1. 1
PERJANJIAN JAMINAN PRODUK
No : _________________________
Pada hari ini,................ , tanggal............. bulan ................., Tahun .............................. (Tgl-Bln-Thn), telah
ditandatangani PERJANJIAN Jaminan Produk (untuk selanjutnya disebut sebagai : PERJANJIAN) di
……….. oleh dan antara:
PT. __________________ (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berkedudukan di
............, dalam hal ini diwakili oleh Tuan ................., bertempat tinggal di ............., yang bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. __________________ (Persero), dari dan karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama PT. __________________ (Persero).
- untuk selanjutnya disebut “ I ”.
II. PT. ________________, suatu perseroan terbatas, yang berkedudukan di .........., dalam hal ini
diwakili oleh Tuan Chen Chong Kyeong, bertempat tinggal di ........., yang bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur PT. ________________, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama PT. ________________.
- untuk selanjutnya disebut “ K ”.
Untuk selanjutnya I dan K secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- bahwa I telah memproduksi kendaraan bermotor jenis niaga merek .......... (selanjutnya disebut
“Kendaraan”) dan bermaksud untuk menyediakan Jaminan Produk dan Pelaksanaan Perbaikan atas
Kendaraan dalam wilayah pemasaran ............... (selanjutnya disebut “Wilayah”); dan
- bahwa I bermaksud menunjuk K selaku Distributor Resmi Kendaraan di Wilayah untuk menyediakan
Jaminan Produk dan Perbaikan atas Kendaraan dalam wilayah pemasaran di Wilayah.
Selanjutnya PARA PIHAK sepakat membuat PERJANJIAN dengan menggunakan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
DEFINISI
1.1. “Jaminan Produk” adalah jaminan yang diberikan oleh I selaku produsen terhadap Kendaraan
dan komponen-komponennya yang dipasarkan dari waktu ke waktu oleh K ;
1.2. “Jaminan Perbaikan” adalah penyelenggaraan perbaikan Kendaraan di Wilayah yang dilakukan
oleh K (termasuk para penyalur resmi yang ditunjuk oleh K ); dan
1.3. “Program Recall” merupakan suatu program yang wajib diselenggarakan oleh K di Wilayah
berdasarkan keputusan I untuk melakukan penarikan kembali dan perbaikan atas Kendaraan
dari Wilayah sehubungan dengan permasalahan keamanan, kualitas produksi maupun kerusakan
yang terdapat pada Kendaraan .

2. 2
PASAL 2
JAMINAN PRODUK
2.1. I akan memberikan Jaminan Produk atas setiap Kendaraan dan sepakat mengganti seluruh
biaya yang telah dikeluarkan oleh K untuk melaksanakan Jaminan Perbaikan atas Kendaraan
yang mengalami cacat material atau intalasi selama periode Jaminan Produk; dan
2.2. K wajib membangun jaringan bengkel berikut suku cadang Kendaraan di lokasi yang mampu
melaksanakan Jaminan Perbaikan.
PASAL 3
PERIODE JAMINAN PRODUK
Periode Jaminan Produk akan diberikan oleh I kepada K dengan perincian sebagai berikut:
12 (duabelas) bulan atau ............. (..........................) kilometer, mana yang tercapai lebih dulu untuk
Kendaraan.
PASAL 4
PROSEDUR KLAIM
4.1. K bertanggung-jawab dalam hal pengelolaan klaim yang diajukan oleh Customer ;
4.2. K qq. Service Operational Department memiliki kewenangan penuh untuk melakukan validasi
klaim, menentukan hasil klaim dan melakukan pembayaran kepada Customer atas klaim yang
telah diterima;
4.3. K berhak mengajukan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 di atas
kepada I dan menerima penggantian biaya sesuai dengan klaim yang diajukan tanpa
memerlukan proses validasi oleh I ; dan
4.4. Apabila klaim yang diajukan oleh Customer sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 di atas
diajukan langsung kepada I maka K tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan
pembayaran klaim dan karenanya menjadi tanggung jawab I .
PASAL 5
PENGGANTIAN BIAYA
5.1. I setuju untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh K untuk melaksanakan Jaminan
Perbaikan yang diselenggarakan dalam periode sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PERJANJIAN
ini;
5.2. K berhak memperoleh penggantian biaya atas suku cadang dan material sesuai dengan Daftar
Harga Suku Cadang yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh K qq. Parts Operational
Department; dan
5.3. I wajib memberikan penggantian biaya jasa perbaikan kepada K dengan dasar perhitungan:
Labor Time Standard (LTS) yang dikeluarkan oleh K dan dikalikan dengan upah karyawan per
jam yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh K qq. Service Operational Department.

3. 3
PASAL 6
PEMBAYARAN KLAIM & PENGGANTIAN BIAYA
I akan melaksanakan pembayaran penggantian seluruh biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan
Pasal 5 PERJANJIAN ini kepada K selambat-lambatnya 14 (empatbleas) hari terhitung sejak tanggal
klaim dan penggantian biaya diajukan K diterima oleh I .
PASAL 7
KEWAJIBAN K
K berberkewajiban untuk:
a) mengembangkan dan memelihara seluruh jaringan Sales dan After Sales Service;
b) menyediakan gudang Kendaraan dan Suku Cadang yang memadai;
c) mempekerjakan dan memerintahkan untuk mempekerjakan karyawan yang cakap dan
berpengalaman;
d) menyediakan peralatan dan perlengkapan khusus yang disyaratkan oleh I dalam menyelenggarakan
Jaminan Perbaikan;
d) menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh I sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
K diharuskan menyimpan dokumen terkait dengan Jaminan Produk Kendaraan.
PASAL 8
FORCE MAJEURE
8.1. Pihak dalam PERJANJIAN ini tidak dipersalahkan bila terjadi keterlambatan kewajiban yang
disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kekuasaan dan di luar kemampuan PARA PIHAK
(“selanjutnya disebut “force majeure”);
8.2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah huru-hara, perang dan gejala-gejala alam seperti
gempa bumi besar, taufan, banjir besar serta kebakaran besar dan atau bencana alam lainnya,
epidemi, pemogokan umum, sabotase, perang dan pemberontakan serta perubahan kondisi dan
situasi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum sehingga terjadi perubahan peraturan
selama jangka waktu PERJANJIAN ini berlangsung yang mengakibatkan tertunda atau
terhentinya pelaksanaan PERJANJIAN ini maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawab PARA
PIHAK dan penyelesaiannya akan diupayakan bersama;
8.3. Dalam hal terjadi sebagaimana tersebut dalam Pasal 8.2 di atas yang menghambat pelaksanaan
PERJANJIAN ini, maka pihak yang terkena akibat force majeure sebagaimana tersebut dalam
Pasal 8.2 di atas wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang
waktu 2 (dua) hari sejak dari terjadinya hambatan dan begitu juga saat berakhirnya hambatan
dimaksud;
8.4. Kelalaian atau kelambatan pihak yang terkena akibat force majeure sebagaimana tersebut dalam
Pasal 8.2 di atas untuk memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana tersebut dalam Pasal
8.3 di atas berakibattidak diakuinya peristiwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 8.2 di atas oleh
pihak lainnya; dan
8.5. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8.3 di atas telah dipenuhi, maka kejadian-
kejadian dimaksud dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban
PARA PIHAK menurut PERJANJIAN ini.

4. 4
PASAL 9
MASA BERLAKU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya PERJANJIAN sampai dengan 7 (tujuh) tahun.
Pengakhiran PERJANJIAN ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban PARA PIHAK terhadap kewajiban
sebelumnya.
PASAL 10
PEMBERITAHUAN
10.1. Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi yang diisyaratkan sesuai dengan
PERJANJIAN ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dilakukan melalui pos tercatat atau faksimili
dengan dialamatkan kepada:
PT. __________________ (PERSERO)
Jl. ....................................................
Telepon : (____) ________
Faksimili : (____) ________
Up.
PT. ________________
Jl. ................................................
....................................................
Telepon : ........................
Faksimili : .......................
Up. : .......................
atau kepada alamat lain yang ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK.
Setiap pemberitahuan atau segala bentuk komunikasi yang diisyaratkan di dalam PERJANJIAN ini
telah diterima atau telah dianggap telah diterima dalam hal:
(i) pemberitahuan dikirim melalui faksimili, pada hari pengiriman yang dibuktikan dengan tanda
bukti pengiriman dari mesin faksimili pengirim;
(ii) pemberitahuan dikirim melalui kurir, pada hari dimana pemberitahuan tersebut diterima oleh
Pihak lain yang dibuktikan dengan tanda bukti pengiriman yang ditandatangani oleh
penerima; dan
(iii) pemberitahuan dikirim melalui pos tercatat, pada hari kerja ketiga setelah tanggal pengiriman
dengan ketentuan bahwa untuk pemberitahuan yang dikirim sesuai dengan ketentuan di atas
akan tetapi diterima bukan pada hari kerja tetapi bukan pada jam kerja di tempat penerima,
maka pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima pada hari kerja berikutnya.
PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap sengketa yang ditimbulkan akibat PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat
oleh PARA PIHAK. Apabila musyawarah mufakat tidak dapat ditempuh maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan sengketanya melalui BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) di .................
PARA PIHAK masing-masing menunjuk satu hakim arbiter, untuk selanjutnya hakim ketua akan ditunjuk
oleh Ketua BANI. Penyelesaian sengketa menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. 5
PASAL 12
LAIN-LAIN
11.1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini, maka akan ditetapkan tersendiri oleh
PARA PIHAK dalam PERJANJIAN tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN ini;
11.2. PERJANJIAN ini tidak dapat diubah atau diamandemen tanpa persetujuan tertulis dari PARA
PIHAK;
11.3. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam PERJANJIAN ini yang dinyatakan tidak berlaku,
melawan hukum ataupun tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka keadaan tersebut tidak akan mempengaruhi keberlakuan
ketentuan-ketentuan lain dalam PERJANJIAN ini;
11.4. PARA PIHAK masing-masing tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan
PERJANJIAN ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
11.5. PARA PIHAK setuju untuk merahasiakan dan tidak mengungkapkan kepada pihak lain mengenai
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini serta negoisasi mengenai
PERJANJIAN ini, kecuali dalam hal:
(i) Pengungkapan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau berdasarkan perintah dari pengadilan;
(ii) Pengungkapan tersebut diperlukan untuk melindungi atau mempertahankan hak PARA
PIHAK dalam PERJANJIAN ini.
11.6. Setiap hak dan kewajiban yang timbul dari PERJANJIAN ini adalah mengikat dan dapat
dilaksanakan terhadap PARA PIHAK dan para penggantinya;
11.7. PERJANJIAN ini ditandatangani dalam Bahasa Indonesia; dan
11.8. PERJANJIAN ini merupakan suatu PERJANJIAN yang menyeluruh dari PARA PIHAK berkaitan
dengan hal-hal yang diatur dalam PERJANJIAN ini, dan akan menggantikan maksud dan
pengertian sebelumnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.
Demikian PERJANJIAN ini dibuat dengan sebagaimana mestinya dan PARA PIHAK telah sepakat
terhadap segala ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini. PERJANJIAN ini dibuat rangkap 2
(dua) dan masing-masing dibubuhkan materai sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang
sah bagi PARA PIHAK.
I DISTRIBUTOR
PT. __________________ PT. ________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Direktur Utama Direktur

6. 6