1. PERJANJIAN PEMBANGUNAN MESS TAHAP II
(MESS ____________ & ___________)
DI _______________________________________
KALIMANTAN TIMUR
No : ___________________
PT __________________
dan
CV _______________________
RINGKASAN
Proyek : Pembangunan Mess (Mess ........... & ...........) di ..............,
..........................., Provinsi____
Lokasi kerja : ............
Periode : ............. s/d ................
Salinan : 2 (dua) buah;
1 (satu) buah untuk PT __________________ dan 1 (satu) buah untuk
CV _______________________
Jumlah halaman : 10 lembar (termasuk cover)

2. PERJANJIAN PEMBANGUNAN MESS TAHAP II
(MESS ........... & ...........)
DI .............. ..........................., KALIMANTAN TIMUR
No : .......................
Perjanjian Pembangunan Mess Tahap II (Mess ........... & ...........) Di .............. ...........................,
Kalimantan Timur (selanjutnya disebut sebagai ”PERJANJIAN”) ini dibuat dan ditandatangani pada
tanggal 01-01-20..,.., (Tanggal, Bulan, Tahun Dua ribu .............................), oleh dan antara :
A. PT __________________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ........................, beralamat di
......................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh ................, selaku
Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT __________________
(selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK PERTAMA”); dan
B. CV _______________________, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di ............., beralamat di
......................................................................................., dalam hal ini diwakili oleh .....................,
selaku Direktur Utama oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama CV
_______________________ (selanjutnya disebut sebagai ”PIHAK KEDUA”).
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut ”PIHAK” atau secara
bersama-sama disebut “PARA PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa PIHAK PERTAMA dan PT ................................... (selanjutnya disebut sebagai
”PEMILIK”) telah menandatangani Perjanjian Pembangunan Mess Tahap II (Mess ........... &
...........) Di .............. ..........................., Kalimantan Timur tertanggal_____ ;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi.
- Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memborongkan pekerjaan pembangunan Mess
PEMILIK kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan tersebut
dari PIHAK PERTAMA.
Berdasarkan premis tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan PERJANJIAN
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN
1. Lingkup pekerjaan utama yang harus dikerjakan oleh PIHAK KEDUA meliputi:
1.1.Pekerjaan Persiapan & Modifikasi Container:
1.1.1. Mobilisasi;
1.1.2. Pengukuran;
1.1.3. Persiapan Lahan;
1.1.4. Modifikasi Container.
1.2 Pekerjaan Tanah, Beton dan Lantai:
1.2.1. Pekerjaan tanah dan pondasi;
1.2.2. Pekerjaan urugan pasir & Lantai Kerja;
1.2.3. Cor Sloof & Lantai;
1.2.4 Teras.
1.3.Pekerjaan Beton Lantai:
1.3.1. Lantai Kerja;
1.3.2 Cor Sloof & Lantai.
1.4. Pekerjaan Modular Hause K System:
1.4.1 Rangka dan dinding;
1.4.2 Atap, Plafond;
1.4.3 Teras Keliling, Kanopi.
1.5. Pekerjaan Kamar Mandi:

3. 1.5.1 Pasang Rangka dan Dinding;
1.5.2. Pasangan Atap Transparan;
1.5.3. Kran, closet jongkok, closet duduk, shower.
1.6. Pekerjaan Sarana Luar:
1.6.1 Saluran Luar, Septitank.
1.7. Pekerjaan Mechanical Electrical:
1.7.1 Pekerjaan Instalasi (Plumbing Air Bersih & Air Kotor; Listrik; Penerangan);
1.7.2 Pekerjaan Peralatan ME (Lampu; Stop Kontak Exhaust Fan, Ceiling Fan);
1.7.3 Pekerjaan Panel & Grounding;
1.7.4 Pekerjaan Penangkal Petir.
Lingkup pekerjaan lebih detail tercantum dalam proposal penawaran BQ (“Bill Of Quantity”) tertanggal
................................... yang akan menjadi Lampiran A dalam PERJANJIAN dan merupakan satu
kesatuan dengan PERJANJIAN ini.
Untuk selanjutnya seluruh pekerjaan tersebut di atas disebut dengan “PEKERJAAN”.
PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN
A. PEKERJAAN harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi tersebut di bawah ini:
(a) Penawaran tertanggal ............................... dari PIHAK KEDUA;
(b) Perjanjian ini dan segala perubahan dan addendumnya (apabila ada);
(c) Rencana kerja dan syarat-syaratnya yaitu syarat umum perjanjian dan syarat teknis (Struktur
organisasi, Spesifikasi Teknis, List equipment, Berita Acara Penjelasan, Jadwal Pekerjaan) dan
gambar-gambar kerja beserta dokumennya;
(d) Semua ketentuan dan syarat-syarat mengenai administrasi, teknis pelaksanaan pekerjaan dan
keselamatan kerja yang tercantum dalam peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
(e) Petunjuk dan/atau pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk
mencapai maksud dan tujuan PERJANJIAN ini.
B. Di luar ketentuan ayat A di atas apabila ada dokumen dan/atau surat yang belum tercantum maka
secara otomatis menjadi satu kesatuan dalam lampiran PERJANJIAN dan merupakan satu
kesatuan yang mengikat PARA PIHAK seperti PERJANJIAN ini.
C. PIHAK KEDUA mengikatkan diri kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan PEKERJAAN, di
lokasi .............., Provinsi Kalimantan Timur, kecuali ditentukan lain yang telah disetujui PARA
PIHAK.
PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
A. PIHAK KEDUA harus memulai pelaksanaan PEKERJAAN, di lokasi ............, secara bersama-sama
__ unit bangunan selama ± 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dimulai sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Kerja (“SPK”) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
B. Jangka waktu Pelaksanaan tidak dapat diubah kecuali karena keadaan memaksa (Force Majeure)
Seperti pada Pasal 16 PERJANJIAN ini atau sebab-sebab lain yang disetujui PIHAK PERTAMA.
C. Apabila pekerjaan PIHAK KEDUA belum dapat dimulai atau terlambat dikerjakan disebabkan oleh
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sendiri, maka PARA PIHAK harus segera melaporkan
secara tertulis kepada masing-masing PIHAK, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari hari
seharusnya dikerjakan.

4. PASAL 4
NILAI PERJANJIAN
A. Nilai PERJANJIAN untuk pelaksanaan PEKERJAAN sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dalam
PERJANJIAN ini adalah sebesar Rp. ____,- (_______ Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “NILAI
PERJANJIAN”) belum termasuk PPN 10%.
B. Jenis PERJANJIAN adalah lumpsump untuk Bangunan Mess sesuai Gambar.
C. Segala jenis material yang tersisa dan/atau tidak terpakai dalam pelaksanaan PEKERJAAN ini akan
menjadi milik PIHAK PERTAMA tanpa kecuali dan apabila akan dilakukan pengalihan dalam bentuk
apapun juga oleh PIHAK KEDUA atau pihak lain harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari
PIHAK PERTAMA.
PASAL 5
PEMBAYARAN & PENGGANTIAN PEMBORONG BERDASARKAN PERFORMANCE
Pembayaran / tagihan termasuk didalamnya evaluasi performa akan dilakukan secara bertahap oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :
A. Pembayaran I : Uang Muka (DP) akan dilakukan setelah SP (Surat Perjanjian) pemborongan
pekerjaan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK PERTAMA akan membayar 30% (tiga
puluh persen) dari NILAI PERJANJIAN. PIHAK KEDUA membuat invoice/tagihan kepada PIHAK
PERTAMA. Pembayaran akan dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh dokumen
lengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA.
B. Pembayaran II : Pembayaran akan dilakukan setelah selesai pekerjaan bedeng dibuktikan dengan
Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK
PERTAMA akan membayar 40% (empat puluh persen) dari NILAI PERJANJIAN setelah pekerjaan
bedeng selesai. PIHAK KEDUA membuat invoice/tagihan kepada PIHAK PERTAMA dan
pembayaran akan dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap diterima
oleh PIHAK PERTAMA.
B1. Apabila terjadi ketidaksesuaian waktu (keterlambatan), Kualitas (Spesifikasi & Hasil Kerja) dan
kuantitas (Volume) PEKERJAAN pada Progress Pekerjaan Tahap I atau Pembayaran Tahap II
ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan PEKERJAAN kepada pihak Lain dan PIHAK
KEDUA tidak dapat menuntut kompensasi apapun.
B2. Ketidaksesuaian waktu (keterlambatan) yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat B1 adalah dengan
keterlambatan melebihi 7 hari kalender dari jadwal kerja yang telah disepakati oleh PARA
PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini.
B3. Ketidaksesuaian Kualitas (Spesifikasi & Hasil Kerja) dan kuantitas (Volume) PEKERJAAN
adalah mengacu kepada Gambar Kerja dan penawaran dari PIHAK PERTAMA yang menjadi
lampiran dan menjadi satu kesatuan dari PERJANJIAN ini.
C. Pembayaran III : Pembayaran akan dilakukan apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus
persen) berdasarkan berdasarkan Berita Acara penyelesaian pekerjaan / Profesional Hand Over
(PHO) yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK PERTAMA akan membayar
25% (dua puluh lima persen) dari NILAI PERJANJIAN. PIHAK KEDUA membuat invoice/tagihan
kepada PIHAK PERTAMA dan pembayaran akan dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja setelah
seluruh dokumen lengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA.
C1. Apabila terjadi ketidaksesuaian waktu (keterlambatan), Kualitas (Spesifikasi & Hasil Kerja) dan
kuantitas (Volume) Pekerjaan pada Progress Pekerjaan Tahap III atau Pembayaran tahap III ini,
maka PIHAK PERTAMA berhak mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dan PIHAK KEDUA
tidak dapat menuntut kompensasi apapun.
C2. Ketidaksesuaian waktu (keterlambatan) yang dimaksud dalam pasal 5 Ayat B1 adalah dengan
keterlambatan melebihi 7 hari kalender dari jadwal kerja yang telah disepakati oleh PARA
PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini.
C3. Ketidaksesuaian Kualitas (Spesifikasi & Hasil Kerja) dan kuantitas (Volume) PEKERJAAN
adalah mengacu kepada Gambar Kerja dan penawaran dari PIHAK PERTAMA yang menjadi
lampiran dan menjadi satu kesatuan dari PERJANJIAN ini.
D. Pembayaran Retensi : Pembayaran 5% (lima persen) dari NILAI PERJANJIAN diberikan PIHAK

5. PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan (selanjutnya
disebut sebagai “MASA PEMELIHARAAN”) dimulai dari sejak tanggal Berita Acara Penyelesaian
Pekerjaan / PHO, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Final / Final Hand Over (FHO) yang
disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan PIHAK KEDUA membuat invoice/tagihan
kepada PIHAK PERTAMA. Dan akan dilakukan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA.
E. PARA PIHAK sepakat untuk menentukan dokumen – dokumen pembayaran yaitu : Invoice, Berita
Acara Kemajuan PEKERJAAN dan/atau Berita Acara Penyelesaian PEKERJAAN / Pemeliharaan,
kwitansi, faktur pajak dan Photo hasil Kemajuan PEKERJAAN setiap dilakukan penagihan
pembayaran oleh PIHAK KEDUA.
F. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah Berita Acara, invoice, kwitansi,
faktur pajak dan Photo hasil PEKERJAAN diterima oleh PIHAK PERTAMA.
G. Pembayaran-pembayaran tersebut di atas dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dengan cara mentransfer /pemindah bukuan kepada nomor rekening milik PIHAK KEDUA sebagai
berikut :
.....................
Bank ........
Cabang .........................
Rekening No. .........................
PASAL 6
PAJAK
A. PARA PIHAK menyatakan tunduk dan patuh terhadap ketentuan serta peraturan perpajakan yang
berlaku di wilayah hukum Indonesia.
B. PIHAK KEDUA wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang tercatat atas namanya.
C. PIHAK PERTAMA akan memungut pajak penghasilan (PPh) PIHAK KEDUA atas total NILAI
PERJANJIAN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
D. Ketentuan perpajakan dalam PERJANJIAN ini dapat diubah untuk menyesuaikan dengan
perubahan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
E. Pengakhiran PERJANJIAN oleh PARA PIHAK tidak menghapus kewajiban pajak PARA PIHAK
yang melekat pada ruang lingkup Pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 7
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Selain daripada kewajiban yang dinyatakan dan/atau ditetapkan secara khusus dalam pasal-pasal lain,
PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
A. PIHAK PERTAMA bersedia membantu koordinasi, kelancaran dan keamanan peralatan dan
personil PIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan pekerjaan dilapangan agar pekerjaan PIHAK
KEDUA yang berkaitan dengan penyelesaian bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
B. PIHAK PERTAMA bersedia membantu memberikan informasi akomodasi dan transportasi tenaga
kerja PIHAK KEDUA selama pekerjaan berlangsung di lapangan.
C. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala perizinan sehubungan dengan PEKERJAAN
yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
D. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA membuat aturan petunjuk pelaksanaan dari Perjanjian
terutama dalam hal yang terkait dengan pelaksanaan PEKERJAAN di lapangan. Pembuatan
petunjuk pelaksanaan ini akan disepakati oleh masing-masing wakil dari PARA PIHAK di
lapangan.
E. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab menyediakan safety equipment seperti helm kerja, sepatu
kerja, seragam kerja selama masa kerja.
F. PIHAK PERTAMA menyediakan alat-alat yang berhubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN.
G. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab akan biaya transportasi dan mobilisasi peralatan dan
material dari Jakarta menuju lokasi proyek.

6. PASAL 8
HAK-HAK PIHAK PERTAMA
A. PIHAK PERTAMA berhak untuk menyetujui salah satu atau semua karyawan PIHAK KEDUA yang
ditunjuk. PIHAK PERTAMA dapat pada suatu saat menolak karyawan PIHAK KEDUA dan
meminta secara tertulis penggantian karyawan PIHAK KEDUA, apabila menurut pertimbangan
PIHAK PERTAMA salah seorang karyawan PIHAK KEDUA menjadi tidak diinginkan lagi karena
perilaku pribadinya di tempat kerja atau di mana saja pada waktu dia ditugaskan sehubungan
dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini atau karena karyawan tersebut dinilai tidak cakap atau tidak
dapat bekerjasama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan proyek berdasarkan PERJANJIAN.
Karyawan yang tidak diinginkan tersebut harus meninggalkan District sesegera mungkin atas biaya
PIHAK KEDUA sendiri.
B. PIHAK PERTAMA akan memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai alasan
dikeluarkannya karyawan dari lokasi tersebut.
C. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil PEKERJAAN dari PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal
pengerjaan yang telah disepakati berdasarkan PERJANJIAN ini.
PASAL 9
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA
Selain daripada kewajiban dan hak yang dinyatakan dan/atau ditetapkan secara khusus dalam pasal-
pasal lain, PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban dan hak sebagai berikut:
A. PIHAK KEDUA wajib membuat struktur organisasi site yang bertanggung jawab penuh atas
pelaksanaan PEKERJAAN yang diberikan PIHAK PERTAMA.
B. PIHAK KEDUA wajib membuat RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) atas pelaksanaan
PEKERJAAN ini.
C. Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA membuat aturan petunjuk pelaksanaan dari Perjanjian
terutama dalam hal yang terkait dengan pelaksanaan PEKERJAAN di lapangan. Pembuatan
petunjuk pelaksanaan ini akan disepakati oleh masing-masing wakil dari PARA PIHAK di
lapangan.
D. PIHAK KEDUA wajib melakukan mobilisasi material, peralatan pendukung dan tenaga kerja untuk
melaksanakan PEKERJAAN di lapangan paling lambat ± 10 (sepuluh) hari, sejak diterbitkannya
Surat Perjanjian ini atau paling lambat ± 7 (tujuh) hari sejak Berita Acara Serah Terima Lahan
ditandatangani oleh PARA PIHAK.
E. Seluruh Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mobilisasi material pekerjaan bedeng dan pondasi
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
F. PIHAK KEDUA menjamin hubungan kerja dengan tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan
peraturan pemerintah yang berlaku.
G. PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan dan bertanggung jawab untuk tenaga kerjanya
selama pekerjaan berlangsung.
H. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi pekerjaan dan kotoran sisa atau puing yang
timbul dari pelaksanaan PEKERJAAN PIHAK KEDUA.
I. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan dan lingkungan yang sehat, terhadap tetangga tidak
dibenarkan membuat keributan /kerusuhan.
J. PIHAK KEDUA leluasa mengatur jam kerjanya sendiri, apabila PEKERJAAN dilakukan malam
hari, maka PIHAK KEDUA harus menyediakan penerangan demi kesempurnaan PEKERJAAN
dengan tanggungan biaya PIHAK KEDUA.
K. PIHAK KEDUA wajib menyediakan transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk tenaga kerja
PIHAK KEDUA selama pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
L. PIHAK KEDUA wajib menyediakan transportasi untuk para pekerjanya mulai dari tempat asal
mereka hingga menuju lokasi pekerjaan dan juga dari lokasi menuju tempat asal.
M. PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan sepakat tata tertib kedinasan, seperti baju kerja, topi kerja dan
sepatu serta jam kerja.
N. PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan harian yang berisi rencana kegiatan pekerjaan & catatan
khusus sesuai dengan lingkup pekerjaan dan akan dirangkum dalam Laporan mingguan. Termasuk
dalam hal ini adalah apabila terjadi kerusakan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA serta
wajib membuat Laporan mingguan untuk rapat mingguan yang dimuat antara lain: prestasi kerja,
jumlah tenaga kerja, catatan teknis dan hal lainnya yang dianggap perlu.
O. Setiap kedatangan material di lapangan, PIHAK KEDUA wajib mengajukan checklist spesifikasi

7. material dan wajib mendapatkan persetujuan check list spesifikasi material tersebut dari PIHAK
PERTAMA.
P. Segala cacat dan/atau kerusakan atas mutu PEKERJAAN PIHAK KEDUA yang timbul selama
MASA PEMELIHARAAN dan/atau yang disebabkan oleh pelaksanaan PEKERJAAN yang tidak
sesuai dengan PERJANJIAN, atas pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, harus segera
diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas biaya sendiri.
Q. Apabila pada Pasal 9 ayat N dalam PERJANJIAN ini dalam waktu 2 (dua) minggu setelah
menerima pemberitahuan tersebut secara tertulis PIHAK KEDUA tidak melaksanakan perbaikan
yang dimaksud maka PIHAK PERTAMA akan melaksanakan sendiri atau menunjuk pihak lain
untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan dimaksud dan memotong pembayaran yang menjadi hak
PIHAK KEDUA sejumlah biaya perbaikan yang dilaksanakan.
R. PIHAK KEDUA membuat berita acara serah terima penyerahan perihal MASA PEMELIHARAAN
telah selesai serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
S. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan PEKERJAAN yang telah diberikan oleh PIHAK
PERTAMA berdasarkan PERJANJIAN ini dengan sebaik-baiknya dan harus memenuhi target yang
telah disepakati oleh PARA PIHAK. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan
PEKERJAAN tersebut dalam kurun waktu 75 hari yang diatur sebagai berikut:
1) Pekerjaan Persiapan : Hari I hingga Hari Ke-5 (5 orang tenaga kerja)
2) Pekerjaan Pondasi + Lantai : Hari Ke-6 hingga Hari ke-36 (15 orang tenaga kerja)
3) Pekerjaan Keramik : Hari Ke-37 hingga Hari ke-50 (20 orang tenaga kerja)
4) Pekerjaan Modular,Elektrikal
Sanitary : Hari Ke-51 hingga Hari ke-70 (20 orang tenaga kerja)
5) Pekerjaan Finishing : Hari Ke-71 hingga Hari ke-75 (20 orang tenaga kerja)
PASAL 10
PENGALIHAN
A. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk memberikan dan/atau mengalihkan PEKERJAAN baik
itu seluruhnya dan/atau sebagian PEKERJAAN kepada pihak lain (Sub-Kontraktor) dengan alasan
apapun, karena PIHAK KEDUA telah dianggap mampu untuk melaksanakan PEKERJAAN.
B. Pengalihan ini dapat diijinkan selama Sub-Kontraktor mempunyai kemampuan khusus yang tidak
dipunyai oleh PIHAK KEDUA.
C. Apabila dalam pelaksanaan PEKERJAAN ditemukan bahwa PIHAK KEDUA memberikan
PEKERJAAN baik itu seluruh dan/atau sebagian PEKERJAAN yang mampu dilaksanakannya
kepada pihak lain (Sub-Kontraktor), maka pelaksanaan PEKERJAAN akan dihentikan oleh PIHAK
PERTAMA, dan apabila penyelidikan menunjukkan bahwa pengalihan PEKERJAAN atau bagian
PEKERJAAN disebabkan karena ketidakmampuan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA
berhak untuk memutus PERJANJIAN ini tanpa adanya ganti rugi dalam bentuk apapun kepada
PIHAK KEDUA.
D. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan tanggung jawab, baik tanggung jawab internal
kepada pekerjanya maupun tanggung jawab ke pihak ketiga kepada PIHAK KEDUA dengan alasan
apapun. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan tanggung jawab internal maupun ke pihak ketiga
tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA dan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala tuntutan
baik hukum maupun materiil.
Pasal 11
GARANSI PEKERJAAN
A. PIHAK KEDUA menjamin bahwa hasil PEKERJAAN yang diserah terimakan kepada PIHAK
PERTAMA adalah sesuai dengan desain/rancangan, spesifikasi material, spesifikasi teknis dan
lingkup yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan PERJANJIAN ini.
B. Jaminan/garansi diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk kerusakan/cacat pada
material yang dibeli oleh PIHAK KEDUA, konstruksi maupun aspek kerja manusia, yang
diidentifikasi disebabkan karena ketidaksesuaian antara proses pekerjaan dengan
desain/rancangan, spesifikasi material, spesifikasi teknis dan lingkup yang disepakati PARA PIHAK
dalam PERJANJIAN ini.
C. Atas kerusakan/cacat yang terjadi pada hasil PEKERJAAN maka PIHAK KEDUA bertanggung
jawab selama masa jaminan/garansi segera memperbaiki serta mengganti bagian-bagian yang

8. rusak/cacat dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan/penggantian tersebut
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Masa jaminan/garansi PIHAK KEDUA adalah
selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya MASA PEMELIHARAAN.
PASAL 12
PEKERJAAN TAMBAH DAN/ATAU KURANG
A. Pekerjaan ini bersifat lumpsum. PEKERJAAN tambah dan/atau kurang dimungkinkan karena
adanya perubahan desain yang diminta dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan/atau pekerjaan
yang tidak termasuk dalam paket PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
B. Harga satuan untuk pekerjaan tambah dan/atau kurang diperhitungkan atas dasar harga satuan
sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, dan apabila harga satuan tersebut tidak terdapat
dalam PERJANJIAN ini, maka harga satuan yang dipakai adalah harga satuan yang dikeluarkan
oleh instansi yang berwenang, apabila hal itu tidak memungkinkan maka harga satuan akan
ditetapkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.
C. Pekerjaan tambah dan/atau kurang hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setelah ada
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
D. Apabila terdapat pekerjaan tambah dan/atau kurang maka PIHAK KEDUA dapat diminta untuk
melakukan desain dan untuk pelaksanaannya PIHAK KEDUA berhak memperoleh perpanjangan
waktu pelaksanaan pekerjaan.
E. Hasil dari persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA untuk pekerjaan tambah dan/atau kurang tersebut
akan dibuatkan amandemen/addendum yang akan menjadi satu kesatuan dengan PERJANJIAN
ini.
PASAL 13
KETAATAN TERHADAP HUKUM
A. PIHAK KEDUA harus mentaati semua hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia
berkenaan dengan usaha, pajak, peralatan, dan karyawan PIHAK KEDUA yang terlibat dalam
pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang dinyatakan dalam PERJANJIAN ini.
B. Lebih jauh lagi PIHAK KEDUA menyatakan bahwa perusahaannya telah memenuhi ketentuan-
ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku
untuk dapat dan berhak melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana yang dinyatakan dalam
PERJANJIAN ini.
PASAL 14
KESELAMATAN
A. PIHAK KEDUA harus mentaati rencana pengelolaan keselamatan dan kebijakan keselamatan
PIHAK PERTAMA (Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup milik PIHAK
PERTAMA), dan seluruh peraturan keselamatan yang berlaku untuk menciptakan tempat kerja yang
aman bagi seluruh karyawan.
B. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atau wajib menyediakan sarana atau peralatan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja guna menghindarkan bahaya yang mungkin terjadi pada saat melaksanakan
Pekerjaan.
C. PIHAK KEDUA bertanggung jawab kepada tenaga kerjanya dan apabila terjadi kecelakaan pada
pelaksanaan PEKERJAAN, PIHAK KEDUA harus menanggung segala biaya yang dikeluarkan
sebagai akibatnya.
D. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi pemutusan PERJANJIAN apabila terjadi fatal accident
sesuai dengan pengertian dalam sistem PIHAK PERTAMA.

9. PASAL 15
SANKSI KETERLAMBATAN
Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan 100 % (seratus persen) progress PEKERJAAN
sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam PERJANJIAN ini, bukan karena hal-hal seperti
yang telah tersebut dalam Pasal 16 dalam PERJANJIAN ini dan setelah pula diberi peringatan tertulis
oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1 / 1000 (satu permil)
setiap hari keterlambatan dari NILAI PERJANJIAN. Dan apabila jumlah denda keterlambatan ini telah
menunjukkan jumlah denda maksimum yaitu sebesar 5% (lima persen) dari NILAI PERJANJIAN,
maka hal tersebut telah merupakan bukti sah bagi PIHAK PERTAMA untuk menganggap bahwa PIHAK
KEDUA telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sehingga oleh karenanya bila hal
itu timbul, maka dengan sendirinya PIHAK KEDUA telah mengakui secara hukum hak PIHAK
PERTAMA untuk mengambil alih PEKERJAAN dari PIHAK KEDUA untuk dilanjutkan sendiri dan/atau
diserahkan kepada pihak lain. Dalam hal demikian seluruh biaya yang diperlukan untuk melanjutkan dan
menyelesaikan PEKERJAAN baik yang dilaksanakan sendiri oleh PIHAK PERTAMA maupun yang
kemudian diserahkan kepada pihak lain, menjadi tanggungjawab dan beban yang diperhitungkan
kepada PIHAK KEDUA termasuk denda keterlambatan akan diperhitungkan dan dipotongkan pada
tahap pembayaran terakhir.
PASAL 16
PERSYARATAN UMUM
A. Hal-hal yang tak terduga:
PARA PIHAK menyadari bahwa hal-hal yang tak terduga mungkin timbul di kemudian hari yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penandatanganan PERJANJIAN ini, dan untuk itu PARA PIHAK
sepakat bahwa akan berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena
hal-hal yang tak terduga tersebut dengan semangat kerjasama dan saling pengertian.
B. Hukum yang berlaku:
PERJANJIAN ini tunduk pada Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
C. Penyelesaian Perselisihan:
Apabila terjadi sengketa antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkenaan dengan
persyaratan-persyaratan dalam PERJANJIAN ini yang tidak dapat diselesaikan dengan
musyawarah, persengketaan tersebut akan diselesaikan pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi pembatalan PERJANJIAN akan mengabaikan Pasal 1266
dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Republik Indonesia, sepanjang
mengenai dipersyaratkannya suatu putusan hakim untuk melakukan pembatalan PERJANJIAN.
PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA
A. Kegagalan atau tidak dilaksanakannya persyaratan maupun kewajiban yang telah disetujui bersama
sebagaimana yang tertera di dalam PERJANJIAN ini oleh salah satu PIHAK tidak memberikan hak
tuntutan kepada PIHAK lainnya atau merupakan pelanggaran PERJANJIAN apabila hal tersebut
menurut akal sehat terjadi di luar kendali PIHAK yang tidak melaksanakan kewajibannya
berdasarkan PERJANJIAN ini (selanjutnya disebut sebagai “KEADAAN MEMAKSA”).
B. Untuk kepentingan PERJANJIAN ini, KEADAAN MEMAKSA termasuk namun terbatas pada:
(a) perang dan kondisi perang, huru-hara sipil, blokade, tindakan pemerintah yang menyangkut
kelangsungan PERJANJIAN dan/atau kapasitasnya;
(b) pemogokan atau persengketaan karyawan yang lainnya, kerusuhan, epidemi;
(c) gempa bumi, banjir, dan berbagai “tindakan Tuhan” yang lain;
(d) perubahan target produksi dari PEMILIK;
(e) kejadian lain yang disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
Yang menyebabkan penundaan atau menghalangi pelaksanaan PEKERJAAN secara tepat waktu
oleh PIHAK yang terpengaruh.
C. PIHAK yang terganggu melaksanakan kewajibannya karena KEADAAN MEMAKSA harus
memberitahukan PIHAK lain secara tertulis dalam waktu tidak melebihi 7 (tujuh) hari kalender

10. dengan menyebutkan penyebabnya, dan PARA PIHAK akan berusaha sebaik mungkin mengambil
langkah-langkah yang masuk akal dalam kekuasaannya untuk mengatasi penyebab tersebut.
D. Setelah KEADAAN MEMAKSA selesai, PIHAK yang terganggu melaksanakan kewajibannya
karena KEADAAN MEMAKSA harus segera kembali melaksanakan kewajibannya yang tertunda
tersebut.
E. Apabila KEADAAN MEMAKSA terus berlanjut sehingga secara mendasar mengganggu
kepentingan PARA PIHAK lebih dari 3 (tiga) bulan, maka dalam kasus ini PARA PIHAK sepakat
untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan tanggal
diakhirinya PERJANJIAN ini.
PASAL 18
LAIN-LAIN
A. PARA PIHAK sepakat untuk saling mematuhi etika bisnis PEMILIK, sebagaimana tertulis dalam
surat PEMILIK tertanggal ........................ terlampir di Lampiran C PERJANJIAN ini.
B. Segala perubahan atas PERJANJIAN, baik yang merupakan perbaikan dan/atau penambahan atas
PERJANJIAN harus dibuat melalui kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan ditandatangani oleh dan
antara PARA PIHAK.
C. Segala addendum, amandemen dan segala lampiran PERJANJIAN merupakan satu kesatuan dan
bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
D. Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan dan/atau keputusan
pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang berwenang, hal itu tidak akan
mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari PERJANJIAN ini. PARA
PIHAK akan dan berkewajiban, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen
tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-
ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
E. PERJANJIAN ini merupakan keseluruhan PERJANJIAN di antara PARA PIHAK berkenaan dengan
materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan dan/atau
PERJANJIAN apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya oleh PARA
PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) yang masing-masing harus dianggap asli dan ditandatangani
oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK.
PIHAK PERTAMA,
PT _____________________
________________
Direktur Utama
PIHAK KEDUA,
CV _______________________
_________________
Direktur Utama

11. LAMPIRAN A
Bill Of Quantity tertanggal .................................

12. LAMPIRAN B
Persyaratan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan Hidup
1. SYARAT MINIMAL UNTUK SEMUA KONTRAKTOR & SUB – KONTRAKTOR
Semua Kontraktor dan Sub-Kontraktor harus:-
 Menerapkan dan Memenuhi semua Persyaratan dalam PAMA Safety ManagementSystem (PSMS) ketika
bekerja di Districtmanapun,dan
 Memenuhi Persyaratan dalam semua Standar PSMS.
2. KEDATANGAN DI DISTRICT
Segera setelah tiba di District, ‘Pejabat District’ dan seluruh anak buahnya harus melapor pada Departemen Safety
District untuk menghadiri ‘Training Induksi Safety’.
Semua karyawan dan Manager yang bekerja di Districtuntuk Kontraktor / Sub-Kontraktor, harus menghadiri ‘Training
Induksi Safety’.
Karyawan yang tidak menghadiri ‘Training Induksi Safety’ harus dikeluarkan dari District segera setelah ditemukan.
Safety Officer Perjanjiantor / Sub-Perjanjiantor atau Safety Representative harus melapor pada Departemen Safety
District untuk mengikuti Lokakarya dan Pelatihan atas Sistem yang sesuai.
‘Pejabat District’ harus membawa semua Mesin, Alat dan Peralatan yang akan digunakan di District, kepada
Departemen Safety District untuk dilakukan ‘Inspeksi Persetujuan Safety Awal’ (Daftar lengkap pe ralatan harus
diserahkan).
Semua Mesin, Alat dan Peralatan yang berada dalam ‘Keadaan Aman’ harus ditandai ‘Hijau’dan seterusnya bisa
digunakan.
Semua Mesin, Alat dan Peralatan yang tidak dalam ‘Keadaan Aman’ harus ditandai ‘Merah’. Item ini harus
dikeluarkan segera dari District untuk diperbaiki dan diajukan kembali untuk ‘Inspeksi Persetujuan Safety’.
Hanya staf Safety Districtyang bisa memasang atau melepaskan Label ‘Hijau’ dan / atau ‘Merah’ dari Peralatan milik
Kontraktor / Sub-Kontraktor.
Orang yang ditemukan merusak label ‘Hijau’ dan / atau ‘Merah’, harus didisiplinkan dan segera dikeluarkan dari
District.
Setiap Alat dan / atau Peralatan yang pada awalnya tidak untuk digunakan di Districtdan kemudian dibawa ke District
tersebut,harus diajukan pada Departemen SafetyDistrict untuk ‘Inspeksi Persetujuan Safety’, sebelum digunakan di
District.
Setiap Alat / Peralatan yang ditemukan tanpa izin di District harus / akan dikeluarkan dengan segera.
3. STANDAR PEMENUHAN PSMS MINIMAL
Semua karyawan harus mengikuti induksi dan Re-induksi minimal 3 (tiga) bulan sekali
Semua karyawan harus menandatangani surat pengangkatan tertulis mengenai partisipasi dan komitmen dalam
K3LH
Semua karyawan wajib mengikuti safety talk mingguan minimal 2 x pertemuan dalam satu bulan dengan bukti
keikutsertaan berdasarkan dokumentasi daftar hadir.
Semua managemen wajib memberikan breefing/P5M (Pesan Lima Menit) setiap akan melakukan Pekerjaan dengan
bukti dokumen daftar hadir, khususnya bagian produksi dan Mess
Semua managemen wajib mengikuti pertemuan mingguan / bulanan yang berhubungan dengan
Keselamatan
Perjanjiantor atau SubPerjanjiantor harus menunjuk seorang Safety Officer penuh waktu yang memenuhi syarat
apabila mempunyai 50 (lima puluh) orang karyawan atau lebih yang bekerja penuh waktu di District; atau harus
menunjuk seorang SafetyRepresentative penuh waktu yang memenuhi syarat apabila mempunyai karyawan kurang
dari 50 (lima puluh) orang yang bekerja penuh waktu di District
SubPerjanjiantor dilibatkan ikut aktif dalam pembuatan Sugestion System (SS) yang berhubungan dengan
peningkatan kinerja dalam bidang K3LH
DistrictManager wajib melaporkan hasil inspeksi bulanan di area maing-masing ke SHE Dept. dan menindak lanjuti
penyimpangan hasil inspeksi
Districtmanager harus memastikan semua peralatan yang begerak dilakukan P2H sebelum unit bergerak / berjalan
Foreman / Group Leader dan District Manager harus melaksankan PTO (Plan Task Ovservation) terhadap jajaran
dibawahnya minimal 2 PTO permasing-masing Group Leader
DistrictManager harus memastikan melakukan penyelidikan terhadap insiden yang terjadi dalam perusahaanya dan
wajib melaporkan LPI hal 1 dan 2 dalam waktu 1 x 24 jam ke SHE Dept

13. SubPerjanjiantor harus mengikuti SOP / TSP (Standard Operation Procedure / Task Specifik Procedure) yang telah
disediakan oleh PT _________________________
Semua karyawan harus mengerti dan mengikuti pelatihan IBPR (Identifikasi Bahaya Penilaian Reiko) maupun PPGD
(Pertolongan Pertama Gawat Darurat) yang diselenggarakan oleh PT _________________________, dan harus
mengerti menghadapi keadaan darurat yang terjadi di area kerja perusahaan
SubPerjanjiantor harus menyediakan sarana PPGD di area masing-masing
SubPerjanjiantor wajib membuatlaporan lengkapnya (LPI) apabila terjadi ceceran limbah B3 (oli,solar) yang merugikan
lingkungan dan wajib melaporkan pengeluaran oli, solar, besi bekas dan ban saat selesai penjualan atau akhir bulan
4. APD ( ALAT PELINDUNG DIRI ) MINIMAL
APD ( Alat Pelindung Diri ) Minimal yang harus disediakan dan digunakan oleh SubPerjanjiantor harus mengacu dan
sesuai dengan standar pemakaian di District Rantau.
5. STANDAR WORK SHOP MINIMAL
Lantai Mess harus disemen atau di-cor dengan dilengkapi saluran air menuju oil / fuel trap untuk menyaring ceceran
limbah B3 ( Bahan Beracun dan Berbahaya) agar tidak mencemari tanah atau lingkungan sekitarnya
Sediakan dan pasanag penampung ceceran oli saat service/mengeluarkan oli/solar diluar area yang di semen
Sediakan bak sampah dengan warna sesuai isi sampah (warna bak sampah standar PSMS)
Seluruh Mess area harus dilengkapai demarkasi area dan kode warna
WOSA (Waste Oil Storage Area) harus ada dengan lantai disemen diberi tanggul sampai dengan 110 % dan
disediakan penampung limbah B3 / fuel trap / oil trap
Area tyre shop, area BKB (Bahan Kimia Berbahaya), area tabung bertekanan ditempatkan jelas dan aman
Penyimpanan tabung bertekanan (oxcygen, acetyline, nitrogen,CO2, LPG) harus dalam posisi berdiri, dan diikat kuat
terlindung dari cahaya matahari langsung atau sumber panas lainnya dan dilengkapi lembar Hazcem (Hazard
Cemical)
Selang Oksigen dan gas lainnya harus baik tidak boleh disambung atau diperpanjang
Tidak boleh ada regulator, meteran, atau pencegah api balik yang rusak tapi dibiarkan tanpa
Diperbaiki
Semua bagian mesin yang berputar antara lain mesin Genset,Pompa air,Welding harus dilengkapai pelindung mesin
yang kokoh dan aman dari jangkauan bagian tubuh manusia
Semua BKB (Bahan Kimia Bebahaya) harus dilengkapai dengan MSDS (Material Safety Data Sheet), dan diberi label
yang jelas pada kontinernya
Semua BKB harus diberlakukan daerah bebas rokok atau api terbuka
Semua kendaraan unit yang sedang diperbaiki atau rusak harus dipasang Danger Tag atau Log out bagi unit yang
dilengkapi Log out
Instalasi listrik harus diberi label “On, Off, 220 V” dengan kabel yang terlindung dan aman
Semua panel box harus diberi fasilitas lock out, emergency off, penutup dalam, pelabelan dan pewarnaan s esuai
PSMS dan grounding
Semua peralatan listrik portable harus diinspeksi rutin (Ref. PSMS)
Semua perkakas dan peralatan harus aman dan tidak rusak, diutamakan standar pabrik dan diinspeksi rutin
Pekerjaan dengan ketinggian lebih dari 2 meter harus menggunakan tangga spesifik dari pabrik dan tali pengikat
tubuh
Semua Hook harus dilengkapi safety latch (kunci pengaman)
Alat angkat dan peralatan angkat (chain block, rantai shackle dan alat angkat lainnya) harus di inspeki secara rutin
(Ref. PSMS)
Penyimpangan hal diatas akan dikategorikan tidak mengikuti standar yang disepakati dan akan dipertimbangkan
sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT _________________________
6. KEMAJUAN BULANAN
Manager Purchasing / Procurement atau Project Manager (atau Koordinator Perjanjian) dan juga Perjanjiantor / Sub-
Perjanjiantor yang bersangkutan berkewajiban untuk memastikan diadakannya ‘Meeting Bulanan Kemajuan Perjanjian’
di tiap District.
Pada meeting ini Kinerja Kerja / Tugas dan juga Ki-nerja Keselamatan Kerja Perjanjiantor / Sub-Perjanjiantor yang
bersangkutan harus didiskusikan secara terinci.
PejabatDistrictdan Safety Officer (atau Safety Representative) dari setiap Perjanjian berkewajiban untuk menyerahkan
Statistik Bulanan Keselamatan Kerja setiap bulannya, pada Departemen Safety District sebelum hari ke-4 bulan
berikutnya.

14. LAMPIRAN C
ETIKA BISNIS DAN PROFESIONALITAS