Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Proyek Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))

1. 1
PERJANJIAN KERJA SAMA
NO.: __________________
tentang
KONSORSIUM RISET “PROYEK__________”
Perjanjian Kerjasama (“Perjanjian”) ini dibuat pada hari ini, .........., tanggal ................,
bulan ..........., tahun dua ribu ...................... (Tgl-Bln-Thn), bertempat di ..........., oleh dan
antara:
1. PT ___________, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada
hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di
............................................................................................................................................,
dalam hal ini diwakili oleh __________ selaku Direktur Utama, oleh dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT ___________, untuk selanjutnya disebut “PIHAK
PERTAMA”.
2. ___________, pribadi, swasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan ___________,
yang beralamat di Jln. .............................................................................................., untuk
selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
“PARA PIHAK” dan masing-masing sebagai “PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perwakilan anggota konsorsium dan pengelola
proyek “....................................................................................”
2. Bahwa Pihak KEDUA merupakan anggota Steering Committee proyek
“....................................................................................”.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan PIHAK
KEDUA dalam rangka KERJASAMA DALAM BENTUK KONSORSIUM RISET
DENGAN NAMA PROYEK “....................................................................................”.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan
Perjanjian dalam rangka KERJASAMA DALAM BENTUK KONSORSIUM RISET
DENGAN NAMA PROYEK “....................................................................................” yang
didanai oleh Korea-Indonesia FMU/REDD Joint Project Management Unit (“PMU”) yang
dituangkan pada pasal-pasal sebagai berikut:
Pasal 1

2. 2
MAKSUD DAN TUJUAN
1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan,
mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
2) Perjanjian ini bertujuan untuk membentuk Steering Committee yang terdiri dari beberapa
anggota Steering Committee untuk mengarahkan keseluruhan proyek.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:
1) Membentuk konsorsium riset dengan PARA PIHAK untuk melaksanakan pengembangan
proyek ......... (“Konsorsium Riset”).
2) Pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK baik sarana dan
prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM), serta anggaran yang diperlukan oleh
Konsorsium Riset.
3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam rangka mendukung
kemajuan dan pengembangan Konsorsium Riset.
4) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
Pasal 3
PELAKSANAAN PERJANJIAN
PARA PIHAK akan melaksanakan pengembangan proyek ......... sesuai Pasal 2 secara
bersama-sama dengan menggunakan sarana, prasarana, SDM serta anggaran sesuai dengan
kontribusinya masing-masing PIHAK.
Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ............................ ditandatangani oleh
PARA PIHAK sampai dengan tanggal ................................... (“Jangka Waktu
Perjanjian”).
2) Apabila sampai dengan Jangka Waktu Perjanjian, Project Design Document (“PDD”)
belum diserahkan kepada Validation dan Verification Body (“VVB”), maka Perjanjian ini
akan diperpanjang selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ........................... sampai
dengan ............................

3. 3
3) Satu tahun service terhitung sejak Jangka Waktu Perjanjian berakhir sesuai dengan
ketentuan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini.
Pasal 5
TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK
1) Tugas dan Wewenang PIHAK PERTAMA :
a) Menyiapkan laporan bulanan proyek dan bahan diskusi untuk rapat Steering
Committee.
b) Membuat laporan biaya bulanan proyek untuk selanjutnya di cek oleh anggota
Steering Committee.
c) Membantu menyediakan fasilitas berupa transportasi dan akomodasi yang diperlukan
PIHAK KEDUA pada saat kunjungan ke lokasi proyek.
d) PIHAK PERTAMA berhak berkonsultasi setiap waktu secara langsung maupun tidak
langsung, melalui surat elektronik, telepon maupun tatap muka dengan PIHAK
KEDUA.
2) Tugas dan Wewenang PIHAK KEDUA :
a) PIHAK KEDUA berhak dan wajib mengikuti rapat Steering Committee yang
diadakan setiap bulan.
b) PIHAK KEDUA berhak dan wajib memeriksa perkembangan proyek ..........
c) PIHAK KEDUA berhak dan wajib mengikuti workshop, mengikuti rapat tenaga ahli,
dan kegiatan lain terkait dengan kegiatan proyek ..........
d) PIHAK KEDUA berhak dan wajib hadir pada rapat yang diagendakan oleh PMU
untuk melakukan konsultasi terkait kegiatan proyek ..........
e) PIHAK KEDUA berhak mengunjungi lokasi proyek untuk kegiatan proyek ..........
Pasal 6
BIAYA DAN PENGELUARAN
1) Biaya yang akan dianggarkan untuk melaksanakan kerjasama pengembangan proyek
......... ini sebesar Rp. _______,-/bulan (______- per bulan) belum termasuk pajak (pajak
yang dibayarkan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia) dan akan
dibayarkan melalui transfer via bank per 6 (enam) bulan sekali.

4. 4
2) Semua biaya kunjungan ke lokasi proyek (termasuk transportasi dan akomodasi) yang
dikeluarkan terkait dengan konsultasi pengembangan proyek ......... dan disetujui oleh
Steering Committee, dibiayai oleh dana proyek.
3) Semua biaya perjalanan untuk menghadiri rapat terkait konsultasi pengembangan proyek
akan dibiayai oleh PIHAK PERTAMA dengan standar yang akan disepakati bersama dan
PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan salinan bukti pengeluaran biaya tersebut.
Standar biaya transportasi terlampir pada lampiran standar biaya dalam Perjanjian ini.
4) PIHAK KEDUA akan melampirkan tagihan/invoice sehubungan dengan pembayaran
biaya dan pengeluaran yang diatur dalam Perjanjian ini.
Pasal 7
KEPEMILIKAN HASIL DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan hasil dan Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”)
sebagai bagian dari hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan di
bidang karbon (.........) seluruhnya akan diserahkan kepada pihak PMU dan PIHAK
PERTAMA akan mendapatkan turunannya (copy).
Pasal 8
KERAHASIAAN
1) PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan metode, data, dokumen-dokumen, hasil
rapat, dan diskusi yang ada di dalamnya baik informasi tersebut disampaikan secara
langsung maupun tidak langsung, tertulis maupun lisan, serta tidak akan
mengkomunikasikan, menyebarkan, dan/atau melampirkan seluruh dan/atau sebagian isi
Perjanjian beserta data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak
ketiga manapun, terkecuali apabila diperlukan oleh PMU dan atas persetujuan tertulis
sebelumnya dari PIHAK PERTAMA.
2) Jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan
adanya persetujuan tertulis dari PARA PIHAK bahwa metode, proses dan informasi
tersebut tidak bersifat rahasia lagi atau dapat dibuka kepada pihak lain.
Pasal 9
AMANDEMEN DAN ADDENDUM
1) Apabila terjadi perubahan dalam isi Perjanjian ini sebagai akibat adanya perubahan
kesepakan PARA PIHAK maka dapat dilakukan melalui AMANDEMEN yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

5. 5
2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dan
ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk ADDENDUM yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Pasal 10
FORCE MAJEURE
1. Setiap kegagalan dan/atau keterlambatan baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK
KEDUA dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan
Perjanjian ini, tidak dapat dan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau kegagalan
terhadap ketentuan Perjanjian apabila pelanggaran atau kegagalan tersebut disebabkan
oleh Force Majeure (sebagaimana didefinisikan di bawah).
2. Yang termasuk ke dalam Force Majuere berdasarkan Perjanjian ini adalah setiap kejadian
yang timbul di luar kekuasaan dari Pihak yang terkena untuk mengatasinya sehingga
menyebabkan tertundanya atau terhambatnya atau terhalangnya PIHAK yang mengalami
keadaan Force Majeure untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini yaitu termasuk namun terbatas kepada:
a. Bencana alam (seperti topan, gempa bumi, dan banjir) yang dinyatakan dalam Berita
Acara oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah setempat; atau
b. Tindakan Pemerintah di bidang moneter, dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
yang menyertainya.
3. Dalam hal terjadinya Force Majeure, PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure wajib
untuk menyampaikan laporan kepada PIHAK yang tidak terkena keadaan Force Majeure
mengenai terjadinya Force Majeure tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kalender
sejak terjadinya Force Majeure tersebut. Apabila PIHAK yang terkena keadaan Force
Majeure lalai dalam melaporkan hal ini, maka PIHAK yang tidak terkena keadaan Force
Majeure dapat menganggap bahwa Force Majeure tersebut tidak pernah terjadi dan
PIHAK yang terkena keadaan Force Majeure harus segera menyelesaikan kewajibannya
sesuai dengan Jangka Waktu Perjanjian tanpa memperhatikan waktu terjadinya Force
Majeure tersebut.
4. Dalam hal Force Majeure berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender
berturut-turut, maka PIHAK yang tidak terkena Force Majeure mempunyai hak untuk
dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan terlebih dahulu mengadakan pembebasan dan
penyelesaian atas kewajiban PARA PIHAK yang masih tertunggak sampai dengan
tanggal diakhirinya Perjanjian ini.
Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini hanya dapat berakhir atau diakhiri karena
hal-hal sebagai berikut:
a. Berakhir secara otomatis dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Perjanjian telah
berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perjanjian ini; atau
b. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK yang tidak terkena Force Majeure sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat 4 Perjanjian ini; atau

6. 6
c. Diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA melalui suatu pemberitahuan secara
tertulis dalam hal menurut penilaian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melanggar
setiap dan/atau seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini; atau
d. Diakhiri atas dasar kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Dalam hal pengakhiran Perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat
1 huruf b atau c atau d di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan
kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang masih terhutang kepada PIHAK lainnya
sebelum dilakukannya pengakhiran Perjanjian ini dan seluruh resiko serta kewajiban
selanjutnya dari PARA PIHAK yang timbul bukan berdasarkan Perjanjian ini akan
ditanggung oleh masing-masing PIHAK.
3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan
keberlakuan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam
hal diperlukannya keputusan hakim atau pengadilan sehubungan dengan pengakhiran
perjanjian.
Pasal 12
PENYELESAIAN SENGKETA
1) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan
diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk
mufakat.
2) Apabila perbedaan pendapat sebagaimana ayat 1) tersebut di atas tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal musyawarah pertama
diadakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
sengketanya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pasal 13
LAIN-LAIN
1) Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan sebagian dan/atau seluruh
ketentuan dalam Perjanjian ini kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
2) Perjanjian ini tidak dapat diubah, baik sebagaian maupun seluruhnya tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.
3) Apabila ada satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku,
tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan suatu penetapan
dan/atau keputusan pengadilan dan/atau lembaga arbitrase dan/atau instansi yang
berwenang, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-
ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan dan berkewajiban, dalam setiap
kejadian semacam itu, membuat suatu dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk
dapat memberlakukan dan/atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang menjadi batal,
tidak sah atau tidak berlaku tersebut.

7. 7
4) Semua lampiran, tambahan, perubahan, amandemen dan/atau addendum, surat dan/atau
dokumen lainnya (apabila ada) yang berkaitan dengan Perjanjian ini merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
5) Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian di antara PARA PIHAK berkenaan
dengan materi yang diperjanjikan, serta menghapuskan dan membatalkan kesepakatan
dan/atau perjanjian apapun baik secara lisan dan/atau tertulis yang dibuat sebelumnya
oleh PARA PIHAK berkenaan dengan materi yang diperjanjikan.
Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua)
asli, yang masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan
setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab, dan mulai berlaku tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA
PT ___________
_____________________________
Nama: ...........................
Jabatan: Direktur Utama
PIHAK KEDUA
_______________
____________________________
___________

8. 8
LAMPIRAN STANDAR BIAYA
1) Transportasi (dalam IDR)
TUJUAN
ASAL
JAKARTA BOGOR DAERAH LAIN
JAKARTA _____** ________** ______*
BOGOR _______** _______** ________*
DAERAH LAIN _______* ________* -***
Keterangan : * : satu kali perjalanan
** : dua kali perjalanan (Pulang-Pergi)
*** : biaya disesuaikan dengan kondisi daerah