Dokumen tersebut berisi tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota. Terdapat kewenangan kabupaten/kota dalam kebijakan, pembiayaan, pengelolaan satuan pendidikan, pemberian izin, pemantauan, dan sistem informasi pendidikan. NSPK mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dan meliputi kualifikasi pendidik, sarana

1. SALINAN
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010
NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN/KOTA
NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
1. Kebijakan :
1.a Penetapan Kebijakan operasional 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun
pendidikan (pendidikan anak usia 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas 2003 tentang Sistem Pendidikan
dini formal /taman kanak-kanak, sekolah. Nasional.
sekolah dasar dan sekolah 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun
menengah pertama) di kabupaten/ dan karakter bangsa. 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
kota sesuai dengan kebijakan 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19
nasional dan provinsi. membangun manusia yang berjiwa kreatif, Tahun 2005 tentang Standar Nasional
b. - inovatif, sportif dan wirausaha. Pendidikan.
c. Perencanaan operasional program 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47
pendidikan anak usia dini (taman 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
kanak-kanak), pendidikan dasar teknologi informasi dan komunikasi di bidang 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17
(sekolah dasar dan sekolah pendidikan. Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
menengah pertama) sesuai dengan 7. Penyediaan buku teks murah. Penyelenggaraan Pendidikan.
perencanaan strategis tingkat 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan
provinsi dan nasional. 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Nasional Nomor 2 Tahun 2010
10. Penguatan dan perluasan pendidikan tentang Rencana Strategis
nonformal dan informal. Kementerian Pendidikan Nasional
11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah Tahun 2010–2014.
perbatasan, tertinggal, dan bencana. 7. Peraturan Menteri Pendidikan
12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan Nasional Nomor 50 Tahun 2007
dunia usaha dan dunia industri. tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
2.a. – - 8. Peraturan Menteri Pendidikan
b. Sosialisasi dan pelaksanaan Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Nasional Nomor 19 Tahun 2007
standar nasional pendidikan di pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan tentang Standar Pengelolaan
tingkat kabupaten/kota. dasar kepada seluruh satuan pendidikan dan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan
stakeholders. Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan 1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008
satuan pendidikan anak usia dini dan anak usia dini formal dan pendidikan dasar, tentang Pengelolaan Teknologi
satuan pendidikan dasar (pendidikan meliputi : Informasi dan Komunikasi
1

2. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
anak usia dini formal/taman kanak- a. perencanaan program; dilingkungan Departemen Pendidikan
kanak, sekolah dasar dan sekolah b. pelaksanaan rencana kerja; Nasional.
menengah pertama). c. pengawasan dan evaluasi; 10. Keputusan Menteri Pendidikan
d. kepemimpinan satuan pendidikan; dan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
e. sistem informasi manajemen. Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Standar pengelolaan meliputi : 11. Peraturan Menteri Pendidikan
a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai Nasional Nomor 39 Tahun 2008
dengan banyaknya rombongan belajar; tentang Pembinaan Kesiswaan.
b. Luas bangunan memenuhi rasio minimum 12. Peraturan Menteri Pendidikan
luas lantai terhadap peserta didik sesuai Nasional Nomor 59 Tahun 2008
dengan jumlah peserta didik per rombongan tentang Pengesahan fotokopi
belajar; Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar,
c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: Surat Keterangan Pengganti yang
1) ruang kelas; Berpenghargaan Sama Dengan
2) ruang perpustakaan; Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan
3) laboratorium; Penerbitan Surat Keterangan
4) ruang pimpinan; Pengganti yang Berpenghargaan
5) ruang guru; Sama dengan Ijazah/Surat Tanda
6) ruang tata usaha; Tamat Belajar.
7) tempat beribadah; 13. Peraturan Menteri Pendidikan
8) ruang konseling; Nasional Nomor 18 Tahun 2009
9) ruang UKS; tentang Penyelenggaraan Pendidikan
10) ruang organisasi kesiswaan; Oleh Lembaga Pendidikan Asing di
11) jamban; Indonesia.
12) gudang; 14. Peraturan Menteri Pendidikan
13) ruang sirkulasi; Nasional Nomor 78 Tahun 2009
14) tempat olahraga. tentang Penyelenggaraan Sekolah
Bertaraf Internasional pada Jenjang
4. – -
5.a Pemberian izin pendirian serta Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat : Pendidikan Dasar dan Menengah.
pencabutan izin satuan pendidikan 1. Isi pendidikan; 15. Peraturan Menteri Pendidikan
dasar (pendidikan anak usia dini 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga Nasional Nomor 70 Tahun 2009
formal/taman kanak-kanak, sekolah kependidikan; tentang Pendidikan Inklusif bagi
dasar dan sekolah menengah 3. Sarana dan prasarana pendidikan; Peserta Didik yang Memiliki Kelainan
pertama). 4. Pembiayaan pendidikan; dan Memiliki Potensi Kecerdasan
5. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan/atau Bakat Istimewa.
6. Manajemen dan proses pendidikan. 16. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal
2

3. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
b. – - Bidang Pendidikan Dasar di
c. Penyelenggaraan dan/atau Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu Kabupaten/ Kota.
pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar untuk dikembangkan menjadi
sekolah dasar bertaraf satuan pendidikan bertaraf internasional.
internasional.
d. Pemberian izin pendirian serta Pemberian izin pendirian dibuat oleh masing-
pencabutan izin satuan satuan masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dengan
pendidikan dasar (sekolah dasar tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.
dan sekolah menengah pertama)
berbasis keunggulan lokal.
e. Penyelenggaraan dan/atau Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dibuat
pengelolaan pendidikan berbasis oleh masing-masing kabupaten/kota sesuai
keunggulan lokal pada pendidikan keunggulan dengan tetap mengacu pada standar
dasar (sekolah dasar dan sekolah nasional pendidikan.
menengah pertama).
6. - -
7. Pemantauan dan evaluasi satuan 1. Pemantauan dilakukan dalam rangka
pendidikan sekolah dasar bertaraf pembinaan dan evaluasi satuan pendidikan
internasional. sekolah dasar bertaraf internasional.
2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik,
lembaga, program dan pengelola satuan
pendidikan sekolah dasar.
3. Evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program
dan/atau dinas kabupaten/kota yang
bertanggung jawab dibidang pendidikan dasar.
4. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaporkan kepada
Menteri.
8. – -
9. – -
10. a. – -
b. Peremajaan data dalam sistem Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat
informasi manajemen pendidikan nasional.
nasional untuk tingkat
kabupaten/kota.
3

4. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
2. Pembiayaan
1.a. - - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
b. Penyediaan bantuan biaya 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab tentang Sistem Pendidikan Nasional.
penyelenggaraan pendidikan anak bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
usia dini dan pendidikan dasar dan masyarakat. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
(pendidikan anak usia dini formal/ 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
taman kanak-kanak, sekolah dasar jawab menyediakan anggaran pendidikan. 2005 tentang Standar Nasional
dan sekolah menengah pertama) 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan Pendidikan.
sesuai kewenangannya. prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
c. Pembiayaan penjaminan mutu akuntabilitas publik. Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar
satuan pendidikan (pendidikan 4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun
anak usia dini formal/taman kanak- pendidikan, biaya penyelenggaraan, dan/atau 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah
kanak, sekolah dasar dan sekolah pengelolaan pendidikan, dan biaya peserta Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
menengah pertama) sesuai didik. Pertama/Madrasah Tsanawiyah
kewenangannya. 5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya (SMP/MTs), Sekolah Menengah
investasi, biaya operasi, bantuan biaya Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
pendidikan, dan beasiswa: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),
biaya investasi lahan pendidikan dan biaya Sekolah Menengah Pertama Luar
investasi selain lahan pendidikan. (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas
b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan Luar Biasa (SMALB).
biaya nonpersonalia.
c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana
pendidikan yang diberikan kepada peserta
didik yang orang tua atau walinya tidak
mampu membiayai pendidikannya.
Pemberian bantuan biaya pendidikan
berdasarkan prinsip kecukupan, kewajaran,
keberlanjutan, keadilan, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik.
6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan
pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya
operasi.
a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi
biaya investasi lahan pendidikan dan biaya
investasi selain lahan pendidikan.
b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan
biaya nonpersonalia. Biaya personalia
meliputi gaji pendidik dan tenaga
kependidikan serta tunjangan yang melekat
4

5. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi
bahan atau peralatan pendidikan habis
pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan
sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan
lain sebagainya.
7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana
pendidikan yang bersumber dari APBD dan
sumber lainnya.
3. Kurikulum :
1.a. Koordinasi dan supervisi 1. Struktur Kurikulum pendidikan dasar terdiri dari 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
pengembangan kurikulum tingkat komponen: tentang Sistem Pendidikan Nasional.
satuan pendidikan pada pendidikan a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
dasar (sekolah dasar dan sekolah mulia; tentang Pemerintahan Daerah.
menengah pertama). b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
dan kepribadian; 2005 tentang Standar Nasional
c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan Pendidikan.
dan teknologi;
d. kelompok mata pelajaran estetika; 4. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun
e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga 2006 tentang Standar isi untuk satuan
dan kesehatan. Pendidikan Dasar dan menengah.
2. Kurikulum pendidikan dasar wajib memuat: 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
a. pendidikan agama; Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
b. pendidian kewarganegaraan; Kompetensi Lulusan (SKL).
c. bahasa; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
d. matematika; Nomor 24 Tahun 2006 tentang
e. ilmu pengetahuan alam; Pelaksanaan Peraturan Menteri
f. ilmu pengetahuan sosial; Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
g. seni dan budaya; 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
h. pendidikan jasmani dan olahraga; Pendidikan Dasar dan Menengah dan
i. keterampilan/kejuruan; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
j. muatan lokal. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk
3. Kurikulum pendidikan dasar dikembangkan Satuan Pendidikan Dasar dan
sesuai dengan relevansinya oleh setiap Menengah.
kelompok atau satuan pendidikan dan komite,
sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan
supervisi dinas pendidikan atau kantor
5

6. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
Kementerian Agama dan berpedoman pada
panduan yang disusun oleh BSNP.
b. Sosialisasi kerangka dasar dan Sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan anak
struktur kurikulum pendidikan anak usia dini formal dan satuan pendidikan dasar dan
usia dini dan pendidikan dasar stakeholders sesuai dengan pedoman yang
(pendidikan anak usia dini formal disusun BSNP.
/taman kanak-kanak, sekolah dasar
dan sekolah menengah pertama).
c. Sosialisasi dan implementasi 1. Sosialisasi standar isi dan standar kompetensi
standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar kepada seluruh satuan
lulusan pendidikan dasar (sekolah pendidikan anak usia dini formal dan satuan
dasar dan sekolah menengah pendidikan dasar dan stakeholders.
pertama). 2. Pemberian fasilitasi implementasi standar isi dan
standar kompetensi lulusan pendidikan dasar.
2.a. - -
b. Sosialisasi dan fasilitasi 1. Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan
implementasi kurikulum tingkat kepada seluruh satuan pendidikan anak usia
satuan pendidikan pada pendidikan dini formal dan satuan pendidikan dasar dan
anak usia dini dan pendidikan stakeholders.
dasar (pendidikan anak usia dini 2. Pemberian fasilitasi implementasi kurikulum
formal/taman kanak-kanak, sekolah tingkat satuan pendidikan dasar.
dasar dan sekolah menengah
pertama).
3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum Pemantauan dan pembinaan pelaksanaan
tingkat satuan pendidikan pada kurikulum tingkat satuan pendidikan pada
pendidikan dasar (sekolah dasar dan pendidikan dasar.
sekolah menengah pertama).
4. Sarana dan Prasarana:
1.a Pengawasan terhadap pemenuhan 1. Pengawasan atas sarana dan prasarana 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
standar nasional sarana dan pendidikan anak usia dini formal dan pendidikan 2003 tentang Sistem Pendidikan
prasarana pendidikan anak usia dasar dilakukan dengan mengacu kepada Nasional.
dini dan pendidikan dasar standar yang berlaku. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(pendidikan anak usia dini 2. Standar sarana dan prasarana meliputi : Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
formal/taman kanak-kanak, sekolah a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai Sarana dan Prasarana untuk sekolah
dasar dan sekolah menengah dengan banyaknya rombongan belajar; Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
6

7. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
pertama). b. Luas bangunan memenuhi rasio minimum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
luas lantai terhadap peserta didik sesuai Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah
b. Pengawasan pendayagunaan dengan jumlah peserta didik per rombongan Menengah Atas/Madrasah Aliyah
bantuan sarana dan prasarana belajar; (SMA/MA).
pendidikan (pendidikan anak usia c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dini formal/taman kanak-kanak, 1)ruang kelas; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku.
sekolah dasar dan sekolah 2)ruang perpustakaan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
menengah pertama). 3)laboratorium; Nomor 9 Tahun 2009 tentang
4)ruang pimpinan; Penetapan Buku Teks Pelajaran yang
5)ruang guru; Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk
6)ruang tata usaha; Digunakan Dalam Proses
7)tempat beribadah; Pembelajaran.
8)ruang konseling; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
9)ruang UKS; Nomor 49 Tahun 2009 tentang
10) ruang organisasi kesiswaan; Penetapan Buku Teks Pelajaran yang
11) jamban; Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk
12) gudang; Digunakan Dalam Proses
13) ruang sirkulasi; Pembelajaran Dalam Rangka
14) tempat olahraga. Pengalihan Hak Cipta.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
2. a - - Nomor 50 Tahun 2009 tentang
b. Pengawasan penggunaan buku 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh Penetapan Buku Teks Pelajaran yang
pelajaran pendidikan nak usia dini satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk
dan pendidikan dasar (pendidikan fungsional, komite sekolah/madrasah atau Digunakan Dalam Proses
anak usia dini formal/taman kanak- bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku Pembelajaran.
kanak, sekolah dasar dan sekolah kepentingan satuan pendidikan, dewan audit
menengah pertama). pada satuan pendidikan berbadan hukum
pendidikan, dan/atau masyarakat.
2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau
bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku
kepentingan satuan pendidikan, dewan audit
pada satuan pendidikan berbadan hukum
pendidikan, dan/atau masyarakat melaporkan
kepada pejabat yang berwenang apabila
menemukan penyimpangan dalam pengawasan.
3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya
dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki
kompetensi dan kewenangan memeriksa.
7

8. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
dan tenaga kependidikan rencana pengadaan pendidik dan tenaga 2003 tentang Sistem Pendidikan
pendidikan anak usia dini dan kependidikan (pegawai negeri sipil) PAUD Nasional.
pendidikan dasar (pendidikan anak formal dan pendidikan dasar. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
usia dini formal/taman kanak-kanak, 2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan 2005 tentang Guru dan Dosen.
sekolah dasar dan sekolah pendidikan dengan pendidik dan tenaga 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19
menengah pertama) sesuai kependidikan yang diperlukan untuk menjamin Tahun 2005 tentang Standar Nasional
kewenangannya. terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74
b. Pengangkatan dan penempatan 1. Pengangkatan dan penempatan pendidik PNS Tahun 2008 tentang Guru.
pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan anak usia dini formal dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17
Pegawai Negeri Sipil untuk pendidikan dasar memenuhi : Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
pendidikan anak usia dini dan a. Kualifikasi akademik guru dengan Penyelenggaraan Pendidikan.
pendidikan dasar (pendidikan anak pendidikan minimum diploma empat (D-IV) 6. Peraturan Menteri Pendidikan
usis dini formal/taman kanak-kanak, atau sarjana (S1) program studi yang sesuai Nasional Nomor 16 Tahun 2007
sekolah dasar dan sekolah dengan mata pelajaran yang tentag Standar Kualifikasi Akademik
menengah pertama) sesuai diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program dan Kompetensi Guru.
kewenangannya. studi yang terakreditasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan
b. Kompetensi guru meliputi kompetensi Nasional Nomor 10 Tahun 2009
pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. tentang Sertifikasi Guru Dalam
c. Memiliki sertifikat pendidik yang di dapat dari Jabatan.
perguruan tinggi yang terakreditasi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan
2. Untuk diangkat sebagai kepala Nasional Nomor 40 Tahun 2007
sekolah/madrasah, wajib memenuhi Kualifikasi tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam
Umum, Kualifikasi Khusus, dan kompetensi. Jabatan Melalui Jalur Pendidikan.
Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
usia, pengalaman dan kepangkatan. 2003 tentang Wewenang dan
Kualifikasi Khusus meliputi: berstatus guru, Pengangkatan, Pemindahan dan
memiliki sertifikat pendidik dan sertifikat Kepala Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
yang ditetapkan oleh pemerintah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan
Kompetensi meliputi kepribadian, manajerial, Nasional Nomor 13 Tahun 2007
kewira usahaan, supervisi, dan sosial. tentang Standar Kepala
Kompetensi terdiri atas dimensi: Sekolah/Madrasah.
a. Kepribadian; 11. Peraturan Menteri Pendidikan
b. Manajerial; Nasional Nomor 12 Tahun 2007
c. Kewirausahaan; tentang Standar Pengawas
d. Supervisi; Sekolah/Madrasah.
e. Sosial. 12. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 36 Tahun 2007
8

9. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
tentang Penyaluran Tunjangan Profesi
3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas Bagi Guru.
sekolah, seseorang wajib memenuhi standar 13. Peraturan Menteri Pendidikan
pengawas sekolah yang berlaku secara Nasional Nomor 24 Tahun 2008
nasional. tentang Standar Tenaga Administrasi
4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi Sekolah/Madrasah.
dan kompetensi. 14. Peraturan Menteri Pendidikan
5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi Nasional Nomor 25 Tahun 2008
persyaratan pendidikan dan administratif. tentang Standar Tenaga
6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi 15. Peraturan Menteri Pendidikan
manajerial, kompetensi supervisi akademik, Nasional Nomor 26 Tahun 2008
kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi tentang Standar Tenaga Laboratorium
penelitian pengembangan, dan kompetensi Sekolah/Madrasah.
sosial. 16. Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 32 Tahun 2008
2. Pemindahan pendidik dan tenaga 1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang tentang Standar Kualifikasi Akademik
kependidikan PNS di kabupaten/kota. diangkat oleh pemerintah atau pemerintah dan Kompetensi Guru Pendidikan
daerah pada satuan pendidikan yang Khusus.
diselenggarakan oleh pemerintah dan 17. Peraturan Menteri Pendidikan
pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan Nasional Nomor 58 Tahun 2008
antarkabupaten/kota, antarkecamatan maupun tentang Penyelenggaraan Program
antarsatuan pendidikan karena alasan Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru
kebutuhan satuan pendidikan. Dalam Jabatan.
2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan 18. Peraturan Menteri Pendidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Nasional Nomor 72 Tahun 2008
oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara tentang Tunjangan Profesi Bagi Guru
pendidikan atau satuan pendidikan yang Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil
bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja Yang Belum Memiliki Jabatan
atau kesepakatan kerja bersama setelah Fungsional Guru.
mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan 19. Peraturan Menteri Pendidikan
setempat. Nasional Nomor 66 Tahun 2009
tentang Pemberian Izin Pendidik dan
3. Peningkatan kesejahteraan, 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Tenaga Kependidikan Asing Pada
penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan berhak Satuan Pendidikan Formal dan Non
pendidik dan tenaga kependidikan memperoleh: Formal.
pendidikan anak usia dini dan a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan 20. Peraturan Menteri Pendidikan
pendidikan dasar (pendidikan anak sosial yang pantas dan memadai; Nasional Nomor 39 Tahun 2009
usia dini formal/taman kanak-kanak, b. penghargaan sesuai dengan tugas dan tentang Pemenuhan Beban Kerja
sekolah dasar dan sekolah Guru dan Pengawas Satuan
9

10. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
menengah pertama). prestasi kerja; Pendidikan.
c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan 21. Peraturan Menteri Pendidikan
pengembangan kualitas; Nasional Nomor 7 Tahun 2010
d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tentang Pemenuhan Kebutuhan,
tugas dan hak atas hasil kekayaan Peningkatan Profesionalisme, dan
intelektual; Peningkatan Kesejahteraan Guru,
e. kesempatan untuk menggunakan sarana, Kepala Sekolah/Madrasah, dan
prasarana, fasilitas pendidikan untuk Pengawas di Kawasan Perbatasan
dan Pulau Terluar.
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
22. Peraturan Menteri Pendidikan
2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi,
Nasional Nomor 9 Tahun 2010
berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di tentang Program Pendidikan Profesi
daerah khusus, dapat diberikan dalam bentuk Guru Bagi Guru Dalam Jabatan.
tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa,
finansial, piagam, dan/atau bentuk
penghargaan lain.
3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan
tugas meliputi perlindungan hukum,
perlindungan profesi, serta perlindungan
kesehatan dan keselamatan kerja.
4.a. Pembinaan dan pengembangan 1. Pembinaan dan pengembangan pendidik
pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
pendidikan anak usia dini dan a. pembinaan dan pengembangan profesi dan
pendidikan dasar (pendidikan anak karir.
usia dini formal/taman kanak- b. Pembinaan dan pengembangan profesi
kanak, sekolah dasar dan sekolah pendidik dilakukan melalui jabatan
menengah pertama). fungsional.
c. Pembinaan dan pengembangan karir
pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan
melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan
promosi.
2. Pemerintah daerah wajib membina dan
mengembangkan pendidik dan tenaga
kependidikan sesuai dengan kewenngannya
serta membantu pembinaan dan
pengembangan pendidik dan tenaga
kependidikan pada satuan pendidikan PAUD
formal dan pendidikan dasar yang
diselenggarakan oleh masyarkat.
10

11. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
b. Pemberhentian pendidik dan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan dapat
kependidikan PNS pada pendidikan diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan
anak usia dini dan pendidikan hormat sesuai dengan peraturan perundang-
dasar (pendidikan anak usia dini undangan.
formal/ taman kanak-kanak,
sekolah dasar dan sekolah
menengah pertama) selain karena
alasan pelanggaran peraturan
perundang-undangan.
5. - -
6. - -
6. Pengendalian mutu pendidikan Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun
lain melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas 2003 tentang Sistem Pendidikan
penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak Nasional.
yang berkepentingan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
1. Penilaian hasil belajar 1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil Pendidikan.
belajar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Pemerintah. Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar
2. Penilaian hasil belajar peserta didik Penilaian Pendidikan.
dilaksanakan berdasarkan standar penilaian 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun
pendidikan yang berlaku secara nasional. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dan ujian praktek. Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh
1. – - Pemerintah Daerah.
2. Membantu pelaksanaan ujian 1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional pendidikan dasar (ujian ujian nasional yang jujur. Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar
nasional sekolah menengah 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional Isi Mata Pelajaran Agama Khonghucu.
pertama). tingkat kabupaten/kota. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar
nasional untuk SMP dan MTs. Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran
4. Mendata dan menetapkan pengawas Agama Khonghucu.
pelaksanaan ujian nasional bersama-sama 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
dengan perguruan tinggi yang ditetapkan Nomor 78 Tahun 2009 tentang
BSNP. Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf
11

12. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang Internasional pada Jenjang Pendidikan
diperlukan untuk penyelenggaraan ujian Dasar dan Menengah.
nasional. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
ujian nasional. Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional. Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem
8. Menjamin keamanan dan kerahasiaan proses Penjaminan Mutu Pendidikan.
pengumpulan dan penyimpanan lembar 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
jawaban ujian nasional yang sudah diisi beserta Nomor 74 Tahun 2009 tentang Ujian
dokumen pendukungnya. Akhir Sekolah Berstandar Nasional
9. Mengirimkan lembar jawaban ke penyelengara (UASBN) Sekolah Dasar/Madrasah
ujian nasional tingkat provinsi. Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar Luar biasa
10. Menerima hasil pengolahan ujian nasional dari (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran
penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi 2009/2010.
dan mengirimkannya ke sekolah/madrasah 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
penyelenggara ujian nasional. Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian
11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Nasional Sekolah Menengah
ujian nasional bersama-sama dengan Pertama/Madrasah Tsanawiyah
perguruan tinggi yang ditetapkan BSNP. (SMP/MTs), Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah
3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, 1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis Menengah Atas/Madrasah Aliyah
dan evaluasi pelaksanaan ujian dan/atau ujian praktik untuk menilai hasil belajar (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas
sekolah (sekolah dasar dan peserta didik pada mata pelajaran: Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah
sekolah menengah pertama) skala a. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan Menengah Kejuruan (SMK).
kabupaten/kota. dan teknologi yang tidak diujikan pada ujian 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
nasional atau ujian akhir sekolah berstandar Nomor 3 Tahun 2010 tentang
nasional (UASBN); Perubahan Atas Peraturan Menteri
b. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun
2009 tentang Perubahan Peraturan
mulia; kelompok mata pelajaran
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75
kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok Tahun 2009 tentang Ujian Nasional
mata pelajaran estetika; serta kelompok mata Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Menengah Pertama Luar Biasa
pelaksanaan ujian sekolah/madrasah. (SMPLB), Sekolah Menengah
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
sekolah/madrasah. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB), dan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK).
12

13. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/ 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian
Menteri Agama melalui gubernur. Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran
2009/2010.
4. - -
5. Penyediaan biaya 1. Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi
penyelenggaraan ujian sekolah tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau
skala kabupaten/kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
2. Biaya penyelengaraan ujian madrasah menjadi
tanggung jawab Departemen Agama.
3. Pemerintah daerah membantu biaya
penyelenggaraan ujian madrasah.
2. Evaluasi
1. a. – -
b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik,
pengelola, satuan, jalur, dan lembaga, dan program pendidikan.
jenis pendidikan pada 2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi
pendidikan anak usia dini dan terhadap pengelola dan satuan pendidikan
pendidikan dasar (pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-
anak usia dini formal/taman undangan.
kanak-kanak, sekolah dasar 3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya
dan sekolah menengah setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri.
pertama) skala kabupaten/kota.
2. a. - -
b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian
pencapaian standar nasional standar nasional pendidikan oleh peserta didik,
pendidikan pada pendidikan program dan/atau satuan pendidikan dilakukan
anak usia dini dan pendidikan oleh lembaga evaluasi mandiri dan dibentuk
dasar (pendidikan anak usia oleh masyarakat.
dini formal/taman kanak-kanak, 2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan
sekolah dasar dan sekolah evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri
menengah pertama) skala tersebut.
kabupaten/kota. 3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri
dilaporkan kepada Menteri.
4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga
13

14. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan
dilaporkan kepada BSNP.
3. Akreditasi -
a - -
b -
1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui standar nasional
4. Penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan
secara bertahap, sistematis, dan terencana.
3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi
standar pelayanan minimum bidang pendidikan
sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota menjunjung
tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.
5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib
melakukan penjaminan mutu satuan atau
program pendidikan sesuai peraturan
perundang-undangan.
1. – -
2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan anak usia dini dan pendidikan untuk menyelenggarakan atau
pendidikan dasar (pendidikan mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan
anak usia dini formal/taman penjaminan mutu bekerja sama dengan LPMP dan
kanak-kanak, sekolah dasar dan instansi terkait lainnya.
sekolah menengah pertama)
dalam penjaminan mutu untuk
memenuhi standar nasional
pendidikan.
b. Supervisi dan fasilitasi satuan 1. Melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan dasar bertaraf pendidikan untuk menyelenggarakan atau
internasional dalam penjaminan mengatur penyelenggaraannya dalam
mutu untuk memenuhi standar melakukan penjaminan mutu bekerja sama
internasional. dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan
instansi terkait lainnya.
14

15. NO. KEWENANGAN KAB/KOTA NSPK ACUAN
(SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)
2. Melakukan pengawasan dalam rangka
penjaminan mutu Sekolah Internasional.
c. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan dasar berbasis pendidikan untuk menyelenggarakan atau
keunggulan lokal dalam mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan
penjaminan mutu. penjaminan mutu.
d. Evaluasi pelaksanaan dan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
dampak penjaminan mutu program penjaminan mutu pada satuan
satuan pendidikan skala pendidikan, meliputi kegiatan pengendalian,
kabupaten/kota. penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
Salinan sesuai dengan aslinya.
MOHAMMAD NUH
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM
NIP 196108281987031003
15