PEKERJAAN PEMBANGUNAN PABRIK SAWIT / CONSTRUCTION WORK OF PALM OIL PLANT. Dual Language : Indonesian and English. (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
KONTRAK KERJA WORKING AGREEMENT
PT. ________________ PT. ______________
& &
PT. ______________ PT. ____________
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
No: ____________________
WORKING AGREEMENT
No: ___________________
Pada hari ini _________ tanggal ____________
bulan _____________ tahun _______, kami
yang bertandatangan di bawah ini:
On this day ________ date of _______________-,
we the undersigned:
1. _____________ : President Direktur
PT. ________ yang
beralamat di
______________,
dalam hal ini
bertindak untuk dan
atas nama PT.
____________ yang
selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
1. ______________ : President Director of
PT. __________, located
at ___________, in this
matter acting for and on
behalf of PT.
___________ hereinafter
referred to as the FIRST
PARTY.
2. _____________ : Direktur PT.
_________ yang
beralamat di Jalan
______________
dalam hal ini
bertindak untuk dan
atas nama PT.
_______ yang
selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
2. Albert Boentoro : Director of PT.
_________-, located at Jl.
______________ in this
matter acting for and on
behalf of PT.
___________ hereinafter
referred to as the
SECOND PARTY.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja untuk:
Both parties have agreed to hold the Working
Agreement for:
“PEKERJAAN PEMBANGUNAN PABRIK
SAWIT ________ TPH VERTICAL
STERILIZER PT. __________ DI _________”
“CONSTRUCTION WORK OF PALM OIL
PLANT _____ TPH VERTICAL STERILIZER
PT. _________ IN ___________”
Dan menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa
kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian
bersama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut
diatas, seperti diuraikan dalam pasal-pasal
sebagai berikut:
And stated for certain, that the both parties agreed
to make joint agreement in the implementation of
this work, as described in the following articles:

2. 2
Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN
Article 1
SCOPE OF WORKS
PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti
tersebut diatas memberikan tugas kepada
PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
menerima dan menyanggupi pelaksanaan:
“PEKERJAAN PEMBANGUNAN PABRIK
SAWIT ______ TPH VERTICAL
STERILIZER PT. _______ DI
______________”
The FIRST PARTY in the position as mentioned
above hereby gives the tasks to the SECOND
PARTY and the SECOND PARTY accepts and
undertakes the implementation of:
"CONSTRUCTION WORK OF PALM OIL
PLANT _____ TPH VERTICAL STERILIZER
OF PT. _______ IN ________________”
Pasal 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
Article 2
BASIS OF WORKS
1. Persyaratan dan Gambar Kerja serta
penjelasan dari PIHAK PERTAMA.
1. Requirements and Working Drawing and
explanations of the FIRST PARTY.
2. Packing List dan Gambar pemasangan
(“Errection Drawing”) dari Fabricator
PIHAK PERTAMA.
2. Packing List and Drawing installation
("Erection Drawing") of Fabricator of the
FIRST PARTY.
3. Lain-lain yang dianggap perlu berupa
korespondensi antara kedua belah pihak.
3. Others which shall be deemed necessary in
the form of correspondence between both
parties.
Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Article 3
OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY
1. PIHAK PERTAMA akan menyediakan
material dan Consumable material sebagai
berikut:
a. ______ botol Oxygen
b. Diesel Fuel & LPG
c. ____ ton Lifting Crane
d. ____ KVA Diesel Generating Set
e. Menyediakan barak atau tenda untuk
tempat tinggal tenaga kerja selama
melaksanakan pekerjaan tersebut.
f. Biaya alokasi perjalanan dari Jawa ke
pabrik di _____________.
1. The FIRST PARTY shall provide materials
and Consumable materials as follows:
a. _____ bottles of Oxygen
b. Diesel Fuel & LPG
c. ______ tons Lifting Crane
d. _____ KVA Diesel Generating Set
e. Provide barracks or tents to shelter
workers for carrying out such works.
f. Cost allocation travel from Jawa to plant
in _________.
Pasal 4
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Article 4
OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

3. 3
1. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan
sesuai dengan petunjuk PIHAK
PERTAMA.
1. The SECOND PARTY shall carry out works
in accordance with the instructions of the
FIRST PARTY.
2. PIHAK KEDUA wajib menyediakan
peralatan kerja yang diperlukan seperti
gerinda kunci-kunci dll.
2. The SECOND PARTY shall provide the
necessary working equipment such as
grinding keys etc.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan
Supervisor, dan tenaga kerja dengan
jumlah yang memadai dan tukang las yang
bersertifikat sesuai spesifikasi untuk
melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.
3. The SECOND PARTY shall provide the
Supervisor, and workers with a sufficient
number and welders are certified according
to specifications for carrying out such works.
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan
konsumsi untuk para pekerjanya.
4. The SECOND PARTY shall provide
catering for their workers.
5. PIHAK KEDUA harus dapat bekerjasama
dengan PIHAK PERTAMA dalam hal
pengaturan jadwal pelaksanaan pekerjaan
dan melaksanakan pengawasan yang
memadai untuk menghindari konflik,
keterlambatan program atau perselisihan
dengan PIHAK PERTAMA.
5. The SECOND PARTY shall be able to
cooperate with the FIRST PARTY in terms
of scheduling execution of the works and
carry out adequate supervision in order to
avoid conflicts, delays in program or
disagreement with the FIRST PARTY.
6. PIHAK KEDUA harus mengikuti standard
kualitas, keselamatan kerja (termasuk
penyediaan safety equipment) dan
prosedur dari PT. _______________.
6. The SECOND PARTY shall follow the
standards of quality, safety (including the
provision of safety equipment) and the
procedure of PT. ______________________.
Pasal 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
Article 5
PERIOD OF EXECUTION
1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
adalah 3,5 bulan terhitung mulai
ditandatangani Surat perjanjian Kontrak
Kerja oleh kedua belah pihak.
1. Period of execution of works is 3.5 months
starting from this Working Agreement
signed by both parties.
2. Pekerjaan sebagai tersebut pada Pasal 1
diatas, harus selesai seluruhnya dan dapat
di terima baik oleh PIHAK PERTAMA
berdasarkan berita acara serah terima.
2. Works as mentioned in Article 1 herein
above, must be completed in full and can be
received by the FIRST PARTY based on the
minutes of the handover.
Pasal 6
TENAGA KERJA
Article 6
WORKERS

4. 4
1. PIHAK KEDUA wajib menyediakan
tenaga kerja yang cukup dalam kualitas
dan kwantitasnya untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai spesifikasi dan jangka
waktu yang ditetapkan PIHAK
PERTAMA.
1. The SECOND PARTY shall provide
sufficient workers in quality and quantity to
carry out the works in accordance to the
specifications and a defined time period by
the FIRST PARTY.
2. Tenaga kerja ini adalah karyawan PIHAK
KEDUA, sehingga segala akibat hukum
ketenagakerjaan (Rekrutmen, Perjanjian
Kerja, Tunjangan Hari Raya, Bonus,
Pemutusan Hubungan Kerja, Kecelakaan
Kerja dll) merupakan tanggung jawab
PIHAK KEDUA dan tidak ada sangkut
pautnya dengan PIHAK PERTAMA.
2. These workers are employees of the
SECOND PARTY, therefore all legal
consequences of such employment
(Recruitment, Employment Agreement,
Holiday Allowance, Bonuses, Termination
of Employment, Accident, etc.) is the
responsibility of the SECOND PARTY and
have nothing to do with the FIRST PARTY.
3. PIHAK KEDUA wajib menyertakan
tenaga kerjanya dalam Program Asuransi
Tenaga Kerja yang ditetapkan Undang-
Undang Ketenagakerjaan seperti
jamsostek.
3. The SECOND PARTY shall include
workers in Labor Insurance Program such as
defined in the Employment Law such as
social security for workers.
Pasal 7
JAMINAN KWALITAS PEKERJAAN
Article 7
GUARANTEE OF WORK QUALITY
1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa
pekerjaan yang dilakukan adalah sesuai
spesifikasi yang ditetapkan PIHAK
PERTAMA, menggunakan peralatan kerja
sesuai spesifikasi yang disepakati, bermutu
baik dan dilaksanakan dengan tenaga ahli
yang baik.
1. The SECOND PARTY guarantees that the
works performed is appropriate to the
specifications set by the FIRST PARTY,
using work equipment according to
specifications, good quality and executed
with good experts.
2. PIHAK KEDUA menjamin bahwa metode
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
“Errection Drawing” yang dibuat oleh
Fabricator komponen Mesin-mesin
pesanan PIHAK PERTAMA.
2. The SECOND PARTY guarantees that the
method of execution of works is in
accordance with the "Erection Drawing"
made by Fabricator components machines of
the FIRST PARTY order.
Pasal 8
HARGA BORONGAN
Article 8
WHOLESALE PRICE
1. Jumlah harga kontrak kerja untuk
pelaksanaan pekerjaan yang disebut pada
pasal 1 diatas adalah sebesar:
 _______________ IDR _________,-
1. Total price contracts for execution of works
as referred to in Article 1 above is as follows:
 _______________ IDR _____________, -
 above price is not including VAT 10%.

5. 5
 harga tersebut diatas belum termasuk
PPN 10%.
2. PIHAK PERTAMA akan memotong PPh
pasal 23 yang menjadi kewajiban PIHAK
KEDUA sebesar sesuai peraturan
perpajakan yang berlaku.
2. The FIRST PARTY shall cut income tax of
Article 23, which is the obligation of the
SECOND PARTY in accordance to the
applicable tax regulations.
Pasal 9
CARA PEMBAYARAN
Article 9
METHOD OF PAYMENT
1. Cara pembayaran dari jumlah harga yang
disebut pada Pasal 8 diatas dilaksanakan
secara bertahap sebagai berikut:
a. 20% uang muka setelah Surat
Perjanjian Kontrak Kerja
ditandatangani.
b. 75% sesuai Progress Claim bulanan.
c. Sisa pembayaran sebesar 5% dari
harga kontrak kerja, sebagai retensi
akan dibayarkan 180 hari kalender
sesudah pelaksanaan Testing dan
Commisioning.
1. Method of payment of the amount of the
price as referred to in Article 8 above shall
be implemented in phases as follows:
a. 20% down payment after this Working
Agreement is signed.
b. 75% based on Progress Claim monthly.
c. The remaining payment of 5% of the
price of the contract of employment, as
retention will be paid 180 calendar days
after the implementation of the Testing
and Commissioning.
Pasal 10
PEKERJAAN TAMBAH-KURANG
Article 10
ADDITION-SUBTRACTION OF WORKS
1. Penyimpangan-penyimpangan atau
perubahan-perubahan yang merupakan
pekerjaan hanya dianggap sah sesudah
mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA dengan menyebut jenis dan
perincian pekerjaan secara jelas. Pekerjaan
ini kemudian merupakan perjanjian
tambahan (Addendum). Dalam hal ini
berlaku pula untuk perubahan pekerjaan
diluar lingkup kewajiban PIHAK
KEDUA.
1. Deviations or changes the works is only
considered valid after written approval of the
FIRST PARTY with mentioned of the type
of work and the details clearly. This work is
later as an additional agreement
(Addendum). In this case also applies to
changes in work outside the scope of the
obligation of the SECOND PARTY.
2. Perhitungan penambahan atau
pengurangan pekerjaan dilakukan atas
dasar yang disetujui oleh kedua belah
pihak, jika tidak tercantum dalam harga
satuan pekerjaan.
2. Addition or subtraction of calculation work
is done on the basis agreed by both parties, if
it is not listed in the unit price.

6. 6
3. Adanya pekerjaan tambah-kurang tidak
dapat dipergunakan sebagai alasan untuk
mengubah waktu penyelesaian pekerjaan,
kecuali atas persetujuan tertulis mengubah
waktu penyelesaian pekerjaan dari PIHAK
PERTAMA.
3. The existence of addition-subtraction of
work can not be used as a reason to change
the completion time, unless there is a written
consent to change of such completion time
by the FIRST PARTY.
Pasal 11
FORCE MAJEURE
Article 11
FORCE MAJEURE
1. Yang disebut dengan Keadaan Memaksa
(Force Majeure) dalam perjanjian ini
adalah hal-hal yang terjadi diluar dugaan
kekuasaan PIHAK KEDUA, seperti
bencana alam, gempa bumi, epidemic,
peperangan, huru-hara umum, yang
bersifat memaksa serta dapat disetujui
secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA
dan mempunyai akibat langsung terhadap
pelaksanaan pekerjaan/jangka waktu
pelaksanaan.
1. Force Majeure in this agreement means the
things that happen unexpectedly by the
SECOND PARTY power, such as natural
disasters, earthquakes, epidemics, wars, riots
in general, coercive and can be approved in
writing by the FIRST PARTY and has a
direct impact on works
execution/implementation period.
2. Apabila terjadi keadaan memaksa (Force
Majeure), maka PIHAK KEDUA akan
memberitahukan kepada PIHAK
PERTAMA secara tertulis selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak
terjadinya keadaan memaksa tersebut
dengan bukti yang sah.
2. In the event of Force Majeure occurs, then
the SECOND PARTY shall notify in writing
to the FIRST PARTY no later than 7 (seven)
calendar days from the occurrence of such
force majeure with valid evidence.
Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Article 12
DISPUTE SETTLEMENT
1. Apabila terjadi perselisihan maka untuk
pertama-tama kedua belah pihak berjanji
untuk menyelesaikan secara musyawarah,
tetapi bila terjadi kesepakatan maka kedua
belah pihak setuju untuk melimpahkan
perselisihan kepada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
1. In the event of a dispute, the first for the both
parties agree to resolve amicably, however if
there is agreement between both parties, then
the both parties agree to delegate such
disputes to the Central Jakarta District Court.
2. Hal-hal yang belum tertera dalam surat
Perjanjian Kontrak Kerja ini akan
dirundingkan secara musyawarah.
2. Matters that have not been regulated in this
Working Agreement will be negotiated by
consensus.

7. 7
Pasal 13
PENUTUP
Article 13
CLOSING
Demikian surat Perjanjian Kontrak Kerja ini
dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan
tahun seperti tersebut diatas, dibuat rangkap 2
(dua) semuanya dibubuhi materai yang cukup
dan masing-masing mempunyai kekuatan
hukum yang sama.
In witness whereof, this Working Agreement is
made and signed by both parties in Jakarta on the
day, date, month and year as mentioned above, in
2 (two) identical copies which have equal legal
power.
PIHAK PERTAMA/THE FIRST PARTY
PT. _____________________________
Signed
__________________
President Direktur/President Director
PIHAK KEDUA/THE SECOND PARTY
PT. ________________________
Signed
_________________
Direktur/ Director
In the presence of witness
Signed
______________
In the presence of witness
Signed
__________________