Akuntansi sektor publik

1. Tugas Kelompok II
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA
BALAI BESAR INDUSTRI AGRO (BBIA) KOTA BOGOR
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik
Disusun oleh:
Agum Kurnia Budiyanto ( 022118200 )
Nur Allivia Shalsa Octaviana ( 022118230 )
Anita Rahmani ( 022118256 )
Afifah Khoiriah ( 022118257 )
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2020

2. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | i
ABSTRAK
Analisa ini bertujuan untuk mengetahui penerapan basis akrual pada laporan
keuangan organisasi sektor publik di Kota Bogor. Salah satu Organisasi Sektor Publik
tersebut yaitu Balai Besar Industri Agro (BBIA). Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu dengan metode studi dokumen. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual belum digunakan sepenuhnya
oleh seluruh organisasi sektor publik di Kota Bogor. Sedangkan, masih banyak organisasi
sektor publik lain yang masih menggunakan akuntansi berbasis kas. Sedangkan, kebijakan
akuntansi untuk sektor publik sudah tercantum di Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun
2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bogor.
This analysis aims to detremine the application of the accrual basis in the financial
ctatements of public sector organization in Bogor. One of the public sector organization is
Balai Besar Industri Agro (BBIA). This study uses qualitative methods and data collection
techniques is observation method. The results of this study indicate that the application of
accrual basis accounting has not been fully used by all public sector organizations in Bogor.
While, accounting policy already listed at Mayor Regulation No. 12 of 2014about Bogor city
GovernmentAccounting Policies.
Kata kunci : akuntansi, akrual, organisasi sektor publik

3. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | ii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ..................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR..................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 2
1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 2
1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 2
1.5 Metode Penelitian ....................................................................................... 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Akuntansi Sektor Publik ............................................................................. 3
2.1.1 Pengertian Akuntansi ........................................................................ 3
2.1.2 Pengertian Sektor Publik ................................................................... 3
2.1.3 Pengertian Akuntansi Sektor Publik .................................................. 3
2.2 Organisasi Sektor Publik ............................................................................. 3
2.3 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Swasta......................... 4
2.4 Standar Akuntansi di Indonesia ................................................................... 5
2.4 Sistem Pencatatan Akuntansi ...................................................................... 6
2.5 Sistem Akuntansi Pemerintah ..................................................................... 7
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Balai Besar Industri Agro (BBIA) .............................................................. 9
3.2 Penerapapan Basis Akrual Balai Besar Industri Agro .................................. 9
3.3 Kebijakan Akuntansi BBIA ........................................................................ 9
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan ................................................................................................. 11
4.2 Saran .......................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 12
LAMPIRAN .................................................................................................................. 13

4. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya.
Adapun tujuan dari penulisan dari tugas ini adalah untuk memenuhi tugas Bapak
Sudjatmiko Wibowo, Ak., M.M. pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang berjudul
“Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Kota Bogor”. Selain
itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang organisasi sektor publik bagi
para pembaca dan juga kami sebagai penulis.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
beberapa informasi yang kami butuhkan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini.
Saya menyadari, tugas yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena
itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima demi kesempurnaan tugas ini.
Bogor, 21 Maret 2020
Penulis

5. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Pemerintah Indonesia tidak mengenal akuntansi dalam pertanggungjawaban
anggaran negara. Bentuk pertanggungjawaban anggaran berupa penyajian Perhitungan
Anggaran Negara (PAN) dimana informasi yang terkandung didalamnya hanya
mengenai pendapatan dan belanja negara. Pengesahan UU No. 17/2003 yang dilakukan
pada tanggal 17 Mei 2003 adalah tonggak sejarah pertanggungjawaban pelaksanaan
APBN dalam bentuk pelaporan keuangan dimana penyusunan dan penyajiannya sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan.
Dalam UU No. 17/2003 diatur bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan dan
belanja dilakukan dengan menggunakan basis akrual, namun apabila belum bisa
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sejalan dengan UU
No. 17/2003, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara juga mengamanahkan hal yang sama. Tuntutan untuk segera melaksanakan
akuntansi berbasis akrual semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (pengganti PP Nomor
24 Tahun 2005) dimana akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya
untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015
Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah
untuk menentukan cost of service dan charge of service yaitu untuk mengetahui
besarnya biaya yang dibutukan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan
harga pelayanan yang dibebankan ke publik. Hal ini berbeda dengan tujuan
pengaplikasian akrual basis dalam sektor swasta yang dapat digunakan unuk mengetahui
dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Perbedaan ini disebabkan
karena pada sektor wasta orientasinya lebih difokuskan pada usaha untuk
memaksimumkan laba, sedangkan pada sektor publik orientasinya fokus pada
optimalisasi pelayanan publik.
Beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan mereka,
terutama perubahan dari berbasis kas menjadi berbasis akrual. New Zealand merupakan
contoh negara sukses menerapkan sistem accrual basis yang sudah dilakukan sejak
tahun 1991. Sistem akuntansi yang diterapkan di negara iini telah mampu memberikan
kontribusi yang besar dalam menghasilkan informasi yang lebih komprehensi
dibandingkan dengan sistem cash basis dalam hal kuantitas dan kualitasnya.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa reformasi ke arah akrual basis ternyata tidak
seluruhnya menjamin keberhasilan. Kasus yang terjadi di Italia, pengenalan terhadap

6. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 2
akrual basis memberikan kontribusi yang kurang signifikan terhadap transparasi,
efisiensi, dan efektivitas organisasi publik di negara tersebut. Perubahan dari cash basis
ke accrual basis memang tidak dapat dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan analisis
yang mendalm dan kompleks terhadap berbagai faktor lingkungan yang
mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor sosiologi negara tersebut.
Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan telah diatur bahwa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, dinyatakan tidak berlaku mulai
tanggal 1 Januari 2015. Ini berarti pada taun 2015 setiap entitas pelaporan dan entitas
akuntansi pada pemerintah pusat akan mulai menerapkan basis akrual dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah. Satuan kerja pada pemerintah pusat sebagai entitas
akuntansi yang menjadi bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat tentunya memegang peranan penting dalam menyediakan data dan
informasi yang lengkap dan benar demi tercapainya kualitas Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa itu accrual basis yang digunakan dalam organisasi sektor publik?
2. Kenapa organisasi sektor publik menggunakan pencatatan berbasis akrual?
3. Organisasi sektor publik mana sajakah yang menggunakan pencatatan laporan
keungannya berbasis akrual?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui arti dari accrual basis yang digunakan dalam organisasi sektor
publik.
2. Untuk mengetahui penyebab organisasi sektor publik menggunakan pencatatan
berbasis akrual.
3. Untuk mengetahui organisasi sektor publik yang menggunakan pencatatan laporan
keuangannya berbasis akrual.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi organisasi sektor publik lain tentang
penggunaan akuntansi berbasis akrual
2. Menambah ilmu pengetahuan mengenai organisasi sektor publik di Kota Bogor
3. Bisa memahami kinerja laporan keuangan dari setiap organisasi sektor publik di Kota
Bogor
1.5 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diperoleh dari data sekunder
yaitu data pelengkap yang diperoleh dari pihak lain seperti jurnal, artikel, majalah dan
literatur. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan metode studi
dokumen yaitu metode pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang
berguna untuk dianalisis.

7. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Akuntansi Sektor Publik
2.1.1 Pengertian Akuntansi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Akuntansi merupakan teori dan
praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman,
(kebiasaan), dan semua kegiatannya. selian itu, Akuntansi juga memiliki arti seni
pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu
transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.
2.1.2 Pengertian Sektor Publik
Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan
denngan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang
dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di
Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain
pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah
mempunyai saham didalamnya (BUMN dan BUMD), organisasi bidang
pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi massa.
(Mahsun, Firma dan Andre 2007: 4-5)
2.1.3 Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Jadi, akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan
analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-
lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor
publik dan swasta. Lembaga atau proyek kerja sama tersebut biasa disebut
Organisasi Sektor Publik (OSP).
2.2 Organisasi Sektor Publik
Organisasi Sektor Publik (OSP) adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan
barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk
mencari keuntungan finansial. OSP disebut entitas ekonomi karena organisasi ini
memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil serta melakukan
transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan.
Sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan
kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui
pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Banyak yang menganggap
organisasi sektor publlik pasti non-profit. Anggapan ini tidak sepenuhnya benar, karena
organisasi sektor publik ada yang bertipe quasi non-profit yang bertujuan untuk

8. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 4
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan motif surplus (laba) agar terjadi
keberlangsungan organisasi dan memberikan kontribusi pendapatan negara atau daerah.
Perlu ditegaskan bahwa organisasi sektor publik bukan hanya organisasi sosial, bukan
hanya organisasi non-profit atau organisasi pemerintahan. (Mahsun, Firma dan Andre
2007:11).
American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa
tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah memberikan informasi yang
diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis, serta memberikan
informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta
melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik.
2.3 Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Organisasi Swasta
Keterangan Organisasi Sektor Publik Organisasi Swasta
Tujuan Organisasi
Mencari keuntungan dalam
rangka penyediaaan pelayanan
publik
Usaha mencabai keuntungan
semaksimal mungkin
Sumber Pembiayaan
Pajak dan retribusi, charging for
servive, laba perusahaan milik
negara, pinjaman pemerintah,
penjualan aset negara, pendapatan
lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundangan
yang berlaku
Internal (modal pemilik dan
laba yang diinvestasikan
kembali ke perusahaan)
Eksternal (utang bank,
penerbitan obligasi, dan
penerbitan saham baru untuk
mendapatkan dana dari publik)
Pola
Pertanggungjawaban
Kepada masyarakat karena
sumber dana yang digunakan
berasal dari masyarakat.
Pemilik perusahaan (pemegang
saham) dan kreditor
Struktur Organisasi
Bersifat birokratis, kaku, dan
hierarkis
Bersifat fleksibel
Karakteristik
Anggaran
Dipublikasikan kepada
masyarakat secara terbuka
Anggaran bersifat tertutup dan
merupakan rahasia perusahaan
Stakeholder
Internal seperti lembaga negara,
partai politik, manajer publik,
pegawai pemerintah)
Eksternal seperti masarakat
pengguna jasa publik, pembayar
pajak, perusahaan dan organisasi
yang menggunakan pelayanan
publik, bank sebagai kreditor
pemerintah, badan internasional,
investor asing dan generasi yang
Internal seperti manajemen,
karyawan, dan pemegang
saham.
Eksternal seperti bank, serikat
buruh, pemerintah, pemasok,
distributor, pelanggan,
masyarkat, serikat dagang dan
pasar modal.

9. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 5
akan datang.
Sistem Akuntansi
yang Digunakan
Lebih banyak yang menggunakan
cash basis (berbasis kas)
Akuntansi berbasis akrual
(accrual basis)
Tolak Ukur
Sulit diidentifikasi secara jelas
seperti apakah pencapaian
kepuasan masyrakat, keberhasilan
dalam memanfaatkan dana secara
efisien dan efektif
Lebih jelas dalam
pengukurannya yaitu mencari
laba
2.4 Standar Akuntansi di Indonesia
Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi
laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuta, disusun dan disahkan
oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Di dalam standar ini dijelaskan transaksi
apa saja yang harus dicatat.
Standar akuntansi di Indonesia saat berkembang menjadi 4 (empat) yang dikenal
dengan 4 pilar standar akuntansi. keempat pilar standar tersebut disusun dengan
mengikuti perkembangan dunia usaha. Empat pilar standar itu adalah:
1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akntabilitas publik, yaitu badan
yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia
(badan usaha yang menggunakan dana masyarakat, seperti asuransi, perbankan, dan
dana pensiun). Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi standar
dari International Financial Report Standard (IFRS) untuk standar akuntansi
keuangan yang berlaku di seluruh perusahaan terdaftar yang ada di Indonesia.
2. Standar Akuntansi Keuangan Badan Usaha Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)
SAK ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik
signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP juga
mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS khususnya bidang small medium
enterprise (Usaha Kecil Menengah). SAK –ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009
dan berlaku efektif pada tahun 2011.
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)
Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau
berbasis syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan
pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus
transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan istishna.

10. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 6
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP),
dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu
kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar ini digunakan untuk
menyusun laporan keuangan instansi pemerintah (KSAP SAP). SAP berbasis akrual
ditetapkan dalam PP No. 71 Tahun 2010. Instansi masih diperkenankan
menggunakan PP No. 24 Tahun 2005, SAP berbasis kas menuju akrual sampai tahun
2014.
2.5 Sistem Pencatatan Akuntansi
Dalam pencatatan laporan keuangan baik organisasi sektor publik maupun organisasi
swasta menggunakan basis akuntansi untuk mengetahui kapan pengaruh transaksi atau
kejadian harus diakui. Sistem/basis/dasar akuntansi tersebut terdiri dari basis kas (cash
basis) dan basis akrual (accrual basis).
1. Akuntansi berbasis kas
Dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Bogor, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
Dalam Modul Akuntansi Sektor Publik oleh Nurul Hidayah, S.E., Ak., M.Si.
akuntansi arus kas dipraktikkan di berbagai organisasi sektor publik dan organisasi
non profit, misalnya rekening penerimaan dan pembayaran yang sederhana. Basis kas
menyediakan informasi mengenai sumber dana yang dihasilkan selama satu periode,
penggunaan dana dan saldo kas pada tanggal pelaporan.
Kelebihan dalam menggunakan basis kas dalam pencatatan laporan keuangan
yaitu jika ada suatu pendapatan maka bisa langsung diakui saat kas diterima dan tidak
memiliki resiko pendapatan tak tertagih.
Kelemahan yang dimiliki ketika pencatatan laporan keuangan berbasis kas yaitu
informasi yang diberikan tidak akurat, ini dikarenakan hanya menunjukkan posisi
keuangan pada saat itu saja.
2. Akuntansi berbasis akrual
Dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Standar Akuntansi
Pemerintahan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Menurut IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), laporan
keuangan versi akrual secara umum sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. Neraca
2. Laporan Kinerja Keuangan
3. Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/Ekuitas

11. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 7
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan
Akuntansi dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas karena diyakini
dapat menghasilkan laporan keuangan ang lebih dapat dipercya, akurat,
komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan
politik.
Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan sesuai dengan saat
terjadinya sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas
pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu
basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluru arus
sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus
ekonomi lainnya.
Kelebihan dalam menggunakan basis akrual dalam pencatatan laporan keuangan
yaitu lebih mudah mengukur aset, kewajiban, dan ekuitas dan informasi yang
diberikan jauh lebih akurat karena dalam setiap terjadinya transaksi langsung
dilakukan pencatatan.
Kelemahan jika pencatatan menggunakan basis akrual yaitu kas hasil transaksi
tidak bisa ditentukan kapan bisa diterima dan memiliki risiko pendapatan yang tidak
dapat tertagih.
2.5 Sistem Akuntansi Pemerintah
2.5.1 SAP Berbasis Akrual
Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual, yaitu SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
SAP berbasis akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi
dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP
berbasis akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010.
2.5.2 SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP
berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. SAP berbasis
kas menuju akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis
akrual. SAP berbasis kas menuju akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Sebelumnya,
SAP berbasis kas menuju akrual digunakan dalam SAP berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 2005. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan
bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual
belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

12. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 8
pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal
36 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima
tahun. Karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan
dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

13. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 9
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Balai Besar Industri Agro (BBIA)
Organisasi sektor publik di kota bogor yang pencatatannya menggunakan basis
akrual adalah BBIA (Balai Besar Industri Agro). Balai Besar Industri Agro (BBIA)
adalah satuan kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan
Penenelitian dan Pengembangan Industri. Instansi ini menerapkan basis akrual dalam
penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan keuangan ini meliputi:
1) Laporan realisasi anggaran
2) Neraca
3) Laporan operasional
4) Laporan perubahan ekuitas
5) Laporan arus kas
6) Laporan perubahan saldo anggaran lebih
7) Catatan atas laporan keuangan
3.2 Penerapan Basis Akrual Balai Besar Industri Agro
Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Industri Agro dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang
menggunakan mata uang asing ditransisi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata
uang rupiah.
Penyusunan dan penyajian Laporan Tahunan Balai Besar Industri Agro telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh
Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai
Besar Industri Agro.
3.3 Kebijakan Akuntansi BBIA
Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Balai Besar Industri Agro adalah sebagai berikut:
1) Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran
 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto
 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

14. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 10
2) Pendapatan – Laporan Operasional
 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.
 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau
pendapatan direalisasi.
 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu degan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya
 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
3) Belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal (belanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan,belanja modal lainnya serta
belanja modal BLU).
4) Beban
 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 Bebab diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya
klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan.
5) Aset diklasifikasikan menjadi:
 Aset lancar
 Aset tetap,
 Penyusutan aset tetap,
 Piutang jangka panjang dan
 Aset lainnya.
6) Kewajiban
 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
7) Ekuitas
 Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan perubahan
ekuitas.

15. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 11
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dalam pencatatan laporan keuangan baik dengan basis akrual maupun berbasis kas
menuju akrula memiliki kelebihan dan kekurangan masing. Pemerintah membuat
perubahan basis pada Standar Akuntansi Pemerintah yang dijadikan pedoman oleh
organisasi sektor publik agar bisa dengan mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat
umum. Sehingga masyarakat bisa mengerti dana atau pajak yang mereka keluarkan
digunakan oleh siapa dan untuk apa saja. Organisasi sektor publik tersebut juga sudah
memenuhi sifatnya yaitu transaparansi kepada masyarakat.
4.2 Saran
Sebaiknya para instansi atau lembaga publik yang berpedoman pada Standar
Akuntansi Pemerintah menggunakan akuntansi berbasis akrual pada pencatatan laporan
keuangan mereka. Karena sudah tercantum dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014.

16. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 12
DAFTAR PUSTAKA
Akuntansionline. 2016. Standar Akuntansi di Indonesia.
http://www.akuntansionline.id/standar-akuntansi-di-indonesia/. (20 Maret 2020)
Binus University. 2017. Standar Akuntansi Pemrintahan. https://accounting.binus.ac.id/2017
/06/14/standar-akuntansi-pemerintahan-2/. (20 Maret 2020
Ayu. 2018. “Perbedaan Dari Akuntansi Berbasis Akrual (Accural Basis) dengan Akuntansi
Berbasis Kas (Cash Basis). https://ukirama.com/blogs/perbedaan-dari-akuntansi-basis-akrual-
accrual-basis-dengan-akuntansi-basis-kas-cash-basis. (19 Maret 2020)
Ikrom Fajar Ilahi. 2015. “penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual”.
http://ikromfajarilahi.blogspot.com/2015/01/penerapan-akuntansi-pemerintahan.html?m=1,
diakses pada 18 Maret 2020.
Irvan. 2013. Perbedaan Akuntansi Berbasis Kas Dengan Akuntansi Berbasis Akrual.
http://irfansiyakusa.blogspot.com/2013/02/perbedaan-akuntansi-berbasis-kas-
dengan.html?m=1. (18 Maret 2020)
Laporan Keuangan Tahun 2017. Balai Besar Industri Agro. Bogor
Sarimin. 2014. Akuntansi Berbasis Akrual dalam Majalah Treasury Indonesia.
Seto. 2017. Pengaplikasian Akrual Basis dalam Akuntansi Sektor. Makalah

17. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 13
Teguh Erawati, Danang Kurniawan. 2018. “Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual:
kajian dari aspek keperilakuan”. Jurnal ekonomi dan bisnis. 21(2): 313.
Yanuar. 2017. Organisasi Sektor Publik. http://yanuar.sewaacrida.com/organisasi-sektor-
publik/?fdx_switcher=true (18 Maret 2020)

18. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 14
LAMPIRAN

19. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 15

20. Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Balai Besar Industri Agro Kota Bogor | 16