1. 1
IMPLEMENTASI POLITIK STRATEGI NASIONAL DI
BIDANG POLITIK DAN HUKUM
Disusun oleh :
Koni Luhur Dien Setyawan (5201413055)
Prodi :
Pendidikan Teknik Mesin
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2013

2. 2
ABSTRAK
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem itu dan
melaksanakan tujuan-jujuan itu. Sedangkan politik nasional adalah azas, halauan,
usaha, kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan
membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional dan sarana serta
prasarana nasional. . Sedangkan strategi nasional adalah pelaksanaan dari politik
nasional. Bentuk pelaksanaan ini tersusun dalam program nasional yang bersifat lebih
konkrit baik dari segi tempat, waktu, bidang, biaya maupun pelaksanaanya. politik dan
strategi nasional memiliki berbagai tujuan yang beragam dan juga penerapanya di
berbagai bidang misalnya dalam bidang hukum dan politik. Salah satu penerapan atau
implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang politik ialah Memperkuat
keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu
pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan masalah–masalah yang mendesak
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi
nasional yang diatur dengan undang–undang, sedangkan dalam bidang hukum salah
satunya ialah Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui
perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui
program legalisasi.Pada dasarnya dalam pelaksanaan negara harus ada politik dan
strategi nasional agar suatu negara memiliki pandangan dan suatu cita-cita untuk
dicapai.

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
Pada pelaksanaan suatu negara pasti ada politik dan strategi nasional,
sedangkan pengertian politik dan strategi nasional itu sendiri adalah terdiri dari kata
politik , politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau
negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Sedangkan strategi nasional adalah pelaksanaan dari
politik nasional. Bentuk pelaksanaan ini tersusun dalam program nasional yang
bersifat lebih konkrit baik dari segi tempat, waktu, bidang, biaya maupun
pelaksanaanya. Dalam perjalananya politik dan strategi nasional memiliki berbagai
tujuan yang beragam dan juga penerapanya di berbagai bidang misalnya dalam
bidang hukum dan politik.

4. 4
BAB II
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
A. Pengertian politik dan strategi nasional
Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari suatu sistem itu dan
melaksanakan tujuan-jujuan itu. Sedangkan politik nasional adalah azas, halauan,
usaha, kebijaksanaan dari negara dalam mencapai tujuan nasionalnya dengan
membina dan menggunakan potensi nasional, sumber daya nasional dan sarana serta
prasarana nasional.
a. Politik dalam arti umum
dalam arti umum politik adalah prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat
yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang
kita hendaki dengan suatu jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk
mencapai keadaan yang kita inginkan
b. Politik dalam arti kebijaksanaan
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang
dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha,kehendak atau keinginan
yang kita hendaki. Dalam pengertian kebijaksanaan titik beratnya adalah
dengan adanya :
- Proses pertimbangan
- Menjamin terlaksananya suatu usaha
- Pencapaian cita-cita atau keinginan
Jadi politik adalah tindakan dari suatu individu atau kelompok mengenai suatu
masalah dari suatu masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan
hal-hal yang berkaitan dengan:
 Negara
 Kekuasaan
 Kebijakan umum
 Distribusi
Pengertian strategi, strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan
sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan

5. 5
dalam peperangan. Karl von Clausewitz (1780 – 1831) berpendapat bahwa strategi
adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan
peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan
dari politik.Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi
monopoli para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan.
Politik dan Strategi Nasional Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum
dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.
Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta
kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan
politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik
nasional.
B. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI
NASIONAL
Penyusunan politik dan strategi nasional perlumemahami pokok-pokok pikiran
yang terkandung dalam sistemmanajemen nasional yang berdasarkan ideologi
Pancasila, UUD1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
Landasan pemikiran dalam manajemen nasional sangat penting sebagaikerangka
acuan dalam penyususan politik strategi nasional,karena didalamnya terkandung
dasar negara, cita-cita nasionaldan konsep strategi bangsa Indonesia.
Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka
harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan.
Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi
perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu
pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan telaah strategi atau suatu kajian
terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan
berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis
terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan,

6. 6
pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuan
yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap
pelaksanaan strategi. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di
antaranya adalah:
a) Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang.
Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi
permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan
menggunakan teknologi masa depan.
b) Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang
mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh.
c) Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena
strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi
dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat
fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga
strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer.
C. PENYUSUNAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun
berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah
berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-
lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”.
Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan
badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”,
yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group),
dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik
harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang.
Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga
pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan
oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat
pelaksanaan.
Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya,
maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena:
a) Semakin tinggina kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b) Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

7. 7
c) Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam
pemenuhan kebutuhan hidup.
d) Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring
dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang oleh kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
e) Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru.
TUJUAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL INDONESIA, DALAM DAN
LU AR NEGERI
Tujuan politik dan strategi nasional Indonesia untuk dalam negeri telah
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”…
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial … .” Sehingga jelas sekali bisa kita simpulkan bersama-sama, bahwa tujuan
utama politik dan strategi nasional Indonesia adalah untuk:
a)Melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan
menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dengan melaksanakan
pemerintahan untuk mengatur keamanan.
b)Mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia
c)Melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan negara.
d)Menjaga keamanan untuk menjaga perdamaian dan kehidupan sosial yang
seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan
nasional negara itu sendiri. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik dan setrategi luar
negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a)Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
b)Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk
memperbesar kemakmuran rakyat
c)Meningkatkan perdamaian internasional.
d)Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.
Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan
luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional,
melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan
nasional.
Politik setrategi luar negeri Indonesia oleh pemerintah dirumuskan dalam
kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dan tujuan
nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah dilaksanakan dengan kegiatan
diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat. Dalam menjalankan tugasnya para

8. 8
diplomat dikoordinasikan oleh Departemen Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri
Luar Negeri. Untuk inilah ditugaskan diplomat, dalam rangka menjembatani
kepentingan nasional negaranya dengan dunia internasional.

9. 9
BAB III
IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL PADA BIDANG
POLITIK DAN HUKUM
Implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum:
1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk
terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi
hukum dan tegaknya negara hukum.
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta
memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional
yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya
dengan reformasi melalui program legalisasi.
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum,
keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi
manusia.
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan
hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam
bentuk undang–undang.
5. Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum,
termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan
kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan
sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
6. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh
penguasa dan pihak manapun.
7. Mengembangkan peraturan perundang–undangan yang mendukung kegiatan
perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan
kepentingan nasional.

10. 10
8. Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka,
serta bebas korupsi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas
keadilan dan kebenaran.
9. Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan.
Penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek
kehidupan.
10.Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan
hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
1. Memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang bertumpu pada kebhinekatunggalikaan. Untuk menyelesaikan
masalah–masalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, perlu upaya rekonsiliasi nasional yang diatur dengan undang–
undang.
2. Menyempurnakan Undang–Undang Dasar 1945 sejalan dengan perkembangan
kebutuhan bangsa, dinamika dan tuntutan reformasi, dengan tetap memelihara
kesatuan dan persatuan bengsa, serta sesuai dengan jiwa dan semangat
Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945.
3. Meningkatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lembaga–lembaga
tinggi negara lainnya dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung
jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan
yang jelas antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
4. Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedudukan rakyat demokratis
dan terbuka, mengembangkan kehidupan kepartaian yang menghormati
keberagaman aspirasi politik, serta mengembangkan sistem dan
penyelengaraan pemilu yang demokratis dengan menyempurnakan berbagai
peraturan perundang–undangan dibidang politik.
5. Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan
aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan
secara efektif terhadap kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan

11. 11
efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi
dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
6. Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada
masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis,
menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum
dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
7. Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi
rakyat seluas–luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara
independen dan nonpartisan selambat–lambatnya pada tahun 2004.
9. Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju
bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai,
demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
10.Menindak lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan
secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat
negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam
bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan
kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis
Permusyawaratan Negara.
a. Politik luar negeri
1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi
padakepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antar negara
berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa–bangsa, menolak
penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja
sama internasional bagikesejahteraan rakyat.
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang
menyangkutkepentingan dan hajat hidup orang banyak harus dengan persetujuan
lembaga perwakilanrakyat.

12. 12
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri maupun melakukan
diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di
duniainternasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara
dankepentingan Indonesia serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi
kepentingannasional.
b. Penyelenggara negara
1. Membersihkan penyelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi, dan
nepotismedengan memberikan sanksi seberat–beratnya sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan fungsional
serta pengawasanmasyarakat dengan mengembangkan etik dan moral.
2. Meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan
dankeprofesionalan serta memberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi dengan
prinsipmemberikan penghargaan dan sanksi.
3. Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat dan pejabat pemerintahan
sebelumdan sesudah memangku jabatan dengan tetap menjunjung tinggi hak hukum
dan hak asasimanusia.
c. Komunikasi, informasi, dan media massa
1. Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan
mediatradisional untuk mempercerdas kehidupan bangsa memperkukuh persatuan
dankesatuan, membentuk kepribadian bangsa, serta mengupayakan keamanan hak
penggunasarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan
dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing
bangsadalam menghadapi tantangan global.
3. Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas
dankesejahteran insan pers agar profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi
etika pers,supremasi hukum, serta hak asasi manusia.

13. 13
d. Agama
1. Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,
spiritual,dan etika dalam penyelenggaraan negara serta mengupayakan agar segala
peraturan perundang–undangan tidak bertentangan dengan moral agama.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem
pendidikanagama sehingga lebih terpadu dan integral sehingga sistem pendidikan
nasional dengandidukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama
sehinggatercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat
kemajemukanmelalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan
beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat Perguruan Tinggi.
e. Pendidikan
1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan
yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya nilai–nilai universal
termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung
terpeliharanyakerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai–nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan
rujukansistem nilai terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi, politik, hukum dan
kegiatankebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan
peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai–nilai budaya dalam rangka memilah–
milahnilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan
pembangunan bangsadi masa depan.
Kedudukan dan Peranan Perempuan.
1.Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang
mampumemperjuangkan terwujudnya kesetaraan keadilan gender.
2.Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan
tetapmempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan

14. 14
kaum perempuan, dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan
sertakesejahteraan keluarga dan masyarakat.
Pemuda dan Olahraga
1. Menumbuhkan budaya olahraga guna meningkatkan kualitas manusia
Indonesiasehingga memiliki tingkat kesehatan dan kebugaran yang cukup, yang harus
dimulaisejak usia dini melalui pendidikan olah raga di sekolah dan masyarakat.
2. Meningkatkan usaha pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi harus
dilakukansecara sistematis dan komprehensif melalui lembaga–lembaga pendidikan
sebagai pusat pembinaan di bawah koordinasi masing–masing organisasi olahraga
termasuk organisasi penyandang cacat bersama-sama dengan masyarakat demi
tercapainya sasaran yangmembanggakan di tingkat internasional.
3. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam
mengaktualisasikansegenap potensi, bakat, dan minat dengan memberikan
kesempatan dan kebebasanmengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka
sebagai wahana pendewasaanuntuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan
bertakwa, berakhlak mulia, patriotis,demokratis, mandiri dan tanggap
terhadap aspirasi rakyat.Pembangunan Daerah.

15. 15
DAFTAR PUSTAKA
http://akumagnae.tumblr.com/post/24055287666/implementasi-politik-dan-strategi-
nasional
http://asnimardini.blog.com/2013/07/03/politik-dan-strategi-nasional/
http://robi-learning.blogspot.com/2012/06/implementasi-politik-dan-strategi.html
http://lifiakura.wordpress.com/2013/06/10/politik-dan-strategi-nasional-pengertian-
politik-dan-strategi-nasional-dasar-pemikiran-penyusunan-politik-dan-strategi-
nasional/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/implementasi-politik-dan-strategi-
nasional-indonesia/
Santoso,purwo.,dll(2005). Jurnal ilmu sosial dan politik.yogyakarta: tata usaha
fakultas ilmu sosial dan ilimu politik universitas gajah mada
Windisni,reni., dll (2010).politika jurnal politik.semarang:program studi magister ilmu
politik program pasca sarjana universitas diponedoro.