yang ditentukan sesuai
dengan standard dan cara yang dituangkan dalam PERJANJIAN ini yang telah
disepakati oleh wakil PARA PIHAK , sebelum berpindah ke areal yang baru yaitu “Siap
Tanam”.
3. PIHAK KEDUA akan menempatkan wakilnya yang berkuasa penuh untuk
melaksanakan Pekerjaan ini, sedangkan Wakil PIHAK PERTAMA akan ditunjuk oleh
Direktur Produksi PT. _______________
4. PIHAK PERTAMA menjamin Pekerjaan dalam PERJANJIAN ini seluas ............. hektar,
seluruh areal PIHAK PERTAMA dengan target pekerjaan seluas ....... (..............)
hektar per tahun.
PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab tentang perizinan dan masalah sosial terhadap
masyarakat berkaitan dengan kegiatan Land Clearing dan pembuatan jalan dalam
PERJANJIAN ini.
2. PIHAK PERTAMA akan membuat tanda batas blok land clearing dan rintis pembuatan
jalan utama maupun cabang.
3. Biaya mobilisasi alat-alat berat sampai lokasi land clearing akan ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA. Sedangkan biaya demobilisasi alat-alat berat akan ditanggung oleh PIHAK
KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA bersedia membayar Pekerjaan PIHAK KEDUA sesuai dengan nilai
Pekerjaan, syarat dan tata cara pembayaran yang telah disepakati bersama dalam
PERJANJIAN ini.
PASAL 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

3. 3
1. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan target Pekerjaan minimal seluas ............ha
(...........................hektar) per tahun untuk tebang habis pohon setelah kegiatan IPK,
land clearing, pembuatan jalan dan pembuatan parit.
2. PIHAK KEDUA akan menyediakan alat-alat berat baru dan mencukupi untuk digunakan
dalam melakukan pekerjaannya antara lain berupa Traktor, Excavator, Motor Grader,
Dump Truk dan Lain-lain dalam keadaaan baik dan siap pakai.
3. PIHAK KEDUA akan menyiapkan tenaga kerja, operator yang terampil dan
berpengalaman, dan PIHAK KEDUA akan menyiapkan alat Kompas untuk masing
masing operator Traktor.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya untuk perumahan, makanan dan
barang-barang konsumsi untuk pekerja serta spare part untuk kendaraan kecil dan alat-
alat berat.
5. PIHAK KEDUA wajib membantu menyelesaikan permasalahan kecil yang timbul di
lapangan akibat adanya beberapa gangguan oleh masyarakat sekitar areal perkebunan.
PASAL 5
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
1. Pada saat jalan dan tata batas telah ditetapkan, PIHAK KEDUA akan memulai
pelaksanaan, Land Clearing, Pembuatan Parit dan Pembuatan Jalan sesuai prosedur
kerja seperti tersebut di bawah ini :
a. Semua pohon-pohon sisa kegiatan IPK di tebang dan dicabut dengan menggunakan
alat berat. Pohon-pohon yang tidak bisa dicabut, hendaknya di imas serendah
mungkin.
b. Kayu-kayu, dahan-dahan yang ditinggalkan di lapangan akan di tumpuk dan disusun
dengan arah Utara-Selatan dengan lebar tumpukan paling lebar 6 m (kanan 3 m kiri
3 m). Jarak tumpukan di kawasan berpotensi tinggi adalah 16 m (enam belas meter).
Setiap panjang 125 m(seratus dua puluh lima meter) tumpukan dibuat sekat pemisah
lebar 5 m (lima meter) dari tumpukan selanjutnya.
c. Arah penebangan sisa kayu oleh chainsaw dan perumpukan tidak boleh mengarah/
menimpa Aliran Sungai. Pekerjaan pengumpulan oleh Traktor dilakukan agar tidak
ada di jalur patok atau di jalur tanam, supaya tapak/posisi lobang tanam Kelapa
Sawit tidak terganggu kondisi lapangan setelah Land Clearing (“Siap Tanam” Kelapa
Sawit). Yaitu lahan bersih dari semua tegakan, tunggak dan sampah kayu produksi
serta tumpukan tidak berada di jalur tanaman.
d. Operator traktor harus beroperasi sesuai dengan arah yang tepat dengan
menggunakan Kompas. Hal-hal yang lebih detail akan diatur di lapangan.
e. Sebelum pelaksanaan Land Clearing, PIHAK KEDUA membuat Jalan Utama arah
Utara – Selatan dengan lebar jalan 12 m (duabelas meter) atau 10 m (sepuluh meter)
dan Jalan Cabang arah Timur-Barat dengan lebar jalan 8 m (delapan meter) atau 6
m (enam meter) sesuai dengan rencana pembuatan jalan yang ditunjuk oleh wakil
PIHAK PERTAMA .
f. Apabila PIHAK KEDUA tetap harus membuat jalan walaupun ada kesulitan,
setidaknya harus membuat jalan yang bisa dilewati kendaraan (Tanpa alasan).

4. 4
g. Pembuatan Mating-mating dilaksanakan dengan jarak antara kayu bantalan menjadi
0,5 m (nol koma lima meter) dan panjang kayu dilebihi masing-masing 1 m (satu
meter) ke kanan dan ke kiri arah lebar jalan.
h. Apabila panjang mating-mating lebih dari 10 m (sepuluh meter) PIHAK KEDUA
membuat Culvert atau Jembatan yang kecil per 10 m (sepuluh meter) agar aliran air
tidak tergenang dan lancar mengalir.
i. Apabila kebutuhan pelaksanaan Pekerjaan di wilayah jurang dan rawa, masih
diperlukan PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan kegiatan walaupun telah
dilakukan pembayaran Land Clearing.
j. Pembuatan jalan termasuk pembuatan parit, jembatan kecil (dibawah lebar 8 m)
serta pembuatan saluran air minimum 20 m (dua puluh meter) kanan-kiri jalan
dilaksanakan dengan menggunakan pisau Motor Grader (tanpa timbun).
k. Pelaksanaan Pekerjaan di wilayah rawa tidak boleh dilakukan kecuali pembuatan
jalan untuk lewat atau menyeberang.
2. Pekerjaan Land Clearing sampai dengan kondisi Siap Tanam dilaksanakan sesuai
dengan kesepakatan ke dua belah pihak di lapangan.
PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1. Jangka waktu PERJANJIAN adalah selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
PASAL 7
SYARAT DAN CARA PEMBAYARAN
1. PIHAK PERTAMA setuju membayar dan PIHAK KEDUA setuju menerima harga
borongan sesuai dengan harga satuan dalam Lampiran.
a. Pembayaran tersebut dilaksanakan apabila kondisi lahan sudah “Siap Tanam” dan
dengan tahap-tahap sesuai dengan pasal 7 ayat 1.b. dan pasal 7 ayat 2 dan pasal 7
ayat 3.
b. Pembayaran untuk biaya tumbang, imas, Land Clearing, Pembuatan Jalan dan Parit
dilakukan berdasarkan BAP pada bulan dimana pekerjaan dilaksanakan.
2. Pembayaran harga borongan Pekerjaan dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan.
Besarnya pembayaran sesuai dengan persentasi (%) hasil pekerjaan sesuai BAP hasil
kerja yang dibuat pada akhir bulan sebelumnya.
3. Pembayaran terakhir (hasil penyelesaian Pekerjaan yang belum masuk dalam BAP
terdahulu) dilakukan setelah seluruh pekerjan tersebut dinyatakan selesai oleh wakil
PIHAK PERTAMA dengan disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan
pengukuran yang telah dilakukan oleh perwakilan PIHAK PERTAMA dan perwakilan
PIHAK KEDUA.
4. Sebelum menerima pembayaran, PIHAK KEDUA harus melengkapi bukti-bukti atau
Berita Acara Serah Terima Kerja dan pengukuran yang dibuat oleh wakil Proyek PIHAK
KEDUA bersama PIHAK PERTAMA atas Pekerjaan PIHAK KEDUA yang dinyatakan

5. 5
sah selesai oleh wakil PIHAK PERTAMA dan dilengkapi dengan faktur pajak dan
kwitansi.
5. Setelah semua bukti-bukti dilengkapi, pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA :
Nomor Rekening : ………………….
Bank : ……………………..
Atas Nama : PT. _____________________
6. PIHAK PERTAMA melalui wakil PIHAK PERTAMA berwenang penuh memeriksa
kegiatan lapangan, menetapkan pekerjaan, menunda pembayaran atau membatalkan
hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan yang diinginkan. Sebelum pekerjaan
tersebut diperbaiki oleh PIHAK KEDUA.
PASAL 8
PAJAK DAN BIAYA METERAI
1. Harga satuan pekerjaan belum termasuk PPN dan atas Pajak yang timbul sebagai
akibat dari kegiatan pekerjaan diatas dikenakan sesuai dengan perpajakan yang
berlaku dan ditanggung oleh masing-masing pihak.
2. Atas biaya meterai yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Pekerjaan diatas dikenakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditangung oleh masing-masing Pihak.
PASAL 9
ASURANSI TENAGA KERJA
1. Biaya premi Jamsostek dari harga borongan Pekerjaan adalah menjadi tanggungan
PIHAK KEDUA sepenuhnya.
2. Asuransi tenaga kerja atas diri para tenaga kerja yang dipekerjakan untuk pelaksanaan-
Pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, wajib diurus dan dibayar oleh PIHAK KEDUA
dan untuk itu kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dibebankan biaya-biaya dan/atau
kewajiban apapun juga.
PASAL 10
KECELAKAAN DALAM PEKERJAAN
1. Segala insiden yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan sehingga
merugikan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sendiri dan Pihak Ketiga lainnya,
maka dalam hal ini PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya serta menyanggupi
membayar ganti rugi yang diperlukan kepada pihak yang dirugikan.
2. Kecelakaan yang terjadi sewaktu PIHAK KEDUA melaksanakan Pekerjaan dilapangan,
melaksanakan transport dan lain-lain adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
sepenuhnya.
PASAL 11
SANKSI KETERLAMBATAN

6. 6
1. Target minimum pekerjaan areal bulanan seluas ........ ha (................. hektar), harus
diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan standard yang ditentukan. Apabila
PIHAK KEDUA tidak mencapai target kegiatan bulanan secara berturut-turut selama 3
(tiga) bulan kecuali 3 (tiga) bulan pertama sejak dimulai kerja, akan dikenakan sanksi
denda sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai sisa areal yang belum
diselesaikan.
2. Ganti rugi tidak dapat dilakukan apabila keterlambatan Pekerjaan tersebut disebabkan
oleh Force Majeure seperti banjir, bencana alam, gempa bumi, huru-hara dan bencana
alam lainnya. Untuk itu PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis
mengenai keterlambatan yang disebabkan oleh Force Majeure tersebut selambat-
lambatnya 5 (lima) hari setelah terjadinya kejadian Force Majeure Kelalaian dalam
menyampaikan pemberitahuan dapat berakibat alasan keterlambatan karena Force
Majeure tidak dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 12
PERUBAHAN PERJANJIAN
Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau terdapat penambahan jenis Pekerjaan dari
yang tercantum dalam PERJANJIAN ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis atas
mufakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam Addendum
Perjanjian.
PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PERJANJIAN ini berakhir sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 tersebut di atas.
2. Apabila diketahui ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaannya tidak
sesuai dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PERJANJIAN ini, maka
PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini setelah memberikan 3
(tiga) kali surat peringatan dan diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran PERJANJIAN ini, PARA PIHAK dengan ini
mengesampingkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sehubungan dengan persyaratan untuk pengadilan, keputusan
pernyataan, atau keputusan untuk pengakhiran PERJANJIAN.
PASAL 14
LAIN-LAIN
1. PIHAK KEDUA tidak boleh menjual, mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan kembali
sebagian atau keseluruhan dari Pekerjaan tersebut di atas kepada pihak lain tanpa
persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
2. Bilamana pengalihan/pensubkontrakkan Pekerjaan ini baik sebagian dan/atau
seluruhnya dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari
PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan PERJANJIAN
ini secara sepihak tanpa melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA atas
Pekerjaan yang tersisa dan PIHAK KEDUA harus segera meninggalkan areal kerjanya.

7. 7
3. PERJANJIAN ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum di Republik Indonesia.
4. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan PERJANJIAN, maka akan
diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak dan apabila
tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat maka kedua belah pihak setuju
menyelesai- kannya di Pengadilan Negeri ................
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani di atas kertas
bermaterai cukup oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari
Pihak manapun dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. _______________ PT. ___________________
................ ......................
Direktur Utama Direktur
Lampiran : Harga Satuan Perjanjian Kontrak Kerja untuk Masing-masing kegiatan.
No Jenis Pekerjaan Satuan Harga Borongan
Land Clearing Dan Pembuatan Jalan
1 Tebang Sisa Kayu/pohon Ha Rp .................. /Ha
2 Imas & Cincang Ha Rp .................. /Ha
3 Rumpuk Mekanis (Pembersihan Lahan) Ha Rp .................. /Ha
4 Pembuatan Badan Jalan - Lebar 14 meter M Rp ............... /M
5 Pembuatan Badan Jalan - Lebar 10 meter M Rp .................. /M
6 Pembuatan Badan Jalan – Lebar 8 meter M Rp .................. /M
7 Penimbunan Jalan – Lebar 14 meter M Rp .................. /M
8 Penimbunan Jalan – Lebar 10 meter M Rp .................. /M

8. 8
9 Penimbunan Jalan – Lebar 8 meter M Rp .............. /M
Pembuatan Parit Teras
10 Pembuatan Parit ukuran 1 x 1 x 1 meter M Rp .............. /M
11 Pembuatan Parit ukuran 2 x 2 x 2 meter M Rp .............. /M
12 Pembuatan Parit ukuran 4 x 3 x 2 meter M Rp .............. /M
Jembatan, Mating-Mating
13
Jembatan kayu untuk ukuran parit kurang 2 meter Unit Rp ................... /Unit
lebar jembatan 10 (sepuluh) meter
14
Jembatan kayu untuk ukuran parit 2 - 4 meter Unit Rp ................... /Unit
lebar jembatan 10 (sepuluh) meter
15
Jempatan kayu untuk ukuran parit 4 – 6 meter Unit Rp ................... /Unit
Lebar jembatan 10 (sepuluh) meter
16
Jembatan kayu untuk ukuran parit 6 – 8 meter Unit Rp ................... /Unit
Lebar jembatan 10 (sepuluh) meter
17
Jembatan kayu untuk ukuran parit 8 – 10 meter Unit
Rp ................... /UnitLebar jembatan 10 (sepuluh) meter
18 Jembatan kayu untuk ukuran paritsesuai dengan di Unit
Tarif jembatan lebar 10 m x 0.8
u/k masing2 ukuranAtas, tapi lebar jembatan 8 (delapan) meter
19
20
Jembatan kayu untuk ukuran paritsesuai dengan
atas tetapi lebar jembatan 14 (empatbelas) meter
Unit Tarif jembatan lebar 10 m x 1.4
u/k masing2 ukuran
Mating-mating lebar jembatan 14 meter M Rp ............... /M
21 Mating-mating lebar jembatan 10 meter M Rp ............... /M
22 Mating-mating lebar jembatan 8 meter M Rp ............... /M
Harga borongan diatas dikalkulasi dengan assumsi harga BBM Solar (termasuk ongkos
angkut) di wilayah tersebut
Rp. .........../liter(termasuk PPN 10%) dan dengan toleransi kenaikan atau penurunan harga
hingga 15% (lima belas persen) dari harga solar tersebut.
Sehingga apabila terjadi kenaikan harga ataupun penurunan harga di atas level toleransi,
dapat merevisi harga tersebut di atas dengan kesepakatan kedua belah Pihak.