 Adanya sumber bahaya di tempat kerja (UU 1/ 1970) :
 Keadaan mesin/pesawat/alat kerja/bahan
 Lingkungan kerja
 Sifat pekerjaan
 Cara kerja
 Proses produksi
 Perlindungan kerja
 Kewajiban melaksanakan syarat-syarat keselamatan kerja
 Perlunya pelaksanaan P3K di tempat kerja

 Mencegah kecelakaan kerja :
 Peledakan
 Kebakaran
 Pencemaran lingkungan
 Mencegah penyakit akibat kerja
 Meningkatkan produktivitas kerja

 Promosi dan pemeliharaan derajat yang setinggi-
tingginya dari kesehatan fisik, mental dan sosial dari
pekerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan
kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi
kerja mereka, perlindungan pekerja dalam pekerjaan
mereka dari resiko akibat faktor-faktor yang
mengganggu kesehatan, penempatan dan
pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja
yang sesuai dengan kemampuan fisik dan
psikologisnya, dan sebagai kesimpulan, penyesuaian
pekerjaan, terhadap manusia dan setiap manusia
terhadap pekerjaannya.
Pengertian Kesehatan Kerja Menurut Joint
ILO/WHO Committee Tahun 1995

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesehatan
ProduktivitasTenaga Kerja
Beban Kerja Lingkungan Kerja
Kapasitas kerja
- Fisik
- Mental
- Keterampilan
- Kesegaran jasmani dan rohani
- Status kesehatan/gizi
- Usia
- Jenis kelamin
- Ukuran tubuh
- Fisik
- Kimia
- Biologi
- Fisiologi
- Psikologi

 Optimalisasi beban kerja
 Pengendalian lingkungan kerja
 Peningkatan kapasitas kerja
• Tenaga kerja sehat dan produktif
• Lingkungan kerja aman, sehat, dan nyaman
• Proses produksi lancar dan efisien
• Daya saing perusahaan meningkat

POLA PENERAPAN PROGRAM
KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA
 Organisasi/lembaga K3 di tempat kerja
 Dukungan personil (kualifikasi dan kompetensi)
 Program/kegiatan secara menyeluruh (komprehensif), meliputi :
Upaya kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970
 Pasal 3 : Syarat-syarat keselamatan kerja untuk
memberikan P3K
 Pasal 9 Ayat (3) : Kewajiban membina tenaga kerja dalam
pemberian P3K
2. Permennakertrans No.Per.03/MEN/1982
 Pasal 2 : Tugas pokok PKK diantaranya :
 Pelaksanaan P3K
 Pendidikan petugas P3K

3. Undang-undang No. 3 Tahun 1969
 Pasal 19 : Setiap badan , lembaga atau dinas pemberi jasa,
atau bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini, dengan
memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya harus :
 Menyediakan apotik atau pos P3K sendiri
 Memelihara apotik atau pos P3K bersama-sama dengan
badan, lembaga atau kantor pemberi jasa atau bagiannya
 Mempunyai satu atau lebih lemari, kotak atau
perlengkapan P3K
4. Peraturan Khusus AA tahun 1956 (tidak berlaku lagi)
 Alat pengangkut penderita (brankar, bale-bale)
 Peti P3K/peti khusus dokter
 Petugas P3K yang sudah dilatih

Pasal 2 kewajiban pengurus/pengusaha :
1) Pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan
fasilitas P3K di tempat kerja
2) Pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat
kerja

Pasal 3 syarat petugas P3K di tempat kerja :
1) Harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari instansi
ketenagakerjaan
2) Syarat-syarat pemberian lisensi petugas P3K di tempat
kerja :
a. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan
b. Sehat jasmani dan rohani
c. Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K
d. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di
bidang P3K di tempat kerja  memiliki sertifikat
pelatihan P3K di tempat kerja

3) Pedoman tentang pelatihan dan pemberian
lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan.

Pasal 4
 Petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya dapat
meninggalkan pekerjaan utamanya untuk
memberikan pertolongan bagi pekerja/buruh
dan/atau orang lain yang mengalami sakit atau
cedera di tempat kerja
Pasal 5
1) Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan
jumlah pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat
kerja (dengan rasio sebagaimana lampiran I
peraturan ini)

Klasifikasi Tempat Kerja Jumlah Pekerja Jumlah Petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi
bahaya rendah 25 – 150 orang 1 orang
>150
1 orang untuk setiap 150
orang atau kurang
Tempat kerja dengan potensi
bahaya tinggi
≤100 1 orang
>100 1 orang untuk setiap 100
orang atau kurang

2) Pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada :
a) Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter
atau lebih sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi
bahaya di tempat kerja
b) Tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung
bertingkat sesuai jumlah pekerja/buruh dan potensi
bahaya di tempat kerja
c) Tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah
pekerja/buruh dan potensi bahaya di tempat kerja

a) Melaksanakan tindakan P3K di tempat kerja
b) Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
c) Mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan
d) Melaporkan kegiatan P3K kepada pengurus

1) Pengurus wajib memasang pemberitahuan
tentang nama dan lokasi petugas P3K di
tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat
2) Petugas P3K di tempat kerja dapat
menggunakan tanda khusus yang mudah
dikenal oleh pekerja/buruh yang
membutuhkan pertolongan

1. Fasilitas P3K di tempat kerja meliputi :
a) Ruang P3K
b) Kotak P3K dan isi
c) Alat evakuasi dan alat transportasi
d) Fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau
peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi
bahaya yang bersifat khusus
2. Alat pelindung diri khusus : Peralatan yang disesuaikan dengan
potensi bahaya yang ada di tempat kerja yang digunakan dalam
keadaan darurat
3. Peralatan khusus : Alat untuk pembasahan tubuh cepat (shower)
dan pembilasan/pencucian mata
Pasal 8

Pasal 9 :
1) Pengusaha wajib menyediakan ruang P3K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1)
huruf a dalam hal :
a. Mempekerjakan pekerja/buruh 100 orang
atau lebih
b. Mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari
100 orang dengan potensi bahaya tinggi

a) Lokasi ruang P3K :
 Dekat dengan toilet/kamar mandi
 Dekat jalan keluar
 Mudah dijangkau dari area kerja
 Dekat dengan tempat parkir kendaraan
b) Luas minimal cukup untuk menampung satu tempat tidur
pasien dan masih terdapat ruang gerak bagi seorang
petugas P3K serta penempatan fasilitas P3K lainnya
c) Bersih dan terang, ventilasi baik, memiliki pintu dan
jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban
2) Persyaratan ruang P3K meliputi :

Persyaratan ruang P3K (lanjutan) :
d) Diberi tanda yang jelas dengan papan nama yang jelas dan
mudah dilihat
e) Sekurang-kurangnya dilengkapi dengan :
 Wastafel dengan air mengalir
 Kertas tisue/lap
 Usungan/tandu
 Bidai/spalk
 Kotak P3K dan isi
 Tempat tidur dengan bantal dan selimut
 Tempat untuk menyimpan alat-alat, seperti : Tandu dan/atau
kursi roda
 Sabun dan sikat
 Pakaian bersih untuk penolong
 Tempat sampah
 Kursi tunggu bila diperlukan

1. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna
dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau
2. Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II
peraturan ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja
3. Penempatan kotak P3K :
a) Pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda
arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila
akan digunakan
b) Disesuaikan dengan jumlah pekerja/buruh, jenis dan jumlah
kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran III
peraturan menteri ini
c) Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500
meter atau lebih masing-masing unit kerja harus
menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh
d) Dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung
bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus
menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja/buruh

a) Tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ke
tempat yang aman atau rujukan
b) Mobil ambulance atau kendaraan yang dapat
digunakan untuk pengangkutan korban

No ISI
KOTAK A
(untuk 25
TK/ kurang)
KOTAK B
(untuk 50 TK/
kurang)
KOTAK C
(untuk 100
TK/kurang)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Kasa steril terbungkus
Perban (lebar 5 cm)
Perban (lebar 10 cm)
Plester (lebar 1,25 cm)
Plester Cepat
Kapas (25 gram)
Kain segitiga/mittela
Gunting
Peniti
Sarung tangan sekali pakai (pasangan)
Masker
Pinset
Lampu senter
Gelas untuk cuci mata
Kantong plastik bersih
Aquades (100 ml lar. Saline)
Povidon Iodin (60 ml)
Alkohol 70%
Buku panduan P3K di tempat kerja
Buku catatan
Daftar isi kotak
20
2
2
2
10
1
2
1
12
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
4
4
4
15
2
4
1
12
3
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
40
6
6
6
20
3
6
1
12
4
6
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Tujuan
1) Tujuan umum
a) Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
penyelenggara pelatihan dan masyarakat industri dalam
rangka pelatihan petugas P3K di tempat kerja
b) Memberikan pedoman bagi instansi pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam
rangka pemberian lisensi bagi petugas P3K di tempat kerja
2) Tujuan khusus
• Tersedianya pedoman pelatihan dan pemberian lisensi
petugas P3K di tempat kerja di seluruh Indonesia

1. Pelatihan petugas P3K di tempat kerja
2. Pemberian lisensi petugas P3K di tempat
kerja

I. Syarat-syarat pelaksanaan pelatihan petugas P3K di
tempat kerja :
A. Peserta
B. Penyelenggara pelatihan
C. Kurikulum pelatihan
D. Instruktur
E. Evaluasi
F. Penerbitan sertifikat

A. Syarat Peserta pelatihan petugas P3K di tempat kerja
• Setiap pekerja/buruh yang akan ditunjuk sebagai
petugas P3K di tempat kerja dapat mengikuti
pelatihan

B. Syarat penyelenggara pelatihan petugas P3K di tempat
kerja :
1) Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan
pelatihan
2) Pihak yang akan melaksanakan pelatihan petugas
P3K di tempat kerja harus berkoordinasi dengan
instansi yang membidangi pengawasan
ketenagakerjaan setempat

Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pelatihan :
a) Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan
ketenagakerjaan
b) PJK3 bidang pembinaan yang telah disahkan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku
c) Pusat K3 dan balai-balainya
d) Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk
pekerja/buruhnya (pelatihan internal)
e) Lembaga lain yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh
direktur jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan,
departemen tenaga kerja dan transmigrasi RI

C. Kurikulum pelatihan
A. Teori : 18 JP, praktek 12 JP  @ 45 menit, total : 30 JP
B. Materi dasar :
1) Dasar-dasar kesehatan kerja dan peraturan perundangan
bidang P3K di tempat kerja
2) Dasar-dasar P3K di tempat kerja
C. Materi inti :
3) Anatomi dan fisiologi manusia
4) Pertolongan pertama pada gangguan umum
5) Resusitasi jantung paru
6) Pertolongan pertama pada gangguan lokal
7) Pertolongan pertama pada gangguan kejang, pajanan suhu
lingkungan, dan bahan kimia
8) Pertolongan pertama pada keadaan khusus
9) Tanggap darurat dan evakuasi korban dalam pertolongan
pertama
D. Evaluasi :
10) Teori (pre test dan pos test) dan praktek

D. Instruktur pelatihan :
 Materi dasar diberikan oleh instruktur yang
berasal dari instansi yang bertanggung jawab
dibidang pengawasan ketenagakerjaan
 Materi inti dapat diberikan oleh instruktur
yang berasal dari praktisi, akademisi atau
instansi pemerintah terkait

E. Evaluasi
 Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara pelatihan
bersama instansi yang membidangi
pengawasan ketenagakerjaan, berdasarkan :
 Persentase kehadiran sekurang-kurangnya
80%
 Hasil ujian teori dan praktek sekurang-
kurang dengan nilai rata-rata 70

F. Penerbitan sertifikat
1) Penerbitan sertifikat bagi yang baru mengikuti pelatihan :
 Sertifikat dikeluarkan oleh dirjen binwasnaker C.Q direktur
pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja
2) Penerbitan sertifikat bagi yang pernah mengikuti pelatihan
sebelum dikeluarkannya keputusan ini
 Dalam hal petugas P3K di tempat kerja yang pernah
mengikuti pelatihan sebelum pedoman ini dikeluarkan dan
telah memiliki sertifikat dari penyelenggara pelatihan,
maka sertifikat dapat diterbitkan oleh dirjen binwasnaker
C.Q direktur pengawasan norma K3, setelah melalui
proses evaluasi

A. Lisensi petugas P3K di tempat kerja
B. Buku kegiatan petugas P3K di tempat kerja

 Lisensi petugas P3K di tempat kerja diterbitkan oleh instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat
 Pemberian lisensi bagi petugas P3K di tempat kerja dengan ketentuan sebagai
berikut :
1. Pengurus harus mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung
jawab dibidang ketenagakerjaan setempat disertai lampiran :
a) Surat keterangan penunjukkan dari perusahaan sebagai petugas P3K di
tempat kerja
b) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
c) Surat pernyataan bersedia ditunjuk sebagai petugas P3K di tempat
kerja
d) Salinan sertifikat
e) Pas foto 2x3 berwarna sebanyak 2 lembar
2. Lisensi petugas P3K di tempat kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak
tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan
dan lampiran sebagaimana tersebut pada huruf 1, dan disertai laporan
kegiatan selama pemberian lisensi

 Bentuk empat persegi panjang
dengan ukuran P: 9,5 x L: 5,5 cm
 Lisensi berwarna hijau

5,5 cm
Logo LISENSI PETUGAS P3K Logo
K3
Pemda DI TEMPAT KERJA
No. : /P3K/ /200...
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :
Berlaku s/d :
……………, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala Dinas............... ......
Nama
NIP
9,5 CM
Tampak bagian depan :

Tampak bagian belakang :
KEWAJIBAN PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
1. Melaksanakan tindakan P3K bila terjadi kecelakaan di
tempat kerja
2. Merawat fasilitas P3K di tempat kerja
3. Mencatat setiap kegiatan P3K di tempat kerja dalam buku
kegiatan
4. Melaporkan kegiatan P3K di tempat kerja kepada
pengurus
5. Melakukan latihan P3K di tempat kerja sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan dicatat dalam buku
kegiatan petugas P3K di tempat kerja.

 Petugas P3K di tempat kerja wajib memiliki buku kegiatan
petugas P3K di tempat kerja
 Buku kegiatan petugas P3K di tempat kerja digunakan untuk
mencatat semua kegiatan dalam melakukan pertolongan
pertama, latihan pertolongan pertama ataupun dalam
pemeliharaan kotak P3K
 Buku kegiatan petugas P3K dikeluarkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat
 Bentuk dan ukuran buku kegiatan petugas P3K di tempat
kerja sebagai berikut:
 Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran P: 16 x L:
10,5 cm
 Warna sampul putih
 Jumlah halaman minimal 16 halaman

DINAS TENAGA KERJA ....………….
BUKU KEGIATAN PETUGAS P3K
DIBERIKAN KEPADA
............................................................................
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
No. PER-15/MEN/VIII/2008
10,5 cm
Buku kegiatan petugas
P3K di tempat kerja
16 cm

BUKU KEGIATAN
PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
No. Lisensi..............
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Jabatan :
............,.......................
Kepala Bidang/Unit
Pengawasan Ketenagakerjaan
Nama
NIP
2. Halaman 1 (satu)
Buku kegiatan petugas
P3K di tempat kerja

Perhatian
1. Pengurus atau petugas p3k harus
memperlihatkan buku kegiatan ini kepada
pegawai pengawas setempat untuk dicatat dan
diketahui
2 Kepala dinas tenaga kerja sewaktu-waktu dapat
meminta buku kegiatan ini untuk diadakan
pemeriksaan seperlunya
3 Lisensi petugas P3K di tempat kerja dapat
dicabut oleh kepala instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan setempat
bilamana :
a Melanggar peraturan perundangan di
bidang K3
b. Dinilai tidak berkemampuan lagi sebagai
petugas P3K di tempat kerja atas usul
pegawai pengawas
4 Untuk perpanjangan lisensi diajukan 1 (satu)
bulan sebelum habis masa berlaku lisensi ini
3. Halaman 2 (dua)
Buku kegiatan petugas
P3K di tempat kerja

No Tanggal Kegiatan / Kejadian
Tindakan
P3K
Mengetahui
Pengurus
Perusahaan
Keterangan
4. Halaman 3 (tiga) s/d 16 (enam belas)
Ditetapkan di ……… Tanggal………
Disnaker ....................
Kepala Bidang/Unit
Pengawasan Ketenagakerjaan
(Nama )
NIP
Buku Kegiatan Petugas P3K di tempat kerja

Terima
Kasih