Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Amandemen UUD 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih demokratis dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada lembaga perwakilan dan rakyat, meskipun masih banyak ketidakjelasan yang menimbulkan implikasi bagi hubungan antarlembaga negara.
2. Sejarah Berkonstitusi
UUD 45, oleh penyusunnya
dimaksudkan UUD sementara
Sifat kesementaraan diikuti dg
pembuatan UUD RIS, UUDS, dan
pembentukan Badan Konstituante
Orde Lama (mel dekrit), Orba mel
TAP MPR dan UU tetap
mempertahankan UUD 45
3. Perubahan Paradigma
Desentralistik untuk mengubah
paradigma sentralistik
Demokratisasi untuk mengubah
paradigma otoritarian
Pluralistik untuk mengubah paradigma
unifomitas yang integralistik
Paritisipatif untuk mengubah paradigma
state oriented.
4. Kelemahan Amandemen
Tidak mampu menggagas perubahan
yang partisipatif, shg elitis.
Menjadi pertarungan elit
politik/kelompok.
Tidak dilakukan oleh para ahli, tetapi
dominasi kelompok
Tidak memiliki content draf yang utuh
sosok bernegara yang akan dibangun
UUD menjadi parsial, tdk konsisten
5. Persepsi atas Amandemen
Perlu dilanjutkn dg membtk KKI utk
menymprnkn hasil amandemen
UUD hasil amandemen sdh cukup
utk bertatanegara
Amandemen kebablasan
Kembali pd UUD 1945
6. Periode Amandemen I/1999
Membatasi
kekuasaan Presiden dan
memperkuat lembaga DPR.
Tidak ada pemikiran yang disepakati
ketentuan mana yang akan dirubah
selanjutnya dan sampai berapa
tahap perubahan dilakukan
7. Periode Amandemen II/2000
Otonomi
daerah, Lbg Neg, Pemilu,
HAM dan Hankam. Belum disepakati
substansi perubahan berikutnya dan
sampai berapa tahap dilakukan.
Disepakati 4 hal yang tidak akan
dirubah, yaitu: bentuk NKRI, Sistem
Presidensiil, Pemerintahan Republik dan
Pembukaan UUD 1945.
8. Periode Amandemen III/2001
Substansi diluar amandemen I dan II
Kesepakatan menghapuskan Penjelasan,
ketentuan yang relevan ditarik kedlm
pasal
Mtr yg tdk selesai ditampung dalam TAP
IX/MPR/2001utk bahan amandemen ke IV
Kesepakatan Amandemen IV, sebagai
tahap terakhir
9. Periode Amandemen IV/2002
Ditujukan kepada materi yang
tertampung dalam TAP No. IX/MPR/2001.
Sampai akhir masa persidangan terdapat
substansi yang alot diperdebatkan, al:
pasal 29 (akhirnya disepakati untuk tidak
diubah), keberadaan MPR untuk
dipertahankan atau dihapuskan, psl 33 yg
akhirnya ditmbh 2 ayat
10. Kegalauan hasil amandemen
Lokakarya Kagama (8-10 Juli 2002),
dihadiri Presiden, merekomendasikan:
a. Perlu sinkronisasi hasil amandemen, dan
menempatkan hasil amandemen sbg
Konstitusi transisi.
b. Amandemen pasal 37 dg pembentukan KK
yg ditugaskan merumuskan kembali hasil
amandemen
c. KK memegang teguh: Pembukaan, NKRI,
dan sistem Presidensiil
11. Pembentukan KK
Desakan pembentukan KK tak
terelakkan
TAP I/MPR/2002, menjadi landasan
KK bertugas melakukan kajian
komprehensif tentang perubahan
UUD 1945
12. Berbagai tanggapan hasil
amandemen
Tajuk Rencana Suara Pembaharuan:
membentuk KK merupakan tindakan
“setengah hati” MPR, karena KK hanya
berfungsi melakukan kajian, padahal
yang dibutuhkan adalah Komisi Konstitusi
Independen (KKI) yang bertugas
melakukan penyempurnaan hasil
amandemen I, II, III dan IV UUD 1945.
13. Berbagai tanggapan hasil
amandemen
Affan Gafar Alm:
Hasil yang dicapai MPR masih belum
bisa diharapkan mampu
menyelesaikan masalah-masalah
secara mendasar, karena solusi
yang dihasilkan sangat kental
dengan muatan kepentingan
14. Berbagai tanggapan hasil
amandemen
Jajak pendapat Kompas: 51,2 %
responden tidak yakin bahwa hasil
amandemen membawa perbaikan
Adnan Buyung: hasil perubahan sangat
potensial menimbulkan konflik
kelembagaan akibat tidak jelasnya
perumusan pasal-pasal yang berkaitan
dengan fungsi dan hubungan antara
masing-masing lembaga negara
15. Berbagai tanggapan hasil
amandemen
Salahudin Wahid: seluruh elemen
rakyat hendaknya bersedia mengawasi
seluruh proses penjabaran amandemen
konstitusi
Sri Sumantri: KK harusnya mempunyai
wewenang menyempurnakan konstitusi.
Anggota KK harus diambilkan dari orangorang independen dan para cendekiawan
17. Kedaulatan: di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD (ps 1 ay 2)
Kedaulatan
dg membuka ruang partisipatif
rakyat lebih luas
MPR tdk lagi pelaku Kedaulatan Rakyat
sepenuhnya
MPR tdk lagi memilih Presiden, menetapkan
GBHN dan meminta pertanggung jawaban
Presiden
Anggt DPR, DPD dan Presiden dipilih secara
langsung
18. Pemilihan Presiden Secara
Langsung (Ps 6A)
Kedudukan
Presiden kuat,
karena dipilih langsung
Presiden dan Wapres dipilih
dalam satu paket
Presiden tidak dapat dijatuhkan,
kecuali melakukan tindak pidana
sebagaimana diatur UUD
19. Review Substansi: Sistem
Pemerintahan
Masih Ambigu karena MPR masih memiliki
kewenangan:
a. Memilih Wapres (bila terjadi kekosongan)
b. Memilih Presiden dan Wapres (jika mrk
berhalangan tetap)
c. Memberhentikan atau menolak usulan
pemberhentian Presiden meskipun telah
ada keputusan Mahkamah Konstitusi
20. MPR terdiri atas anggota DPR & DPD
yang dipilih melalui Pemilu (Ps 2 ay1)
Tidak
ada lagi pengangkatan anggota
DPR
Tidak ada lagi golongan fungsionil
Representasi lokal diwujudkan melalui
DPD
21. Tidak ada C & B pada dua kamar
lembaga perwakilan
DPR sebagai representation politik
DPD sebagai representation regional
DPD tidak memiliki kek legislatif
Peran DPD: hak inisiatif RUU
tertentu, ikut membahas RUU
tertentu, memberi pertimbangan
RAPBN, pengawasan pelks UU
tertentu
22. Otonomi Daerah
Otonomi seluas-luasnya (residu teori),
berwujud keinginan mempertahankan NK
dengan semangat federalistik
Harus ada representasi daerah yang kuat
(DPD) melakukan kontrol kepada pusat
pada saat pusat membuat kebijakan
untuk kepentingan daerah
Msh bersifat multi tafsir dan tarik ulur
dibidang kewenangan, SDN/A, Penghrgn
thd Pluralistik, dan Penghrgn Kelembg
Lokal
23. Kekuasaan Kehakiman: MA
Secara tegas menyebutkan 4 lingkungan
peradilan, meliputi Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer,
Peradilan Tata Usaha Negara
Tidak menyebutkan peradilan yang secara
faktual ada dan kehadirannya dibutuhkan,
misalnya Peradilan Niaga, Ad Hoc HAM,
Pajak, KPPU, Syariyah (Aceh), Adat
(Papua).
24. Kekuasaan Kehakiman: MK
Ide dasar: menjamin kemurnian Konstitusi
Kopetensi:
Menguji UU terhadap UUD
Sengketa antar Lembaga Negara
Memeriksa Presiden & Wapres atas
kehendak DPR
Pembubaran Partai
Sengketa hasil Pemilu
25. HAM
Sebagai fundamental right, tidak bisa
diambil alih negara dalam kondisi apapun
Tdk konsistem merujuk prinsip
universalitas hak asasi
Terkesan mengambil alih dari TAP MPR
No. XVII/MPR/1998 dan UU No. 39 tahun
1999 tentang HAM
Tidak mengatur problem kongkrit
mengenai bagaimana negara melindungi,
memajukan, menegakkan HAM dalam
masa transisional
26. Kekuasaan legislative
kekuasaan legislative dialihkan dari
Presiden ke lembaga DPR
Presiden memiliki hak inisiatif
RUU dibahas bersama antara Presiden
dan DPR untuk mendapat persetujuan
bersama
Presiden mengesahkan RUU yang telah
disetujui bersama dlm tenggang wkt 30
hari
Jd apa makna kek leg dialihkan ke DPR
27. Hubungan eksekutif-legislatif
Kontrol kewenangan prerogratif Presiden:
Menyatakan perang, membuat
perdamaian, perjanjian dengan negara lain
harus mendapat persetujuan DPR
Mengangkat duta dan menerima duta
negara asing, pemberian abolisi dan
amnesti dengan memperhatikan
pertimbangan DPR
Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan
dominasi DPR dengan membatasi atau
mencampuri hak prerogratif Presiden.
28. Pertahanan dan Keamanan
Kedudukan TNI seharusnya
ditegaskan sebagai instrumen
negara dibidang pertahanan yang
tunduk pada otoritas pemerintahan
sipil
29. Perubahan kelembagaan negara
Lembaga baru: KPU, Mahkamah
Konstitusi, Komisi Yudisial, DPD
Lembaga yg sudah ada dan skr masuk
konstitusi: Pemerintah Daerah, Bank
Sentral, DPRD
Dihapuskan: DPA
Lembaga independen aktual tdk masuk
konstitusi: KPPU, KHN, Komnas HAM,
Ombudsman, KPK
Bagaimana sinergi hubungan antar
lembaga
30. Pendidikan
Hak WN atas pendidikan
WN wajib mengikuti dikdas
Pemrth wajib membiayai
Sistem pengajaran Nas: meningktkn
keimanan, ketqwn dlm rngk mencrdskn
bngs
Alokasi 20% APBN/D utk pendidikan
Landsn pemb IPTEK Nil agm, perstn bngs,
perdbn, dan kesejhtrn umat
31. Perekonomian
Dlm pembhsn terjd DdLck antr
pilihan ek kekeluargn & ek terbuka,
Akhirnya disepakati utk tdk dirubah
Tambhn ayat ttg Perek Nas berdsr:
dmkrs dg prnsp kebersmn, effs,
keadiln, beklnjtn, berws ling,
kemandr, menjg keseimbngn kemjn
& kestn ek nas.
32. Kesejahteraan Sosial
Fkr mskn & anak terlntr dipelihr neg
(hrsny tanggung jwb & diatur neg)
Neg mengembngkn Sistem Jaminan
sos & memberdykn masy lemah
(perlu affirmative action)
Neg menydkn fas pelyn kes & fas
umum (penegsn welfare state)
33. Pemilu diselengarakan KPU
Pemilu
diselenggarakan lembaga
negara tersendiri, disebut KPU
KPU bersifat nasional, tetap dan
mandiri
Asas Pemilu Luber dan Jurdil
Pemilu untuk memilih anggota
DPR, DPRD, DPD, Presiden
34. Perubahan Konstitusi
Usul perubahan dpt diagendakan
bila diajukan min 1/3 jml anggota
MPR
Khusus bentuk NK tidak dapat
dilakukan perubahan (permanent
rule). Hrsnya tetap terbuka
perubahan meskipun diberikan
syarat yang berat.