1. Perspektif Epidemiologi
Kebijakan Bidang Veteriner
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD

2. Pendahuluan
Penerapan bidang veteriner adalah sistem
kesehatan hewan nasional yang dijalankan
negara (official veterinary services) yang
bertanggung jawab dalam menjamin kesehatan
masyarakat (public health)
Pada setiap kesempatan, sistem kesehatan
hewan nasional menggunakan ketrampilan
(skills), pengetahuan (knowledge) dan
sumberdaya (resources) dari profesi veteriner
untuk melindungi dan memperbaiki kesehatan
manusia dan hewan

3. Kontribusi Sistem Kesehatan Hewan
Nasional (Veterinary Services)
Kontribusi yang tidak dirasakan (indispensable)
kepada fisik, mental dan kesejahteraan sosial
masyarakat, baik dengan memberikan:
perlindungan kesehatan manusia melalui
pencegahan zoonosis dan pengendalian
higiene dari bahan pangan
atau membantu meningkatkan produksi
zootechnical primer dan sekunder, untuk
kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat

4. TANTANGAN BIDANG VETERINER
1. Perubahan lingkungan kebijakan (changing policy
environment)
2. Perubahan fokus pembangunan pertanian
(changing focus of agricultural development)
3. Perubahan sistem produksi dan konsumen
(changing production and consumer systems)
4. Globalisasi dan perdagangan (globalization and
trade)
5. Perubahan perspektif kelembagaan (changing
institutional perspective)
Sumber: C. de Haan – Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz. (2004)

5. 1. Perubahan lingkungan kebijakan
(changing policy environment)
Pembagian tanggung jawab antara sektor
pemerintah dan swasta
Pergeseran tersebut dapat ditempuh melalui:
• Swastanisasi pelayanan klinik kesehatan hewan
(privatization of clinical services)
• Kontrak pekerjaan pemerintah kepada swasta
(outsourcing public sector tasks to private oprerators)
• Pemanfaatan para-profesional dan juru kesehatan
hewan berbasis masyarakat (community animal health
workers)

6. Sumber: Umali, Feder and de Haan (1992); Holden, Ashley and Bazeley (1996)
Fungsi veteriner Pemerintah Swasta Karakteristik
ekonomi
Surveilans, pencegahan, pengendalian
dan pemberantasan:
- Penyakit menular utama
- Penyakit menular rendah
Karantina dan pengawasan lalu lintas
Kesiagaan darurat (emergency response)
Inspeksi veteriner
Monitoring penyakit satwa liar
Pengendalian zoonosis
Penyidikan dan diagnosa
Pengawasan obat hewan
Produksi & distribusi obat hewan + vaksin
Vaksinasi dan pengendalian vektor
Penelitian, penyuluhan dan pelatihan
Diagnosa klinis dan pengobatan
Higiene pangan dan inspeksi
Pengujian residu
Pengawasan keamanan pangan
Monitoring pelaksanaan
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Public good
Private good + extern.
Externalities
Public good
‘Moral hazard’
Public good
Externalities
Private good + extern.
‘Moral hazard’
Private good
Private good + extern.
Public + private good
Private good
‘Moral hazard’
Public good
Public good
Public good

7. 2. Perubahan fokus pembangunan pertanian
(changing focus of agricultural development)
Pergeseran dari peningkatan produksi nasional
untuk swasembada pangan kepada 2 (dua) tujuan
yaitu pengentasan kemiskinan (poverty reduction)
dan pertumbuhan ekonomi (economic growth)
Pergeseran ini difasilitasi oleh:
• Berbagai pendekatan dan transaksi biaya yang
mampu melayani target populasi yang lebih luas
• Teknologi diagnosa dan imunologi yang baru dan
lebih “user-friendly”
• Teknologi pembuatan vaksin yang lebih kuat (robust)
dan “thermo-neutral”

8. 3. Perubahan sistem produksi dan konsumen
(changing production and consumer systems)
Dua dekade ke depan, permintaan terhadap daging
dan susu akan tumbuh sekitar 55%
95% kenaikan permintaan daging dan 85% kenaikan
permintaan susu akan diproduksi oleh negara
berkembang
Tahun 2020, kontribusi negara berkembang
terhadap produksi dunia akan tumbuh sebesar 65%
untuk daging dan 57% untuk susu (tahun 1980,
angka ini 36% untuk daging dan 34% untuk susu)
Perubahan ini disebut “Revolusi Peternakan”
(Livestock Revolution)

9. 3. Perubahan sistem produksi dan konsumen
(changing production and consumer systems)
Pergeseran berkelanjutan ke arah pola intensifikasi
peternakan di sektor unggas dan babi
Intensifikasi akan mengarah kepada timbulnya
penyakit baru (emergence of new diseases) dan
sistem tertutup (closed systems)
Tumbuhnya retailer, supermarket, dan konsolidasi
“prosesor” yang disebut “Revolusi Konsumen dan
Prosesor” juga menjadi faktor pemicu peningkatan
produksi di negara berkembang

10. Pergeseran dari “red meat” ke
“white meat” (1961-2003)

11. 4. Globalisasi dan perdagangan
(globalization and trade)
Peningkatan perdagangan dunia memberikan
tantangan bagi suatu negara dalam melaksanakan
keamanan pangan (food safety) dan kesejahteraan
hewan (animal welfare) yang diperlukan untuk pasar
ekspor dan domestik
“Penyakit” seringkali digunakan sebagai hambatan
non-tarif (non-tariff barriers) bagi perdagangan
Perlunya peningkatan daya saing dapat digunakan
sebagai katalis bagi usaha skala kecil untuk
mengorganisasikan dirinya dalam bentuk “kooperasi”
(cooperative movement)

12. Perjanjian SPS
1986-1995: Putaran Uruguay (termasuk perjanjian
tentang kesehatan hewan)
1995: Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) adalah
organisasi internasional yang bertanggung jawab
untuk pengembangan dan promosi standar, pedoman
dan rekomendasi kesehatan hewan yang
mempengaruhi perdagangan hewan dan produk
hewan
Standar internasional OIE:
Terrestrial Animal Health Code
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals

13. 5. Perubahan perspektif kelembagaan
(changing institutional perspectives)
Perubahan struktur kelembagaan veteriner yang
memenuhi 3 (tiga) tujuan diatas:
Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan
“holistik” dengan pelayanan veteriner yang berkaitan
erat dengan pertanian
Intensifikasi memerlukan pelayanan yang fokus pada
kesehatan hewan dan manusia serta berkaitan erat
dengan pelestarian lingkungan dan pelayanan
kesehatan
Perdagangan memerlukan pelayanan terpusat yang
kuat dalam mengelola kesehatan hewan dan
keamanan pangan

14. V e t e r i n e r

15. HORIZON BARU DAN TANTANGAN
UNTUK BIDANG VETERINER
Pengobatan individual ke massal
Rencana pelaksanaan pemberantasan penyakit
Lahirnya ‘technopathies’ yaitu penyakit yang
disebabkan oleh aplikasi teknologi pada
produksi hewan
Pengembangan nutrisi hewan
Pergeseran dari pengendalian patologik hewan
di abatoir kepada ‘konsep abatoir sebagai
lokasi pengamatan epidemiologik’ dimana
kegiatan budidaya ternak dapat diverifikasi

16. Prinsip-prinsip pengambilan
kebijakan di bidang veteriner
1. Penilaian profesional
Kualifikasi yang relevan, keahlian ilmiah, dan pengalaman yang mampu
memberikan kompetensi untuk membuat kebijakan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara profesional
2. Independensi
Bebas dari komersial, finansial, hierarhikal, politik atau tekanan lain yang
dapat mempengaruhi kebijakan
3. Imparsial
Seluruh pihak yang terpengaruh dengan kebijakan tersebut mempunyai
hak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dan tidak diskriminatif
4. Integritas
Jaminan bahwa kebijakan yang dibuat konsisten dengan integritas tinggi
dimana setiap kesalahan, korupsi atau kejanggalan dapat diidentifikasi dan
dikoreksi
5. Objektif
Setiap pengambilan kebijakan harus objektif, transparan dan tidak
diskriminatif

17. Apa yang harus dimiliki oleh
Pembuat Kebijakan?
Prosedur dan standar
Informasi, keluhan dan tuntutan
Dokumentasi
Evaluasi diri
Komunikasi
Sumberdaya manusia dan keuangan

18. Prosedur dan Standar
Program dan manajemen kegiatan, termasuk sertifikasi
veteriner internasional
Pencegahan, pengendalian dan notifikasi wabah
Analisa risiko, surveilans epidemiologi dan perwilayahan
(zoning)
Inspeksi dan teknik pengambilan sampel
Uji diagnostik untuk penyakit hewan
Persiapan, produksi, registrasi dan pengendalian produk
biologik untuk digunakan dalam diagnosis atau
pencegahan penyakit
Pengendalian perbatasan dan peraturan impor
Desinfeksi dan disinfestasi
Perlakuan untuk pemusnahan, apabila diperlukan
patogen pada produk hewan

19. Dasar Kriteria Pengambilan Kebijakan
1. Aspek umum
a) Organisasi
b) Sumberdaya
c) Dasar hukum
d) Kemampuan manajerial
2. Aspek teknis dan operasional
a) Tindakan untuk mempertahankan kesehatan hewan
b) Tindakan untuk meningkatkan kesehatan hewan
c) Tindakan untuk melindungi pangan hewani dan
pertanian
d) Tindakan untuk mengendalikan dan meregistrasi
bahan asal hewan untuk tujuan penggunaan hewan
e) Tindakan pendukung lainnya

20. 1. Aspek Umum

21. 1a. Aspek Organisasi
Rancangan dan pendekatan yang digunakan oleh organisasi (visi,
misi, tujuan, sistem kesehatan hewan)
Nilai dari organisasi (ekuiti, integritas, efikasi, efisiensi, transparansi,
kualitas pelayanan, partisipasi pihak-pihak berkepentingan)
Spasial dan temporal dari organisasi
Struktur organisasi secara rinci menetapkan tingkatan manajemen,
staf dan fungsi organisasi
Hubungan organisasi dengan organisasi publik dan swasta di
tingkat nasional dan lokal
Koordinasi dengan sektor swasta dan partisipasi internal dan
eksternal (akreditasi para profesional dan teknisi)
Subsistem untuk perencanaan, anggaran, pengendalian dan audit
internal dan eksternal
Identifikasi dan deskripsi seluruh karakteristik dari proses makro dan
proses teknis di dalam organisasi
Pengembangan manual yang secara rinci memuat fungsi organisasi

22. 1b. Aspek sumberdaya
i. Aspek sumberdaya manusia
ii. Aspek sumberdaya material
iii. Aspek sumberdaya finansial

23. 1b (i). Aspek Sumberdaya
Manusia
Staf, menurut tingkatan, kategori dan unit di
dalam struktur organisasi
Tingkatan pelatihan/training dan instruksi
menurut kategori tertentu dan proses teknis
yang dikerjakan
Training dan kebijakan instruksi dan program
Mekanisme untuk rekrutmen, seleksi,
menyewa, menahan, meregister dan
memberhentikan staf apabila dianggap gagal
oleh pemerintah

24. Sistem training
Ketrampilan administratif
Ketrampilan inspeksi
Ketrampilan sistem informasi dan
pengetahuan manajemen
Ketrampilan komunikasi
Ketrampilan jaminan mutu (quality assurance)

25. 1b (ii). Aspek Sumberdaya
Material
Infrastruktur
Alat transportasi
Peralatan laboratorium
Peralatan lapangan
Komunikasi
Komputer dan teknologi informasi
Material pendidikan bidang veteriner
Sumberdaya material lainnya

26. 1b (iii). Aspek Sumberdaya
Finansial
Anggaran yang tersedia :
asal dan kecukupan sumber yang ada
waktu penyediaan sumber tersebut
seberapa jauh sumber tersebut dapat
digunakan setiap tahunnya
Kemampuan untuk menetapkan tarif dan biaya
untuk pelayanan veteriner yang disediakan, dan
volume sumberdaya yang dapat dihasilkan

27. 1c. Aspek Hukum
Daftar undang-undang dan peraturan yang dapat
digunakan untuk menjalankan kewenangan
organisasi dan mengimplementasikan tugas-tugas
organisasi
Analisis dan pendapat mengenai aplikasi dan
kecukupan daripada undang-undang dan peraturan
yang dapat digunakan untuk proses organisasi
Kewenangan dan kapabilitas organisasi untuk
mengembangkan dan menerapkan norma-norma di
bidang kesehatan hewan

28. Elemen Penilaian Aspek Hukum
Identifikasi dan kategorisasi komprehensif penyakit
yang mempengaruhi hewan
Kewajiban hukum dari orang-orang yang
memelihara, berternak, menyimpan dan
memberikan perhatian atau yang bertanggung
jawab terhadap hewan
Tindakan pelaksanaan yang diperlukan untuk
pencegahan penyakit, deteksi, pembatasan dan
pengendalian
Sanksi dan definisinya
Kompensasi dan definisinya

29. 1d. Kemampuan Manajerial
Keberadaan sistem manajemen, dengan tujuan
yang jelas dan indikator, sistem penilaian dan
akuntabilitas
Sistem keluhan dan tuntutan
Tingkatan dimana organisasi berinteraksi dengan
masyarakat
Tingkatan dimana organisasi berinteraksi dengan
Kelembagaan Veteriner negara lain dan badan-
badan internasional
Analisis dan pendapat mengenai kapasitas
operasional dari organisasi yang ada

30. 2. Aspek Teknis dan
Operasional

31. 2a. Tindakan untuk
mempertahankan kesehatan hewan
Ada tiga elemen penting yang digunakan yaitu :
Surveilans penyakit
Sistem perkarantinaan
Laboratorium diagnostik
Ke-tiga elemen tersebut diatas harus dianalisa
dan dinilai berdasarkan karakteristik dasar,
struktur, cakupan, kapasitas operasional dan
terutama dasar hukum dan peraturan

32. Kualitas surveilans dan monitoring
untuk pengambilan kebijakan
Pengambilan sampel (sampling)
Pemrosesan sampel
Pencatatan data
Analisis laboratorium
Analisis statistik

33. Nilai epidemiologik surveilans
dan monitoring
Jumlah kasus penyakit
Spesies hewan yang tertular
Populasi terancam (population at risk)
Tipe sistem produksi ternak dimana kasus
didapatkan
Lokasi geografis dari kasus
Konfirmasi laboratorium
Jenis uji yang digunakan untuk konfirmasi

34. 2b. Tindakan untuk meningkatkan
kesehatan hewan
Dalam hal ini dirancang dan diaplikasikan
proyek-proyek spesifik untuk mengendalikan
dan memberantas penyakit hewan, seperti
rabies, anthrax, brucellosis, highly pathogenic
avian influenza H5N1
Ke-tiga elemen tersebut diatas harus dianalisa
dan dinilai berdasarkan karakteristik dasar,
struktur, cakupan, kapasitas operasional dan
terutama dasar hukum dan peraturan

35. 2c. Tindakan untuk melindungi
pangan hewani dan pertanian
Dalam hal ini dirancang program-progam yang
memastikan keamanan dari bahan pangan asal
hewan yang ditujukan untuk konsumsi manusia

36. 2d. Tindakan untuk mengendalikan
dan meregister bahan untuk hewan
Dalam hal ini dirancang program-program yang
mengendalikan dan meregister bahan-bahan
biologik, produk farmasetikal dan bahan asal
hewan untuk tujuan pemanfaatan oleh hewan

37. 2e. Tindakan pendukung lainnya
Pendidikan kesehatan
Komunikasi
Teknologi informasi
Sertifikasi impor dan ekspor

38. Pengambilan Kebijakan
berdasarkan prinsip ekonomi
Eksternalities
Kejadian pada satu peternak akan mempengaruhi
para peternak lainnya
Biaya transaksi (transaction cost)
Transaksi yang tidak seimbang antara penyedia jasa
dan konsumen
Informasi asymetrik (asymmetric information)
Informasi yang tersedia bagi peternak tidak
seimbang dengan yang diketahui oleh pemberi jasa

39. Landasan untuk pengambilan
kebijakan di Bidang Veteriner
Surveilans penyakit dan pengendalian
Sistem pelaporan penyakit hewan
Inspeksi dan sertifikasi
Pengendalian impor
Sistem identifikasi ternak
Sistem penelusuran (traceability systems)
Sistem pengendalian lalu lintas ternak
Sistem laboratorium
Sistem pelayanan kesehatan hewan lapangan

40. Dasar Kebijakan Importasi
Situasi penyakit di negara pengekspor
Sistem surveilans di negara pengekspor
Jaminan untuk mempertahankan situasi penyakit
yang menguntungkan di negara pengekspor
Prosedur mitigasi risiko (risk mitigation) tersedia
untuk memastikan keamanan dari produk hewan
atau kesehatan hewan
Kemampuan diagnostik dari negara pengekspor
Dasar hukum yang mengatur keseluruhan diatas di
negara pengekspor

41. Analisa Risiko (Risk Analysis)
Alat yang ditujukan untuk menyediakan pengambil
keputusan dengan penilaian yang obyektif,
berulang dan terdokumentasi dengan baik dari
suatu risiko yang disebabkan oleh sesuatu aksi
atau perlakuan tertentu
Alat yang ditujukan untuk menjawab beberapa
pertanyaan dibawah ini :
Apa yang dapat berjalan salah?
Seberapa besar menjadi salah?
Apa yang menjadi konsekuensi apabila salah?
Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi
kemungkinan atau konsekuensi apabila salah

42. Prinsip pengambilan Kebijakan
di bidang Veteriner
Dasar ilmiah untuk semua rekomendasi
Analisa risiko sebagai dasar pengambilan
keputusan yang terdiri dari :
Penilaian faktor risiko yang relevan
Evaluasi Sistem Kesehatan Hewan Nasional
Zoning dan regionalisasi
Surveilans penyakit
Sertifikasi kesehatan yang akurat
Kesesuaian dengan kewajiban WTO

43. Fungsi Kebijakan di Bidang
Veteriner (1)
Perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program
pengendalian penyakit hewan nasional
Surveilans penyakit dan tindakan kewaspadaan dini
(early warning), analisis epidemiologik, pelaporan
penyakit di tingkat nasional dan internasional
Analisa risiko sebagai input untuk karantina,
surveilans, rencana darurat (contigency planning)
dan penetapan prioritas (priority setting)
Pengendalian karantina dan lalu lintas ternak
Kesehatan masyarakat veteriner dan keamanan
pangan

44. Kesiapsiagaan epidemi dengan ancaman tinggi
Hubungan dan kerjasama dengan internasional
dan regional
Lisensi vaksin dan obat hewan
Hubungan dekat dengan kelompok peternak dan
sektor swasta
Jaminan mutu (quality assurance) pelayanan
kesehatan hewan pemerintah dan swasta
Penyediaan kerangka peraturan perundangan yang
memadai
Fungsi Kebijakan di Bidang
Veteriner (2)