Dokumen tersebut membahas tentang penetapan pembayaran honorarium bagi widyaiswara atas kelebihan jam tatap muka minimal. Secara rinci dijelaskan tentang dasar perhitungan jam kerja efektif, tugas pokok widyaiswara, dan penetapan jam tatap muka minimal sebesar 21 jam per bulan berdasarkan peraturan. Dokumen ini juga mengatur tentang konversi jam untuk kegiatan penunjang lainnya sehingga total jam minimal menjadi 32 jam per bulan.

1. PENETAPAN PEMBAYARAN HONORARIUM YANG
DIBERIKAN ATAS KELEBIHAN JUMLAH MINIMAL JAM
TATAP MUKA BAGI JABATAN FUNGSIONAL
WIDYAISWARA
Perka LAN No. 43 Tahun 2015
Kementerian Pertanian
2019
Share by : DR. Juniawan
di Group WA WI Pertanian

2. Kegiatan Widyaiswara
2
Angka
Kredit
SKPJam
minimal
Berkaitan dengan
kenaikan jenjang dan
pangkat --- LAN
Berkaitan dengan
kontrak kinerja ---
Pimpinan
Berkaitan dengan
pembayaran honor --
- Penyelenggara
Kementerian Pertanian
2019

3. PENDAHULUAN
3
Amanat : PMK no 53 th 2014 Tentang Standar
Biaya Masukan:
• Pengaturan tentang honorarium
pengajar diklat
• Pengajar dari dalam satker:
Bagi WI honorarium diberikan atas
kelebihan jumlah minimal jam tatap muka
Kementerian Pertanian
2019

4. Dasar Perhitungan (Ps 4)
4
• Kelebihan jumlah minimal jam tatap muka Widyaiswara
dihitung berdasarkan jam efektif pegawai sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
• Bagi instansi pemerintah yang memberlakukan jam efektif
pegawai lebih dari 1200 jam per tahun, maka perhitungan
jam minimal tatap muka Widyaiswara mengacu pada
ketentuan peraturan ini dengan menyesuaikan
pengaturan jam efektif pegawai yang berlaku di
instansinya.
Kementerian Pertanian
2019

5. Solution
s
JAM EFEKTIF,PETAJABATAN, DAN ABK
5
• Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara efektif digunakan
untuk bekerja, yang dihitung dari jam kerja formal dikurangi dengan
waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti melepas lelah,
istirahat makan dan sebagainya. Jumlah jam kerja efektif adalah
1200 jam pertahun.
• Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan
fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari
tingkat paling rendah sampai dengan yang tertinggi.
• Analisis beban kerja adalah suatu metode untuk mengetahui
perbandingan antara jumlah beban kerja organisasi dengan jumlah
pegawai disuatu unit organisasi, serta membandingkan kebutuhan
PNS dengan persediaan yang ada sehingga dapat diketahui
kebutuhan riil pegawai.
Kementerian Pertanian
2019

6. PENETAPAN
6
• Jenis dan jumlah jabatan, serta jumlah pegawai yang
dibutuhkan dalam suatu organisasi dapat dilihat dalam
peta jabatan yang disusun berdasar analisis jabatan dan
analisis beban kerja organisasi.
• Dalam kondisi ideal, terjadi kesesuaian antara jumlah
beban kerja organisasi dengan pegawai yang harus
menanganinya. Dengan kata lain, tidak ada pegawai yang
bekerja melebihi beban yang seharusnya.
• Karena jumlah antara beban kerja dan jumlah
Widyaiswara belum berimbang, banyak Widyaiswara
harus mengajar melebihi beban yang seharusnya
Kementerian Pertanian
2019

7. Pengaturan dan Pengendalian
7
• Pengaturan dan teknis pengendalian pelaksanaan
pembayaran honorarium atas kelebihan jumlah minimal jam
tatap muka bagi Widyaiswara, ditetapkan oleh minimal
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menangani
kediklatan di instansi masing- masing dengan mengacu pada
pengaturan pedoman ini.
• Dalam pelaksanaan pengendalian pembayaran honorarium
atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka bagi
Widyaiswara, digunakan kartu kendali kegiatan Widyaiswara.
• Lembaga Diklat/unit yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan kegiatan Widyaiswara setiap bulan wajib
menyusun rekapitulasi kartu kendali yang digunakan
sebagai dasar pembayaran honorarium Widyaiswara.
Kementerian Pertanian
2019

8. 8
Bagaimana menghitung
Jumlah minimal jam tatap muka?
Kementerian Pertanian
2019

9. DASAR PERTIMBANGAN (1)
9
• Kebutuhan riil pegawai pada suatu instansi pemerintah
berdasar ABK.
• Formasi terkait dengan beban kerja yang cukup bagi
Widyaiswara
• Jumlah Widyaiswara yang dibutuhkan disesuaikan dengan
rencana program Diklat minimal (berdasarkan Renstra 5
tahunan di instansi).
Kementerian Pertanian
2019

10. DASAR PERTIMBANGAN (2)
1
0
• Tugas Widyaiswara terdiri dari beberapa kegiatan yang
saling terkait dan saling mempengaruhi demi keberhasilan
pelaksanaan tugasnya. Untuk itu tugas pokok Widyaiswara
selain tugas tatap muka, tetap harus diperhitungkan dalam
pengaturan jam minimal tatap muka.
• Tidak seluruh organisasi pemerintah menggunakan
perhitungan jam efektif pegawai sebesar 1200 jam per
tahun, maka perhitungan jam minimal tatap muka
Widyaiswara dapat disesuaikan dengan pengaturan jam
efektif pegawai di organisasi yang bersangkutan.
Kementerian Pertanian
2019

11. Dasar
Perka BKN No.
11 tahun 2011
jam kerja
efektif pegawai
adalah
1.200 Jam pertahun
Perka LAN No.
1 Tahun 2014
kegiatan tatap
muka adalah
67% dari
keseluruhan
tugas pokok
Widyaiswara.
1
2
Dasar Perhitungan (1)
Kementerian Pertanian
2019

12. Kegiatan WI
12
Kementerian Pertanian
2019

13. Jam Minimal TatapMuka (1)
13
• Jam kerja efektif PNS (Widyaiswara)
• Kegiatan utama adalah 80% dari 1200 jam
= 1200 jam/tahun
= 960 jam
• 30% dari kegiatan utama adalah tugas pokok = 30% x
960
= 288 Jam
• Penyepadanan: = 384 Jam Pelajaran
(288 Jam x 60 menit) / 45 menit
(Per tahun)
• Kewajiban per bulan
= 384 JP / 12 bulan
= 32 JP per bulan
Kementerian Pertanian
2019

14. • 32 JP per bulan adalah meliputi keseluruhan dari tugas pokok
Widyaiswara yang meliputi dikjartih, evaluasi dan pengembangan
diklat.
• Adapun tatap muka merupakan salah satu bagian dari kegiatan
dikjartih.
• Menghitung kegiatan tatap muka:
Jam Minimal TatapMuka (2)
14
Tatap muka
Kegiatan lain
= 67% x 32 JP
= 21,44 dibulatkan menjadi 21 JP per bulan
= 32 - 21 = 11 JP per bulan
Kementerian Pertanian
2019

15. JAM MINIMAL TATAPMUKA (3)
15
 Dengan pertimbangan bahwa tugas Widyaiswara
terdiri dari beberapa kegiatan yang saling terkait dan
saling mempengaruhi demi keberhasilan pelaksanaan
tugasnya, penetapan jam minimal tatap muka
Widyaiswara tetap memperhitungkan kegiatan lain
selain tatap muka.
Kementerian Pertanian
2019

16. Dilakukan pengaturan sebagai berikut:
• Jumlah jam minimal tatap muka Widyaiswara adalah 32 JP yang
terdiri dari:
• Tatap muka = 21 JP per bulan
• Kegiatan lain/konversi = 11 JP per bulan
• Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversi seorang Widyaiswara
sudah mencapai 11 JP dalam satu bulan, setelah mencapai jam
tatap muka 21 JP maka Widyaiswara tersebut berhak
memperoleh pembayaran honorarium mengajar atas kelebihan
jam minimal.
• Dalam hal jumlah kegiatan lain/konversi seorang Widyaiswara
belum mencapai 11 JP dalam satu bulan, Widyaiswara tersebut
baru berhak memperoleh pembayaran honorarium mengajar atas
kelebihan jam minimal setelah jam tatap mukanya mampu
menutup kekurangan kegiatan lain/konversi sehingga jumlah jam
minimal telah mencapai 32 JP dalam bulan tersebut.
Jam Minimal TatapMuka (4)
16Kementerian Pertanian
2019

17. Tabel Konversi
17
No. Kegiatan Satuan Hasil JP
1. Menyusun bahan diklat
a. bahan ajar Makalah 1
b. bahan tayang bahan tayang 1
c. bahan peraga bahan peraga 1
d. GBPP/RBPMD dan SAP/RP GBPP/RBPMD dan SAP/RP 1
2. Menyusun soal
a. pre test - post test Naskah 1
b. komprehensif test Naskah 1
c. Kasus Naskah 1
3. Memeriksa hasil ujian
a. pre test - post test Laporan 1
b. komprehensif test Laporan 1
c. kasus Laporan 1
4.
Melaksanakan pendampingan
OL/PKL/ Benchmarking
Laporan 1
Kementerian Pertanian
2019

18. Tabel Konversi
18
No. Kegiatan Satuan Hasil JP
5.
Melaksanakan pendampingan penulisankertas
kerja/ proyek perubahan
Kertas kerja 1
6.
Melakukan coaching pada proses
penyelenggaraan
Laporan 2
7. Evaluasi Diklat
a. Terlibat dalam mengevaluasipenyelenggaraan
Diklat di instansinya
Laporan 1
b. Terlibat dalam pengevaluasiankinerja
Widyaiswara
Laporan 1
8. Pengembangan Diklat
a. Terlibat dalam pelaksanaan Analisis
Kebutuhan
Diklat
Laporan 5
b. Terlibat dalam penyusunan Kurikulum Diklat Laporan 3
c. Terlibat dalam penyusunan Modul Diklat Modul 5
d. Terlibat dalam penyusun pedoman kediklatan Pedoman 3
e. Terlibat dalam penyusunan kebijakan
kediklatan
Kebijakan 3
Kementerian Pertanian
2019

19. Solution
s
TERIMA KASIH
19Kementerian Pertanian
2019