SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 13
PERCOBAAN
(POGING)
Ardi Ferdian,SH.,MKn
ardiferdian ardi ferdian
 PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN DIATUR DALAM
BUKU KE SATU TENTANG ATURAN UMUM, BAB IV PASAL
53 DAN 54 KUHP.
 Pasal 53
1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk
itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan,
dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-
mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam
percobaan dikurangi sepertiga.
3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.
4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan
kejahatan selesai.
 Pasal 54
 Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Krn tdk ada
unsur niat
 SATU-SATUNYA PENJELASAN YANG DAPAT
DIPEROLEH TENTANG PEMBENTUKAN PASAL 53
AYAT (1) KUHP ADALAH BERSUMBER DARI MVT
YANG MENYATAKAN:
◦ PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN ITU
ADALAH PELAKSANAAN UNTUK MELAKUKAN SUATU
KEJAHATAN YANG TELAH DIMULAI AKAN TETAPI
TERNYATA TIDAK SELESAI, ATAUPUN SUATU
KEHENDAK UNTUK MELAKUKAN SUATU KEJAHATAN
TERTENTU YANG TELAH DIWUJUDKAN DI DALAM
SUATU PERMULAAN PELAKSANAAN.
Atau
1. PERMULAAN KEJAHATAN YANG BELUM SELESAI
2. TINDAKAN KEJAHATAN YANG HENDAK
DIWUJUDKAN, NAMUN TIDAK BERHASIL SEPERTI
YANG DIHARAPKAN
1. Menurut pandangan subyektif
Percobaan harus dipidana krn sifat
berbahayanya pelaku/orang itu.
2. Menurut pandangan obyektif
Percobaan harus dipidana krn
berbahayanya perbuatan yang dilakukan
 HARUS ADA NIAT
 PERMULAAN PELAKSANAAN
 TIDAK SELESAINYA
PERBUATAN BUKAN KARENA
KEHENDAK PELAKU
Ditentukan dalam pasal 53 (1) KUHP
 MENURUT ILMU PENGETAHUAN-YURISPRUDENSI
MEMBERIKAN ARTI NIAT SEBAGAI KESENGAJAAN
 MENURUT MVT NIAT SAMA DENGAN KEHENDAK ATAU
MAKSUD.
 MENURUT MOELJATNO:
1. NIAT JGN DISAMAKAN DENGAN KESENGAJAAN, TP
NIAT SEC POTENSIIL BS BERUBAH MENJADI
KESENGAJAAN BILA DITUNAIKAN MENJADI PERBUATAN
YANG DITUJU
2. APABILA BELUM DIWUJUDKAN MENJADI KEJAHATAN,
MAKA NIAT MASIH MERUPAKAN SIKAP BATIN YANG MEMBERI
ARAH KEPADA PERBUATAN.
3. NIAT TIDAK SAMA DAN TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN
KESENGAJAAN
 NIAT BERUBAH JADI SENGAJA BILA ADA PERBUATAN
 MVT : PERMULAAN PELAKSANAAN DARI KEJAHATAN
 DALAM MVT DIJELASKAN PULA MENGENAI PERBUATAN
PERSIAPAN DAN PERBUATAN PELAKSANAAN
 UNTUK MEMBEDAKANNYA ADA DUA PANDANGAN:
 SUBYEKTIF : TELAH TERJADI PERBUATAN
PELAKSANAAN JIKA NIAT JAHAT SI PETINDAK
TELAH PASTI TAMPAK DALAM PERBUATAN
(BERBAHAYANYA SI PELAKU)
 OBYEKTIF : BARU TERJADI PERBUATAN
PELAKSANAAN APABILA PERBUATAN SI PETINDAK
SECARA OBYEKTIF TELAH MEMBAHAYAKAN
KEPENTINGAN HUKUM YANG DILINDUNGI UU
CONTOH :
 A MEMPUNYAI NIAT UNTUK MEMBUNUH B. UNTUK ITU ADA
SERANGKAIAN PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA, YAKNI:
1. A MEMBELI PISTOL ILEGAL;
2. A MENGISI PISTOL DENGAN PELURU;
3. A MEMBAWA PISTOL TERSEBUT MENUJU KE RUMAH B;
4. A MEMBIDIKKAN PISTOL KE ARAH B;
5. A MENARIK PELATUK PISTOL, AKAN TETAPI TEMBAKANNYA
MELESET SEHINGGA B MASIH HIDUP.
 MENURUT PANDANGAN SUBYEKTIF PERBUATAN “A”
NOMOR 1 YAITU MEMBELI PISTOL MERUPAKAN
PERBUATAN PELAKSANAAN SEDANGKAN MENURUT
PANDANGAN OBYEKTIF PERBUATAN “A” NOMOR 1,2,3
MASIH MERUPAKAN PERBUATAN PERSIAPAN DAN
PERBUATAN NOMOR 4 DAN 5 ADALAH PERBUATAN
PELAKSANAAN
 MENURUT HOGE RAAD:
MENGURUNGKAN NIAT SECARA
SUKARELA
 MENURUT ILMU PENGETAHUAN:
MENGARTIKAN, APABILA SESEORANG
TELAH MELAKUKAN PERBUATAN ITU,
AKAN TETAPI KEMUDIAN IA
MELAKUKAN TINDAKAN UNTUK
MENCEGAH TIMBULNYA AKIBAT2
TERLARANG
JIKA SESEORANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN
YANG DIKEHENDAKINYA UNTUK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA
AKAN TETAPI TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD TIDAK MUNGKIN
SELESAI
 PERCOBAAN TIDAK MAMPU MUTLAK (TIDAK MUNGKIN
SELESAI)
 ALATNYA :MENEMBAK DENGAN PISTOL TIDAK BERPELURU
 OBYEKNYA :MEMBUNUH ORANG YANG SUDAH MATI
 PERCOBAAN TDK MAMPU RELATIF (ADA KEADAAN KHUSUS)
 ALATNYA : MERACUNI TAPI DOSIS RACUNNYA KURANG
 OBYEKNYA : MENCURI UANG DALAM BRANKAS BANK YANG
TERNYATA KOSONG
 MENURUT PANDANGAN SUBYEKTIF SEMUA PERCOBAAN TIDAK
MAMPU DAPAT DIPIDANA SEDANGKAN MENURUT PANDANGAN
OBYEKTIF HANYA PERCOBAAN TIDAK MAMPU MUTLAK TIDAK
DAPAT DIPIDANA KARENA TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM
YANG DIBAHAYAKAN
 PERCOBAAN PELANGGARAN (PASAL 54
KUHP)
 PERCOBAAN PENGANIAYAAN (PASAL 351
AYAT 5 KUHP)
 PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN
(PASAL 352 AYAT 2 KUHP)
 PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN
TERHADAP HEWAN (PASAL 302 AYAT 4
KUHP)
 PERCOBAAN SELESAI : PERBUATAN PELAKSANAANNYA
MENDEKATI SELESAI, EX. MENEMBAK TAPI MELESET
 PERCOBAAN TERTUNDA : TELAH MELAKUKAN PERBUATAN
PELAKSANAAN TAPI TIDAK SELESAI KARENA TERCEGAH
SUATU HAL, EX. PADA SAAT AKAN MENEMBAK TANGANNYA
DIPUKUL HINGGA SENJATANYA JATUH
 PERCOBAAN DIKUALIFISIR : PERBUATAN PELAKSANAAN
MERUPAKAN TINDAK PIDANA TERSENDIRI AKAN TETAPI
BUKAN DIMAKSUD, EX. MEMBUNUH DENGAN PISAU TAPI
TIDAK MATI, BUKAN PEMBUNUHAN TAPI PENGANIAYAAN
 PADA UMUMNYA ANCAMAN PIDANA
PERCOBAAN ADALAH ANCAMAN PIDANA
POKOK TINDAK PIDANA DIMAKSUD DIKURANGI
SEPERTIGA (PASAL 53 AYAT 2 KUHP)
 UNTUK TINDAK PIDANA YANG DIANCAM
PIDANA MATI ATAU SEUMUR HIDUP ADALAH
PIDANA PENJARA PALING LAMA 15 TAHUN
(PASAL 53 AYAT 3 KUHP)
 PIDANA TAMBAHAN UNTUK PERCOBAAN
ADALAH SAMA DENGAN PIDANA SELESAI
(PASAL 53 AYAT 4 KUHP)

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidanaNuelimmanuel22
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisPerbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisMariaOktavianyNar
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaRatri nia
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 

Was ist angesagt? (20)

Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisPerbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empiris
 
Hukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di IndonesiaHukum Pidana Militer di Indonesia
Hukum Pidana Militer di Indonesia
 
Hukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agamaHukum acara peradilan agama
Hukum acara peradilan agama
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Hukum waris
Hukum warisHukum waris
Hukum waris
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
perdata
perdataperdata
perdata
 
Hukum pidana
Hukum pidanaHukum pidana
Hukum pidana
 

Mehr von Nuelimmanuel22

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraNuelimmanuel22
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Nuelimmanuel22
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatNuelimmanuel22
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitetNuelimmanuel22
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )Nuelimmanuel22
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutanNuelimmanuel22
 

Mehr von Nuelimmanuel22 (20)

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Ciri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adatCiri dan sifat hukum adat
Ciri dan sifat hukum adat
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1   pendahuluanBab 1   pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Bab 3 tindak pidana
Bab 3   tindak pidanaBab 3   tindak pidana
Bab 3 tindak pidana
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
 
Bab 11 perbarengan
Bab 11   perbarenganBab 11   perbarengan
Bab 11 perbarengan
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
Bab 14   alasan penghapusan penuntutanBab 14   alasan penghapusan penuntutan
Bab 14 alasan penghapusan penuntutan
 
Burgerlijk stand top
Burgerlijk stand topBurgerlijk stand top
Burgerlijk stand top
 

Bab 9 percobaan pidana

  • 2.  PERCOBAAN MELAKUKAN KEJAHATAN DIATUR DALAM BUKU KE SATU TENTANG ATURAN UMUM, BAB IV PASAL 53 DAN 54 KUHP.  Pasal 53 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata- mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga. 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.  Pasal 54  Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Krn tdk ada unsur niat
  • 3.  SATU-SATUNYA PENJELASAN YANG DAPAT DIPEROLEH TENTANG PEMBENTUKAN PASAL 53 AYAT (1) KUHP ADALAH BERSUMBER DARI MVT YANG MENYATAKAN: ◦ PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN ITU ADALAH PELAKSANAAN UNTUK MELAKUKAN SUATU KEJAHATAN YANG TELAH DIMULAI AKAN TETAPI TERNYATA TIDAK SELESAI, ATAUPUN SUATU KEHENDAK UNTUK MELAKUKAN SUATU KEJAHATAN TERTENTU YANG TELAH DIWUJUDKAN DI DALAM SUATU PERMULAAN PELAKSANAAN. Atau 1. PERMULAAN KEJAHATAN YANG BELUM SELESAI 2. TINDAKAN KEJAHATAN YANG HENDAK DIWUJUDKAN, NAMUN TIDAK BERHASIL SEPERTI YANG DIHARAPKAN
  • 4. 1. Menurut pandangan subyektif Percobaan harus dipidana krn sifat berbahayanya pelaku/orang itu. 2. Menurut pandangan obyektif Percobaan harus dipidana krn berbahayanya perbuatan yang dilakukan
  • 5.  HARUS ADA NIAT  PERMULAAN PELAKSANAAN  TIDAK SELESAINYA PERBUATAN BUKAN KARENA KEHENDAK PELAKU Ditentukan dalam pasal 53 (1) KUHP
  • 6.  MENURUT ILMU PENGETAHUAN-YURISPRUDENSI MEMBERIKAN ARTI NIAT SEBAGAI KESENGAJAAN  MENURUT MVT NIAT SAMA DENGAN KEHENDAK ATAU MAKSUD.  MENURUT MOELJATNO: 1. NIAT JGN DISAMAKAN DENGAN KESENGAJAAN, TP NIAT SEC POTENSIIL BS BERUBAH MENJADI KESENGAJAAN BILA DITUNAIKAN MENJADI PERBUATAN YANG DITUJU 2. APABILA BELUM DIWUJUDKAN MENJADI KEJAHATAN, MAKA NIAT MASIH MERUPAKAN SIKAP BATIN YANG MEMBERI ARAH KEPADA PERBUATAN. 3. NIAT TIDAK SAMA DAN TIDAK BISA DISAMAKAN DENGAN KESENGAJAAN  NIAT BERUBAH JADI SENGAJA BILA ADA PERBUATAN
  • 7.  MVT : PERMULAAN PELAKSANAAN DARI KEJAHATAN  DALAM MVT DIJELASKAN PULA MENGENAI PERBUATAN PERSIAPAN DAN PERBUATAN PELAKSANAAN  UNTUK MEMBEDAKANNYA ADA DUA PANDANGAN:  SUBYEKTIF : TELAH TERJADI PERBUATAN PELAKSANAAN JIKA NIAT JAHAT SI PETINDAK TELAH PASTI TAMPAK DALAM PERBUATAN (BERBAHAYANYA SI PELAKU)  OBYEKTIF : BARU TERJADI PERBUATAN PELAKSANAAN APABILA PERBUATAN SI PETINDAK SECARA OBYEKTIF TELAH MEMBAHAYAKAN KEPENTINGAN HUKUM YANG DILINDUNGI UU
  • 8. CONTOH :  A MEMPUNYAI NIAT UNTUK MEMBUNUH B. UNTUK ITU ADA SERANGKAIAN PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA, YAKNI: 1. A MEMBELI PISTOL ILEGAL; 2. A MENGISI PISTOL DENGAN PELURU; 3. A MEMBAWA PISTOL TERSEBUT MENUJU KE RUMAH B; 4. A MEMBIDIKKAN PISTOL KE ARAH B; 5. A MENARIK PELATUK PISTOL, AKAN TETAPI TEMBAKANNYA MELESET SEHINGGA B MASIH HIDUP.  MENURUT PANDANGAN SUBYEKTIF PERBUATAN “A” NOMOR 1 YAITU MEMBELI PISTOL MERUPAKAN PERBUATAN PELAKSANAAN SEDANGKAN MENURUT PANDANGAN OBYEKTIF PERBUATAN “A” NOMOR 1,2,3 MASIH MERUPAKAN PERBUATAN PERSIAPAN DAN PERBUATAN NOMOR 4 DAN 5 ADALAH PERBUATAN PELAKSANAAN
  • 9.  MENURUT HOGE RAAD: MENGURUNGKAN NIAT SECARA SUKARELA  MENURUT ILMU PENGETAHUAN: MENGARTIKAN, APABILA SESEORANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN ITU, AKAN TETAPI KEMUDIAN IA MELAKUKAN TINDAKAN UNTUK MENCEGAH TIMBULNYA AKIBAT2 TERLARANG
  • 10. JIKA SESEORANG TELAH MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN YANG DIKEHENDAKINYA UNTUK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA AKAN TETAPI TINDAK PIDANA YANG DIMAKSUD TIDAK MUNGKIN SELESAI  PERCOBAAN TIDAK MAMPU MUTLAK (TIDAK MUNGKIN SELESAI)  ALATNYA :MENEMBAK DENGAN PISTOL TIDAK BERPELURU  OBYEKNYA :MEMBUNUH ORANG YANG SUDAH MATI  PERCOBAAN TDK MAMPU RELATIF (ADA KEADAAN KHUSUS)  ALATNYA : MERACUNI TAPI DOSIS RACUNNYA KURANG  OBYEKNYA : MENCURI UANG DALAM BRANKAS BANK YANG TERNYATA KOSONG  MENURUT PANDANGAN SUBYEKTIF SEMUA PERCOBAAN TIDAK MAMPU DAPAT DIPIDANA SEDANGKAN MENURUT PANDANGAN OBYEKTIF HANYA PERCOBAAN TIDAK MAMPU MUTLAK TIDAK DAPAT DIPIDANA KARENA TIDAK ADA KEPENTINGAN HUKUM YANG DIBAHAYAKAN
  • 11.  PERCOBAAN PELANGGARAN (PASAL 54 KUHP)  PERCOBAAN PENGANIAYAAN (PASAL 351 AYAT 5 KUHP)  PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN (PASAL 352 AYAT 2 KUHP)  PERCOBAAN PENGANIAYAAN RINGAN TERHADAP HEWAN (PASAL 302 AYAT 4 KUHP)
  • 12.  PERCOBAAN SELESAI : PERBUATAN PELAKSANAANNYA MENDEKATI SELESAI, EX. MENEMBAK TAPI MELESET  PERCOBAAN TERTUNDA : TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PELAKSANAAN TAPI TIDAK SELESAI KARENA TERCEGAH SUATU HAL, EX. PADA SAAT AKAN MENEMBAK TANGANNYA DIPUKUL HINGGA SENJATANYA JATUH  PERCOBAAN DIKUALIFISIR : PERBUATAN PELAKSANAAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA TERSENDIRI AKAN TETAPI BUKAN DIMAKSUD, EX. MEMBUNUH DENGAN PISAU TAPI TIDAK MATI, BUKAN PEMBUNUHAN TAPI PENGANIAYAAN
  • 13.  PADA UMUMNYA ANCAMAN PIDANA PERCOBAAN ADALAH ANCAMAN PIDANA POKOK TINDAK PIDANA DIMAKSUD DIKURANGI SEPERTIGA (PASAL 53 AYAT 2 KUHP)  UNTUK TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA MATI ATAU SEUMUR HIDUP ADALAH PIDANA PENJARA PALING LAMA 15 TAHUN (PASAL 53 AYAT 3 KUHP)  PIDANA TAMBAHAN UNTUK PERCOBAAN ADALAH SAMA DENGAN PIDANA SELESAI (PASAL 53 AYAT 4 KUHP)

Hinweis der Redaktion

  1. INDONESIA n BELANDA obyektif