1. 1
STPM SANUR ENDE
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan di bidang kesehatan merupakan
bagian dari pembangunan nasional. Pemerintah sebagai
institusi tertinggi yang bertanggung jawab atas
pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban
dalam penyediaan sarana pelayanan kesehatan.
Kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang utama
dan menjadi prioritas yang mendasar bagi kehidupan.
Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan
melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Hal
tersebut dapat dimengerti karena pembangunan
kesehatan mempunyai hubungan yang dinamis dengan
sektor lainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992
tentang Kesehatan, ditetapkan bahwa setiap individu,
keluarga dan masyarakat berhak memperoleh

2. 2
STPM SANUR ENDE
perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara
bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup
sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu. 1
Kekuasaan dalam pelayanan
kesehatan terletak pada pemerintah pusat dan daerah,
dan pada golongan sosial atas yang mempunyai
wewenang menetapkan pilihan atas alternatif pelayanan
kesehatan.
2
Oleh karena itu, pada awal pemerintahan SBY – JK
telah diambil kebijakan strategis untuk menggratiskan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak 1
Januari 2005 program ini menjadi Program Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Maskin (PJPKM) yang populer
dengan nama Askeskin.
Pada tahun 2008 program Askeskin ini diubah
namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas) yang tidak mengubah jumlah sasaran.
1
Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/208 Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Masyarakat
2
Lumenta, Benyamin. 1989. Pelayanan Medis Citra, Konflik dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial. Yogyakarta: Kanisius. Hal
23

3. 3
STPM SANUR ENDE
Program ini bertujuan untuk memberi akses pelayanan
kesehatan kepada masyarakat sangat miskin.
Polindes di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur
Kabupaten Ende merupakan sebuah pelayanan yang
bergerak dibidang jasa perawatan medis dalam
memberikan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi
pengguna atau peserta Jamkesmas. Pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada pengguna atau peserta
Jamkesmas antara lain pelayanan Rawat Jalan Tingkat
Lanjutan (RJTL) dan pelayanan Rawat Inap Tingkat
Lanjutan (RITL) yang mencakup tindakan pelayanan
obat. Sehubungan dengan itu, aparatur pemerintah
sebagai perencana dan pelaksana suatu model kebijakan
pelayanan publik, di harapkan mampu memberikan suatu
bentuk peningkatan pelayanan, khususnya peningkatan
pelayanan kesehatan masyarakat desa.
Menyangkut dengan penjelasan dari paragraf di
atas, terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh

4. 4
STPM SANUR ENDE
pemerintah desa dalam pemberi pelayanan kesehatan
bagi masyarakat yaitu kurangnya peningkatan
manajemen pelayanan kepada masyarakat yang berbasis
kemasyarakatan, kurangnya memberikan jaminan
kesehatan terpadu bagi masyarakat, dan penyediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang. 3
Dalam hal ini
para tenaga medis yang dinilai mampu memberikan
segala bentuk tindakkan yang sesuai kemampuan
mereka, serta menyediakan sarana dan prasarana yang
mampu mendukung terciptanya suatu pelayanan
kesehatan yang memadai bagi masyarakat desa.
Dalam permasalahan diatas dikategorikan sebagai
salah satu permasalahan yang rentan terjadi dalam
proses pelayanan kesehatan pada Polindes Desa
Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
Oleh karena itu, dari penjelasan diatas maka penulis
menganggap bahwa hal tersebut merupakan bahan yang
cukup menarik untuk diangkat menjadi bahan penelitian
3
Pohan, Imbalo S. 2006. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan : Dasar-dasar, Pengertian, dan Terapan. Jakarta: EGC

5. 5
STPM SANUR ENDE
dengan judul “Hambatan-Hambatan Dalam Proses
Pelayanan Jamkesmas Pada Polindes Desa Detupera
Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis
mengambil rumusan permasalahan yaitu: Apa saja
hambatan dalam proses pelayanan Jamkesmas pada
Desa Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui profil Desa Detupera
2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses
pelayanan Jamkesmas di Desa Detupera
Kecamata Lio Timur Kabupaten Ende.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan
pemerintah mengenai Hambatan-hambatan dalam

6. 6
STPM SANUR ENDE
proses pelayanan Jamkesmas di Desa Detupera
Kecamata Lio Timur Kabupaten Ende.
2. Untuk membuka dan menambah wawasan kita
tentang pentingnya proses pelayanan Jamkesmas di
Desa Detupera Kecamata Lio Timur Kabupaten
Ende.
3. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu
syarat guna menyelesaikan studi pada program
studi pada program Sosial ilmu Sosiatri dilingkup
sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula
Ende.
1.5. Ruang Lingkup Penelitian
Agar tidak terjadi pembiasan dalam melakukan
penelitian, maka penelitian membatasi ruang
permasalahan ini pada Hambatan-hambatan dalam
pelayanan jamkesmas di desa Detupera Kecamatan Lio
Timur Kabupaten Ende.

7. 7
STPM SANUR ENDE
BAB II
KERANGAKA TEORI
2.1. Landasan Teori
Kerangka teori yang diperluhkan untuk
menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan
rumusan Masalah yang diangkat oleh peneliti pada
pendahuluan diatas, maka dalam menganalisis
hambatan-hambatan dalam pelayanan Jamkesmas di
Desa Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende ,
dalam bab ini penulis menggunakan teori Fungsional
Struktural.
2.2. Teori Fungsional Struktural
4
Teori fungsionalisme struktural mengutarakan
bahwa masyarakat adalah suatu sistem sosial yang terdiri
dari bagian dan struktur-struktur yang saling berkaitan
dan saling membutuhkan keseimbangan, fungsionalisme
4
Heri Setyawan (2011). Artikel Ilmiah : Sosiologi Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

8. 8
STPM SANUR ENDE
Struktural lebih mengacu pada keseimbangan. Teori ini
menilai bahwa semua sistem yang ada di dalam
masyarakat pada hakikatnya mempunyai fungsi
tersendiri. Suatu struktur akan berfungsi dan
berpengaruh terhadap struktur yang lain. Maka dalam hal
ini, semua peristiwa pada tingkat tertentu seperti
hambatan-hambatan dalam pelayanan Jamkesmas di
Desa Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupeten Ende.
Pelopor teori ini adalah Robert K. Merton, beliau
berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta
sosial, seperti proses sosial, organisasi kelompok,
pengendali sosial, dan sebagainya.
Oleh karena itu penulis mengambil Teori Fungsional
struktural dapat digunakan sebagai kerangka teoritis
dalam membedah masalah yang diteliti, mengingat
dengan judul Hambatan-Hambatan Dalam Pelayanan
Jamkesmas di Desa Detupera Kecamatan loi Timur
Kabupeten Ende.

9. 9
STPM SANUR ENDE
2.3. Tinjauan Pustaka
2.3.1. Pengertian Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas)
5
Jamkesmas merupakan singkatan dari Jaminan
Kesehatan Masyarakat dan merupakan bagian dari
pengentasan kemiskinan yang bertujuan agar akses dan
mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat
ditingkatkan sehingga tidak ada lagi masyarakat miskin
yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan karena
alasan biaya. 6
Dan Jamkesmas adalah program bantuan
sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan
secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi
masyarakat miskin.
5
Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi.
6
Departemen Kesehatan. 2007. Bupati/ Walikota Diminta Segera Tetapkan Data Peserta
Askeskin.(http://www.indonesia.go.id/en/ministries/ministers/ministry-of-health/773-kesehatan/2302-

10. 10
STPM SANUR ENDE
2.3.2. Tujuan Jamkesmas
Tujuan dari Jamkesmas dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Tujuan umum yaitu terselenggaranya akses dan
mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh
masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai
derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara
efektif dan efisien.
b. Tujuan khususnya yaitu meningkatkan cakupan
masyarakat dan tidak mampu yang mendapat
pelayanan kesehatan di puskesmas serta
jaringannya dan di Rumah Sakit, serta
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi
masyarakat miskin.

11. 11
STPM SANUR ENDE
2.3.3. Manfaat Jamkesmas
1. Manfaat bagi Masyarakat
a. 7
Masyarakat terlindung / terjamin dalam
memperoleh pelayanan kesehatan yang
dibutuhkannya.
b. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan
paripurna (preventif, promotif, kuratif, dan
rehabilitatif).
c. Masyarakat memperoleh biaya yang ringan untuk
kesehatan karena asas usaha bersama dan
kekeluargaan dalam JPKM memungkinkan subsidi
silang yang mana yang sehat membantu yang sakit
dan yang muda membantu yang tua
d. Terjaminnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.
e. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
utamanya melalui upaya preventif, promotif agar
seseorang tidak jatuh sakit.
7
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/manfaat 21 mey 2013

12. 12
STPM SANUR ENDE
2. Manfaat bagi Dunia Usaha
1. Pemeliharaan kesehatan karyawan dapat terlaksana
secara lebih efisien / efektif
2. Biaya pelayanan kesehatan dapat direncanakan
secara tepat.
3. Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan lebih efisien
dibandingkan dengan sistem klaim, ganti rugi, atau
fee for services.
4. Terjaminnya kesehatan karyawan yang mendorong
peningkatan produktifitas.
5. Merupakan komoditi baru yang menjajikan bagi
dunia usaha bila menjadi Bapel, karena akan
memperoleh laba finansial maupun laba sosial.
3. Manfaat bagi PPK
1. PPK dapat merencakan pelayanan kesehatan yang
lebih efisien dan efektif bagi peserta karena
ditunjang sistem pembayaran kapitasi.

13. 13
STPM SANUR ENDE
2. PPK akan memperoleh balas jasa yang makin besar
dengan makin terpeliharanya kesehatan konsumen.
3. PPK dapat lebih meningkatkan profesionalisme,
kepuasan kerja, dan mengembangkan mutu
pelayanan.
4. Sarana pelayanan tingkat pertama, kedua, dan
ketiga yang selama ini menerapkan tarif subsidi /
murah akan dapat menerapkan tarif riil yang wajar
untuk menjamin kesinambungan dan mutu
pelayanannnya.
4. Manfaat Bagi Pemerintah / Pemda
1. Pemda memperoleh masyarakat yang sehat dan
produktif dengan biaya yang berasal dari
masyarakat sendiri.
2. Pengeluaran pemda untuk membiayai bidang
kesehatan dapat lebih efisien.

14. 14
STPM SANUR ENDE
3. Subsidi pemerintah dapat dialokasikan kepada yang
lebih memerlukan utamanya bagi masyarakat
miskin.
4. Kapitasi dalam JPKM memakai perhitung non
subsidi, maka pemda dapat menyesuaikan tarif bagi
masyarakat mampu.
2.3.4. Sasaran Jamkesmas
Sasaran program Jamkesmas ini adalah
masyarakat miskin tidak mampu diseluruh indonesia dan
yang tidak termasuk sudah mempunyai jaminan
kesehatan lainnya.
2.4. Pengertian Kesehatan
8
Kesehatan adalah kondisi umum dari seseorang
dalam semua aspek. Ini juga merupakan tingkat efisiensi
fungsional dan/atau metabolisme organisme, sering
implisit manusia.
Itulah sebabnya, maka kesehatan bersifat
menyeluruh mengandung keempat aspek. Perwujudan
8
Murti, Bhisma, 2003. Mengembangkan Indikator Kualitas Pelayanan Kesehatan. JurnalPelayanan Kesehatan Vol. 06 (02)

15. 15
STPM SANUR ENDE
dari masing-masing aspek tersebut dalam kesehatan
seseorang antara lain sebagai berikut:
1. Kesehatan fisik terwujud apabila sesorang tidak
merasa dan mengeluh sakit atau tidak adanya
keluhan dan memang secara objektif tidak tampak
sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal atau
tidak mengalami gangguan.
2. Kesehatan mental (jiwa) mencakup 3 komponen,
yakni pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat
tercermin dari cara berpikir atau jalan
pikiran.Emosional sehat tercermin dari kemampuan
seseorang untuk mengekspresikan emosinya,
misalnya takut, gembira, kuatir, sedih dan
sebagainya.
3. Kesehatan sosial terwujud apabila seseorang
mampu berhubungan dengan orang lain atau
kelompok lain secara baik, tanpa membedakan ras,
suku, agama atau kepercayan, status sosial,
ekonomi, politik, dan sebagainya, serta saling

16. 16
STPM SANUR ENDE
toleran dan menghargai. Kesehatan dari aspek
ekonomi terlihat bila seseorang (dewasa) produktif,
dalam arti mempunyai kegiatan yang menghasilkan
sesuatu yang dapat menyokong terhadap hidupnya
sendiri atau keluarganya secara finansial.
2.5. Pelayanan Publik
2.5.1. Pengertian
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat
didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik
dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di
Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

17. 17
STPM SANUR ENDE
Berdasarkan organisasi yang
menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan
umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah
semua penyediaan barang atau jasa publik yang
diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya
rumah sakit swasta, perusahaan pengangkutan
milik swasta.
2. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang
diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang
dapat dibedakan lagi menjadi :
a. Yang bersifat primer dan,adalah semua
penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang di
dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya
penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak
mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah
pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan

18. 18
STPM SANUR ENDE
penjara dan pelayanan perizinan serta di dinas
kesehatan.
b. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk
penyediaan barang/jasa publik yang
diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang
di dalamnya pengguna/klien tidak harus
mempergunakannya karena adanya beberapa
penyelenggara pelayanan.
Adapun yang dimaksud dengan pelayanan dalam
tulisan ini adalah pelayanan yang diberikan negara
melalui aparaturnya dengan cara memberikan pelayanan
kesehatan berupa Jamkesmas. 9
Pelayanan tidak lagi
berparadigma melayani dirinya sendiri tetapi pelayanan
sudah berubah dalam rangka memenuhi tuntutan yang
optimal. Pelayanan untuk memenuhi tututan optimal itu
berpatokan pada tiga paradigma yaitu :
1) Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekadar
untuk merespon masalah atau kebutuhan
7
Daldiyono. 2007. Pasien Pintar dan Dokter Bijak. Jakarta: BIP

19. 19
STPM SANUR ENDE
masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi
hak-hak sosial masyarakat sebagaimana
diamanatkan oleh konstitusi nasional Negara
Republik Indonesia.
2) Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser
dari yang semata didasari peraturan normatif
menjadi pendekatan yang berorientasi kepada
hasil. Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi
kata kunci yang semakin penting.
2.5.2. Cirri-ciri pelanyanan
a) 10
Kesederhanaan
Proseduran pelayanan publik tidak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
b) Kejelasan
2. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan
publik.
3. Unit kerja/pejabat yang berwenang bertanggung
jawab dalam memberikan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam
pelaksanaan pelayanan publik.
10
Muzaham, Fauzi. 1995. Memperkenalkan Sosiologi Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia

20. 20
STPM SANUR ENDE
4. Rincian biaya pelayanan publik tata cara
pembayaran.
5. Kepastian Waktu Pelaksanaan pelayanan publik
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan.
c) Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar,
tepat, dan sah.
d) Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik rasa aman
dengan kepastian hukum.
e) Tanggung Jawab
Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau
pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas
penyelenggaraan pelayanan dan penyelenggaraan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan
dalam pelaksanaan pelayanan publik.
f) Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan
kerja dan pendukung lainnya yang termasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan
informatika.
g) Kemudahan Akses

21. 21
STPM SANUR ENDE
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan
dapat memanfaatkan teknologi dan informatika.
h) Kedislipinan, Kesopanan, Dan Keramahan
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan
disiplin,sopan dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan ikhlas.
i) Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang bersih, rapi,
lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti
parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.
2.5.3. Prinsip Pelayanan Publik
11
Terdapat beberapa prinsip-prinsip pelayanan publik.
Menurut Skelcher (1992) mengungkapkan tujuh prinsip pelayanan
publik kepada masyarakat , yaitu:
1. Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai
tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam
melayani masyarakat
11
Adrian Sutedi, Sinar Grafika, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,hal 200-205

22. 22
STPM SANUR ENDE
2. Openness, yaitu menjelaskan bagaiman pelayanan
masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah
suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang
ditentukan.
3. Information, yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah
dimengerti tentang suatu pelayanan
4. Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada
masyarakat sepanjang diperlukan
5. Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa
membedakan ras dan jenis kelamin
6. Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu
menyenangkan pelanggan atau memberikan kepuasan
kepada pelanggan
7. Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur
penyampaian komplain yang mudah.
Dengan demikian pelayanan publik yang dapat
kami simpulkan dalam sesuai dengan topik penelitian
yaitu “Hambatan-Hambatan Dalam Pelayanan Jamkesmas
pada Polindes Desa Dteupera Kecamatan Lio Timur

23. 23
STPM SANUR ENDE
kabupaten Ende”. Ini adalah suatu usaha Negara atau
pemerintah mengembalikan hak warga melalui pelayanan
Jaminan Kesehatan. Dari berbagai defenisi tersebut
diatas tentu belum lengkap bila sebuah kebijakan hanya
bicara defenisi atau arti-artinya belaka.

24. 24
STPM SANUR ENDE
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
3.1.2. Kualitatif Eksplanatoris
Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset
yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna
(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian
kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu
agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.
Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk
memberikan gambaran umum tentang latar penelitian
dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat
perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam
penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.
12
Sedangkan Jenis penelitian Eksplanatoris adalah
bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau
12
Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. Practical Research: Planning and Design Research Edisi 8 [2005]. Ohio : Pearson Merrill
Prentice Hall. Page 145-187

25. 25
STPM SANUR ENDE
lebih gejala atau variabel. Penelitian ini bertitik pada
pertanyaan dasar “mengapa/apa”. Orang sering tidak
puas hanya sekadar mengetahui apa yang terjadi,
mengapa terjadinya, tetapi juga ingin mengetahui apa
yang terjadi. Kita ingin menjelaskan sebab terjadinya
suatu peristiwa. Untuk itu, perlu diidentifikasi berbagai
variabel di luar masalah untuk mengkonfirmasi sebab
terjadinya suatu masalah.
3.2. Unit Analisis
Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini
adalah, masyarakat dan kelompok yang menangani
proses pelayanan Jamkesmas yang terlibat di dalamnya.
3.3. Nara Sumber
Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 11 orang
yang terdiri dari:
2 orang staf desa penyelenggara sekaligus
penyelenggara program pelayanan Jamkesmas.
2 orang toko adat

26. 26
STPM SANUR ENDE
1 orang toko agama
1 orang narasumber yaitu, Fransiskus Tunggo
2 orang toko masyarakat dan 2 orang toko
pendidikan desa
1 orang dari kelompok karang taruna Desa.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam melakukan penelitian kami menggumpulkan
data dengan tiga metode, diantaranya, metode observasi,
metode Wawancara dan Metode Dokumentasi.
3.4.1. Metode Wawancara
Metode wancara adalah proses interaksi langsung
antara peneliti dengan narasumber yang berpedoman
pada pertanyaan-pertanyaan yang ajukan oleh penliti.
3.4.2. Metode Dokumentasi.
Metode Dokumentasi adalah cara peneliti
mengumpulkan data. Pengumpulan data ini bersifat
sekunder dalam penelitian. Data-data yang kita pilih
dilapangan sebagai pelengkap atau konfirmatif.
Memperoleh data-data yang diinginkan peneliti bisa dari

27. 27
STPM SANUR ENDE
surat kabar, Internet, buku-buku, arsip dan
perpustakaan. Dengan arti kata si peneliti menggunakan
dokumen-dokumen yang sudah tersedia dan tentang
Profil pelayanan Jamkesmas pada Polindes di Desa
Detupera Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende.
3.5. Skema Data
No Topik Data set Sumber Teknik
pengumpula
n
data
1. Profil
Desa
Detupera
1. Sejarah
Desa
2. Keadaan
Demografi,
jumlah
penduduk
3. menurut
jenis
kelamin
Kantor
Desa
Nara
sumber
Doumentasi
Wawancara

28. 28
STPM SANUR ENDE
4. Menurut
tingkat
pendidikan
5. Menurut
mata
pencaharian
6. Keadaan
sosial
Budaya
2. Profil
polindes
desa
Detupera
1.Proses
pembentukan
2. Struktur
3. Lokasi
4. sumber
Dana
Narasum
ber
Wawancara
Dokementasi
3. Alasan
hambata
n dalam
pelayana
n
1.SDM
2.
Perlengkapan
Medis
Informan Wawancara

29. 29
STPM SANUR ENDE
jamkesm
as
4. kurangnya
para medis
3.6. Teknik Analisis Data
Teknik yang digunakan untuk menganalisa
data–data yaitu melalui langkah–langkah sebagai
berikut : mengumpulkan data melalui wawancara,
dan dokumentasi yang kemudian dikelompokan
pada tema yang sama untuk dianalisis dengan
menggunakan teori–teori yang relevan guna
mendapatkan kesimpulan.
3.7. Tempat Dan Alokasi Waktu penelitian
Lokasi obyek penelitiannya di Desa Detupera,
Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende.

30. 30
STPM SANUR ENDE
DAFTARA PUSTAKA
Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan
Publik, Sinar Grafika hal 516
Daldiyono. 2007. Pasien Pintar dan Dokter Bijak. Jakarta:
BIP
Departemen Kesehatan. 2007. Bupati/ Walikota Diminta
Segera Tetapkan Data Peserta
Askeskin.(http://www.indonesia.go.id/en/ministries/
minist rs/ministry-of-health/773-kesehatan/2302-
Gerson, Richard F. 2002. Mengukur Kepuasan Pelanggan.
Johor Bahru: Penerbitan Pelangi.
Heri Setyawan (2011). Artikel Ilmiah : Sosiologi
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Keputusan Menteri Kesehatan No.125/Menkes/SK/II/208
Tanggal 6 Februari 2008 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Lumenta, Benyamin. 1989. Pelayanan Medis Citra, Konflik
dan Harapan Tinjauan Fenomena Sosial. Yogyakarta:
Kanisius
Muzaham, Fauzi. 1995. Memperkenalkan Sosiologi
Kesehatan. Jakarta: Universitas Indonesia
Murti, Bhisma, 2003. Mengembangkan Indikator Kualitas
Pelayanan Kesehatan. JurnalPelayanan Kesehatan
Vol. 06 (02)

31. 31
STPM SANUR ENDE
Pohan, Imbalo S. 2006. Jaminan Mutu Layanan
Kesehatan : Dasar-dasar, Pengertian, dan Terapan.
Jakarta: EGC
Paul.D. Leedy and Jeanne.E. Ormrod. Practical Research:
Planning and Design Research Edisi 8 [2005]. Ohio :
Pearson Merrill Prentice Hall. Page 145-187
http://www.jamsosindonesia.com/prasjsn/jamkesmas/ma
nfaat