Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 mengatur tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia untuk periode 2010-2025 dengan tujuan membentuk birokrasi yang profesional, berintegritas tinggi, dan mampu melayani masyarakat.

1. DRAF PRESENTASI
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2010
Oleh:
Noviyarti

2.  Merupakan personil yang menjadi bagian dari Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas,
terlibat dalam penyusunan Dokumen Reformasi
Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009
(Gelombang Pertama).
 Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional,
memberikan nilai 3,87 dari skala 4,00 untuk
Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian
PPN/Bappenas Tahun 2009, sehingga
Kementerian PPN/ Bappenas mendapatkan
predikat “K/L Terbaik “ dalam peyusun Dokumen
Reformasi Birokrasi untuk Gelombang Pertama.
noviyarti.badri@yahoo.com
noviyarti.badri@gmail.com

3. RB Gelombang ke-1 (G.1),
Adalah pelaksanaan RB tahun 2004-2009
RB Gelombang ke-2 (G.2),
Adalah pelaksanaan RB tahun 2010-2025
Grand Design Reformasi Birokrasi (G.2):
adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan
pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun
waktu 2010-2025
Road Map Reformasi Birokrasi:
adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi
Birokrasi lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas

4. G.1 Peraturan G.2 Peraturan
Permeneg. PAN
No. PER/15/M.PAN/7/2008
Pedoman Umum Peraturan Presiden
Reformasi Birokrasi No. 81 Tahun 2010
Grand Design Reformasi Birokrasi
Permeneg. PAN 2010-2025
No. PER/04/M.PAN/4/2009
Pedoman Pengajuan Usulan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan K/L/Pemda

5. G.1 Sifat, Sasaran, Area Prb. G.2 Sifat, Sasaran, Area Prb.
Sifat: Sifat:
Institusional Nasional dan Institusional
Sasaran:
Sasaran:  Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
 Mewujudkan tata kelola  Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
pemerintahan yang baik masyarakat
 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Area Perubahan:
 Organisasi
Area Perubahan:
 Tatalaksana
 Kelembagaa
 Peraturan Perundang-undangan
 Budaya Organisasi
 SDM Aparatur
 Ketatalaksanaan
 Pengawasan
 Regulasi-Deregulasi
 Akuntabilitas
 SDM
 Pelayanan Publik
 Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) aparatur

6. 1 Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap
penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi
yang bersangkutan
2 Menjadikan negara yang memiliki most-inprovement
bureaucracy
3 Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
4 Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan
kebijakan/program instansi
5 Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan
semua segi tugas organisasi
6 Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif
dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan
lingkungan strategis

7. UUD Negara RI Tahun 1945
UU No. 28/1999: Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas KKN
UU No. 43/1999: Perubahan atas UU No. 8/1974 ttg Pokok- pokok Kepegawaian
UU No. 17/2003: Keuangan Negara
UU No. 1/2004: Perbendaharaan Negara
UU No. 15/2004: Pemeriksaaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keu. Neg.
UU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
UU No. 32/2004: Pemerintah Daerah
UU No. 17/2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Th 2005-2025
UU No. 39/2008: Kementerian Negara
UU No. 25/2009: Pelayanan Publik

8. Perpres No. 7/2005:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Th 2004-2009
Kepres No. 84/P/2009:
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014
Perpres No. 5/2010:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Th 2010-2014
Kepres No. 14/2012:
Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim
Reformasi Birokrasi Nasioanl

9. KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN 2014
Penyelenggaraan pemerintah yang baik,
Penyelenggaraan pemerintah yang bersih,
bersih, bebas korupsi, kolusi, dan
dan bebas KKN masih perlu dibenahi
nepotisme
Kualitas Pelayanan Publik belum sesuai
Kualitas Pelayanan yg Baik
dengan tantangan yg Dihadapi
Kapasitas dan akuntabiltas kinerja Kapasitas dan akuntabiltas kinerja
birokrasi masih banyak dikeluhkan masy. birokrasi
Profesionalisme SDM aparatur yg
didukung oleh sistem rekrutmen dan
Masih adanya permasalahan dalam
promosi aparatur berbasis kompetensi,
penyelenggaraan pemerintaan, seperti:
transparan, dan mampu mendorong
kualitas birokrasi, pelayanan publik, dan
mobilitas aparatur antar daerah, serta
kompetensi aparat daerah
memperoleh gaji dan bentuk jaminan
kesejahteraan sepadan

10. 2025
 Telah terwujudnya tata pemerintahan yg
baik dengan birokrasi pemerintahan yg
profesional, berintegritas tinggi, menjadi
pelayan masyarakat dan abdi negara
2004
 Jml PNS yg proporsinal
 Pemerintah yg bersih dan bebas KKN
 Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas Memberikan
kinerja birokrasi kontribusi nyata pada
 Peningkatan profesionalisme SDM capaian kinerja
Aparatur antardaerah, antarpusat dan pemerintahan dan
antara pusat dan daerah pembangunan nasional
 Peningkatan gaji dan jaminan dan daerah
kesejahteraan

11. Organisasi Belum tepat fungsi dan tepat ukuran
Peraturan Masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan
Perundang2an multitafsir
Pegelolaan belum optimal (profesionalisme, kinerja, dan
SDM Aparatur organisasi), gapok tidak mencerminkan beban tugas dan
tanggungjawab
Masih adanya praktek penyimpangan dan
Kewenangan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan
pemerintahan
Pelayanan Belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh
Publik lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak WN
Belum sepenuhnya mendukung birokrasi , belum
Pola Pikir sepenuhnya berpola pikir melayani masyarakat, better
performance, dan orientasi outcome

12. Grand Design RB Pedum RB
RPJPN 2005-2025 2004-2009
2010-2025
Pedoman
RPJMN Pengajuan
2005-2009 Usulan RB
K/L/Pemd
RoadMap
RPJMN
RB
2010-2014
2010-2014
RoadMap
RPJMN
RB
2015-2019
2015-2019
RoadMap
RPJMN
RB
2020-2024
2020-2024

13. Grand Design Reformasi Birokrasi
Visi Pembangunan Nasional
Lingkungan Pemerintah
Lingkungan Pemerintah
Arah Kebijakan RB
Visi dan Misi RB
Tujuan dan Sasaran RB Permasalahan
Sasaran Lima Tahunan RB
Road Map Reformasi Birokrasi

14. Maju
Adil
Mandiri Makmur
INDONESIA
Berdasarkan UU No. 17/2007:
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

15. Arah Kebijakan RB Visi RB
Pembangunan aparatur negara dilakukan
melalui RB untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan
untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik, baik di pusat maupun di Pemerintahan
daerah agar mampu mendukung Kelas Dunia
keberhasilan pembangunan di bidang
lainnya
Kebijakan pembangunan di bidang
hukum dan apartur diarahkan pada
perbaikan tata kelola pemerintahan yang
baik melalui pemantapan pelaksanaan
RB

16. PERUBAHAN MINDSET DAN CULTURESET
PERATURAN PERUNDANG2AN
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN NASIONAL
ORGANISASI 1. BIROKRASI YG
BERSIH DAN KEPERCAYAAN
BEBAS KKN MASYARAKAT
DI BIDANG APARATUR
TATALAKSANA 2. PENINGKATAN
KUALITAS
P E M E R I N T A H
L I N G K U N G A N
PELAYANAN
SDM
3. PENINGKATAN
KAPASITAS &
AKUNTABILITAS
PROFIL BIROKRASI 2025
KINERJA
BIROKRASI
PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS
L I N G K U N G A N
P E M E R I N T A H
QUICK WINS
MONITORING DAN EVALUASI
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PENGETAHUAN RB
PENEGAKAN HUKUM
L I N G K U N G A N P E M E R I N T A H

17. Visi RB Misi RB
Membentuk/menyempurnakan peraturan
perundang2an dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yg baik
Pemerintahan Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata
Kelas Dunia laksana, manajemen sdm aparatur, pengawasan,
akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan
culture set
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif
Mengelola sengketa administratif secara efektif dan
efisien

18. Tujuan RB Sasaran RB
Menciptakan birokrasi pemerintah yang: Terwujudnya pemerintahan yang bersih
 Profesional dengan karakter adaptif, dan bebas korupsi, kolusi, dan
 Berintegritas, nepotisme
 Berkinerja tinggi
 Bersih dan bebas KKN,
 Mampu melayani pubilk,
 Netral,
 Sejahtera, Meningkatnya kualitas pelayanan publik
 Berdedikasi, kepada masyarakat
Memegang teguh nilai –nilai dasar dan
kode etik aparatur negara Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi

19. AREA HASIL YANG DIHARAPKAN
Organisasi Organisasi yg tepat fungsi dan tepat ukuran
Sistem, proses dan prosedur kerja yg jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai
Tata Laksana
dengan prinsip2 good governance
Peraturan
Regu;asi yg lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondunsif
Perundang2 an
SDM Aparatur yg berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional,
SDM Aparatur
berkinerja tinggi, dan sejahtera
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Pola Pikir dan Budaya
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yg tinggi
Kerja Aparatur

20. OUTCOMES
ORIENTED
DIMONITOR TERUKUR
KEPATUHAN EFISIEN
PRINSIP
RB
INOVATIF EFEKTIF
SINERGI REALISTIK
KONSISTEN

21. PEMERINTAHAN KELAS DUNIA
SASARAN LIMA TAHUNAN
KETIGA (2020-2024)
SASARAN LIMA TAHUNAN
KEDUA (2015-2019)
Peningkatan secara terus menrus
SASARAN LIMA TAHUNAN kapasitas birokrasi sebagai
PERTAMA (2012-2014) kelanjutan dari RB pd lima tahun
kedua, untuk mewujudkan
Implementasi hasil2 yg sudah pemerintahan kelas dunia
dicapai pd lima tahun pertama, juga
melanjutkan upaya yg belum
dicapai pd lima tahun pertama pd
berbagai komponen strategis
Penguatan birokrasi pemerintah birokrasi pemerintah
dalam rangka: mewujudkan
pemerintahan yg bersih dan bebas
KKN, kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi, dan
meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat

22. SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
BASE LINE TARGET
SASARAN INDIKATOR
2009 (2014)
IPK *) 2,8 5.0
Terwujudnya pemerintahan yg Pusat 42,17% 100%
bersih dan bebas KKN Opini BPK (WTP)
Daerah 2,73% 60%
Pusat 6,64 8,0
Terwujudnya peningkatan Integritas Pelayanan Publik
kualitas pelayanan publik Daerah 6,46 8,0
kepada masyarakat
Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75
Indeks Efektifitas Pemerintahan **) -0,29 0,5
Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi Instansi Pemerintah yang Akuntabel 24% 80%
Catatan: *) Skala 0-10, **0 Skala -2,5s/d 2,5

23. Tidak ada korupsi
Tidak ada pelanggaran
APBN dan APBD baik
Semua program selesai dengan baik
Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat
Komunikasi dengan publik baik
Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif
Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan
Hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan
propengurangan kemiskinan: artinya menciptakan lapangan pekrjaan,
mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat)

24. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TINGKAT PENANGGUNGJAWAB/
KETERANGAN
PELAKSANAAN PELAKSANA
Menyangkut penyempurnaan regulasi Komite Pengarah RB
Makro nasional yang terkait dengan upaya Nasional
pelaksanaan RB Tim RB Nasional
Nasional Unit Pengelola RB
Menjalankan fungsi manajerial, yakni Nasional
menerjemahkan kebijakan makro dan
Meso Tim Independen
mengkoordinir (mendorong dan mengawal)
pelaksanaan RBdi tingkat K/L/Pemda
Tim Quality Assurance
Menyangkut implementasi
kebijakan/program RB sebagaimana
K/L/Pemda Mikro digariskan secara nasional yang menjadi Tim RB K/L/Pemda
bagian dari upaya percepatan RB pada
masing2 K/L/Pemda

25. KOMITE PENGARAH
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
TIM TIM TIM
INDEPENDEN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL QUALITY ASSURANCE
UNIT PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
TIM TIM
RB-K/L RB-PEMDA

26. PROGRAM PROGRAM PROGRAM
TINGKAT MAKRO TINGKAT MESO TINGKAT MIKRO
1. Manajemen perubahan
2. Penataan Peraturan
Perundang2an
1. Penataan Organisasi 3. Penataan dan Penguatan
2. Penataan Tata Laksana Organisasi
3. Penataan Sistem Manajemen 1. Manajemen Perubahan 4. Penataan Tata Laksana
SDM Aparatur 2. Konsultasi dan Asistensi 5. Penataan Sistem Manajemen
4. Penguatan Pengawasan 3. Monitoring, Evaluasi, dan SDM Aparatur
5. Penguatan Akuntabilitas pelaporan 6. Penguatan Pengawasan
Kinerja 4. Knowledge Management 7. Penguatan Akuntabilitas
6. Peningkatan Kualitas Kinerja
Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9. Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan

27. METODE PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
AREA METODE
CAKUPAN REFORMASI BIROKRASI
PERUBAHAN PELAKSANAAN
Memprediksi kemungkinan terjadinya praktik
Organisasi Preemtif birokrasi yang dipandang inefisien, inefektif,
menimbulkan proses panjang, membuka
Aktualisasi Amanah Pembukaan UUD 1945
peluang KKN dan melakukan langkah-langkah
Tata Laksana antisipatif
Peraturan Perundang2 an Melakukan berbagai upaya reformasi birokrasi
Persuasif
seperti melalui sosialisasi, public campaign,
internalisasi, membangun kesadaran dan
SDM Aparatur komitmen individual
Mencegah kemungkinan terjadinya praktik
Pengawasan Preventif birokrasi yang dipandang inefisien, inefektif,
menimbulkan proses panjang, membuka
peluang KKN dan lainnya, melalui perubahan
Akuntabilitas mind set dan culture set
Pelayanan Publik Tindakan / Sanksi Menerapkan sanksi atau punishment bagi
mereka yang tidak perform dalam pelaksanaan
Pola Pikir dan Budaya reformasi birokrasi
Kerja Aparatur
Perubahan perilaku dengan meningkatnya
Learning & Capacity kompetensi dalam mewujudkan nilai-nilai dasar
Building pembukaan konstitusi ke dalam istem, proses, dan
kinerja kebijakan

28. Komitmen Nasional,
Ditunjukan dengan adanya UU No. 17/2007: RPJPN 2005-2025, Perpres No. 5/2010: RPJMN 2010-
2014 ygmenegaskan RB sebagai proiritas utama, dan Kepres No. 14/2010: Pembentukan Komite
Pengarah RB Nasional dan Tim RB Nasional
Penggerak RB,
 Pengerak RB Nasional adalah Komite Pengarah RB Nasional dipimpin oleh Wapres RI,
Tim RB Nasional dipimpin oleh Menneg PAN dan RB dibantu oleh Unit Pengelola RB
Nasional, Tim Independen, dan Tim Quality Assurance
 Secara institusional penggerak RB adalah pimpinan K/L dan Pemda
 Penggerak RB harus berdaya tahan tinggi terhadap tantangan dan hambatan serta
memiliki daya dobrak dan kreatifitas untuk melaksanakan program2 terobosan, baik
secara horisontal maupun vertikal
Muatan RB
 Dirumuskan dalam GDRB 2.010-2025 dan RNRB 2010-2014, RMRB 2015-2019, dan . RMRB
2020-2024
 Ppelaksanaan RB dilakukan dengan penetapan prioritas K/L dan Pemda berdasarkan
kepentingan strategis bagi negara dan manfaat bagi masyarakat
Proses RB dilakukan dengan cara,
 Desentralisasi
 Serentak dan bertahap
 Koordinasi