Contoh Perjanjian Pengadaan Bus Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
SURAT PERJANJIAN
Pengadaan Bus _______________________
NOMOR: ________________
Surat Perjanjian Pengadaan Bus ..................... ..............ini ditandatangani pada hari .........,
tanggal .........., Bulan ........, tahun ......................(Tgl-Bulan-Tahun), bertempat di ..........,
dibuat oleh dan antara: :
..........................., Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi ..............selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi ................, yang berkedudukan di
.............................................................., ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur
Provinsi Daerah ............................. Nomor ............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah ............................ (Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK
PERTAMA)
..........................., selaku direktur PT ____________, bertindak untuk dan atas nama PT
____________ yang berkedudukan di .................................................................... (Untuk
selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA)
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut
sebagai : PARA PIHAK.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan penambahan bus khusus busway untuk Sistem
TransJakarta, maka PIHAK PERTAMA akan menambah bus baru untuk dioperasikan
guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk
mengadakan Bus ..................... .............. berdasarkan syarat-syarat, ketentuan dan
batasan yang diatur dalam Perjanjian ini sesuai Surat Sekretaris Dinas Perhubungan
Provinsi ..............selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : .............tertanggal
................ tentang Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Bus
..................... ...............
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan
Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
PENGERTIAN
Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :
1. “Angkutan Umum Busway” adalah sistem angkutan massal cepat dengan
menggunakan bus;
2. “Bus Gandeng (Articulated-Bus)” adalah bus yang terdiri dari dua badan;
3. “Denda” adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan
dalam jumlah tertentu;

2. 2
4. “Gubernur DKI Jakarta” adalah pihak yang berwenang menggunakan fasilitas
yang diberikan Undang-Undang sehubungan dengan transportasi umum
penumpang di kota Jakarta;
5. “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
6. “Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta” adalah organisasi yang memiliki
kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta peraturan perundangan
diwilayah DKI Jakarta;
7. “Peraturan Perundang-Undangan” adalah semua peraturan dan ketentuan yang
berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. “Perjanjian” adalah perjanjian kerjasama pengadaan Bus ..................... ..............ini
beserta lampiran-lampirannya, tambahan dan/atau perubahan-perubahannya yang
dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dari waktu ke waktu;
9. “Sistem Transjakarta” atau “Sistem Transjakarta Busway” adalah perpaduan
infrastruktur, properti, aset, peralatan, instalasi, sistem operasi dan kendali,
termasuk bus dan sistem koridor busway yang diperlukan oleh sistem bus rapid
transit.
PASAL 2
TUJUAN
Perjanjian ini bertujuan untuk menyediakan atau mengadakan kendaraan Bus Gandeng
..............yang akan digunakan untuk Angkutan Umum Busway dalam rangka memberikan
pelayanan umum transportasi darat pada Koridor ... bagi penumpang di wilayah DKI
Jakarta, sebagai berikut :
Organisasi
SKPD
Urusan
Program
Kegiatan
Pekerjaan
Kode Rekening
Tahun
Lokasi
: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................
: .............................................
PASAL 3
JENIS
Jenis Perjanjian ini adalah merupakan Perjanjian Harga Satuan.
PASAL 4
OBJEK PERJANJIAN
1 Objek Perjanjian ini adalah pengadaan Bus Gandeng ..............yang akan digunakan
dalam Sistem Transjakarta Busway untuk layanan Angkutan Umum Busway.
2 Bahwa jumlah Bus Gandeng ..............yang harus disediakan adalah sejumlah 21
(Dua puluh satu).
3 Pengadaan Bus Gandeng ..............sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan
(2) di atas akan dilakukan dengan cara 1 (satu) paket.

3. 3
PASAL 5
NILAI PERJANJIAN
Nilai Perjanjian Untuk 1 (satu) Bus Gandeng ..............adalah sebesar Rp.___________,-
(__________). Nilai seluruh Perjanjian ini adalah Rp. ________ (___________) sudah
termasuk BBN.
PASAL 6
SISTEM DAN CARA PEMBAYARAN
1 Sistem Pembayaran yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dibayarkan
berdasarkan termin, yaitu dalam tahun anggaran ____, sebagaimana lebih rinci
diatur dalam Pasal 6 ayat (2).
2 PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diatur
dalam Pasal 6 ayat (1) dengan cara melakukan pembayaran sebagaimana
diuraikan berikut ini :
(a) Uang Muka : Sebesar 20% dari NilaiPerjanjian, yaitu :
20% x Rp. _________ (belum termasuk BBN) = Rp.
_________,- (_________) sudah termasuk PPn 10%,
yang akan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA
menyerahkan surat jaminan yang diterbitkan oleh
Bank umum atau Asuransi umum sebagaimana
persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri keuangan.
(b) Pembayara
nI
: Sebesar :
____ bus x Rp. ____ = Rp. ____,-
Potongan Uang Muka = Rp. _____,-
____________________
Rp. _____,-
(Enam puluh milyar lima ratus delapan puluh tiga juta
empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima
puluh enam rupiah) sudah termasuk PPn 10%.
(c) Pembayara
n II
: BBN Sebesar :
BBN _____ bus x Rp. ___,- = Rp. ____,-
Pembayaran I Rp._____________,-
(Enam puluh tiga milyar enam ratus tujuh juta empat
ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh
enam rupiah) untuk pembayaran 21 unit Bus Gandeng
(Articulated-Bus).,
(d) Pembayaran Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
huruf (a) di atas diberikan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan jaminan
pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank umum atau Asuransi umum
sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuanganyang
besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat 3 Perjanjian ini .
Pembayaran Uang Muka selambat-lambatnya dibayarkan 1 (satu) hari
setelah penyerahan Jaminan Pelaksanaan tersebut.
(e) Besaran Nilai Pembayaran Biaya Balik Nama (BBN) dilakukan atas
pengeluaran sebenarnya (riil) yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
berdasarkan bukti – bukti pengeluaran yang sah menurut Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

4. 4
(f) Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Obyek Perjanjian ini akan
diserahkan secara keseluruhan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA setelah seluruh prosespembayaran selesai dilaksanakan oleh
PIHAK PERTAMA.
.3 Pembayaran I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b,
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari setelah Invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA.
4 Pembayaran II sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c,
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3
(tiga) hari setelah 21 (dua puluh satu) unit Bus Gandeng ..............diterima oleh
PIHAK PERTAMA.
5 Untuk setiap pembayaran yang akan jatuh tempo, PIHAK KEDUA akan
menyampaikan invoice dengan pendukung berupa laporan progres pekerjaan yang
menunjukan pencapaian bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) di
atas.
6 Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2),
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara transfer
oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
Pemilik Rekening : PT. ____________
Nomor Rekening : ........................
Nama Bank : ........................
Alamat Bank : ........................
Pasal 7
JANGKA WAKTU
Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai
dengan tanggal 20 Desember 2011 atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh
PARA PIHAK.
PASAL 8
HAK PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA sebagai pihak pemberi kerja, mempunyai hak untuk:
1. Menerima sejumlah Bus Gandeng ..............yang telah diperjanjikan sesuai dengan
spesifikasi teknis dan karakteristik yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Melakukan peninjauan dan/atau pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh
PIHAK KEDUA dengan cara menerima laporan tertulis sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4);
3. Melakukan verifikasi sendiri atau dengan menunjuk dan/atau memberi kuasa
kepada pihak ketiga yang independen sebagai konsultan pengawas teknis pekerjaan
untuk melakukan verifikasi secara bertahap seluruh Bus Gandeng ..............sebelum
diserahkan, untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum dengan spesifikasi
teknis yang telah ditentukan.
4. Melakukan pengujian terhadap Bus Gandeng ..............apakah sudah dapat
dioperasikan ke dalam Sistem TransJakarta serta uji komunikasi dengan ruang
kendali utama.
5. Memotong pembayaran PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22
Perjanjian ini..

5. 5
6. Menerima jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Bank umum atau Asuransi
umum pemerintah atau swasta sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian
sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang PIHAK PERTAMA.
7. Meminta jaminan bahwa PIHAK KEDUA tidak mempergunakan pendanaan yang
diperuntukkan bagi pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau jaminan pelaksanaan dalam
Lampiran 3 Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
8. Menerima jaminan bahwa Bus Gandeng ..............yang disediakan oleh PIHAK
KEDUA telah siap dioperasikan dan layak jalan sesuai dengan spesifikasi yang
telah diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dengan
Perjanjian ini.
9. Mendapatkan jaminan berupa pernyataan tertulis dari PIHAK KEDUA yang
menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA bebas dari tuntutan hak paten, hak cipta
dan/atau merek dari pihak ketiga atas Objek Perjanjian ini.
10. Mendapatkan jaminan pemeliharaan 100% (seratus persen) atas Objek Perjanjian
selama 1 (satu) tahun terhitung sejak _____ sampai dengan _____ atau pada saat
masing-masing unit Bus Gandeng ..............telah mencapai jarak tempuh pemakaian
100.000 km (seratus ribu kilometer), mana yang lebih dahulutercapai .
11. Menerima jaminan pembayaran uang muka dari PIHAK KEDUA sebesar sama
dengan Uang Muka yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA.
12. Memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan cara yang ditetapkan dalam
ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perjanjian ini.
PASAL 9
HAK PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
1. Menerima pembayaran uang muka (advance), pembayaran termin dan pembayaran
pelunasan sesuai dengan nilai, menurut tata cara dan mekanisme pembayaran yang
tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian ini secara tepat waktu.
2. Dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung proses
pengadaan Bus Gandeng ..............dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 10
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Membayarkan sejumlah uang kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Nilai
Perjanjian, menurut Sistem dan Cara Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal
6 Perjanjian ini secara tepat waktu.
2. Memberikan persetujuan tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa PIHAK
PERTAMA telah mengetahui apabila akan melakukan kerja sama dengan pihak
lain untuk mendukung terlaksananya Perjanjian ini.
3. Memberikan bantuan berupa dukungan dan/atau fasilitas untuk memperlancar
PIHAK KEDUA mengurus BBN, penguningan plat nomor dan pengujian

6. 6
kendaraan bermotor serta perijinan lain terkait pengoperasian Bus Gandeng
(Articulated-Bus). Dalam hal terjadi kekeliruan atau permasalahan dalam
pengurusan perijinan tersebut, PIHAK PERTAMA bersedia dengan itikad baik
membantu PIHAK KEDUA menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cepat
dan baik atas biaya yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sebagai pemilik
akhir Bus Gandeng (Articulated-Bus).
PASAL 11
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Bus Gandeng ..............sebagaimana yang telah disepakati dalam
Perjanjian ini.
2. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan
sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
3. Menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA yang dikeluarkan
oleh Bank umum atau Asuransi umum pemerintah atau swasta sebesar 5% (lima
persen) dari Nilai Perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam dokumen lelang
PIHAK PERTAMA.
4. Tidak menggunakan pendanaan yang diperuntukkan untuk pelaksanaan Perjanjian
ini dan/atau jaminan pelaksanaan dalam Perjanjian ini untuk hal-hal diluar
kepentingan Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung.
5. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Perjanjian ini secara tepat waktu
dengan tetap mematuhi ketentuan yang telah ditentukan dalam lampiran Perjanjian
ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian
ini.
6. Pada saat penandatanganan Perjanjian ini PIHAK KEDUA harus menyerahkan
jadwal dan tahapan proses pengadaan Bus Gandeng ..............secara bertahap untuk
dapat dioperasikan dalam Sistem TransJakarta pada PIHAK PERTAMA, dimana
jumlah kendaraan yang diadakan tersebut harus sesuai dengan Lampiran 2, yang
merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
7. Mengadakan atau menyediakan seluruh Bus Gandeng ..............sesuai dengan
spesifikasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya pada
tanggal ......................... atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA
PIHAK.
8. Memfasilitasi proses verifikasi secara bertahap terhadap seluruh proses pembuatan
Bus Gandeng ..............sebelum diserahkan, untuk mengetahui apakah sudah sesuai
atau belum dengan PIHAK PERTAMA atau pihak lain yang ditunjuk oleh PIHAK
PERTAMA untuk itu.
9. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kondisi setiap Bus Gandeng
..............yang diserahkan adalah Bus Gandeng ..............yang telah siap untuk
dioperasikan dan dalam kondisi layak jalan serta telah memenuhi seluruh
persyaratan dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku, sesuai dengan spesifikasi Bus Gandeng ..............yang ditetapkan dan
diatur oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana terdapat dalam lampiran Perjanjian
ini yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

7. 7
10. Bertanggung jawab, menanggung resiko dan kerugian terkait dengan kerusakan
atau ketidaklayakan Bus Gandeng ..............disebabkan oleh kelalaian material dan
nyata dari PIHAK KEDUA sebagaimana telah sah dapat dibuktikan tanpa
intervensi dari PIHAK PERTAMA apabila telah dinyatakan terbukti bersalah
secara tetap (inkracht) melakukan wanprestasi oleh lembaga yang berwenang.
11. Memiliki dana (modal kerja) yang cukup untuk kegiatan operasional perusahaan
PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya untuk selama 6 (enam) bulan ke depan.
12. Melindungi semua tenaga kerjanya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
13. Mengijinkan dan memberikan akses seluas-luasnya kepada PIHAK PERTAMA,
instansi lain yang berwenang, dan/atau auditor independen yang ditunjuk oleh
PIHAK PERTAMA, untuk memperoleh segala bentuk informasi yang berkaitan
dengan proses pengadaan Bus Gandeng ..............berdasarkan Perjanjian ini.
14. Menanggung segala akibat dan biaya yang timbul dari uji coba pengoperasian Bus
Gandeng ..............sebelum diserahkan.
15. Menanggung seluruh kerugian baik materil maupun immateril akibat kerusakan
sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dalam
proses pengadaan Bus Gandeng (Articulated-Bus).
16. Tidak mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan
mensub-kontrakkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, kecuali
disubkontrakkan kepada penyedia barang / jasa spesialis.
17. Mempekerjakan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas.
19. Mematuhi semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berhubungan
dengan Perjanjian ini termasuk peraturan yang berhubungan dengan lingkungan
dan menjaminnya bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan tersebut kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini.
20. Memberikan jaminan bahwa Bus Gandeng ..............yang diserahkan adalah telah
siap dioperasikan dan layak jalan sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur dalam
Lampiran 1 Perjanjian ini. Apabila ternyata menurut PIHAK PERTAMA Bus
Gandeng ..............yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diatur
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk
menyesuaikannya sebagaimana spesifikasi yang telah ditentukan dalam Lampiran 1
dengan tanggungan seluruh biaya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
21. Memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA berupa pernyataan tertulis dari
PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dibebaskan dari
tuntutan pihak ketiga atas hak paten, hak cipta dan merek atas objek Perjanjian.
22. Memberikan jaminan pemeliharaan setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebanyak
100% (seratus persen) atas objek Perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
tanggal ........................ sampai dengan 20 Desember 2012 atau pada saat masing-
masing unit Bus Gandeng ..............telah mencapai jarak tempuh pemakaian
100.000 km (seratus kilometer), mana yang lebih dahulutercapai .
23. Memberikan jaminan purna jual untuk mesin tiap unit Bus Gandeng
..............selama 7 (tujuh) tahun sejak masing – masing kendaraan diserahkan untuk
dioperasikan, dengan syarat, PIHAK PERTAMA berjanji untuk melakukan
pemeliharaan Bus Gandeng ..............secara berkala dan selalu menggunakan suku
cadang asli yang disarankan oleh PIHAK KEDUA.

8. 8
24. Menyerahkan surat jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank umum atau
Asuransi umum sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
sebesar sama dengan uang muka yang diberikan.
PASAL 12
SPESIFIKASI DAN KARAKTERISTIK BUS
Spesifikasi dan karakteristik Bus Gandeng ..............dalam Perjanjian ini adalah
sebagaimana yang ditetapkan dan diatur dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
PASAL 13
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
13.1 PIHAK KEDUA dengan ini menjamin atas keabsahan setiap jenis hak atas
kekayaan intelektual yang digunakan dan/atau diterapkan dalam pekerjaan
berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada hak cipta, paten,
merek dan/atau rahasia dagang.
13.2 PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala
tuntutan hukum atau gugatan dari pihak ketiga yang terkait dengan penggunaan
dan/atau penerapan hak atas kekayaan intelektual dalam Perjanjian ini.
PASAL 14
PENGAWASAN
1 PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan
pekerjaan oleh PIHAK KEDUA dengan cara menerima laporan tertulis dan/atau
melakukan peninjauan ke lokasi kerja;
2 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas,
PIHAK PERTAMA dapat menunjuk dan/atau memberi kuasa kepada pihak ketiga
yang independen sebagai konsultan pengawas.
PASAL 15
SERAH TERIMA PEKERJAAN
1 Bus Gandeng ..............yang diserahkan pada PIHAK PERTAMA harus sudah
memenuhi spesifikasi dan telah lolos dalam proses verifikasi yang dinyatakan
dengan pernyataan dan/atau laporan dari pengawas teknis PIHAK PERTAMA atau
konsultan pengawas independen yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sesuai
ketentuan Pasal 8 angka 3 Perjanjian ini.
2 Bus Gandeng ..............yang diserahkan harus sudah siap untuk dioperasikan dan
harus layak jalan serta memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administrasi,
yaitu:
(a) Uji tipe dari instansi yang berwenang;
(b) Uji bejana tekan dari instansi yang berwenang;
(c) Uji mutu dari instansi yang berwenang;

9. 9
(d) Uji pertama kelayakan jalan dan uji berkala dari instansi yang berwenang;
3 Setelah pekerjaan selesai sesuai tahap-tahapnya, PIHAK KEDUA menyerahkan
Bus Gandeng ..............secara bertahap pula sesuai jadwal penyerahan dimaksud
dalam Lampiran 2 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan
sebagai berikut:
(a) PIHAK KEDUA mengajukan permintaan secara tertulis kepada PIHAK
PERTAMA untuk dilakukan penyerahan pekerjaan dengan melampirkan
dokumen pendukung yang menunjukkan Bus Gandeng ..............siap
dioperasikan dan dokumen terkait lainnya antara lain dokumen penagihan
untuk tiap-tiap Bus Gandeng ..............yang telah diserahkan;
(b) PIHAK PERTAMA melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang
telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Apabila terdapat kekurangan-
kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib
memperbaiki/menyelesaikannya;
(c) PIHAK PERTAMA menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan tahap-tahap penyerahan Bus
Gandeng ..............menurut ketentuan Perjanjian;
(d) Hasil penyerahan pekerjaan (sesuai tahap-tahap penyerahan) harus
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan dinyatakan dengan jelas
dapat diterima. Berita Acara dimaksud ditandatangani oleh PARA PIHAK
dan Ketua Panitia Pemeriksa/Serah Terima Barang Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta.
4 Lokasi serah terima Bus Gandeng ..............ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan
diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
5 Segala resiko yang mungkin timbul atas Bus Gandeng (Articulated-Bus)yang
terjadi di perjalanan sebelum dilakukan/terjadinya serah terima di Tempat
Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3)
menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. Sehubungan dengan hal ini,
PIHAK KEDUA dapat untuk kepentingannya sendiri menutup resiko-resiko
tersebut dengan asuransi (all risks).
6 Setelah terjadinya penyerahan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah
Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 huruf (d) di atas, maka segala
resiko atas Bus Gandeng ..............yang telah diserahterimakan beralih menjadi
tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PASAL 16
PERPAJAKAN
1. Seluruh pajak, bea dan kontribusi yang dikenakan oleh pemerintah, setiap badan
teritorial atau setiap pihak berwenang lainnya dan yang bertambah sebagai akibat
dari dilangsungkannya penandatanganan, pelaksanaan, pemenuhan atau likuidasi
Perjanjian ini ditanggung oleh masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang perpajakan.
2. Resiko yang timbul atas hal – hal terkait dengan Pasal 16 ayat (1) di atas menjadi
tanggung jawab masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang – undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

10. 10
3 Pemungutan terhadap pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan
berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain
yang terkait yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PASAL 17
SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KEUANGAN
1 PIHAK KEDUA harus memiliki dan melaksanakan sistem informasi keuangan,
akuntansi dan administrasi untuk menerangkan mengenai semua pelaksanaan isi
dari Perjanjian ini, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum,
dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia
2 PIHAK KEDUA harus mempunyai organisasi dan manajemen yang kompeten
untuk dapat melaksanakan Perjanjian ini, dan merumuskan mekanisme pengawasan
internal yang menjamin kualitas dari manajemen, informasi, keuangan dan
akuntansi serta layanan yang diberikannya
3 PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA informasi tambahan
terkait dengan Perjanjian ini, apabila diminta secara tertulis oleh PIHAK
PERTAMA.
PASAL 18
RESIKO PIHAK KEDUA
Resiko-resiko yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA, adalah:
1. Resiko menanggung seluruh biaya penyesuaian apabila ternyata Bus Gandeng
..............yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
2. Resiko dimasukkan dalam daftar hitam apabila tidak dapat melaksanakan
Perjanjian dengan baik.
3. Resiko pemotongan pembayaran akibat ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi
yang dipersyaratkan secara material (bukan minor) karena kelalaian nyata dari
PIHAK KEDUA.
PASAL 19
KEADAAN KAHAR
1 Keadaan Kahar adalah keadaan atau setiap peristiwa di luar kekuasaan dari para
pihak yang mengakibatkan para pihak menjadi tidak dapat memenuhi
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
.2. Keadaan Kahar adalah termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
(a) Perang, permusuhan (baik yang diumumkan maupun tidak), invasi, serbuan
negara asing, pemberontakan, revolusi, konflik senjata atau tindakan dari
militer, saudara, terorisme, gangguan terhadap masyarakat sipil dan
sabotase;
(b) Ionisasi, radiasi atau pencemaran radio aktif dari limbah nuklir, dari
pembuangan bahan bakar nuklir, ledakan toksik radioaktif, atau jenis
ledakan yang membahayakan barang milik lainnya, kumpulan nuklir atau
komponen nuklir;
(c) Bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir,
tanah longsor, tsunami ,badai dan perubahan cuaca yang sangat buruk; dan
(d) Kerusuhan, kerusuhan para pekerja atau gangguan industri lainnya yang
mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini bukan merupakan cidera janji
PIHAK KEDUA.

11. 11
(e) Pemogokan, penghentian kerja yang terjadi selama 14 (Empat Belas) hari
kalender secara terus menerus sehingga mempengaruhi pelaksanaan
Perjanjian ini bukan merupakan cidera janji PIHAK KEDUA.
3 Tidak dapat dipenuhinya / terlambatnya suatu prestasi oleh salah satu pihak yang
disebabkan karena keadaan kahar, tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk
Wanprestasi.
4 Apabila Keadaan Kahar terjadi dan mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat
menjalankan dan/atau memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, maka pihak
tersebut harus memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
5 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diatas dilakukan
dengan cara memberikan keterangan secara rinci dan tindakan yang telah dilakukan
oleh pihak tersebut guna mengurangi keparahan keadaan tersebut.
6 Apabila salah satu pihak tidak menyetujui tentang terjadinya Keadaan Kahar
tersebut maka penyelesaian perselisihan akan diselesaikan dengan menggunakan
mekanisme penyelesaian perselisihan yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
7 Apabila Keadaan Kahar hanya diderita oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak
sebagai akibat dari Keadaan Kahar, maka kerugian yang ditimbulkan akan
ditanggung oleh pihak yang bersangkutan dan tidak ada ganti rugi yang diberikan
kepada pihak lainnya dan pihak yang menderita kerugian tidak dapat mengajukan
tuntutan terhadap kerugian yang dideritanya kepada pihak lain.
8 Apabila Keadaan Kahar diderita oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA akan
menanggung risiko yang dideritanya tersebut dan segera mengatasinya dengan cara
berkonsultasi khusus tentang aspek tekhnis, keuangan ,hukum, dan pajak, yang
guna menghadapi keadaan tidak terduga agar dapat diantisipasi, untuk membangun
bisnis yang berkelanjutan dalam skenario yang realistis, dengan tetap
memperhatikan batasan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian pinjaman
dengan pihak lain, dengan syarat-syarat dan ketentuaan yang diatur dalam
Perjanjian ini.
PASAL 20
KOMPENSASI DAN PERUBAHAN
1 Tidak ada kompensasi tambahan dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut
penyesuaian apa pun yang berasal dari pengembangan, pelaksanaan isi Perjanjian
ini, dan/atau dari resiko yang diakibatkan dari Perjanjian ini, kecuali ada perubahan
kebijakan atau peraturan dari pemerintah yang berhubungan erat dengan isi
Perjanjian ini, kecuali perubahan tersebut menyebabkan kerugian material kepada
PIHAK KEDUA karena telah dilaksanakannya sebagian atau seluruh pekerjaan
atas kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
2 Apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan sebagaimana dimaksud
Pasal 20 ayat (1) di atas maka akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dari
para pihak yang selanjutnya menjadi addendum dari Perjanjian yang merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian. Para pihak sepakat
bahwa perubahan internal pejabat pada PIHAK PERTAMA tidak termasuk pada
perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ini, dan Perjanjian ini
serta seluruh kesepakatan-kesepakatan didalamnya tetap berlaku mengikat pada
para pihak dan para penerusnya yang sah.
PASAL 21
TANGGUNG JAWAB KEPADA PIHAK KETIGA

12. 12
1 PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga, atas kewajiban
PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga dan kerugian yang disebabkan oleh aktivitas
PIHAK KEDUA, maupun pegawainya, agen, kontraktor, sub kontraktor, pemasok
(vendor atau supplier) serta pihak lain yang bekerjasama dengan PIHAK KEDUA.
2 PIHAK KEDUA bertanggung jawabsesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1
tersebut di atas selama , pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian ini masih
berlangsung.
PASAL 22
SANKSI DAN DENDA
1 PIHAK PERTAMA dapat menghentikan pengadaan satu atau lebih Bus Gandeng
..............dan/atau memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK
KEDUA terbukti mengalami satu atau lebih dari situasi yang disebutkan sebagai
berikut:
(a) Kondisi Bus Gandeng ..............tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana
terdapat dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
(b) , Kondisi Bus Gandeng ..............tidak sesuai dengan spesifikasi
sebagaimana huruf a di atas sehingga beresiko bagi keselamatan
penumpang.
(c) Kondisi Bus Gandeng ..............terbukti berpengaruh langsung atau tidak
langsung terhadap kebisingan atau polusi udara yang melebihi ambang
batas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(d) Melanggar ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA menyetujui bahwa sanksi dan/atau denda sebagaimana
dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) tidak dapat dikenakan terhadap PIHAK KEDUA
apabila Bus Gandeng (Articulated-Bus)yang diadakan dan/atau diserahkan oleh
PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Perjanjian ini.
2 Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal yang
telah ditentukan dalam Pasal 7 maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar
1/1000 (satu per mil) per hari dari Nilai Perjanjian sampai setinggi-tingginya
sebesar 5% (lima persen) dari NilaiPerjanjian , yang akan diperhitungkan dan/atau
dipotongkan dari nilai jaminan pelaksanaan Perjanjian ini.
3 PIHAK KEDUA harus membayar denda yang dikenakan oleh PIHAK PERTAMA
sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan akan diperhitungkan pada pembayaran
kepada PIHAK KEDUA saat itu. Jenis dan besaran denda diatur dan ditetapkan
oleh PIHAK PERTAMA dan disetujui oleh PIHAK KEDUA dengan
mempertimbangkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perjanjian ini.
PASAL 23
JAMINAN PRODUK
1 Jaminan terhadap kondisi Bus Gandeng ..............diberikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ........................
sampai dengan 20 Desember 2012 atau pada saat masing-masing unit Bus Single
telah mencapai jarak tempuh pemakaian 100.000 km (seratus kilometer), mana
yang lebih dahulutercapai .

13. 13
.2 Apabila dalam jangka waktu jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) di
atas belum terlewati ternyata ditemukan bahwa prestasi yang dihasilkan tidak
sesuai dengan spesifikasi Lampiran 1 maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab
penuh terhadap prestasi yang telah dihasilkan oleh PIHAK KEDUA tersebut untuk
selanjutnya prestasi yang telah dihasilkan tersebut disesuaikan dengan spesifikasi
sesuai Lampiran 1 dengan menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
proses tersebut.
.3 Apabila jaminan terhadap kondisi Bus Gandeng ..............sebagaimana diatur dalam
Pasal 23 ayat (1) di atas terlewati maka PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab
terhadap prestasi yang telah dihasilkan oleh PIHAK KEDUA.
.4 Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah terkait dengan pemenuhan
kewajiban PIHAK KEDUA yang diatur dalam Pasal 11 butir 20, 21, 22 dan 23
Perjanjian ini.
PASAL 24
JAMINAN PELAKSANAAN
.1 PIHAK KEDUA harus memberikan Jaminan Pelaksanaan atas nama PIHAK
PERTAMA yang berlaku selama Perjanjian ini berlangsung, dengan lingkup dan
ketentuan yang diperlukan dan akan digunakan pada saat PIHAK KEDUA tidak
dapat melaksanakan kewajibannya, kecuali karena Keadaan Kahar sebagaimana
diatur dalam Perjanjian ini, tanpa mengurangi ketentuan minimum pada Jaminan
Pelaksanaan dan/atau karena hal yang lain sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.
.2 Isi atau klausul dalam Jaminan Pelaksanaan harus tertulis dan di dalamnya
mengatur tentang syarat-syarat dan ruang-lingkup sebagaimana isi Perjanjian ini
untuk melengkapi klausul umum dari Jaminan Pelaksanaan.
.3 PIHAK KEDUA harus memberikan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan untuk
atau atas nama PIHAK PERTAMA, dan harus diserahkan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia
barang/jasa, sebelum dilakukan penandatangananPerjanjian ini .
.4 Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) di atas adalah
untuk melindungi PIHAK KEDUA dari kewajiban dan tanggung jawabnya
sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian ini.
.5 Nilai Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) adalah
sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 di
atas adalah sejumlah Rp ......................... ,-
(.....................................................................................................................).
.6 Jaminan Pelaksanaan berlakusesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
.7 Bahwa Jaminan ini akan digunakan apabila ternyata dikemudian hari diketahui
ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah ditentukan dalam Perjanjian dan Lampiran Perjanjian ini yang
merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan dapat
digunakan oleh PIHAK PERTAMA setelah mendapat surat pernyataan dari PIHAK
KEDUA.
.8 Dalam halisi atau klausul, ketentuan, dan/atau susunan dalam jaminan pelaksanaan,
atau setiap dokumen publik atau pribadi yang terkait pelaksanaan Perjanjian ini,
harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

14. 14
PASAL 25
ASURANSI
1 PIHAK KEDUA harus mengasuransikan semua barang dan peralatan yang
digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan pekerja-pekerja selama masa
pelaksanaan pekerjaan atas resiko kecelakaan, kerusakan, kehilangan serta resiko
lain yang tidak dapat diduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Asuransi
tersebut harus memiliki masa berlaku minimal sampai dengan berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan.
2 Khusus mengenai asuransi tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan
asuransi sosial tenaga kerja (Jamsostek), sesuai dengan ketentuan perundang-
ungangan yang berlaku.
3 Dalam melaksanakan pekerjaan PIHAK KEDUA diwajibkan memperhatikan dan
menyelenggarakan perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan para
karyawan dan pekerjanya.
PASAL 26
PENGAMBILALIHAN PERJANJIAN
PIHAK PERTAMA dapat mengambilalih Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA, apabila
PIHAK KEDUA setelah menerima surat pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dalam rentang waktu 7 (tujuh) hari kalender, yang
disebabkan karena tidak dapat melaksanakan prestasi atau memperbaiki kesalahannya
sesuai dengan spesifikasi Lampiran 1 yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tetapi
tidak termasuk dalam Keadaan Kahar.
PASAL 27
PENGALIHAN PERJANJIAN
.1 PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama
dengan mensubkontrakan kepada pihak ketiga .
2 PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama
dengan mensubkontrakan kepada pihak ketiga dengan cara dan alasan apapun,
kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis dengan persetujuan
tertulis dari PIHAK PERTAMA.
.3 Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27
ayat (1) dan (2) di atas harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini sebagai
persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga, yaitu:
(a) Bahwa pihak yang mengalihkan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang
diberikan dalam Surat Penunjukan (Letter of Appointment).
(b) Bahwa pihak yang mengalihkan Perjanjian ini, memenuhi semua
persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta
menyetujui untuk menandatangani dokumen pengalihan terkait yang secara
jelas meliputi semua hak dan tanggung jawabnya.
(c) Bahwa status pihak yang menerima pengalihan tidak mempengaruhi
kedudukan hukum atau ekuitas (kekayaan) minimum, atau pengalaman
minimum yang diminta dari PIHAK KEDUA, dan bahwa pihak yang
menerima pengalihan mematuhi semua ketentuan, persyaratan dan jaminan
yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.

15. 15
(d) Bahwa pihak yang menerima pengalihan bersedia dan menyetujui untuk
tidak mengubah kepemilikan perseroannya atau susunan sahamnya sebagai
PIHAK KEDUA, selama pengalihan perjanjian ini berlangsung, kecuali
penambahan modal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian
ini.
(e) Apabila PIHAK KEDUA merupakan konsorsium atau perserikatan
sementara, pihaknya tidak akan mengizinkan pengalihan partisipasi satu
anggota kelompok itu kepada anggota lainnya.
PASAL 28
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
.1 Pengakhiran Perjanjian dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
(a) selesainya pekerjaan;
(b) terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian
ini; dalam hal demikian, PIHAK PERTAMA wajib membayar kepada
PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi dan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai.
.2 Perjanjian dapat diakhiri sebelum Jangka Waktunya dengan ketentuan sebagai
berikut:
(a) Atas kesepakatan bersama di antara PARA PIHAK.
(b) PIHAK KEDUA terbukti telah cidera janji/wanprestasi berdasarkan
keputusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap.
(c) Terjadi likuidasi, pembubaran PIHAK KEDUA secara sukarela atau wajib,
atau karena PIHAK KEDUA dinyatakan pailit oleh pengadilan yang
berwenang.
(d) PIHAK KEDUA melakukan penggabungan (merger), pemecahan (spin-off)
pengambilalihan (akusisi) atau mengubah maksud dan tujuan perseroannya
tanpa ijin tertulis sebelumnya dari PIHAK PERTAMA, kecuali dalam
rangka Penawaran Umum yang diperbolehkan.
(e) PARA PIHAK terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak pidana
korupsi berdasarkan keputusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum
tetap.
(f) PIHAK KEDUA, para pemegang sahamnya atau mitranya menjual,
memindahkan atau, dalam hal apapun, melakukan perubahan kepemilikan
lebih dari 10% (sepuluh persen) dari saham atau modal dasar atau modal
disetor tanpa wewenang tertulis dan tegas sebelumnya dari PIHAK
PERTAMA, kecuali dalam rangka Penawaran Umum Yang Diperbolehkan.
(g) Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap
kewajibannya yang membahayakan terhadap pengadaan Bus Gandeng
..............yang aman sesuai dengan spesifikasi.
(h) PIHAK KEDUA didiskualifikasi karena kelalaian atau kesalahannya dalam
melaksanakan kewajibannya dalam pengadaan Bus Gandeng
..............dan/atau tidak mampu mengalihkan Perjanjian ini sewaktu
mengalami diskualifikasi.

16. 16
(i) Nilai denda yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA telah melewati dari
Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Perjanjian ini.
(j) Atas permintaan salah satu pihak, sehubungan dengan pelanggaran terhadap
Perjanjian ini yang dapat dikaitkan dengan pihak lain, dan pelanggaran
Perjanjian tersebut mengakibatkan kemungkinan diajukannya permintaan
pengakhiran sebelum waktunya sesuai syarat-syarat dan ketentuan yang
tercantum dalam Perjanjian ini.
(k) Apabila salah satu pihak meminta pengakhiran sebelum waktunya, maka
pihak yang bersangkutan harus memberitahu pihak lain secara tertulis
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
pengakhiran perjanjian diberlakukan.
(l) Apabila pihak lain tidak menerima dan tidak menyetujui pengakhiran
sebelum waktunya tersebut, maka pihak yang meminta pengakhiran dapat
menggunakan sarana penyelesaian perselisihan yang diatur dan ditetapkan
dalam Perjanjian ini.
.3 Sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (2) butir (a), PARA PIHAK dapat mengakhiri
Perjanjian ini dengan kesepakatan bersama. Dalam hal demikian, maka
kesepakatan bersama untuk mengakhiri Perjanjanjian tersebut harus dituangkan
dalam suatu kesepakatan tertulis, dan kesepakatan bersama tersebut membebaskan
PARA PIHAK dari kewajiban yang dapat dipikul atas namanya. Apabila dalam
pengakhiran Perjanjian ini ada pemberian ganti rugi terhadap salah satu pihak maka
pemberian ganti rugi demikian harus berdasarkan adanya kata sepakat diantara
keduanya.
PASAL 29
CARA PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1 Pengakhiran Perjanjian sebelum Jangka Waktunya dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
(a) Apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini dikarenakan terjadinya
pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini, yang mengakibatkan adanya resiko
yang serius bagi proses pengadaan Bus Gandeng (Articulated-Bus), maka
pihak yang mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari kerja sebelum Perjanjian ini diakhiri.
(b) Apabila tidak tercapai kesepakatan atau pihak yang mengakhiri Perjanjian
ini tidak menerima tanggapan apapun dari pihak lainnya dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana tersebut di Pasal 29 ayat (1) di
atas, maka mekanisme penyelesaian sengketa akan ditempuh sebagaimana
telah diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian ini.
(c) Apabila Perjanjian ini diakhiri sebelum waktunya, tetapi bukan disebabkan
oleh suatu pelanggaran terhadap isi Perjanjian ini, yang mengakibatkan
resiko serius bagi penyediaan layanan publik atau yang membuat
masyarakat menghadapi resiko, maka PIHAK PERTAMA, dengan
kebijaksanaannya, dapat memberikan pemberitahuan pelanggaran kepada
PIHAK KEDUA sebagai pihak yang melanggar.
(d) Pemberhentian perjanjian yang dikarenakan sebagaimana diatur dalam
Pasal 29 ayat (1) di atas, tidak mengurangi keabsahan dan keberlakuan
sanksi dan denda terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan dan diatur
dalam Perjanjian ini.

17. 17
(e) Apabila sesuai klausul Perjanjian ini, terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan berdasarkan Perjanjian yang dapat dikaitkan dengan PIHAK
KEDUA, yang dianggap sebagai pelanggaran berat dan yang merupakan
penyebab dari pengakhiran sebelum Jangka Waktunya atas Perjanjian ini,
maka prosedur yang diuraikan dalam klausul di atas akan diabaikan dan
pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
adalah telah cukup untuk pengakhiran Perjanjian ini.
(f) Setelah pengakhiran Perjanjian ini, pembayaran ganti rugi yang terhutang
sesuai isi Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan mempertimbangkan
kerugian yang ditimbulkan.
2 PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian pembatalan Perjanjian ini tidak
perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan.
PASAL 30
PERUBAHAN PERJANJIAN DAN ADDENDUM
1 Perubahan Perjanjian dan Addendum ini hanya dapat dilakukan dengan
kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2 Apabila selama berlangsungnya Perjanjian ini terdapat perubahan peraturan
perundang-undangan atau spesifikasi dan karakteristik Bus Gandeng (Articulated-
Bus), sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan dan/atau addendum terhadap
ketentuan-ketentuan tertentu dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA,
melalui keputusan administratif, dapat sejauh tidak menyimpang dari spesifikasi
Bus Gandeng ..............yang telah disetujui di awal sedemikian rupa sehingga
perubahan yang dikehendaki menyebabkan tidak dapat dikategorikannya produk
yang dihasilkan sebagai Bus Gandeng (Articulated-Bus)sesuai yang dimaksud oleh
PARA PIHAK semula, mengubah ketentuan-ketentuan Perjanjian ini yang terkait
dengan sebab-sebab tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perundingan-
perundingan dengan mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan
perubahan sebagaimana disebutkan di atas.
3 PARA PIHAK sepakat bahwa terhadap segala perubahan dan/atau addendum atas
sebagian maupun keseluruhan dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian ini akan dituangkan secara tertulis dan terpisah, namun tetap merupakan
satu kesatuan yang utuh dengan Perjanjian ini.
PASAL 31
INFORMASI RAHASIA
1 Selama berlangsungnya Perjanjian ini dan setelah berakhirnya Perjanjian ini,
PARA PIHAK tidak diperbolehkan untuk membuka, mengungkapkan, menyiarkan
dan/atau menyebarluaskan semua data, termasuk tetapi tidak terbatas pada,
informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting selama jangka waktu 3 (tiga)
tahun sejak berakhirnya Perjanjian ini. . (“Informasi Rahasia”)
2 PARA PIHAK dan/atau karyawan maupun pihak lain yang ditunjuk oleh PARA
PIHAK terkait dengan Perjanjian ini tidak boleh melakukan pengaduan dan/atau
menyebarluaskan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara
apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya
dalam Perjanjian ini.

18. 18
3 Apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini melanggar Pasal 31 ayat (1) dan/atau
(2) di atas maka pihak lain akan memprosesnya baik secara hukum pidana maupun
perdata sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
PASAL 32
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1 Bahwa Perjanjian ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia baik secara perdata maupun pidana.
2 Setiap perselisihan, pertentangan dan/atau perbedaan pendapat yang berhubungan
dengan Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA
PIHAK.
3 Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak berhasil tercapai
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka segala bentuk sengketa, perselisihan,
pertentangan dan/atau perbedaan di antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan isi
Perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) dan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia.
4 Majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter, yang salah satunya dipilih
Pemohon arbitrase, salah satunya lagi dipilih termohon arbitrase, seorang ketua
yang dipilih pemohon arbitrase dan termohon arbitrase. Apabila tidak tercapai
kesepakatan, maka PARA PIHAK akan meminta Ketua BANI untuk menetapkan
ketua arbiter tersebut.
5 Sejak pengajuan permohonan arbitrase sampai dengan sengketa diputuskan, PARA
PIHAK harus tetap melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana tercantum
dalam Perjanjian ini, dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak
diajukannya permohonan arbitrase tersebut.
PASAL 33
PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan, penagihan dan/atau komunikasi lainnya yang diberikan dan/atau
dibuat secara tertulis atau dikirim kepada pihak yang bersangkutan pada alamat atau
faksmili yang diuraikan di bawah (atau alamat atau nomor faksmili lain yang dimiliki
pihak penerima dengan pemberitahuan tertulis 5 (lima) hari sebelumnya kepada pihak
lainnya :
PIHAK PERTAMA :
DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA
Alamat Kantor : ................................
................................
Telepon : ................................
Faksmili : ................................
Up : ................................
PIHAK KEDUA :
PT. ____________
Alamat Kantor : ................................
Telepon : ................................
Faksmili : ................................
Up : ................................
Setiap pemberitahuan, pengalihan atau komunikasi lainnya yang dialamatkan kepada pihak
terkait harus dianggap telah disampaikan dengan ketentuan:

19. 19
1. Jika diantarkan langsung, pada waktu sebenarnya disampaikan kepada alamat
tersebut di atas
2. Jika diberikan atau dibuat dengan faksmili, pada saat dikirim.
Setiap pemberitahuan, penagihan dan/atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini
dan setiap dokumen lain yang diharuskan untuk disampaikan menurut Perjanjian ini dan
setiap dokumen lain yang diharuskan untuk disampaikan menurut Perjanjian ini harus
dilakukan dan/atau disampaikan dalam bahasa Indonesia.
PASAL 34
DOKUMEN PERJANJIAN
1 Bahwa Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dengan lampiran-lampirannya
(Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3).
2 Dokumen lain yang juga merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini yang tidak
dapat dipisahkan dari Perjanjian ini adalah :
(a) Dokumen tender (yang berlaku), dokumen lelang, formulir, lampiran dan
penambahannya.
(b) Penawaran dari PIHAK KEDUA yang diterima oleh PIHAK PERTAMA
(c) Jaminan Pelaksanaan dan Asuransi Pertanggungan Umum yang ditetapkan
sebagaimana mestinya.
PASAL 35
PENUTUP
35.1 Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.
35.2 Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, keduanya mempunyai kekuatan yang
sama dan mengikat bagi para pihak.
DEMIKIAN PERJANJIAN ini dibuat untuk dipergunakansebagaimana mestinya. .
dibuat dan ditandatangani
di .............
pada tanggal Tahun
PIHAK - PIHAK YANG MENGADAKAN
PERJANJIAN/KONTRAK
PIHAK KEDUA
PT. ____________
______________________
Direktur
PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA
Selaku Kuasa Pejabat Pembuat Komitmen,
_____________________
NIP. ____________________

20. 20
Mengetahui,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI _______________
______________________
NIP. _______________________
Tembusan:
1. _________________

21. 21
LAMPIRAN 1
SPESIFIKASI DAN KARAKTERISTIK BUS GANDENG (ARTICULATED-BUS)

22. 22
LAMPIRAN 2
JADWAL PENYERAHAN BUS GANDENG (ARTICULATED-BUS)
No Bus Termin
1
Termin
2
Termin
3
Pelunasan
4

23. 23
LAMPIRAN 3
JAMINAN PELAKSANAAN