papper bank

1. TUGAS PAPER BANK & LEMBAGA KEUANGAN
DISUSUN OLEH :
NUGRAHA FAJAR SIDIQ
2034021047
MANAJEMEN
2021

2. I.BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL
BANK SENTRAL
Bank sentral pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas
kebijakan moneter di suatu wilayah negara. Bank ini memilki peran untuk menjaga
stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara terserbut,yang dikenal
dengan inflasi.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK SENTRAL DI DUNIA
Pada masa sebelumnya terjadi penjajahan,terdapat dua kerajaan utama di bumi
nusantara yang memiliki andil besar dalam dunia perdagangan internasional. Kerajaan
terserbut adalah sriwijaya dan majapahit.walaupun masyarakat memang telah
mengenal mata uang sederhana yang dipakai sebagai alat transaksi
Pada abad ke 16&17 berbagai paham mulai berkembang di eropa. Salah satunya
mekantilisme,yaitu sistem ekonomi yang memusatkan wewenang untuk mengatur
perekonomian pada tangan pemerintahan,dan mendapatkan dana untuk mendapatkan
dana untuk membiayai kegiatan penjelajahan untuk mencari daerah kekuasaan
baru.kemunculan bank van leening di belanda,bank of england,risk bank,bank of france
yang kemudian berkembang menjadi bank sentral di negaranya masing masing.
Peran bank sentral di indonesia sebelum memasuki sejarah berdirinya bank sentral
dilakukan oleh de javasche bank.djb pertama kali mencetak uang kertas pada 11 maret
1828 senilai f1000,500,dll. Pengeluaran uang dengan nilai yang lebih kecil mewajibkan
direksi bank untuk mengajukan permohonan kepada gubernur jendral yang akan
diteruskan di belanda.pada masa perpanjangan okrtoi keempat, lima kantor cabang
diluar batavia yaitu di semarang dan surabaya.menjelang berakhirnya oktroi kelima,
didirikan kantor cabang di jogja.
Ketika oktroi kedelapan berakhir,pada 31 maret 1922 dibuat undang undang untuk
dejavasche bankwet yang berlaku hingga 15 tahun dengan otomatis perpanjangan
selama 1 tahun dengan syarat tidak ada pembatalan yang dilakukan gurbernur jendral
atau pihak direksi bank.perkembangan DJB pada periode ini semakin pesat dengan
penambahan 16 kantor cabang sejarah berdirinya bank sentrail diindonesia.
SEJARAH BANK INDONESIA

3. pada tahun 1828,De Javasche Bank didirikan oleh pemerintah hindia belanda sebagai
bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang.Selanjutnya,tahun
1953,undang undang pokok bank indonesia menetapkan pendirian bank indonesia
untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral,dengan tiga tugas
utama di bidang moneter ,perbankan,dan sistem pembayaran.Di samping itu,bank
indonesia diberi tugas penting dalam hubungannya dengan pemerintah dan
melanjutkan fungsi bank kimersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.Pada tahun
1968,diterbitkan undang undang bank sentral yang mengatur kedudukan dan tugas
bank indonesia sebagai bank sentral,terpisah dari bank bank lain yang melakukan
fungsi komersial.Selain tiga tugas pokok bank sentral,bank indonesia juga bertugas
membantu pemerintah sebagai agen pembangunan untuk mendorong kelancaran
produksi dan memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup
rakat.Kemudian tahun 1999,usai dengan UU no.23/1999 menetapkan tujuan tunggal
bank indonesia,yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
pada tahun 2004,undang undang bank indonesia diamandemen dengan fokus pada
aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang bank
indonesia,termasuk pemguatan gevornance.pada tahun 2008,pemerintah
mengeluarkan pedaturan pemerintah pengganti.undang undang no.2 tahun 2008
tentang perubahan kedua atas uu no.23 tahun 1999 tentang bank indonesia sebagai
bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.amandemen dimaksudkan untuk
meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui
peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari benk
indonesia
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI
LAMBANG NEGARA YANG INDEPENDEN
Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang
baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal
17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 6/ 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai
suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali
untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan
setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang

4. tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia,
dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi
dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.
Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat
melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan
efisien.
STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SEBAGAI
BADAN HUKUM
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum
perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank
Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan
pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai
dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank
Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar
pengadilan.
TUJUAN BANK INDONESIA
Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai
satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Aspek
pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin
pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
TUGAS BANK INDONESIA
 Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah.
 Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter.
 Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran Stabilitas Sistem Keuangan.

5. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN BANK
INDONESIA

6. Presiden, melalui persetujuan DPR, mengusulkan serta mengangkat Gubernur dan
Deputi Gubernur Senior. Sementara Deputi Gubernur, diusulkan oleh Gubernur dan
diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, seseorang harus
memenuhi syarat dan kualifikasi sebagai berikut:
 Berkewarganegaraan Indonesia
 Memiliki akhlak dan moral yang tinggi
 Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Ekonomi, Keuangan, Perbankan, atau
Hukum.
Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur berkewenangan mengangkat dan
memberhentikan pegawai Bank Indonesia. Selain itu, peraturan kepegawaian
mencakup sistem penggajian, penghargaan, pensiun, tunjangan hari tua, serta bentuk
penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia juga menjadi kewenangan Dewan
Gubernur BI.Kinerja Dewan Gubernur beserta anggotanya dalam melaksanakan tugas
maupun dan wewenangnya dinilai oleh DPR. Untuk dapat melaksanakan fungsi
pengawasan dengan benar, DPR melakukan telaah pada beberapa hal, yakni laporan
keuangan tahunan BI, anggaran operasional dan investasi BI, serta prosedur
pengambilan keputusan kegiatan operasional di luar kebijakan moneter dan
pengelolaan aset BI.
Bank Indonesia melakukan tugasnya melalui 4 sektor satuan kerja (sektor moneter,
sektor perbankan, sektor sistem pembayaran, dan sektor manajemen intern), KBI,
maupun KPW yang kesemuanya bertanggung jawab pada Dewan Gubernur.
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN
Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Bank
Indonesia yaitu Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah; Bank
Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri, menata
usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap
pihak

7. HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN INTERNASIONAL
HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN DUNIA INTERNASIONAL
 Investasi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing.
 Penyelesaian transaksi lintas negara.
 Hubungan koresponden.
 Tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas
selaku bank sentral.
 Pelatihan / penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran.
LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA OJK
Latar belakang dibentuknya OJK adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam penataan
kembali lembaga-lembaga keuangan untuk melaksanakan pengaturan serta
pengawasan di sektor jasa keuangan
FUNGSI DAN WEWENANG OJK (OTORITAS JASA
KEUANGAN)
fungsi OJK yakni untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegaitan di sektor jasa keuangan.
Wewenang ini terdiri atas: Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan
jasa keuangan. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala
Eksekutif. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
Hubungan ojk dengan BI(bank indonesia)
Menurut Pasal 39 UU Nomor 21 tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan BI dalam
pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya, dalam hal kewajiban pemenuhan modal
minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta
asing maupun pinjaman komersial luar negeri.