SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
NOVIYARTI
         Personil yang menjadi bagian dari Tim
          Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/
#         Bappenas, terlibat dalam penyusunan
    #     Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
          Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009
          (Gelombang Pertama)

         Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari
          skala 4,00 untuk Dokumen Usulan Reformasi
          Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun
          2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas
          mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam
          penyusunan Dokumen Usulan Reformasi
          Birokrasi pada Gelombang Pertama

         noviyarti.badri@yahoo.com
         noviyarti.badri@gmail.com
KETERKAITAN PROGRAM
MANAJEMEN PERUBAHAN



                          PENATAAN PERATURAN
                             PERUNDANG2AN

PENATAAN DAN PEGUATAN                                  PENGUATAN
      ORGANISASI                                  AKUNTABILITAS KINERJA

                            PENATAAN SISTEM
                          MANAJEMEN SDM APRT.

                                                  PENINGKATAN KUALITAS
 PENATAAN TATA LAKSANA
                                                     PELANAN PUBLIK


                         PENGUATAN PENGAWASAN




                          MONITORING, EVALUASI,
                            DAN PELAPORAN



                                                   MANAJEMEN PERUBAHAN
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN ...1

         Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja
TUJUAN   organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya
         menjadi lebih baik dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi



          Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L/pemda untuk melakukan
           reformasi birokrasi
TARGET    Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L/Pemda
          Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya
           resistensi terhadap perubahan




         KEGIATAN                  Tim Manajemen Perubahan
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN ...2


                  KEGIATAN                               HASIL YANG DIHARAPKAN


1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan
                                                Tim Manajemen Perubahan K/L/Pemda
   K/L/Pemda

                                                Strategi Manajemen dan Strategi Komunikasi
2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan      K/L/Pemda serta terbangunnya komitmen,
   dan Strategi Komunikasi K/L/Pemda            partisipasi, dan perubahan perilaku yang
                                                Diinginkan
                                                Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen,
3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen      konsistensi serta keterlibatan dalam
   Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi   pelaksanaan progran dan kegiatan reformasi
                                                birokrasi pada seluruh K/L/Pemda
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG2AN ...1


         Meningkatkan efektifitas pengelolaan pertauran perundang2undangan yang
TUJUAN
         dikeluarkan oleh K/L/Pemda




          Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang2an yang
           dikeluarkan oleh K/L/Pemda
TARGET
          Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang2an dengan
           K/L/Pemda




         KEGIATAN                penataan peraturan perundang2an
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG2AN ...2




                     KEGIATAN                               HASIL YANG DIHARAPKAN

                                                   Identifikasi peraturan perundang2an yang
  1. Penataan berbagai peraturan perundang2an      dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L/Pemda
     yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L/pemda   sebagai dasar untukmelakukan regulasi dan
                                                   deregulasi
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI ...1

         Meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi K/L/Pemda secara proporsional
TUJUAN   sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing2, sehingga organisasi
         K/L/Pemda menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)




          Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L/Pemda
TARGET
          Meningkatnya kapasitas K/L/Pemda untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi




         KEGIATAN                 unit kerja, tugas dan fungsi,
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI ...2




                      KEGIATAN                                  HASIL YANG DIHARAPKAN

                                                       Peta tugas dan fungsi unit kerja K/L/Pemda
   1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit   yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right
      kerja K/L/Pemda                                  sizing) yang dapat mendorong percepatan
                                                       reformasi birokrasi
                                                       Unit kerja organisasi, tatalaksana,
   2. Pengatan unit kerja yang menangani oranisasi,
                                                       kepegawaiandan diklat yang mampu
      tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian,
                                                       mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
      dan diklat
                                                       reformasi birokrai
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA ...1

         Meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
TUJUAN
         efektif, efisien, dan terukur pada masing2 K/L/Pemda




          Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
           manajemen pemerintahan di K/L/Pemda
TARGET    Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di
           K/L/Pemda
          Meningkatnya kinerja di K/L/Pemda




         KEGIATAN                  SOP, e-government
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA ...2



                 KEGIATAN                            HASIL YANG DIHARAPKAN


1. Penusunan SOP penyelenggaraan tugas dan   Dokumen SOP penyelanggaraan tugas dan
   fungsi                                    fungsi

                                             Tersedianya e-government pada masing2
2. Pembangunan dan penembang e-government
                                             K/L/Pemda
PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR ...1

          Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing2 K/L/Pemda yang
 TUJUAN   didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi,
          transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan


           Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing2
            K/L/Pemda
           Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas pengelolaan SDM Aparatur pada
 TARGET     masing2 K/L/Pemda
           Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda
           Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda
           Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda



                                  sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi
          KEGIATAN                jabatan, standar kompetensi, asasmen individu,
                                  sistem peniliaian kinerja, database, diklat
PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR ...2

                         KEGIATAN                            HASIL YANG DIHARAPKAN

                                                    Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,
   1. Penataan sistem rekrutmen pegawai
                                                    dan akuntabel

   2. Analisis jabatan                              Dokumen peta dan uraian jabatan

   3. Evaluasi jabatan                              Peringkat jabatan dan harga jabatan

   4. Penyusunan standar kompetensi                 Dokumen kualifikasi jabatan

   5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi       Peta profil kompetensi individu

   6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu   Kinerja individu yang terukur

   7. Pembangunan/pengembangan database             Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan
      pegawai                                       akurat
   8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan         Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis
      pegawai berbasis kompetensi                   kompetensi
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN ...1

         Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada
TUJUAN
         masing2 K/L/Pemda



          Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing2
           K/L/Pemda
          Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing2
TARGET     K/L/Pemda
          Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada
           masing2 K/L/Pemda
          Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing2 K/L/Pemda




         KEGIATAN               SPIP, peran aparat, qulaity assurance, consulting
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN ...2



                  KEGIATAN                                 HASIL YANG DIHARAPKAN


1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern          Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas
   Pemerintah (SPIP) pada masing2 K/L/Pemda      pelaksanaan tugas dan fungsi

2. Peningkatan peran aparat pengawasan intern
                                                 Peningkatan kualitas pertanggungjawaban
   pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance
                                                 pengelolaan keuangan negara
   dan Consulting
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABITAS KINERJA ...1

 TUJUAN   Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja K/L/Pemda.




           Meningkatnya kinerja K/L/Pemda
 TARGET
           Meningkatnya akuntabilitas K/L/Pemda




          KEGIATAN                 akuntabilitas, sistem manajemen, IKU
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABITAS KINERJA ...2



                      KEGIATAN                                 HASIL YANG DIHARAPKAN


                                                      Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas
   1. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah
                                                      kinerja

   2. Pengembangan sistem manajemen kinerja           Sistem yang mampu mendorong tercapainya
      organisasi                                      kinerja organisasi yang terukur

   3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada   Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)
      K/L/Pemda                                       pada K/L/Pemda
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ...1


         Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada masing2 K/L/Pemda sesuai kebutuhan
TUJUAN
         dan harapan masyarakat



          Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih mudah, lebih murah,
           lebih aman dijangkau) pada K/L/Pemda
          Meningkatnya jumah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan
TARGET
           internasional pada K/L/Pemda
          Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
           pelayanan publik oleh masing2 K/L/Pemda




                                  standar pelayanan, penerapan SPM,partisipasi
         KEGIATAN                 masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ...2




                     KEGIATAN                                HASIL YANG DIHARAPKAN

                                                    Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih
  1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja
                                                    cepat, lebih murah, dan lebih mudah
     masing2 K/L/Pemda
                                                    dijangkau)

                                                    Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada
  2. Penerapan SPM pada Kabupaten/Kota
                                                    kabupaten/kota

  3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan   Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)
     pelayanan publik                               pada K/L/Pemda
PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN ...1


          Menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan
 TUJUAN
          dan dan target yang ditetapkan dalam road map K/L/Pemda




           Memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang
 TARGET
            ditetapkan.




          KEGIATAN                 monitoring, evaluasi, pelaporan
PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN ...2



                       KEGIATAN                               HASIL YANG DIHARAPKAN



   1. Monitoring                                     Laporan monitoring



   2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali)       Laporan evaluasi tahunan


   3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester
                                                     Laporan evaluasi lima tahunan
      ke dua 2014
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA KEGIATAN TINGKAT MIKRO



      Setiap K/L/Pemda pada dasarnya memiliki kemajuan yang berbeda. Ada
      K/L/Pemda yang sudah melaksanakan sebagian program reformasi
      birokrasi, tetapi ada pula K/L/Pemda yang belum melaksnakan program
      reformasi birokrasi



      Tahun sebagai awal dimulainya K/L/Pemda melaksanakan program
      reformasi birokrasi juga berbeda
PERBEDAAN KEGIATAN DENGAN TINGKAT MAKRO DAN MESO


      Pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkan agenda waktunya, karena
      setiap K/L/Pemda memiliki karakteristik yang berbeda



      Pelaksanaan RB pada K/L/Pemda dilakukan dengan titik awal dan
      kecepatan yang berbeda sesuai degan kesiapan K/L/Pemda



      Dengan demikian setiap K/L/Pemda harus menyusun roadmap
      pelaksanaan RB
KRITERIA UTAMA QUICK WINS

Dilakukan di awal



Sesuai dengan ekspektasi stakeholder utama K/L/Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja



Dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kurang lebih 12 bulan



Mudah terlihat dan manfaatna dapat dirasakan langsung oleh stakeholder



Memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi



Memberkan dampak yang signifikan dalam peningkatan produk utama K/L/Pemda
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
KutsiyatinMSi
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Tri Widodo W. UTOMO
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
KutsiyatinMSi
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
Sutikno Tumingan
 
Analis bangkom dan penyederhanaan birokrasi
Analis bangkom dan penyederhanaan birokrasiAnalis bangkom dan penyederhanaan birokrasi
Analis bangkom dan penyederhanaan birokrasi
KutsiyatinMSi
 
Teknik penulisan risalah 2013
Teknik penulisan risalah 2013Teknik penulisan risalah 2013
Teknik penulisan risalah 2013
Risky Dc
 

Was ist angesagt? (19)

SPIP-3 Cee spip
SPIP-3 Cee spipSPIP-3 Cee spip
SPIP-3 Cee spip
 
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK CilotoRencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
Rencana aksi-pkp-BBPK Ciloto
 
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
1.06 penyusunan & penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sdm
 
Management sdm
Management sdmManagement sdm
Management sdm
 
Paparan klarifikasi
Paparan klarifikasiPaparan klarifikasi
Paparan klarifikasi
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
Agenda iii pkp-modul manajemen pengawasan--
 
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam PerusahaanContoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
Contoh/Template JOB DESC dalam Perusahaan
 
Contoh jobdesc
Contoh jobdescContoh jobdesc
Contoh jobdesc
 
Komitmen mutu slide 1
Komitmen mutu slide 1Komitmen mutu slide 1
Komitmen mutu slide 1
 
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
20211213 kebijakan jabatan fungsional unes
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Job Des Lkm Bmt Koerasi
Job Des Lkm Bmt KoerasiJob Des Lkm Bmt Koerasi
Job Des Lkm Bmt Koerasi
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
 
Analis bangkom dan penyederhanaan birokrasi
Analis bangkom dan penyederhanaan birokrasiAnalis bangkom dan penyederhanaan birokrasi
Analis bangkom dan penyederhanaan birokrasi
 
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
1.08 hubungan kerja-dengan-instansi-terkait
 
Teknik penulisan risalah 2013
Teknik penulisan risalah 2013Teknik penulisan risalah 2013
Teknik penulisan risalah 2013
 

Ähnlich wie Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro

Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
Gunawan Ari N
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MesoPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Noviyarti Badri
 
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptxoverview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
irfanwihardianto1
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Angga Kurniawan
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
Rizki Malinda
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
DanangEkaSandi
 
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxSlide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
wahyu hayat
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
NezarAbdillah
 

Ähnlich wie Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro (20)

19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja- (1)
 
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
29. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
07022022 - Overview dan Konsep Dasar SAKIP.pptx
 
Presentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah IPresentasi Refobir Wilayah I
Presentasi Refobir Wilayah I
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MesoPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Meso
 
Tahapan Zona Integritas
Tahapan Zona IntegritasTahapan Zona Integritas
Tahapan Zona Integritas
 
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptxoverview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
overview spip perban 5 2021_oke11_4_23.pptx
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAHPEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
PEDOMAN HUBUNGAN MASYARAKAT INSTANSI PEMERINTAH
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
 
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
Menpan rb dalam pemberantasan_korupsi1-1
 
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
Kajian SPIP Kabupaten Kukar 4 nopember 2014
 
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdfCOACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
 
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi JabatanKebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
 
ayu.ppt
ayu.pptayu.ppt
ayu.ppt
 
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptxSlide PK Maturitas SPIP New.pptx
Slide PK Maturitas SPIP New.pptx
 
POKJA III 2022.pptx
POKJA III 2022.pptxPOKJA III 2022.pptx
POKJA III 2022.pptx
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 

Mehr von Noviyarti Badri

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Noviyarti Badri
 
Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...
Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...
Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...
Noviyarti Badri
 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...
Noviyarti Badri
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Makro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MakroPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Makro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Makro
Noviyarti Badri
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Noviyarti Badri
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Noviyarti Badri
 
Wellcome to novie's slide
Wellcome to novie's slideWellcome to novie's slide
Wellcome to novie's slide
Noviyarti Badri
 

Mehr von Noviyarti Badri (13)

Proporsal IDE Festival Filem Seni dan Budaya Indonesia IDF 2019
Proporsal IDE Festival Filem Seni dan Budaya Indonesia IDF 2019Proporsal IDE Festival Filem Seni dan Budaya Indonesia IDF 2019
Proporsal IDE Festival Filem Seni dan Budaya Indonesia IDF 2019
 
Batam.2017.Kawasan.Wisata.Pendidikan.Budaya.Islam.Indonesia.dan.Dunia
Batam.2017.Kawasan.Wisata.Pendidikan.Budaya.Islam.Indonesia.dan.DuniaBatam.2017.Kawasan.Wisata.Pendidikan.Budaya.Islam.Indonesia.dan.Dunia
Batam.2017.Kawasan.Wisata.Pendidikan.Budaya.Islam.Indonesia.dan.Dunia
 
Batam.2017.Kawasan.Khusus.Seni.Budaya.Indonesia.dan.Dunia
Batam.2017.Kawasan.Khusus.Seni.Budaya.Indonesia.dan.DuniaBatam.2017.Kawasan.Khusus.Seni.Budaya.Indonesia.dan.Dunia
Batam.2017.Kawasan.Khusus.Seni.Budaya.Indonesia.dan.Dunia
 
SEKELUMIT TENTANG PAMERAN LUKISAN BERSAMA DAN GELAR SENI “PERMADANI BERANDA N...
SEKELUMIT TENTANG PAMERAN LUKISAN BERSAMA DAN GELAR SENI “PERMADANI BERANDA N...SEKELUMIT TENTANG PAMERAN LUKISAN BERSAMA DAN GELAR SENI “PERMADANI BERANDA N...
SEKELUMIT TENTANG PAMERAN LUKISAN BERSAMA DAN GELAR SENI “PERMADANI BERANDA N...
 
"H" for cHange
"H" for cHange"H" for cHange
"H" for cHange
 
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyar...
 
Pedoman Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi
Pedoman Penjaminan Kualitas Reformasi BirokrasiPedoman Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi
Pedoman Penjaminan Kualitas Reformasi Birokrasi
 
Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...
Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...
Pedoman Peyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L, Mengacu pada Permen...
 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda, Mengacu pada P...
 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Makro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat MakroPelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Makro
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Makro
 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 
Wellcome to novie's slide
Wellcome to novie's slideWellcome to novie's slide
Wellcome to novie's slide
 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2010-2014 Tingkat Mikro

  • 1.
  • 2. NOVIYARTI  Personil yang menjadi bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ # Bappenas, terlibat dalam penyusunan # Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009 (Gelombang Pertama)  Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari skala 4,00 untuk Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi pada Gelombang Pertama  noviyarti.badri@yahoo.com  noviyarti.badri@gmail.com
  • 3. KETERKAITAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG2AN PENATAAN DAN PEGUATAN PENGUATAN ORGANISASI AKUNTABILITAS KINERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APRT. PENINGKATAN KUALITAS PENATAAN TATA LAKSANA PELANAN PUBLIK PENGUATAN PENGAWASAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN MANAJEMEN PERUBAHAN
  • 4. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN ...1 Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja TUJUAN organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi  Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L/pemda untuk melakukan reformasi birokrasi TARGET  Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L/Pemda  Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan KEGIATAN Tim Manajemen Perubahan
  • 5. PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Tim Manajemen Perubahan K/L/Pemda K/L/Pemda Strategi Manajemen dan Strategi Komunikasi 2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan K/L/Pemda serta terbangunnya komitmen, dan Strategi Komunikasi K/L/Pemda partisipasi, dan perubahan perilaku yang Diinginkan Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, 3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen konsistensi serta keterlibatan dalam Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi pelaksanaan progran dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh K/L/Pemda
  • 6. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG2AN ...1 Meningkatkan efektifitas pengelolaan pertauran perundang2undangan yang TUJUAN dikeluarkan oleh K/L/Pemda  Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang2an yang dikeluarkan oleh K/L/Pemda TARGET  Meningkatnya efektifitas pengelolaan peraturan perundang2an dengan K/L/Pemda KEGIATAN penataan peraturan perundang2an
  • 7. PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG2AN ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN Identifikasi peraturan perundang2an yang 1. Penataan berbagai peraturan perundang2an dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L/Pemda yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L/pemda sebagai dasar untukmelakukan regulasi dan deregulasi
  • 8. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI ...1 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi K/L/Pemda secara proporsional TUJUAN sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing2, sehingga organisasi K/L/Pemda menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)  Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L/Pemda TARGET  Meningkatnya kapasitas K/L/Pemda untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi KEGIATAN unit kerja, tugas dan fungsi,
  • 9. PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN Peta tugas dan fungsi unit kerja K/L/Pemda 1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right kerja K/L/Pemda sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi Unit kerja organisasi, tatalaksana, 2. Pengatan unit kerja yang menangani oranisasi, kepegawaiandan diklat yang mampu tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dan diklat reformasi birokrai
  • 10. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA ...1 Meningkatnya efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, TUJUAN efektif, efisien, dan terukur pada masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L/Pemda TARGET  Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di K/L/Pemda  Meningkatnya kinerja di K/L/Pemda KEGIATAN SOP, e-government
  • 11. PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Penusunan SOP penyelenggaraan tugas dan Dokumen SOP penyelanggaraan tugas dan fungsi fungsi Tersedianya e-government pada masing2 2. Pembangunan dan penembang e-government K/L/Pemda
  • 12. PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR ...1 Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing2 K/L/Pemda yang TUJUAN didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan  Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya transparansi dan akuntabiltas pengelolaan SDM Aparatur pada TARGET masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing2 K/L/Pemda sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi KEGIATAN jabatan, standar kompetensi, asasmen individu, sistem peniliaian kinerja, database, diklat
  • 13. PROGRAM SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, 1. Penataan sistem rekrutmen pegawai dan akuntabel 2. Analisis jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan 3. Evaluasi jabatan Peringkat jabatan dan harga jabatan 4. Penyusunan standar kompetensi Dokumen kualifikasi jabatan 5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi Peta profil kompetensi individu 6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu Kinerja individu yang terukur 7. Pembangunan/pengembangan database Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan pegawai akurat 8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis pegawai berbasis kompetensi kompetensi
  • 14. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN ...1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada TUJUAN masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing2 K/L/Pemda  Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing2 TARGET K/L/Pemda  Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing2 K/L/Pemda  Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing2 K/L/Pemda KEGIATAN SPIP, peran aparat, qulaity assurance, consulting
  • 15. PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas Pemerintah (SPIP) pada masing2 K/L/Pemda pelaksanaan tugas dan fungsi 2. Peningkatan peran aparat pengawasan intern Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance pengelolaan keuangan negara dan Consulting
  • 16. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABITAS KINERJA ...1 TUJUAN Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja K/L/Pemda.  Meningkatnya kinerja K/L/Pemda TARGET  Meningkatnya akuntabilitas K/L/Pemda KEGIATAN akuntabilitas, sistem manajemen, IKU
  • 17. PROGRAM PENGUATAN AKUNTABITAS KINERJA ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas 1. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah kinerja 2. Pengembangan sistem manajemen kinerja Sistem yang mampu mendorong tercapainya organisasi kinerja organisasi yang terukur 3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) K/L/Pemda pada K/L/Pemda
  • 18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ...1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada masing2 K/L/Pemda sesuai kebutuhan TUJUAN dan harapan masyarakat  Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih aman dijangkau) pada K/L/Pemda  Meningkatnya jumah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan TARGET internasional pada K/L/Pemda  Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing2 K/L/Pemda standar pelayanan, penerapan SPM,partisipasi KEGIATAN masyarakat
  • 19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih 1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja cepat, lebih murah, dan lebih mudah masing2 K/L/Pemda dijangkau) Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada 2. Penerapan SPM pada Kabupaten/Kota kabupaten/kota 3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan publik pada K/L/Pemda
  • 20. PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN ...1 Menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan TUJUAN dan dan target yang ditetapkan dalam road map K/L/Pemda  Memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang TARGET ditetapkan. KEGIATAN monitoring, evaluasi, pelaporan
  • 21. PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN ...2 KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Monitoring Laporan monitoring 2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali) Laporan evaluasi tahunan 3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester Laporan evaluasi lima tahunan ke dua 2014
  • 22. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN PADA KEGIATAN TINGKAT MIKRO Setiap K/L/Pemda pada dasarnya memiliki kemajuan yang berbeda. Ada K/L/Pemda yang sudah melaksanakan sebagian program reformasi birokrasi, tetapi ada pula K/L/Pemda yang belum melaksnakan program reformasi birokrasi Tahun sebagai awal dimulainya K/L/Pemda melaksanakan program reformasi birokrasi juga berbeda
  • 23. PERBEDAAN KEGIATAN DENGAN TINGKAT MAKRO DAN MESO Pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkan agenda waktunya, karena setiap K/L/Pemda memiliki karakteristik yang berbeda Pelaksanaan RB pada K/L/Pemda dilakukan dengan titik awal dan kecepatan yang berbeda sesuai degan kesiapan K/L/Pemda Dengan demikian setiap K/L/Pemda harus menyusun roadmap pelaksanaan RB
  • 24. KRITERIA UTAMA QUICK WINS Dilakukan di awal Sesuai dengan ekspektasi stakeholder utama K/L/Pemda dalam hal output atau tingkat kinerja Dapat diselesaikan dalam jangka waktu relatif cepat, kurang lebih 12 bulan Mudah terlihat dan manfaatna dapat dirasakan langsung oleh stakeholder Memicu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi Memberkan dampak yang signifikan dalam peningkatan produk utama K/L/Pemda