Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas pentingnya penerapan konsep regionalisasi (berbasis zona) dalam meningkatkan perdagangan ternak Indonesia di sektor peternakan.

1. 1
Pentingnya Azas Regionalisasi (berbasis
zona) dalam Meningkatkan Perdagangan
Indonesia di Subsektor Peternakan
Oleh: Tri Satya Putri Naipospos
Disampaikan dalam Diskusi Publik “RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan:
Impor atau Swasembada” yang diselenggarakan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI
Gedung Nusantara I MPR/DPR RI Jakarta - Rabu, 4 Desember 2013

2. 2
OUTLINE
• Perdagangan global ternak dan daging sapi
• Tren PMK dunia 10 tahun terakhir
• Konsep “SPS Manajemen Risiko/Bahaya”
• Manajemen risiko jadi tanggung jawab
kelembagaan Veteriner (Veterinary Services)
• Kesimpulan dan Saran

3. 3
Perdagangan global ternak dan
daging sapi

4. 4
Perdagangan global ternak sapi
Ranking Populasi
• Brazil dan India
merupakan dua negara
dengan populasi sapi
terbesar di dunia,
berturut-turut 189 dan
187 juta ekor
• Diikuti China dengan
populasi lebih dari 100
juta ekor, kemudian
Amerika Serikat lebih
dari 90 juta ekor
• Australia hanya 28,5
juta ekor, dan Selandia
Baru 3,69 juta ekor
Ekspor sapi hidup per negara (perkiraan 2014)

5. 5
Perdagangan global daging sapi
(2013)
• Australia, Brazil
dan Amerika
Serikat adalah
tiga negara yang
secara tradisionil
merupakan
negara utama
pengekspor
daging sapi
• “The big five” eksportir daging sapi 2012 adalah India, Australia,
Brazil, Amerika Serikat, dan Selandia Baru
• India mengambil alih kedudukan Australia sebagai “Top World beef
exporter” pada 2012

6. 6
Negara-negara utama pengekspor daging sapi
yang bebas PMK sangat sedikit
Amerika Serikat
Australia
Canada
Mexico
Selandia Baru
Jepang
Uruguay
Argentina
Brazil
China
India
Pakistan
Russia
Korea Selatan
Jerman
Perancis
Irlandia
Italy
• Jumlah negara anggota OIE = 178

7. 7
Pasar daging dunia
• Pada dasarnya pasar daging dunia dibagi dua:
– Pasar bebas PMK (market free of FMD)
– Pasar di negara-negara endemik (market in countries where the
disease is endemic)
• Banyak negara tidak melakukan impor sapi hidup maupun
daging segar, dingin atau beku dari negara-negara endemik
PMK
• Harga di negara-negara Rim Pasifik (AS, Canada, Australia,
Jepang dan Selandia Baru) yang bebas PMK lebih tinggi
daripada di negara-negara endemik (FMD compromised
market)
• AS mengimpor daging sapi dari Australia dengan harga
premium 30% lebih tinggi dari daging sapi asal negara PMK

8. 8
Tren PMK dunia 10 tahun terakhir

9. 9
PMK adalah penyakit hewan
paling menular
• Ancaman global saat ini dan akan terus berlanjut
• Menghancurkan ekonomi, sosial dan lingkungan:
– Kehilangan produktivitas yang tinggi
– Gangguan berbagai aktivitas di bidang pertanian, industri
dan sosial
– Ancaman utama terhadap suplai pangan/ketahanan
pangan
• Dampak kesejahteraan hewan – pemusnahan masal
ternak sehat
• Dampak kesejahteraan manusia – kehilangan pendapatan
ekonomi

10. 10
Mengapa PMK menjadi penyakit hewan
terpenting dalam perdagangan dunia?
• Wabah PMK di Inggris pada 2001 menyebabkan
kerugian sebesar A$ 11 milyar
• Kerugian ekonomi langsung akibat PMK di India
mencapai US$ 1 milyar per tahun (Sing et al, 2007)
• Apabila berjangkit wabah PMK yang meluas di
Australia, kerugian ekonomi bisa mencapai A$ 50
milyar selama 10 tahun (ABARES Report, 2013)

11. 11
Isu global PMK
• Dampak PMK terhadap perdagangan:
– Menyisihkan negara-negara berkembang dan miskin dari
perdagangan dunia
– Suplai daging terbatas hanya dari negara-negara maju
– Hambatan bagi banyak barang dan produk (bukan hanya
daging)
• Biaya pencegahan, pengendalian dan wabah:
– Surveilans
– Langsung dan tidak langsung:
• Kompensasi
• perdagangan, dan
• Pariwisata

12. 12

13. 13
Target dunia bebas PMK 2020
Strategi pemberantasan
dengan menggunakan
pendekatan regional
(berbasis wilayah) di 7
tipe ekosistem
(kumpulan) virus
Setelah membebaskan dunia dari
rinderpest, FAO dan OIE menargetkan
untuk memberantas PMK secara progresif
dan untuk itu memerlukan jangka waktu
panjang (lebih dari 15 tahun)

14. 14
Tantangan mengapa PMK
sulit diberantas?
• Ada 7 serotipe virus yaitu O, A, C, SAT1, SAT2,
dan SAT 3
• Juga multi subtipe - satu sama lain tidak bereaksi
silang
• Tidak ada “single vaccine”
• Tidak ada “single test”
• Masing-masing wabah/situasi berbeda

15. 15
Konsep “SPS Manajemen Risiko/Bahaya”

16. 16
Filosofi dasar OIE/Codex
(badan penentu standar internasional Perjanjian SPS)
OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia)
Apabila lokasi produksi dan pemerosesan dinyatakan bebas
dari infeksi yang menyebabkan penyakit hewan produk
yang diproduksi aman dari infeksi penyakit hewan
• Penerapan pada negara atau zona (wilayah dalam negara)
• Namun, standar non-geografis juga dapat diperkenalkan,
seperti kompartementalisasi
Codex Alimentarius (dibentuk WHO dan FAO)
• Risiko/bahaya (hazard) bagi kesehatan manusia akibat
produk makanan (termasuk asal ternak) yang dikelola
berdasarkan non-geografis menggunakan sistem HACPP

17. 17
WTO’s Sanitary and Phytosanitary Commitee
World Organization for
Animal Healh (OIE)
Codex Alimentarius
Commission (CAC)
International Plant Protection
Committe (IPPC)
Terrestrial Animal Health
Code and Aquatic Animal
Health Code
(animal disease safety)
Codex Alimentarius
(food safety)
• Bebas secara geografis (geografic freedom)
• Bebas secara kompartemen (compartmentalization)
• Perdagangan berbasis komoditas (commodity-based trade) ...... HACCP
Metodologi “Manajemen Risiko/Bahaya (hazard)
Rancangan kelembagaan untuk dasar
penetapan standar perdagangan untuk
keamanan pangan & penyakit hewan
Konsepsi teknis
yang rasional
dan dapat
diterima

18. 18
Standar OIE untuk PMK
(regionalisasi menurut WTO)
• Negara bebas PMK tanpa vaksinasi
• Negara bebas PMK dengan vaksinasi
• Zona bebas PMK tanpa vaksinasi
• Zona bebas PMK dengan vaksinasi
• Kompartemen bebas PMK (tanpa vaksinasi)
Konsekuensi “bebas berbasis wilayah” (area-based
freedom): Tidak ada akses pasar untuk peternak
sapi/peternakan sapi di wilayah-wilayah yang tidak
termasuk dalam kriteria diatas

19. 19
Resolusi No. 18
(Sidang Umum OIE ke-81 Mei 2013)
• 178 negara anggota OIE:
– 66 negara bebas PMK tanpa vaksinasi
– 1 negara bebas PMK dengan vaksinasi (Uruguay)
– 10 negara memiliki zona bebas PMK tanpa vaksinasi
(Argentina, Bolivia, Botswana, Brazil, Columbia, Malaysia,
Moldova, Namibia, Peru, Philippines)
– 6 negara memiliki zona bebas PMK dengan vaksinasi
(Argentina, Bolivia, Brazil, Columbia, Peru dan Turki)
• Indonesia masuk kategori “negara bebas PMK tanpa
vaksinasi” sejak diakui OIE pada 1990 (sudah lebih dari
22 tahun lalu) – pengalaman/keahlian menangani PMK
secara bertahap harus disegarkan kembali/berkelanjutan

20. 20
Ringkasan persyaratan Bab 8.5 OIE
TAHC: zona bebas PMK dengan vaksinasi
• Ada perlindungan terhadap hewan-hewan peka
• Pelaporan cepat wabah/diduga wabah
• Tidak ada wabah PMK dalam 2 tahun terakhir
• Tidak ada sirkulasi virus PMK dalam 12 bulan terakhir
• Strategi surveilans harus ditujukan untuk mendeteksi virus
yang bersirkulasi DAN efisiensi vaksin
• Tindakan regulasi harus efektif dan aplikatif
• Vaksin dan vaksinasi mengikuti standar OIE, termasuk
monitoringnya
• Sistem untuk mencegah masuknya virus PMK harus ada dan
efektif - pengendalian lalu lintas ternak – pemeriksaan/
inspeksi harus dilakukan sebelum ternak dilalulintaskan

21. 21
Apa jalur paling umum masuknya PMK
ke suatu negara?
• Penyebaran internasional PMK yang paling umum
lewat lalu lintas ternak ruminansia hidup dan babi,
diikuti dengan daging dan produk daging
• Jalur masuk yang paling mungkin terjadi di negara-
negara bebas PMK seperti Australia dan Selandia Baru
adalah lewat daging impor ilegal/selundupan

22. 22
Kelola risiko menjadi tanggung
jawab kelembagaan veteriner
(Veterinary Services)

23. 23
Konsep “bebas penyakit”
• Indonesia sudah bebas PMK hampir 27 tahun (Australia
sudah bebas lebih dari 130 tahun)
• Untuk mempertahankan status bebasnya, Indonesia
melakukan:
– Surveilans serologis PMK di wilayah-wilayah perbatasan dan
wilayah-wilayah yang berisiko tinggi (?)
– Penerapan konsep bebas penyakit yang “country-based” dalam
peraturan perundangan (UU No. 18/2009 hanya berlaku untuk
produk hewan segar – Pasal 59 ayat 2; tidak diatur untuk
hewan hidup) (?)
– Pengendalian importasi ternak dan produk ternak, termasuk
pemberlakuan tindak karantina (UU No. 16/1992)
– KIATVETINDO PMK (Kesiapsiagaan Darurat Veteriner
Indonesia) – prosedur kesiapan nasional dalam menghadapi
berjangkitnya wabah PMK (?)

24. 24
Konsep zona bebas
• BUKAN sesuatu yang tidak dikenal dalam dunia
kesehatan hewan Indonesia (daerah bebas rabies,
daerah bebas anthrax, daerah bebas brucellosis
dlsbnya)
• Keuntungan dari penerapan ZONA BEBAS:
– Pengendalian dan pemberantasan penyakit bisa
dilakukan secara progresif/bertahap
– Lalu lintas ternak/perdagangan bisa dilakukan tanpa
harus menunggu sampai seluruh wilayah negara
dinyatakan bebas
• Kerugian/dampak dari penerapan ZONA BEBAS:
– Perlu anggaran cukup besar untuk mempertahankan
status bebas tersebut

25. 25
Konsep zona bebas PMK
meningkatkan risiko?
• Sudah jelas, ya, akan tetapi masih bisa dikelola
(manageable)
• Kunci perdagangan produk ternak yang aman:
– BUKAN sumber/lokasi dari mana produk tersebut
berasal, akan tetapi karakteristik produk itu sendiri
(comodity-based trade)
– Kalau produk tersebut berasal dari ternak yang SEHAT
dan diproses, sudah pasti risiko untuk masuk dan
menyebarnya penyakit dapat direduksi sampai tingkat
perdagangan yang aman

26. 26
Bagaimana mengelola risiko
produk ternak/daging?
• Artikel 8.5.25 TAHC
– Memuat protokol untuk perdagangan ‘daging tanpa
tulang dan tanpa kelenjar’ (de-boned and de-glanded
fresh meat = DBDG) dari negara/zona bebas PMK
yang melakukan program pengendalian resmi PMK
dengan vaksinasi yang sistematis
• Commodity-based trade (CBT):
– Konsep perdagangan yang aman didasarkan atas
PRODUK saja
– Analisa risiko menunjukkan bahwa daging segar
DBDG menunjukkan ‘tingkat risiko yang sangat
rendah’ yang dapat diabaikan (negligible) lewat
mitigasi risiko sepanjang rantai suplai (value chain)

27. 27
Apakah alasan kenapa Indonesia
menolak konsep zona bebas PMK?
• PMK sangat berbahaya bagi ternak dan zoonosis,
sehingga perlu diterapkan konsep “maximum
security” yang sama dengan risiko nol
• Kelembagaan veteriner (kesehatan hewan) di
Indonesia tidak mampu melakukan pencegahan
terhadap masuknya PMK
• Diperlukan sekitar 100 tahun lamanya untuk
memberantas PMK
• Biayanya sangat mahal kalau PMK masuk kembali
ke Indonesia

28. 28
Bagaimana pemerintah
mengelola risiko tersebut?
• INDIA: Tidak mempunyai zona bebas PMK dan
sistem penelusuran ternak nasional (national
traceability system) analisa risiko akan
menghasilkan tingkat risiko yang tinggi
• BRAZIL:
– Hanya mempunyai satu zona bebas PMK tanpa
vaksinasi (Santa Catarina) dan 5 zona bebas PMK
dengan vaksinasi yang terletak di negara bagian
yang berbeda
– Perlu persetujuan bilateral untuk persyaratan
teknis importasi: commodity-based trade (CBT)
dengan hanya mengimpor DBDG dengan
pengawasan rantai suplai di negara pengekspor

29. 29
Indonesia harus siapkan diri
terhadap risiko PMK
• Pengakuan terhadap standar internasional OIE secara
utuh (perubahan perundang-undangan Indonesia dari
“country” ke “zone” based) harus dibarengi dengan:
1. Komitmen politik dan dukungan penuh pemerintah
2. Kelembagaan veteriner (Direktorat Jenderal, provinsi dan
kabupaten/kota) yang kuat dengan kepemimpinan yang
profesional, independen, tidak berpihak, berintegritas
tinggi dan obyektif (good veterinary governance)
3. Transparansi dalam tukar menukar informasi
4. Memiliki standar kompetensi untuk dokter hewan dan
tenaga kesehatan hewan lainnya
5. Dukungan anggaran yang memadai untuk penyiapan
kesiapsiagaan darurat PMK dan surveilans PMK, termasuk
dana darurat wabah (apabila terjadi wabah PMK)

30. 30
Kesimpulan dan Saran (1)
Tidak melakukan importasi ternak sapi
hidup (potong, perah ataupun bibit) dari
negara tertular PMK

31. 31
Kesimpulan dan Saran (2)
Daging beku bisa diimpor dari zona bebas
PMK dengan persyaratan teknis: DBDG
dan pengawasan sepanjang rantai suplai

32. 32
Kesimpulan dan Saran (3)
Konsep zona tidak melanggar kaidah teknis
dan harus dijalankan dengan upaya-upaya
mitigasi (pengurangan) risiko yang sesuai
dengan standar internasional

33. 33
Kesimpulan dan Saran (4)
Keuntungan sosio-ekonomi dari “status
bebas PMK” bisa diperoleh apabila
Indonesia melakukan perdagangan/ekspor
ternak ke negara lain (vs swasembada)

34. 34
Terima kasih atas perhatiannya