1
SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor : _________________________
Antara
_________________________________________
dengan
PT. _____________________________
Pekerjaan Penyusunan
Dokumen AMDAL Hauling Road
Surat Perjanjian Kerja (”Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ...... tanggal ....... , bulan
................., tahun ................................... (Tgl-Bln-Thn) oleh dan antara :
1. Nama Perusahaan : PT. _____________________
Alamat : ............................................................................................
......................................... , Telp. ...................................
Fax ................................
dalam hal ini diwakili oleh :
Nama : ..........................
Jabatan : Direktur PT. _____________________
Alamat Perusahaan : ............................................................................................
......................................... , Telp. ...................................
Fax ................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”;
2. Nama : ....................................
Alamat : ..............................................................................................................
................................................. Telp. .......................Fax. ............................
Dalam hal ini sesuai jabatannya, diwakili oleh :
Nama : .................................................
N I P : .................................................
Jabatan : .................................................
Untuk selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai ”PARA PIHAK” dan masing-
masing sebagai ”PIHAK”.

2
PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
A. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud akan membuat, menyusun dan menyelesaikan dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (”AMDAL”) untuk Hauling Road PIHAK PERTAMA.
B. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menunjuk PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan
pembuatan, penyusunan dan penyelesaian Dokumen AMDAL (sebagaimana didefinisikan disini)
Hauling Road tersebut, yang lingkup kerjanya termasuk namun tidak terbatas untuk
mempresentasikan hasil AMDAL tersebut dihadapan instansi pemerintah dan/atau pejabat
pemerintah yang berwenang untuk itu, sampai dengan disetujuinya Dokumen AMDAL (sebagaimana
didefinisikan disini) tersebut.
C. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup serta mempunyai kemampuan untuk membuat,
menyusun dan menyelesaikan Dokumen AMDAL (sebagaimana didefinisikan disini) sesuai dengan
format aturan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan/atau instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan
diri dalam Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
1.1 PIHAK PERTAMA menyetujui memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk
membuat, menyusun dan menyelesaikan Dokumen AMDAL (sebagaimana didefinisikan disini)
Hauling Road PIHAK PERTAMA diantaranya termasuk namun tidak terbatas berupa pekerjaan:
pengambilan data lapangan, analisa laboratorium, menyusun dan menyelesaikan serta
mempresentasikan Dokumen AMDAL Hauling Road yang berlokasi di
................................................................................. sampai dengan disetujuinya oleh instansi pemerintah
dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu (“Pekerjaan”).
1.2 Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA menyetujui untuk memberikan laporan tertulis
Pekerjaan berupa dokumen Kerangka Acuan (KA) ANDAL, ANDAL, Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kepada PIHAK PERTAMA
(“Dokumen AMDAL”).
Pasal 2
BIAYA JASA DAN CARA PEMBAYARAN
2.1. Biaya pelaksanaan Pekerjaan sudah termasuk Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp. ..........................,- (.................................................................)
(“Biaya Jasa”).
2.2. Pembayaran Biaya Jasa dilakukan dalam 4 (empat) tahap, dengan tahapan pembayaran adalah
sebagai berikut :
a. Tahap Pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Biaya Jasa atau sebesar Rp.
.................................,- (............................................................................) sebagai uang muka dari
Pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA pada saat
penandatanganan Perjanjianini;
b. Tahap Kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Biaya Jasa atau sebesar Rp.
........................,- (.........................................................) untuk penyusunan dokumen ANDAL,
RKL, RPL, dan penyampaian draft KA ANDAL yang akan dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA
menyampaikan jadwal ekspose Kerangka Acuan ANDAL kepada PIHAK PERTAMA;

3
c. Tahap Ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Biaya Jasaatau sebesar Rp. ..........................,-
(..................................................................) yang akan dibayarkan pada saat PIHAK KEDUA
menyampaikan draft dokumen ANDAL, RKL, dan RPL kepada PIHAK PERTAMA
d. Tahap Keempat sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Biaya Jasaatau sebesar Rp.
.........................,- (....................................................................) yang akan dibayarkan setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan Dokumen AMDAL yang sudah disetujui dan disahkan serta dituangkan
dalam Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan oleh Gubernur atau Bupati;
e. Untuk setiap tahapan pembayaran, PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan/invoice kepada
PIHAK PERTAMA;
f. Untuk setiap tahapan pembayaran PIHAK KEDUA menyetujui untuk dipotong Pajak
Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) sebesar 2,5% yang dilakukan secara otomatis oleh PIHAK
PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA.
2.3. Tiap tahapan pembayaran dibayarkan melalui mekanisme transfer ke rekening bank milik PIHAK
KEDUA sebagai berikut:
Nama Bank : .........................................
Cabang : .........................................
Nomor Rekening : .........................................
Atas nama : .........................................
2.4. PARA PIHAK sepakat untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) akan
ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, sedangkan untuk Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 2.2 huruf f, biaya sosialisasi, biaya presentasi KA (Kerangka Acuan) dan biaya
presentasi AMDAL di instansi atau dinas terkait akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2.5. Selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, segala pajak dan/atau biaya lainnya yang
mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
3.1. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas disepakati oleh PARA
PIHAK selama 4 (empat) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini sampai dengan
tanggal------------------- atau sampai dengan diserahkannya dokumen ke Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengesahan (mana yang tercapai lebih dahulu) (“Jangka
Waktu Perjanjian”).
3.2. Apabila selama Jangka Waktu Perjanjian, Pekerjaan dan/atau Dokumen AMDAL tersebut belum
selesai, maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah mufakat untuk menetapkan tenggang
waktu pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Dokumen AMDAL tersebut dengan memperhatikan
kebutuhan PARA PIHAK.
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
4.1. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
a. menyerahkan dokumen yang terdiri dari dokumen Perizinan, Struktur Organisasi Perusahaan,
Rencana Kerja Perusahaan, Peta Situasi, Peta Lokasi Kegiatan, serta gambar-gambar yang
diperlukan untuk penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road;
b. untuk mentaati segala petunjuk-petunjuk serta penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh
PIHAK KEDUA sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

4
c. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
4.2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK PERTAMA berhak untuk :
a. memperoleh laporan tertulis Pekerjaan dari PIHAK KEDUA berupa Dokumen AMDAL;
b. memperoleh keterangan dan/atau informasi dan/atau penjelasan dari PIHAK KEDUA
sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Dokumen AMDAL dan/atau hal-hal
lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
c. membatalkan penyerahan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dan
mengakhiri Perjanjian apabila :
1) PIHAK KEDUA ternyata telah menyerahkan Pekerjaan yang menjadi kewajibannya baik
sebagian dan/atau keseluruhan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih
dahulu dari PIHAK PERTAMA; atau
2) PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata dinilai tidak dapat
dan/atau tidak mampu dalam melaksanakan Pekerjaan baik sebagian dan/atau
keseluruhan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4.3. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
a. menyimpan, menjaga, memelihara dan mengamankan segala data/dokumen yang diberikan
oleh PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas terhadap data, informasi baik tertulis
maupun tidak tertulis, keterangan, buku-buku, dokumen-dokumen, peta dan surat lainnya
yang diperlukan untuk penyusunan Dokumen AMDAL;
b. merahasiakan kepada pihak lainnya yang tidak berhak dan/atau tidak berkepentingan
terhadap segala sesuatu yang diketahui dan/atau diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA,
kecuali untuk kepentingan presentasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung
(pemerintah dan/atau instansi pemerintah yang terkait) atas penyusunan Dokumen
AMDAL;
c. memperbaiki laporan tertulis terkait Dokumen AMDAL apabila setelah Kerangka Acuan
(KA) dan AMDAL dipresentasikan oleh PIHAK KEDUA terdapat perbaikan-perbaikan, sampai
dengan diterimanya Dokumen AMDAL tersebut oleh instansi pemerintah yang terkait
dengan itu;
d. menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Dokumen AMDAL sebanyak 2 (dua) eksemplar kepada
PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
oleh ketentuan peraturan yang berlaku.
e. menyerahkan hasil Pekerjaan berupa Dokumen AMDAL untuk pihak terkait (pemerintah
dan/atau instansi terkait) secara langsung.
f. memberikan penjelasan dan/atau perbaikan terkait dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen
AMDAL, apabila ternyata dikemudian hari masih ada hal-hal yang memerlukan penjelasan-
penjelasan dari PIHAK KEDUA maupun perbaikan-perbaikan hasil Pekerjaan dan/atau
Dokumen AMDAL termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan penjelasan kepada
pihak-pihak terkait (pemerintah dan/atau non pemerintah) yang membutuhkan penjelasan
sehubungan dengan Pekerjaan dan/atau Dokumen AMDAL tersebut;
g. melaksanakan setiap dan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik.
4.4. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PIHAK KEDUA berhak untuk :

5
a. memperoleh data dan/atau dokumen PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan
Pekerjaan dan/atau Dokumen AMDAL;
b. memperoleh Biaya Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini.
Pasal 5
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
5.1. Perjanjian ini tunduk dan hanya dapat ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
5.2. Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK
sehubungan dan/atau berkenaan dengan Pekerjaan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah mufakat.
5.3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak musyawarah pertama diadakan
belum juga menghasilkan keputusan penyelesaian secara mufakat, maka PARA PIHAK sepakat
untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dan/atau sengketa tersebut di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya.
Pasal 6
KERAHASIAAN
6.1. PIHAK KEDUA termasuk para staf dan/atau wakilnya dan/atau karyawannya yang dipekerjakan
dan/atau ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini dilarang untuk memberikan
dokumen, keterangan, pemberitahuan dan informasi dalam bentuk apapun dan dengan alasan
apapun yang berkaitan dengan PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga manapun yang tidak berhak
dan berkepentingan, terkecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
6.2. Apabila ternyata terbukti PIHAK KEDUA termasuk para staf dan/atau wakilnya dan/atau
karyawannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ini, maka PIHAK PERTAMA
dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
6.3. Dengan tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian
ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menuntut dan/atau meminta
ganti kerugian dan/atau memulihkan kerugian dalam bentuk apapun yang diderita PIHAK
PERTAMA yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA termasuk para staf dan/atau wakilnya dan/atau karyawannya,
maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menuntut, mengklaim dan/atau meminta ganti kerugian
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memenuhi tuntutan, klaim
dan/atau permintaan ganti kerugian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut.
6.4. PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga)
tahun setelah berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dan/atau diakhirinya Perjanjian.
Pasal 7
FORCE MAJEURE
7.1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA
dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini,
tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan terhadap ketentuan
Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure
(sebagaimana didefinisikan di bawah).
7.2. Yang termasuk ke dalam Force Majeure berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap kejadian yang
timbul diluar kekuatan dan kekuasaan dari PIHAK yang terkena untuk mengatasinya sehingga
menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang mengalami keadaan
Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yaitu

6
termasuk namun terbatas kepada banjir, gempa bumi, longsor, perang (baik yang diumumkan
maupun tidak diumumkan), krisis ekonomi secara nasional, peraturan perundang-undangan, dan
kebijakan pemerintah.
7.3. Terhadap keadaan Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib untuk
melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai sebab-sebab terjadinya Force Majeure
disertai dengan keterangan tertulis dari pihak yang berwenang untuk itu dalam waktu selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kalender setelah terjadinya keadaan Force Majeure.
7.4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut,
maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk dapat mengakhiri Perjanjian
ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan penyelesaian atas kewajiban PARA
PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
Pasal 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
8.1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena hal-hal
sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir
dan PARA PIHAK tidak melakukan dan/atau menyepakati perpanjangan atas Jangka Waktu
Perjanjian; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan Pasal 4.2 huruf c
Perjanjian; atau
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan
dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 7.4 Perjanjian ini; atau
e. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran Biaya Jasa sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini; atau
f. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
8.2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8.1 huruf b
atau c atau d atau e atau f di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan kewajiban-
kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya sebelum dilakukannya
pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban selanjutnya dari PARA PIHAK yang
timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
8.3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ini, PARA PIHAK sepakat untuk
mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
sepanjang mengenai diperlukannya keputusan pengadilan atau hakim untuk pengakhiran
Perjanjian ini.
Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN
9.1. Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian
dalam suatu addendum atas dasar kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang akan menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
9.2. Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa persetujuan tertulis PARA PIHAK. Setiap perubahan
terhadap ketentuan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam suatu
amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

7
9.3. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak
sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA
PIHAK akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan
ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
9.4. Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum atas Perjanjian ini
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
9.5. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan dengan materi
yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau perjanjian
apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT. _____________________ _________________________________
_____________________________
Direktur
_______________________________
Pembantu Rektor IV