Abdi Kurniawan, MAN Model Banda Aceh, Pemilihan Duta Demokrasi, Sayembara Menulis Artikel Demokrasi, Dinas Pendidikan, Kemitraan, Partnership, Kedutaan Kerajaan Belanda, zainal abidin suarja, natural aceh, lembaga riset, pelatihan dan publikasi publik

1. 90
Artikel 30
“DEMOKRASI,PRO RAKYAT ATAU PEJABAT?”
Irhamna
MAN Darussalam Banda Aceh
Demokrasi merupakan kata yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat.
Khususnya bagi para Siswa yang sedang merajut pendidikan, karena demokrasi
merupakan suatu materi yang dibahas dalam kurikulum pelajaran. Demokrasi berasal
dari bahasa Yunani “Demokratia” yang terdiri dari dua kata yaitu Demos yang berarti
Rakyat dan Kratos/Kratein yang berarti Kekuasaan atau Pemerintahan (Budiyanto,
2007:32). Dari dua istilah tersebut dapat kita ketahui bahwa Demokrasi adalah
pemerintahan yang berasal dari rakyat.
Dalam menjalankan Demokrasi, rakyat berkedudukan sangat penting. Dimana
rakyat menjadi pemeran utamanya karena apa yang akan diterima oleh rakyat
bergantung dengan apa yang ia inginkan.Bahkan ada pepatah latin yang berbunyi “Vok
Populi,Vok Dei” yang artinya suara rakyat,suara Tuhan. Maksudnya kedaulatan rakyat
tidak boleh dikompromikan dengan apa dan siapapun juga, sehingga seolah-olah
kemauan rakyat adalah kemauan Tuhan dalam kondisi yang Manipulatif.
Partai Politik,Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) juga berperan dalam proses demokrasi yakni sebagai wadah untuk
menampung dan menyampaikan aspirasi rakyat yang kemudian akan diterima dan
diterapkan oleh pemerintah kepada rakyat pula. Demokrasi merupakan wujud
kebersamaan dalam Negara, juga merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara
karena sistem kekuasaan yang berlaku di Indonesia adalah “Res Publica” yaitu dari
Rakyat,oleh Rakyat dan untuk Rakyat. Selain itu Demokrasi juga bermanfaat bagi
rakyat, karena dengan berlakunya demokrasi, rakyat bisa memilih dan menentukan
apa yang mereka inginkan.
Akan tetapi kita menyadari bahwa cita-cita Demokrasi di Indonesia masih
sangat jauh dari prakteknya ,baik itu dikarenakan perbedaan pendapat maupun sebab
yang lain. Contohnya saja dapat kita lihat pada kegiatan Pemilu yang biasa disebut
dengan nama lain “Pesta Demokrasi”. Yang mana pada kegiatan Pemilu, setiap rakyat
yang sudah memiliki hak untuk memillih, menentukan suaranya. Ia bebas memilih
siapa dan dari pihak mana yang ia inginkan dengan berpegang pada prinsip Luber
(Langsung, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil). Akan tetapi, ada sebagian pihak
yang tidak menggunakan hak pilihnya atau biasa disebut dengan golongan putih
(Golput) yang dikarenakan dengan bermacam-macam sebab dan alasan dari
mereka.Oleh golongan hitam menjadikan kesempatan ini sebagai cara mudah untuk
mendapatkan kemenangan bagi tim pilihannya. Dia mengalihkan hak pilih dari
golongan putih tersebut menjadi milik mereka, golongan hitam.
Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian rakyat Indonesia tidak
mengamalkan sistem “Res Publica”, yakni kewajibannya sebagai Rakyat dan memiliki
hak dalam Pemilu. Ini juga disebabkan karena kecerobohan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) atau bahkan Bawaslu bekerja sama dengan golongan hitam.

2. 91
Kecurangan-kecurangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
karena setiap orang menginginkan kemenangan bagi pilihannya. Dari contoh tersebut
diatas, jelas menunjukkan bahwa pemilu yang kita inginkan berlangsung Luber dan
Jurdil, tidak dapat berjalan langsung dengan sempurna.
Banyak dari rakyat Indonesia yang mengakui belum bisa merasakan
kesejahteraan dari hasil Demokrasi, Justru mereka merasa makin tertekan. Seperti
halnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM). 75% lebih dari rakyat Indonesia
tidak menyetujui atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Lalu,dimanakah bukti bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokrasi ,jika
keinginan masyarakat Indonesia agar harga BBM tidak dinaikkan justru dilakukan?
Memang, harga BBM dinaikkan dengan tujuan meningkatkan subsidi negara demi
kesejahteraan rakyat.Akan tetapi apabila pejabat-pejabat tinggi negara masih terus
melakukan tindak kecurangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka
kepercayaan rakyat kecil terhadap pejabat-pejabat negara tersebut semakin menipis.
Itulah yang menyebabkan rakyat kecil kurang menyetujui kebijakan pemerintah
untuk menaikkan harga BBM. Mereka tidak ingin pejabat tinggi negara mengambil
hak yang seharusnya menjadi milik mereka.
Sebagai rakyat, tentunya kita berharap agar Demokrasi di Indonesia bisa
berlangsung dengan selayaknya, yakni kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
sesuai dengan keinginan rakyat dan rakyat pun tidak merasa tertekan dengan
kebijakan tersebut. Pejabat-pejabat tinggi negara pun harus bisa menyadari
kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat jangan hanya berpikir bahwa rakyatlah
yang bersalah, tanpa menyadari kesalahan rakyat dikarenakan ulah mereka.
Para rakyat dari kalangan manapun juga harus menyadari bahwa mereka
memiliki hak untuk memajukan Indonesia. Mereka memiliki tanggung jawab untuk
ikut berpartisipasi dalam dunia demokrasi. Mereka juga harus sadar, tanpa adanya
partisipasi dari mereka kesempurnaan Demokrasi hanyalah angan-angan belaka.
Setiap warga negara (Pejabat tinggi negara maupun Rakyat biasa) harus
menanamkan sifat Tanggung jawab,Jujur dan Adil dalam dirinya. Jika ketiga Pilar
tersebut dapat di praktekkan dalam kehidupan Demokrasi, maka tidak menutup
kemungkinan bahwa Demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan sempurna.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan
Demokrasi. Demokrasi di Indonesia memang belum dapat mencapai tingkat
kesempurnaan,dikarenakan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam
kegiatan Demokrasi masih sangat sedikit. Bukan hanya dari kalangan orang Dewasa,
tetapi para Pemuda Pemudi pun masih banyak yang kurang ikut serta dalam kegiatan
Demokrasi. Demokrasi harusnya dapat ditanamkan dalam pribadi setiap generasi
muda,agar kedepannya Demokrasi di Indonesia bisa mencapai tingkat
kesempurnaan.Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tertentu,salah satunya
adalah dengan “mempraktekkan demokrasi di sekolah”.
Pemerintah telah menerapkan program wajib belajar 9 (Sembilan)
tahun,maka dari itu sebagian besar dari pengurus generasi Indonesia tentunya
merengkuh pendidikan di sekolah. Oleh sebab itu,apabila praktek Demokrasi di

3. 92
sekolah dapat dilakukan. Maka kegiatan Demokrasi yang nantinya akan dijalankan
oleh penerus generasi, juga akan mudah berjalan.
Demokrasi di sekolah dapat di lakukan oleh para murid sendiri. Organisasi
Siswa Intra Madrasah (OSIM) misalnya. Osim dapat memajukan sekolah dengan cara,
bekerja sama dengan para Siswa-Siswi agar ikut serta mengikuti kegiatan yang
bertujuan memajukan sekolah tersebut. Selain itu, sistem Demokrasi di sekolah juga
dapat diterapkan pada saat proses pemilihan ketua OSIM, setiap calon ketua OSIM
yang baru diminta untuk mengutarakan VISI dan MISInya. Oleh para pengurus OSIM
lama memberikan arahan kepada siswa dalam menentukan suaranya, dengan
pemungutan hasil suara tersebut dilakukan langsung dari masing-masing siswa tanpa
adanya siswa yang dapat memilih untuk kedua kalinya.
Setiap generasi muda harus menanamkan sifat Sportif, Bertanggung jawab, Adil
dan Jujur dalam dirinya. Agar demokrasi yang di inginkan bisa terwujud sempurna.