1. Kesiapsiagaan Darurat dan Respon
Wabah Penyakit Hewan Menular
(Emergency Preparedness & Response for
Animal Disease Outbreak)
Drh Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD
Veterinary Epidemiologist
KuliahTamu di FKH-IPB
Kampus Darmaga, Bogor
28 Februari 2009

2. Darurat Penyakit (Animal Disease Emergency)
 Wabah penyakit epidemik yang tidak
diharapkan
 Seringkali disebabkan oleh wabah yang
disebabkan oleh penyakit-penyakit yang
tidak mengenal batas (transboundary
animal diseases), yang secara ekonomi,
perdagangan dan/atau ketahanan pangan
sangat penting bagi sejumlah negara

3. Contoh TADs
 Foot-and-mouth disease(FMD)
 Rinderpest
 Bovine spongiform encephalopathy (BSE)
 Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)
 RiftValley fever (RVF)
 African swine fever
 Hog cholera (classical swine fever)
 Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)

4. Melawan penyakit epidemik sama
dengan PERANG
 Perlu tingkat disiplin yang sama
 Perlu kemampuan yang sama untuk membuat
keputusan yang cepat berdasarkan analisis
informasi yang terbaik
 Punya kemampuan merubah keputusan menjadi
perintah yang jelas langsung kepada orang-orang
yang ditugaskan untuk bertanggung jawab
melaksanakannya
 Punya kemampuan mengetahui perintah sudah
dijalankan dan apa hasilnya

5. Apa itu Kesiapsiagaan dan Respon
Darurat?
 Kesiapsiagaan dan Respon Darurat (Emergency
preparedness and response = ERP) adalah suatu
mekanisme untuk memastikan bahwa suatu negara
siap siaga dalam merespon situasi darurat penyakit
 Suatu negara yang memiliki ERP telah
mempertimbangkan dan memasukkan ke dalam
sistem kesehatan hewannya, hal-hal yang menyangkut
manajemen darurat yang tepat dan komprehensif
dan secara terus menerus memperbaiki cara dalam
merespon situasi darurat penyakit

6. Tujuan EPR
 Untuk memastikan suatu negara memiliki
pengaturan yang terdokumentasi yang
menjelaskan secara cukup rinci hal-hal yang
menyangkut:
◦ kegiatan kesiapsiagaan darurat;
◦ bagaimana merespon situasi darurat penyakit;
dan
◦ bagaimana mempertahankan keadaan normal
dengan tindakan-tindakan manajemen darurat
yang kontemporer

7. Kegagalan mengatasi darurat penyakit
 Dampaknya jauh lebih mahal
 Ancaman yang membahayakan kehidupan dan
kesehatan masyarakat (zoonosis)
 Suatu kendala yang permanen terhadap sistem
produksi ternak
 Menghambat pembukaan kesempatan ekspor
perdagangan hewan dan produk hewan

8. Apakah kita siap?
 Apakah kita sudah menilai risikonya?
• Apakah kita sudah menyiapkan dokumen
(rencana) untuk merespon dan memulihkan situasi
dari risiko tersebut?
• Apakah kita sudah membangun sumberdaya yang
diperlukan?
• Apakah kita menyiapkan pesan-pesan peringatan
yang diperlukan masyarakat?
• Apakah kita sudah melaksanakan training dan
edukasi?
• Apakah kita sudah menguji, menilai atau
mengevaluasi kesiapsiagaan kita?
• Apakah kita melakukan tindakan koreksi?

9. Darurat Penyakit sebagai komponen dari Rencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
 Banyak negara telah membangun rencana nasional
penanggulangan bencana
 Rencana nasional penanggulangan bencana pada
umumnya dimaksudkan untuk bencana alam yang
spesifik yang sifatnya darurat seperti kebakaran besar,
banjir, badai/topan, gempa bumi dan gunung meletus
 Suatu epidemik penyakit hewan memiliki karakteristik
yang sama seperti bencana alam lainnya
 Pengakuan resmi darurat penyakit sebagai situasi
bencana alam, sehingga bisa dimasukkan ke dalam
rencana nasional penanggulangan bencana dinyatakan
dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007

10. Konsep Manajemen Darurat Penyakit
 Manajemen risiko (Risk management)
 Semua bahaya (All Hazards)
 Semua institusi (All Agencies)
 Masyarakat yang dipersiapkan (Prepared
Community)
 Pendekatan komprehensif:
◦ Pencegahan (Prevention);
◦ Kesiapsiagaan (Preparedness);
◦ Respons (Response); dan
◦ Pemulihan (Recovery)

11. Pendekatan Manajemen Risiko
(Risk Management Approach)
 Risiko darurat penyakit harus diidentifikasi,
probabilitas dan konsekuensinya harus dinilai,
penanganan risiko yang ada dievaluasi, kemudian
lebih lanjut diseleksi dan dilaksanakan apabila
diperlukan
 Ini bisa dilakukan dengan cara menelaah/
menskaning secara berkelanjutan lingkungan
penyakit hewan dalam upaya untuk identifikasi
risiko baru dan mendapatkan penanganan risiko
yang lebih efisien dan efektif

12. Pendekatan Semua Bahaya
(All Hazards Approach)
 Risiko penyakit hewan yang potensial harus bisa
diatasi dengan cara yang konsisten dan
terkoordinir
 Sedapat mungkin, pengaturan manajemen
darurat umum (generic) yang sama digunakan
dalam setiap situasi darurat penyakit
 Dalam kasus penyakit hewan yang spesifik,
berisiko tinggi bisa diidentifikasi pengaturan dan
strategi manajemen darurat yang spesifik pula

13. Pendekatan Semua Institusi
(All Agencies Approach)
 Semua stakeholder yang terlibat dalam manajemen
darurat penyakit harus dilibatkan, termasuk semua
tingkatan di pemerintahan, industri dan masyarakat
 Kemitraan aktif harus bisa dikembangkan dan
dipromosikan untuk memastikan semua institusi dan
organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya
 Institusi pemimpin (lead agency) harus diidentifikasi
untuk memimpin respon darurat dengan dukungan
jurisdiksi dan sistem manajemen darurat negara
secara keseluruhan, sesuai yang diperlukan

14. Masyarakat yang dipersiapkan
(Prepared Community)
 Partisipasi aktif masyarakat harus bisa didorong
untuk memastikan identifikasi dan pelaporan
setiap kemungkinan kejadian penyakit hewan dan
kerjasama dalam manajemen darurat penyakit
 Suatu masyarakat yang siap akan memberikan
kontribusi nyata dalam mengurangi konsekuensi
dan kemungkinan kejadian darurat penyakit

15. Pendekatan komprehensif
 Pencegahan (Mitigation) darurat penyakit meliputi
tindakan regulasi dan fisik untuk mengurangi risiko dan
memastikan darurat penyakit dapat dicegah atau
dampaknya dapat dikurangi, berdasarkan kepada penilaian
risiko, dana yang memadai dan melibatkan semua
stakeholder
 Kesiapsiagaan (Preparedness) untuk melakukan
respon dan pemulihan dari darurat penyakit meliputi
tindakan dan kegiatan yang dapat memastikan semua
sumberdaya dan layanan yang diperlukan untuk mengatasi
dampak yang cepat maupun lanjutannya dapat dimobilisasi
dan digunakan secara efisien

16. Pendekatan komprehensif (lanjt..)
 Respon (Response) terhadap darurat penyakit meliputi
semua tindakan yang diambil dalam mengantisipasi
selama dan segera setelah terjadinya suatu darurat
penyakit untuk memastikan dampaknya dapat
diminimalkan
 Pemulihan (Recovery) dari situasi darurat dimulai
pada kesempatan sedini mungkin dan meliputi tindakan-
tindakan yang diperlukan untuk merekonstruksi
infrastruktur fisik dam merestorasi situasi emosi, sosial,
ekonomi dan fisik sebagai dampak dari darurat penyakit

17. Siklus Manajemen Darurat
(The Cycle of Emergency Management)
Prevention
Preparedness
ResponseRevovery
Awareness

18. Rencana Darurat Penyakit
(Contingency Action Plans)
 Suatu dokumentasi rencana aksi untuk darurat penyakit yang
spesifik dan berprioritas tinggi yang dijalankan bersamaan
dengan suatu seri rencana aksi yang sifatnya umum
 Memerlukan rencana sumberdaya dan keuangan serta
dukungan legislasi yang kuat untuk melatarbelakangi semua
tindakan yang akan dilakukan
 Memerlukan pertimbangan dan kesepakatan sebelumnya dari
semua stakeholder utama, mencakup politik dan birokrasi
pemerintahan dan sektor swasta, terutama dari organisasi
komoditi dan profesi
 Rencana daurat penyakit harus dipelajari ulang melalui
pelatihan simulasi dan personil harus dilatih dalam masing-
masing peran dan tanggung jawabnya

19. Komponen dasar Rencana
Darurat Penyakit
 Peringatan Dini (Early warning)
◦ Deteksi cepat dari timbulnya atau terjadinya kenaikan
dari suatu insidens penyakit hewan yang memiliki
potensi untuk berkembang ke proporsi epidemik
dan/atau menyebabkan konsekuensi sosio-ekonomi
yang serius atau ancaman kesehatan masyarakat
 Reaksi Dini (Early reaction)
◦ Kegiatan penanggulangan wabah penyakit yang
diperlukan berlangsung tanpa terlambat; dan kemudian
◦ pemberantasan penyakit dan infeksi berlangsung
dalam waktu yang sesingkat mungkin dan dengan cara
yang paling hemat biaya (cost-effective)

20. Perencanaan Kesiapsiagaan
Darurat Penyakit
 Umum (generic)
 Rencana darurat untuk penyakit spesifik
◦ FMD, HPAI (dll)
 Prosedur operasi
◦ Dekontaminasi (decontamination)
◦ Pemusnahan hewan (destruction of animals)
◦ Disposal (disposal)
◦ Hubungan masyarakat (public relations)
 Kesiapsiagaan laboratorium (laboratory
preparedness)

21. Kapabilitas Peringatan Dini
 Pemilik hewan/peternak/pengusaha ternak yang
dipersiapkan melalui program peningkatan kesadaran
masyarakat (public awareness)
 Tenaga dokter hewan lapangan dan tenaga pendukung
veteriner yang terlatih
 Aktif surveilans yang berkesinambungan sebagai suplemen
dari monitoring pasif
 Sistem identifikasi ternak yang dapat dipercaya untuk
kapabilitas telusur balik penyakit
 Mekanisme pelaporan penyakit yang baik ke tingkat
regional dan/atau tingkat nasional
 Kemampuan praktek diagnostik laboratorium yang baik
untuk penyakit-penyakit hewan prioritas

22. Elemen pendukung Peringatan Dini
 Pengembangan hubungan yang kuat antara
laboratorium nasional dan laboratorium referensi
regional/dunia (termasuk pengiriman spesimen
untuk antigenik spesial dan karakteristik genetika)
 Penguatan kemampuan nasional epdemiologik untuk
mendukung kesiapsiagaan darurat dan strategi
manajemen penyakit
 Pelaporan internasional penyakit yang cepat dan
komprehensif ke OIE dan negara-negara tetangga

23. Kapabilitas Reaksi Dini
 Adanya rencana nasional kesiapsiagaan darurat penyakit ,
yang sudah dibangun, diuji coba dan dikaji melalui simulasi
 Komite Nasional Kesiapsiagaan Darurat Penyakit
(KNKDP)
 Komite Konsultatif Darurat Penyakit (KKDP)
 Instalasi kapabilitas diagnostik untuk ancaman penyakit
yang berisiko tinggi (BSL-3)
 Pengaturan yang memungkinkan pendanaan untuk
penanggulangan wabah dapat disediakan secara cepat
 Memastikan mekanisme pelaporan penyakit berjalan dan
implementasi koordinasi nasional penanggulangan wabah
tanpa terlambat selama berlangsungnya darurat penyakit

24. Elemen untuk Reaksi Dini
 Penyediaan tenaga terlatih dan sumberdaya lain yang
diperlukan
 Keterlibatan sektor swasta (seperti organisasi peternak,
komoditi, profesi, pedagang ternak, perusahaan ternak
komersial, prosesor/pengelola produk hewan dan
eksportir)
 Pengaturan penyakit epidemik termasuk dalam rencana
nasional penanggulangan bencana, sehingga dapat
melibatkan polisi, tentara dan layanan pemerintah lainnya,
sesuai kebutuhan
 Kerangka legislasi dan administrasi yang mengizinkan
tindakan-tindakan yang diperlukan untuk penanggulangan
darurat penyakit dapat dilaksanakan tanpa terlambat

25. Elemen lainnya untuk Reaksi Dini
 Memastikan akses kepada vaksin dengan jaminan kualitas
(mengandung strain antigen yang tepat dengan strain
wabah) melalui suatu stok vaksin atau bank vaksin atau
sumber lainnya
 Pengaturan dimana kompensasi dapat dibayarakan
secara adil dan cepat

26. Tanggung Jawab Darurat Penyakit
 ChiefVeterinary Officer (CVO) atau ekuivalen
dengan itu, seperti Direktur Jenderal Peternakan
(kalau dokter hewan) atau Direktur Kesehatan
Hewan dari suatu negara, memiliki tanggung jawab
teknis secara keseluruhan dalam kaitan dengan
kesiapsiagaan dan manajemen darurat penyakit
 Menteri Pertanian yang bertanggung jawab secara
keseluruhan

27. Layanan pemerintah yang esensial
dalam keadaan darurat
 Polisi
 Pertahanan negara (tentara dan angkatan udara)
 Departemen Perhubungan
 Departemen Dalam Negeri
 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten

28. INCIDENT COMMAND
SYSTEM (ICS)

29. Incident Command System (ICS)
 Asalnya diprakarsai oleh US Forestry
Service pada awal tahun 1970-an
 Sejak itu mulai diadopsi secara luas oleh
institusi di AS, termasuk USDA
 Australia juga mengembangkan versi sendiri
yang dikembangkan oleh otoritas pemadam
kebakaran dan mulai diperkenalkan pada
awal tahun 1990-an

30. Apa itu ICS?
 Suatu sistem yang memfasilitasi koordinasi semua
kegiatan yang dilakukan semua pihak yang terlibat
dalam resolusi suatu darurat penyakit
 ICS didisain untuk berjalan dalam pengaturan
legislasi, kebijakan dan operasional dari masing-
masing jurisdiksi atau organisasi
 ICS menyediakan kerangka dan terminologi
bersama untuk pihak-pihak yang bekerja dalam
operasi respon dan pemulihan darurat

31. Karakteristik ICS
 ICS sifatnya dapat diadaptasikan (adaptable)
dan dapat berbeda skala (scalable) tergantung
kepada alamiah dan kompleksitas dari insiden
(incident) yang terjadi
 Apabila skala dari ‘insiden’ meningkat atau
menurun, maka fungsi dapat didelegasikan atau
dikombinasikan.
 ICS digunakan baik oleh satu organisasi
tersendiri atau beberapa organisasi yang saling
bekerjasama

32. SEOC War Room
We have a great team!

33. Pemerintah Pusat
MasyarakatIndustri
RESPON
Provinsi
Internasional
Komite
Penanganan Bencana
Nasional
Komisi-komisi
konsultatif
Provinsi
Pusat Pengendali Darurat
Otoritas Penanganan
Darurat
Departemen
Pertanian
Kegiatan Lapangan

34. Terminologi dan struktur ICS
 ICS menggunakan terminologi dan struktur
bersama dengan komunikasi yang tepat
antar organisasi pada setiap tingkatan dari
‘insiden’.
 Terminologi seperti perintah (command),
kendali (control) dan koordinasi
(coordination)

35. ICS
• Perintah
(Command)
• Kendali
(Control) dan
• Koordinasi
(Coordination)

36.  Perintah (Command) adalah arahan bagi para anggota
dari suatu organisasi dalam rangka melaksanakan peran
dan tugas yang telah disepakati atau sesuai dengan legislasi
yang berlaku. Perintah biasanya bekerja secara vertikal
 Kendali (Control) adalah keseluruhan arahan dari
kegiatan dalam suatu situasi darurat penyakit. Otoritas
kendali dibangun dalam legislasi atau dalam suatu rencana
darurat penyakit dan melekat didalamnya tanggung jawab
untuk memberikan tugas kepada organisasi lain sesuai
kebutuhan. Kendali berkaitan dengan situasi keseluruhan
dan biasanya beroperasi lintas organisasi
 Koordinasi (Coordination) adalah membawa semua
organisasi dan sumberdaya lainnya untuk secara bersama
mendukung suatu respon darurat. Ini meliputi akuisisi
sistematik dan aplikasi sumberdaya (organisasi, tenaga, dan
peralatan)

37. Prinsip-prinsip Kunci ICS
 Manajemen berdasarkan tujuan
(Management by objectives)
 Manajemen berdasarkan fungsi (Functional
management)
 Lintas kendali (Span of control)

38.  Manajemen berdasarkan tujuan
(Management by objectives): pengembangan
tujuan-tujuan yang jelas dan komunikatif yang
didokumentasikan dalam suatu Rencana Aksi
(Incident Action Plan);
 Manajemen berdasarkan fungsi (Functional
management): meliputi fungsi-fungsi kendali,
komunikasi, perencanaan, operasi, logistik dan
administrasi; dan
 Lintas kendali (Span of control): identifikasi
masing-masing peran mempunyai tidak lebih dari
5-7 peran per kelompok

39. Incident Command System
RENCANA OPERASI LOGISTIK
INCIDENT
COMMAND

40. Tingkatan ICS
 ICS dapat digunakan pada tingkatan
strategik, operasional dan taktis, namun
harus diketahui bahwa kepentingan dari
masing-masing fungsi dalam kerangka akan
bervariasi berdasarkan tingkatan mana hal
itu dilaksanakan
 Di tingkat nasional fokusnya lebih strategis,
sedangkan di tingkat lokal fokusnya lebih
taktis/operasional

41. ICS – Tingkatan taktis
RENCANA OPERASI LOGISTIK
INCIDENT
COMMAND

42. ICS – Tingkatan Operasional
RENCANA OPERASI LOGISTIK ADMIN
KOMUNIKASI
PUBLIK
INCIDENT
CONTROL
Kontak dg pihak
eksternal

43. ICS – Tingkatan Strategis
RENCANA OPERASI LOGISTIK ADMIN
KOMUNIKASI
PUBLIK
INCIDENT
CO-ORD
Kontak dg pihak
eksternal