Program pemerintah mengenai ASI eksklusif di Indonesia telah lama dibuat melalui berbagai peraturan. Namun, capaian program masih rendah karena faktor sosial budaya, kurangnya dukungan konseling, dan pengaruh iklan susu formula. Upaya promosi kesehatan seperti konseling perlu ditingkatkan untuk mendukung program ini.

1. SISTEM KESEHATAN MATERNAL DI INDONESIA
PROGRAM PEMERINTAH MENGENAI ASI
EKSLUSIF
Ernawati
2250311027

2. PENDAHULUAN ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian
ASI secara eksklusif adalah bayi hanya
diberikan air susu tanpa makanan tambahan
lain dianjurkan sampai 6 bulan dan disusui
sedini mungkin (Siswoyo, 2014). Pemberian
ASI eksklusif sampai bayi umur 6 bulan dapat
melindungi bayi dari berbagai penyakit
penyebab kematian bayi. Selain
menguntungkan bayi, pemberian ASI
Eksklusif juga menguntungkan ibu, yaitu
mengurangi perdarahan pasca persalinan,
mengurangi kehilangan darah pada saat haid
mempercepat pencapaian berat badan sebelum
hamil, mengurangi risiko kanker payudara, dan
kanker rahim. Meskipun menyusui dan ASI
sangat bermanfaat, diperkirakan 85 persen ibu-
ibu di dunia tidak memberikan ASI secara
optimal.

3. Hasil Riskesdas tahun 2018 melaporkan
bahwa cakupan ASI dan IMD meningkat dari
34,5% (2013) menjadi 58,2% (2018)
sedangkan prevalensi ASI eksklusif tahun 2018
hanya 37,3%. Pada tahun 2019, Direktorat
Bina Gizi Kemenkes RI mentargetkan 50%
dan 80% untuk cakupan IMD dan ASI
eksklusif. Kenyataannya, kesenjangan antara
cakupan IMD dan ASI eksklusif semakin
tinggi. Dampak dari rendahnya cakupan IMD
akan berlanjut kepada rendahnya cakupan ASI
eksklusif dan meningkatkan kejadian diare,
penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA) dan
juga gangguan pertumbuhan disertai gizi
kurang pada masa balita dan kematian balita
(Sinaga & Siregar, 2020).
NEXT

4. Tujuan & Manfaat
Manfaat
Tujuan
1. Untuk mengetahui pengertian dari ASI ekslusif
2. Untuk mengetahui program pemerintah yang berkaitan
mengenai ASI Ekslusif
3. Untuk mengetahui capaian keberhasilan dari Program
pemerintah yang berkaitan mengenai ASI Ekslusif
4. Untuk mengetahui Promosi Kesehatan apa saja yang dapat
dilakukan untuk mendukung Program Pemerintah tentang
Pemberian ASI Ekslusif
5. Untuk mengetahui kelemahan dari Program Pemerintah
tentang
Pemberian ASI Ekslusif
Makalah ini diharapkan
dapat digunakan untuk
menambah wawasan dalam
ilmu keperawatan terkait
dengan beserta kebijakan
dan program pemerintah
yang mengatur tentang
Pemberian ASI ekslusif.

5. Pengertian ASI Eksklusif
ASI (Air Susu Ibu) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein,
lactose dan garam-garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar
payudara ibu, sebagai makanan utama bagi bayi (Haryono dan
Setianingsih, 2014).
Air susu ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin
setelah persalinan yang diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan
maupun minuman tambahan lainnya sekalipun air putih, sampai bayi
berumur 6 bulan. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling
ideal bagi bayi. ASI mengandung semua unsur zat gizi yang diperlukan
untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi dan mencukupi hingga bayi
usia 6 bulan. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu indikator
program pemerintah dalam melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan
Perbaikan Gizi dalam rangka seribu hari pertama kehidupan (Gerakan 1000
HPK), gerakan ini dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun
(Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, 2013)

6. • Infographic Style
PROGRAM
PEMERINTAH
MENGENAI ASI
EKSLUSIF
Kebijakan ASI eksklusif di Indonesia sudah sejak
lama dibuat oleh pemerintah. Kebijakan itu antara lain
Permenkes RI No. 240/MENKES/PER/V/1985 yang
mengatur tentang pengganti ASI, Kemenkes RI No.
237/Menkes/SK/IV/1997 tentang pemasaran pengganti ASI,
kemudian Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang
label dan iklan pangan. Selanjutnya dikeluarkan lagi
Kemenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang
pemberian ASI eksklusif di Indonesia yang kemudian
diterbitkan lagi PP No. 33 tahun 2012 tentang pemberian
ASI ekslusif. Peraturan pemerintah No. 33 ini kemudian
ditunjang oleh peraturan baru melalui Permenkes RI No. 39
tahun 2013 tentang susu formula dan produk bayi lainnya
dan Permenkes RI No. 15 tahun 2013 tentang penyediaan
fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI agar
melindungi para ibu yang meninggalkan bayinya bekerja di
luar rumah masih dapat memberikan ASI pada bayinya baik
memberikan secara langsung ataupun dengan memerah ASI
(Safitri & Puspitasari, 2018).

7. UU Yang Mendukung PP No. 33 Tahun 2012
1. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang berbunyi:
“Pekerja atau buruh perempuan
yang anaknya masih menyusu
harus diberi kesempatan sepatutnya
untuk menyusui anaknya jika hal
itu harus dilakukan selama waktu
kerja.”
2. Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
yang berbunyi:
1. Setiap bayi berhak mendapatkan
air susu ibu eksklusif sejak
dilahirkan selama 6 bulan, kecuali
atas indikasi medis.
2. Selama pemberian ASI, pihak
keluarga, pemerintah, pemerintah
daerah, dan masyarakat harus
mendukung ibu bayi secara penuh
dengan penyediaan waktu dan
fasilitas khusus.
3. Penyediaan fasilitas khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat
2 diadakan di tempat kerja dan
tempat sarana umum.

8. TINGKAT KEBERHASILAN
PROGRAM PEMERINTAH
Hasil Riskesdas tahun 2018 melaporkan bahwa cakupan ASI
dan IMD meningkat dari 34,5% (2013) menjadi 58,2% (2018)
sedangkan prevalensi ASI eksklusif tahun 2018 hanya 37,3%. Pada
tahun 2019, Direktorat Bina Gizi Kemenkes RI mentargetkan 50%
dan 80% untuk cakupan IMD dan ASI eksklusif. Kenyataannya,
kesenjangan antara cakupan IMD dan ASI eksklusif semakin
tinggi. Dampak dari rendahnya cakupan IMD akan berlanjut
kepada rendahnya cakupan ASI eksklusif dan meningkatkan
kejadian diare, penyakit infeksi saluran pernafasan (ISPA) dan juga
gangguan pertumbuhan disertai gizi kurang pada masa balita dan
kematian balita (Sinaga & Siregar, 2020).
Kurangnya tenaga konselor terlatih di rumah sakit,
kurangnya dukungan partisipasi masyarakat khususnya keluarga
akan ASI Eksklusif sehingga tidak adanya laporan keluhan yang
bisa ditindaklanjuti, kurangnya SDM dalam melakukan
pemantauan kunjungan ke seluruh fasilitas sarana prasarana di
Kota Palembang, pengaruh paparan iklan promosi susu formula
yang dapat merubah sikap ibu, penegakan hukum yang kurang
tegas dimana belum ada kejasama dan koordinasi dengan aparat
penegak hukum dalam memantau promosi susu formula,
sosialisasi peraturan yang kurang kepada masyarakat sehingga
masyarakat tidak tahu manfaat peraturan tersebut.

9. PROMOSI KESEHATAN YANG MENDUKUNG
PROGRAM PEMERINTAH
01 02 03
Easy to change
colors.
Text Here
Easy to change
colors.
Text Here
Easy to change
colors.
Text Here
Upaya dalam meningkatan pemberian ASI yang
sudah banyak dilakukan berdasarkan hasil kajian adalah
konseling, disamping itu ada juga pendampingan oleh
keluarga dan hipnolaktasi. Hasil kajian menunjukkan
bahwa konseling atau penyuluhan/edukasi tentang
pemberian ASI eksklusif menjadi upaya yang paling
banyak dilakukan yaitu sebanyak disamping
pendampingan oleh keluarga dan tenaga kesehatan.
Upaya berupa konseling akan lebih efektif dilakukan
sejak prenatal hingga ibu menyusui. Hasil penelitian
membuktikan bahwa konseling pada masa prenatal
memiliki dampak terhadap pemberian ASI sampai 4-6
minggu, sedangkan konseling yang diberikan pada saat
prenatal dan postnatal berpengaruh terhadap pemberian
ASI eksklusif sampai 6 bulan.

10. KELEMAHAN DARI
PROGRAM PEMERINTAH
TERKAIT ASI EKSLUSIF
Kelemahan terhadap Implementasi PP
No. 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI
Eksklusif dapat terlihat dari segi pelaksanaan
sistem mekanisme pembinaan, pengawasan,
dan penegakan hukum sanksi yang belum jelas
dan tegas dari Pemerintah, BPOM, dan
organisasi profesi kesehatan.
Hal ini dikuatkan dari penelitian yang dilakukan oleh
Rosmayanti (2019) bahwa promosi susu formula
ternyata masih banyak dilakukan oleh bidan, promosi
yang dilakukan biasanya adalah dengan cara
membekali susu formula kepada ibu yang baru
melahirkan, adanya iming-iming reward dan bonus
yang diberikan oleh produsen susu serta kurangnya
pengawasan dan tidak adanya sanksi yang diberikan,
membuat banyak bidan tidak mendukung program
pemerintah tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI)
Eksklusif dan bidan juga hanya sekedar tahu tentang
larangan bahwa bidan tidak boleh melakukan
promosi susu formula. Susu formula hanya boleh
diberikan kepada bayi baru lahir apabila adas indikasi
medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi.

11. KESIMPULAN
faktor penghambat dalam implementasi Peraturan
Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif, antara lain: faktor sosial dan budaya masyarakat,
ibu yang bekerja, kurangnya tenaga konselor terlatih di
rumah sakit, kurangnya dukungan partisipasi masyarakat
khususnya keluarga akan ASI Eksklusif sehingga tidak
adanya laporan keluhan yang bisa ditindaklanjuti, kurangnya
SDM dalam melakukan pemantauan kunjungan ke seluruh
fasilitas sarana prasarana, pengaruh paparan iklan promosi
susu formula yang dapat merubah sikap ibu, penegakan
hukum yang kurang tegas dimana belum ada kejasama dan
koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memantau
promosi susu formula, sosialisasi peraturan yang kurang
kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu manfaat
peraturan tersebut