1. SURAT PERJANJIAN
PENGURUSAN PENCAIRAN DANA HIBAH
Pada hari ini ……………… tanggal …………………… bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas kami
yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama lengkap : Tn. Drs. H. Syamsuri Hadi
Alamat : Jl.KH. Junaedi no.6 Rt.001/006 Desa Setia Asih Kec. Taruna Jaya
Kab. Bekasi
Pekerjaan : Wiraswasta
Bertindak untuk dan atas nama ……………., yang selanjutnya disebut PIHAK I (PERTAMA)
2. Nama lengkap : Tn. Endi Suryaatmaja, S.E.
Alamat : Jl. Madrasah II No.10 Duren Sawit Jakarta Timur
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Ibnu Sina, Yang selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA)
Para Pihak yang bertindak masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu
menerangkan:
- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pencari dana hibah yang akan diserahkan kepada PIHAK
KEDUA, dan digunakan untuk biaya pembebasan lahan dan pembangunan gedung sekolah.
- Bahwa PIHAK KEDUA, adalah penerima dana hibah yang akan digunakan untuk biaya
pembebasan lahan dan pembangunan gedung sekolah yang didapat dari PIHAK PERTAMA.
Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengurusan pencairan dana
hibah dengan ketentuan sebagai berikut:
SURAT PERJANJIAN| 1

2. Pasal 1
POKOK PERJANJIAN
(1). PIHAK PERTAMA menyatakan sanggup mencarikan dana hibah yang akan diserahkan kepada
PIHAK KEDUA untuk membiayai pembebasan tanah dan pembangunan gedung sekolah.
(2). PIHAK KEDUA sepakat untuk memberikan sebagian hasil dana hibah tersebut sebesar 50% (lima
puluh persen) dari total dana hibah yang didapat oleh PIHAK PERTAMA.
(3). Para pihak sepakat bahwa bagian dari dana hibah yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA tersebut merupakan tanda ucapan terima kasih atas jasa selama proses pengurusan
dana hibah serta termasuk sebagai pengganti biaya-biaya selama proses pengurusan sampai
dengan proses pencairan dana hibah tersebut yang telah dilaksanakan dan ditanggung oleh PIHAK
KEDUA.
Pasal 2
SUMBER DANA HIBAH
Sumber dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dijelaskan
sebagai berikut:
1. Sumber dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah
sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berhak mengetahui dan menyakini sumber dana hibah yang akan diterima dari
PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya sebelum adanya pencairan dana.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjamin serta memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA
bahwa sumber dana hibah tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan atau
kaidah-kaidah Agama Islam.
Pasal 3
BESARAN DANA HIBAH
Besaran nilai dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, serta
besaran nilai uang jasa seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang akan diserahkan kepada PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA diatur sebagai berikut:
1. Besaran nilai dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
minimal sesuai dengan pengajuan yang tercantum dalam proposal yang telah diserahkan oleh
Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA.
2. Perubahan besaran nilai dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA sebelum adanya pencairan dana.
SURAT PERJANJIAN| 2

3. Pasal 4
CARA PEMBAYARAN
Pembayaran dan atau pemberian dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Pembayaran atau pemberian dana hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dilaksanakan melalui cara transfer ke rekening yang akan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Pembayaran biaya jasa pengurusan sampai dengan pencairan dana hibah seperti tercantum
dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari total dana yang telah diterima
oleh PIHAK KEDUA dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana hibah diterima
oleh PIHAK KEDUA.
Pasal 5
PERTANGGUNG JAWABAN DANA HIBAH
Pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan sisa nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dana hibah
yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA untuk Pembebasan Lahan, Pembangunan Gedung
Sekolah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan fasilitas maupun kegiatan sekolah.
2. PIHAK KEDUA hanya berhak memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah sesuai
dengan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1, kepada PIHAK PERTAMA, dan tidak berkewajiban
memberikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak lain.
3. PIHAK KEDUA sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana (seperti yang
tercantum dalam Pasal 1 ayat 2) yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas sumber dana hibah yang telah
diperoleh dari PIHAK PERTAMA, bila ternyata dikemudian hari terbukti telah bertentangan
dengan hukum.
SURAT PERJANJIAN| 3

4. Pasal 6
PEMBATALAN DANA HIBAH
Pembatalan dana hibah yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA diatur
sebagai berikut:
1. PIHAK KEDUA berhak membatalkan dan atau menolak pemberian dana hibah, apabila sumber
dana hibah terbukti bertentangan dengan hukum yang berlaku dan atau kaidah-kaidah Agama
Islam.
2. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan pemberian dana hibah apabila dan atau setelah:
a. Memberitahukan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.
b. Menyerahkan kembali proposal beserta aspek legalitas atas nama Yayasan Pendidikan Ibnu
Sina, yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
c. Menyatakan secara tertulis di atas meterai dan disetujui oleh PIHAK KEDUA, bahwa
proposal beserta aspek legalitas (seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat 2.b) tidak berlaku dan
atau batal, serta tidak akan digunakan untuk keperluan apapun oleh PIHAK PERTAMA.
3. Dana hibah dinyatakan dan atau dianggap batal setelah melewati batas waktu 1 (satu) tahun
setelah tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini, selanjutnya akan diatur sesuai dengan
Pasal 6 ayat 2.
Pasal 7
KEPEMILIKAN
1. Hak pemilikan atas proposal dan aspek legalitas yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA guna keperluan pencarian dana hibah adalah sepenuhnya milik
PIHAK KEDUA, serta tidak dapat digunakan untuk keperluan – keperluan apapun diluar
persetujuan dari PIHAK KEDUA.
2. Hak pemilikan atas Tanah, Bangunan beserta fasilitas Sekolah, atas pembiayaan dari dana hibah
tersebut selanjutnya adalah sepenuhnya merupakan milik dan atau hak dari PIHAK KEDUA.
SURAT PERJANJIAN| 4

5. Pasal 8
BIAYA-BIAYA
1. Biaya-biaya yang ditimbulkan selama proses pengurusan sampai dengan proses pencairan dana
hibah akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan biaya apapun selama proses pengurusan sampai dengan
proses pencairan dana hibah, kecuali atas kesepakatan tertulis serta kesanggupan dari PIHAK
KEDUA.
Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan
menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah
pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Demikian perjanjian ini disetujui dan dibuat dengan iktikad baik,serta ditanda tangani oleh kedua belah
pihak serta dihadiri saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak serta perjanjian ini dibuat dalam
rangkap dua bermateri cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Ditandatangani : di Jakarta
Tanggal : ________________
PIHAK II PIHAK I
Tn. Endi Suryaatmaja, S.E. Tn. Drs. H. Syamsuri Hadi
SAKSI – SAKSI
____________________ _____________________
____________________ _____________________
SURAT PERJANJIAN| 5